PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGGUNAAN...
bahwa berdasarkan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, perlu kiranya dilakukan upaya perubahan sistem akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual;...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR...
bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai penyajian akuntansi aset dan kewajiban, maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH...
bahwa dalam rangka memberikan dana pendamping biaya operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau serta bermutu, perlu...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS...
bahwa Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 memiliki peranan yag...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagai subsistem dari sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN JASA DOKTER JAGA/PETUGAS JAGA...
bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan medis kepada masyarakat, diperlukan Dokter Jaga / Petugas Jaga bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis yangmembantu memberikan pelayanan...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR...
bahwa berdasarkan Pergub No 15 Tahun 2014 telah ditetapkan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Pergub No...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN...
bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 6...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN...
bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 6...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN...
bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah...
Peraturan Bupati Landak Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan...
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu disusun Standar Biaya Umum...
Peraturan Bupati Landak Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Standar Satuan Biaya...
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu disusun Standar Biaya Umum...
Peraturan Bupati Landak Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada...
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam...
Peraturan Bupati Landak Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47...
bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan biaya riil atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri...
Peraturan Bupati Landak Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik...
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, perlu dilakukan Sensus Barang Milik Daerah setiap...
Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja...
bahwa untuk memenuhi Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan...
Peraturan Bupati Landak Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan...
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan...
Peraturan Bupati Landak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Dan Ganti...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan...
Peraturan Bupati Landak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern...
bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati bertanggungJawab atas efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di...