PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Home Tulisan Hukum

Tulisan Hukum

    PERBEDAAN METODE PENGADAAN BARANG/JASA DALAM STATUS KEADAAN TERTENTU DAN STATUS KEADAAN DARURAT PADA BENCANA...

    Bencana merupakan suatu kondisi yang tidak diharapkan namun dapat terjadi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai kondisi dapat menyebabkan terjadinya bencana seperti kondisi geografis,...

    PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA MELALUI PENYEDIA

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 75.436 desa, 8.444 kelurahan serta 51...

    KEWAJIBAN PELAKSANAAN PENGADAAN LANGSUNG PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

    Bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang kekurangan sumber daya manusia pejabat fungsional pengadaan barang/jasa dapat menggunakan jasa agen pengadaan melalui panel agen pengadaan.

    Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Perkara Litigasi

    Tindak Pidana Korupsi merupakan ekstra ordinary crime dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi...

    PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK SWASTA BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

    Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan...

    PENGGUNAAN DANA HIBAH PEMERINTAH DAERAH MELALUI SWAKELOLA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

    Hingga bulan Januari tahun 2018, terdapat 359.967 organisasi kemasyarakatan (Ormas) baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum di Indonesia. Jika dirinci lebih lanjut...

    Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Sebagaimana...

    Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara menuntut kehati-hatian dan kecermatan dari setiap aparatur yang terlibat. Namundemikian, dapat saja terjadi kerugian negara sebagai akibat dari suatu...

    RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

    Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa telekomunikasi menjadikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia bergerak begitu cepat. Kondisi ini berdampak terhadap penyediaan layanan komunikasi...

    TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014 TENTANG...

    Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya...
    Free WordPress Themes, Free Android Games