Temukan Pelanggaran, Segera Scan!
Informasi merupakan kebutuhan primer setiap orang untuk pengembangan diri dan sosial, selain itu informasi merupakan bagian penting ketahanan nasional. Hak untuk memperoleh informasi termasuk...
Masyarakat 100% Sangat Puas atas Pelayanan Publik BPK Kalbar
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 19, dinyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menyusun dan menetapkan standar...
Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik BPK Perwakilan Prov. Kalbar 99% Sangat Puas
Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 19 telah mengamatkan setiap penyelenggara pelayanan publik menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai acuan...
Indonesai Menjadi External Auditor (EA) International Maritime Organization (IMO)
Badan Pemeriksa Keuangan dipercaya menjadi External Auditor atau pemeriksa eksternal (EA) International Maritime Organization (IMO) periode 2020-2023. BPK terpilih menjadi pemeriksa eksternal...
Masyarakat 88% Sangat Puas atas Pelayanan Publik BPK Perwakilan Prov. Kalbar
Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 19 telah mengamatkan setiap penyelenggara pelayanan publik menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik...
KEPUASAN MASYARAKAT ATAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 MENINGKAT
Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 19 telah mengamanatkan setiap
penyelenggara pelayanan publik menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik
sebagai acuan dalam...
KINERJA KEGIATAN PEMERIKSAAN BPK PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 DIAPRESIASI SANGAT...
Pontianak, 01 Mei 2019.,- Dalam rangka mengukur kepuasan pemangku kepentingan eksternal, dalam hal ini pihak auditee terhadap kinerja pemeriksaan BPK, BPK Perwakilan...
Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik BPK Perwakilan Prov. Kalbar 89%
Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 19 telah mengamatkan setiap penyelenggara pelayanan publik menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai acuan...
KINERJA KEGIATAN PEMERIKSAAN BPK PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017...
Dalam rangka mengukur kepuasan pemangku kepentingan ekternal dalam hal ini pihak auditee terhadap kinerja pemeriksaan BPK, dilakukan survei kepuasan stakeholder yang dilakukan setelah rangkaian...
Opini atas LKPD se-Kalimantan Barat selama Tiga Tahun Terakhir
Daftar Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 Download disini
KTP Elektronik Berlaku Seumur Hidup
Berdasarkan Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013:
Pasal 64 ayat (7) huruf a bahwa KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur...
Jenis-Jenis Opini dalam Penilaian terhadap Laporan Keuangan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa opini atas laporan keuangan terbagi menjadi empat jenis:
A. Wajar...
Laporan Keuangan
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan...
Keterbukaan Informasi Publik
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi...
Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol
Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik adalah peraturan yang dikeluarkan BPK yang ruang lingkupnya mengatur tentang Penyerahan...
Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK
Pemeriksa menyusun laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai dilakukan. LHP atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, LHP atas Kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan...
Daftar Opini LKPD Entitas Pemerintah Daerah Se-Kalimantan Barat Tahun 2009-2014
Perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerinta Daerah untuk entitas pemerintah daerah yang berada di wilayah Kalimantan Barat dalam enam tahun terakhir (Tahun 2009 sampai dengan...
Pendapat BPK November 2015: Kesiapan Pemerintah dalam Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015
Melanjutkan tulisan mengenai Pendapat BPK, BPK kembali mengeluarkan Pendapat BPK di Bulan November 2015. Pendapat BPK ini didasarkan pada hasil pemeriksaan BPK tahun 2014...
Pemberian Keterangan Ahli
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai...
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Seiring dengan perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas,...
Pendapat BPK (Lanjutan)
Di Tahun 2015 BPK telah menyampaikan pendapat BPK kepada pemerintah terkait permasalahan-permasalahan yang ditemui di Semester II Tahun 2014, pendapat ini disampaikan karena dalam...
Pendapat BPK
Bidang tugas BPK selain melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu juga terdapat tugas BPK yang...
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Mulai Tahun Anggaran 2015
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan diperkuat dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 dalam BAB VIII, Ketentuan...
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual
SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan ...
Tahapan Pemeriksaan LKPD
Berdasarkan metodologi pemeriksaan LKPD sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas LKPD sesuai Keputusan BPK Nomor 56a/K/I-XX.2/9/2007, tahapan pemeriksaan LKPD meliputi tahapan perencanaan pemeriksaan,...
Pelaksanaan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan wajib disampaikan oleh Pejabat yang bertanggungjawab kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. ...
Kode Etik Bagi Pemeriksa (Bag. 3: Profesionalisme)
Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemeriksa WAJIB:
menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan,
menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan, rahasia pihak yang diperiksa...
Kode Etik Bagi Pemeriksa (Bag. 2: Integritas)
Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemeriksa WAJIB:
bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan,
bersikap tegas untuk mengemukakan dan/atau melakukan hal-hal yang...
Kode Etik Bagi Pemeriksa (Bag. 1: Independensi)
Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemeriksa WAJIB:
bersikap netral dan tidak memihak,
menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya,
menghindari hal-hal yang dapat...
Wewenang BPK
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:
menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
meminta keterangan dan/atau...
Audit Kinerja
Pengertian Audit Kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan...
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. SAP 1995 dirasa tidak dapat memenuhi tuntutan dinamika masa kini. Terlebih lagi sejak...
Opini BPK
Dalam setiap pemeriksaan keuangan yang dilakukan, BPK mengeluarkan pernyataan atau kesimpulan yang disebut “opini”. Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa...