PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH...
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang kinerja perusahaan yang sehat, tangguh dan mandiri diperlukan upaya untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa merupakan perusahaan daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di wilayah Kota Pontianak dan telah ditetapkan dengan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan tersedianya sarana dan prasarana air bersih secara kontinyu bagi masyarakat Kota Pontianak yang dikelola dan dikembangkan oleh...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN...
bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 6 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH...
bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah, dan merupakan Badan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL...
bahwa salah satu upaya menggali dan meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN...
bahwa dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kinerja dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan Daerah, dipandang perlu melakukan penyertaan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH...
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang bertujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedian...