PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DENGAN...
bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA...
bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas , baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK...
bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perempuan perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH...
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang kinerja perusahaan yang sehat, tangguh dan mandiri diperlukan upaya untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH...
bahwa dalam rangka untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN...
bahwa keberadaan suatu perusahaan memiliki peran penting dalam pembangunan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat, baik dampak ekonomi, lingkungan maupun sosial, sehingga perusahaan memiliki tanggung...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN...
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya khususnya disektor pajak reklame, pajak mineral bukan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai tunas bangsa yang merupakan generasi penerus...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, perlu kiranya dilakukan upaya perubahan sistem akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual;...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju masyarakat adil dan sejahtera, arsip mempunyai nilai dan arti yang sangat penting sebagai rekaman penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG HARI JADI KOTA SANGGAU
bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, membangun kebanggaan daerah dan mendorong semangat memiliki serta memajukan daerah di Kabupaten Sanggau, perlu ditetapkan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai perlaksanaan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada masyarakat...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA...
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE...
bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Pontianak, agar...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR...
bahwa Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentangPenggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR...
bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai penyajian akuntansi aset dan kewajiban, maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setiap orang berhak atas jaminan sosial...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK...
bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipandang perlu...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6.2...
bahwa sehubungan terdapatnya tambahan sumber pendapatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak yaitu yang berasal dari Pelayanan kefarmasian untuk...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH...
bahwa dalam rangka memberikan dana pendamping biaya operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau serta bermutu, perlu...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KHUSUS KELURAHAN...
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan di Pemerintah Kota Pontianak, perlu disusun Alokasi Dana Khusus Kelurahan
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG SEWA PEMANFAATAN MEJA DAGANGAN DI PASAR...
bahwa salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan pasar tradisional sebagai tempat transaksi jual beli kebutuhan pokok masyarakat
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA UPAH PEKERJA HARIAN LEPAS...
bahwa pelaksanaan tugas angkutan sampah, penyapuan jalan dan pasar, Workshop Sarana dan Prasarana, Pertamanan, Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan Limbah dan Instalasi Pengolahan Lumpur...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN...
bahwa Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak khusus kunjungan kerja yaitu kegiatan reses Pimpinan dan Anggota Dewan...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR...
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) dan pasal 26 huruf ,c Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI...
bahwa dalam rangka penataan, penertiban dan pengendalian terhadap bangunan yang telah didirikan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG DRAINASE KOTA PONTIANAK
bahwa seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota dan perkembangan industri sebagai akibat dari pembangunan wilayah semakin meningkat dan wilayah resapan air semakin berkurang berdampak pada...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa merupakan perusahaan daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di wilayah Kota Pontianak dan telah ditetapkan dengan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan tersedianya sarana dan prasarana air bersih secara kontinyu bagi masyarakat Kota Pontianak yang dikelola dan dikembangkan oleh...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM
bahwa untuk mewujudkan Kota Singkawang yang aman dan nyaman serta menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib,...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN JASA DOKTER JAGA/PETUGAS JAGA...
bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan medis kepada masyarakat, diperlukan Dokter Jaga / Petugas Jaga bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis yangmembantu memberikan pelayanan...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR...
bahwa berdasarkan Pergub No 15 Tahun 2014 telah ditetapkan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Pergub No...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 15 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN...
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 53 Tahun 2015 telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 16 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN...
bahwa penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur No 32 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah beberapa...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 11 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU ATAP...
bahwa untuk menanggulangi permasalahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural yang akan bekerja ke luar negeri maka perlu dibentuk Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap yang...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 6 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH...
bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah, dan merupakan Badan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG...
bahwa Provinsi Kalimantan Barat memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN...
bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan
kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang
aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan,
meningkatkan usaha peternakan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL...
bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional, perlu didukung...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT...
bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan yang lebih...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK...
bahwa dalam rangka untuk memberikan sarana layanan komunikasi kepada masyarakat Kabupaten Kayong Utara dan sekitarnya yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN...
bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN...
bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 6...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN...
bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 6...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA...
bahwa pembangunan nasional dibidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN...
bahwa dalam membangun kehidupan masyarakat yang teratur dan terpadu dengan berasaskan kehidupan yang menjunjung tinggi falsafah bangsa Indonesia, perlu didukung penataan struktur ruang agar...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN...
bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana tempat rekreasi dan olahraga, perlu melakukan penambahan struktur retribusi dan penyesuaian tarif...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 8 TAHUN 2016...
bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengangkatan dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN...
bahwa terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintahan Daerah, dapat dipunggut retribusi yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 6 TAHUN 2016 ...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 5 TAHUN 2016 T E N T A...
bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Ketapang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2)...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMBUANGAN...
bahwa setiap orang berhak sejahtera dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, oleh karena itu lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN...
bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2007 tentang...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN...
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang...
Peraturan Bupati Landak Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana...
Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman...
Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja...
bahwa untuk memenuhi Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan...
Peraturan Bupati Landak Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan...
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan...