PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN...
bahwa dengan adanya perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN...
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya khususnya disektor pajak reklame, pajak mineral bukan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai perlaksanaan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada masyarakat...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 16 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN...
bahwa penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur No 32 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah beberapa...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 55 TAHUN 2015 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Permendagri No 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa dalam rangka melaksanakan pungutan berupa Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa dalam rangka melaksanakan pungutan berupa Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI IZIN...
bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PENYEBERANGAN...
bahwa penyeberangan di air merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan guna mengangkut penumpang dan kendaraan beserta...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana tempat rekreasi dan olahraga, perlu melakukan penambahan struktur retribusi dan penyesuaian tarif...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf e dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2)...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pengurusan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN...
bahwa terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintahan Daerah, dapat dipunggut retribusi yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 5 TAHUN 2016 T E N T A...
bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Ketapang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2)...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
bahwa Retribusi Tempat Pelelangan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
Peraturan Bupati Landak Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan...
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Landak...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diamanatkan bahwa...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
bahwa untuk mendukung serta meningkatkan hasil usaha dibidang perikanan dan pertanian diperlukan benih, bibit , dan/atau induk ikan serta mata entres yang unggul dan...