PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH...

bahwa dalam upaya memacu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang usaha-usaha pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah, maka perlu...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN...

bahwa segala bentuk kekerasan terutama tindak pidana perdagangan orang, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, yang korbannya wajib mendapat penanganan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN...

bahwa dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kinerja dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan Daerah, dipandang perlu melakukan penyertaan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN...

bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN...

bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda...

Peraturan Bupati Landak Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas...

bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI...

bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Ketapang, perlu...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PRODUK UNGGULAN KOTA PONTIANAK SEKTOR...

bahwa sektor pertanian dan perikanan mempunyai peranan penting bagi penyediaan pangan dan kehidupan, oleh karena itu perlu dikelola dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan...

Peraturan Bupati Landak Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik...

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, perlu dilakukan Sensus Barang Milik Daerah setiap...

Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati...

bahwa untuk mencukupi kebutuhan pupuk sampai dengan Desember 2015, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf e dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP...

bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 1 TAHUN2015 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

bahwa dengan ditetapkannya perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN...

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah...

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA...

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...
Free WordPress Themes, Free Android Games