PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH...
bahwa dalam upaya memacu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang usaha-usaha pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah, maka perlu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN...
bahwa segala bentuk kekerasan terutama tindak pidana perdagangan orang, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, yang korbannya wajib mendapat penanganan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN...
bahwa dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kinerja dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan Daerah, dipandang perlu melakukan penyertaan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN...
bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN...
bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda...
Peraturan Bupati Landak Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas...
bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi...
Peraturan Bupati Landak Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik...
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, perlu dilakukan Sensus Barang Milik Daerah setiap...
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati...
bahwa untuk mencukupi kebutuhan pupuk sampai dengan Desember 2015, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI...
bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Ketapang, perlu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf e dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP...
bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana tempat rekreasi dan olahraga, perlu melakukan penambahan struktur retribusi dan penyesuaian tarif...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENEMPATAN...
bahwa untuk mengoptimalkan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas perlu penempatan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lampu lalu...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 11 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU ATAP...
bahwa untuk menanggulangi permasalahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural yang akan bekerja ke luar negeri maka perlu dibentuk Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap yang...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 1 TAHUN2015 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
bahwa dengan ditetapkannya perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PRODUK UNGGULAN KOTA PONTIANAK SEKTOR...
bahwa sektor pertanian dan perikanan mempunyai peranan penting bagi penyediaan pangan dan kehidupan, oleh karena itu perlu dikelola dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan tersedianya sarana dan prasarana air bersih secara kontinyu bagi masyarakat Kota Pontianak yang dikelola dan dikembangkan oleh...
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Sebagaimana...
Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara menuntut kehati-hatian dan kecermatan dari setiap aparatur yang terlibat. Namundemikian, dapat saja terjadi kerugian negara sebagai akibat dari suatu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA...
bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas , baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta...
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN...
bahwa dengan adanya perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan...
Sambas Raih WDP, Ini Desakan Para Mahasiswa
Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mendesak pemerintah Kabupaten Sambas harus mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Ini Penjelasan BPK Kalbar TErkait Dugaan Jual Beli Opini
Kepala perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar, Ida Sundari angkat bicara terkait kasus dugaan jual beli opini oleh oknum di BPK pusat, yang santer...
Matriks Perbandingan PP tentang Piutang Negara/Daerah
Matrik Perbandingan PP No 35 Tahun 2017, PP No.33 Tahun 2006 dan PP No.14 Tahun 2005 tentang Piutang Negara/Daerah
Matriks Perbandingan PP No.1 Tahun 2018, PP No.83 Tahun 2012 dan PP No.5...
Matriks Perbandingan PP No.1 Tahun 2018, PP No.83 Tahun 2012 dan PP No.5 Tahun 2009 Tentang "Bantuan Keuangan Partai Politik"