Pemberian Bantuan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Perkara Litigasi
Tindak Pidana Korupsi merupakan ekstra ordinary crime dengan demikian korupsi merupakan kejahatan
yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas
bagi...
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa telekomunikasi menjadikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia bergerak begitu cepat. Kondisi ini berdampak terhadap penyediaan layanan komunikasi...
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Sebagaimana...
Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara menuntut kehati-hatian dan kecermatan dari setiap aparatur yang terlibat. Namundemikian, dapat saja terjadi kerugian negara sebagai akibat dari suatu...
KEWAJIBAN PELAKSANAAN PENGADAAN LANGSUNG PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
Bagi
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang kekurangan sumber daya manusia
pejabat fungsional pengadaan barang/jasa dapat menggunakan jasa agen pengadaan
melalui panel agen pengadaan.
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA MELALUI PENYEDIA
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 terdapat 83.931 wilayah
administrasi setingkat desa di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 75.436 desa, 8.444
kelurahan serta 51...
PERBEDAAN METODE PENGADAAN BARANG/JASA DALAM STATUS KEADAAN TERTENTU DAN STATUS KEADAAN DARURAT PADA BENCANA...
Bencana merupakan suatu kondisi yang tidak diharapkan namun dapat terjadi di
seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Berbagai kondisi dapat menyebabkan terjadinya
bencana seperti kondisi geografis,...
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK SWASTA BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan...
PENGGUNAAN DANA HIBAH PEMERINTAH DAERAH MELALUI SWAKELOLA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Hingga bulan Januari tahun 2018, terdapat 359.967 organisasi kemasyarakatan (Ormas) baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum di Indonesia. Jika dirinci lebih lanjut...
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014 TENTANG...
Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya...
STRATEGI DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Stunting menjadi salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Saat ini, Indonesia merupakan peringkat ke lima kejadian stunting pada balita di dunia. Di Indonesia, stunting...
PENGADAAN BARANG/JASA YANG TERDAMPAK PENYESUAIAN ANGGARAN DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19
Sejak kasus pertama terjadi, Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai langkah untuk mencegah penularan serta mengatasi dampak sosial ekonomi atas bencana pandemi covid-19. Langkah yang...