Harian EQUATOR – Ketapang. Dua tahun berturut-turut, Hasil audit BPK terhadap LKPJ Pemkab Ketapang 2009 menunjukkan sama sekali tak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut lantaran temuan aset-aset daerah yang belum dikelola secara optimal.
“Pada 2008 juga sama (wajar dengan pengecualian). Artinya tidak naik kelas lah. Kita berharap tahun berikutnya wajar tanpa pengecualian. Untuk 2010 belum, karen masih berjalan,” ujar Ir Gusti Kamboja, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang ketika ditemui di ruang kerjanya kemarin.
Dijelaskannya temuan-temuan BPK yang membuat hasil audit audit tersebut wajar dengan pengecualian adalah banyaknya aset berupa tanah, gedung-gedung sekolah, gedung instansi pemerintah yang belum memiliki sertifikat. Hal itu, kata Kamboja, berpotensi mengakibatkan kerugian negara.
“Kabupaten Ketapang, red) masih ada beberapa yang belum sempurna, misalnya dalam pengelolaan aset-aset daerah. Kedua soal badan layanan umum rumah sakit daerah yang pengelolaan keuangannya belum sempurna,” terangnya.
Dijelaskannya juga, audit yang dilakukan BPK bersifat global. Artinya bukan hanya terkait pengelolan aset-aset daaerah atau hanya sektor keuangan, tapi juga termasuk audit kinerja Pemkab. Kamboja menilai kurangnya pengelolaan aset-aset tersebut lantaran lemahnya SDM pengelola yang mengelola aset-aset daerah itu sendiri.
Dihubungi terpisah, Direktur RS Agoesdjam, drg Djoko Hartono, menegaskan belum optimalnya pengelolaan keuangan tersebut, lantaran masa transisi. Karena pengelolaan masa transisi dari reguler menjadi Badan Layanan Umum.
“Permasalahannya hanya soal administrasi. Bukan temuan korupsi. Soal administasi, misalnya ketika pesan obat harus secara tertulis, tapi saya biasanya hanya menelpon. Selain itu, saya juga tidak tahu kalau pembukaan rekening harus seizin bupati, tapi saya tidak, jadi terpaksa membuka rekening lagi,” kata Djoko singkat. (KiA)
