PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
bahwa untuk mendukung serta meningkatkan hasil usaha dibidang perikanan dan pertanian diperlukan benih, bibit , dan/atau induk ikan serta mata entres yang unggul dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH...
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
bahwa urusan pemerintahan merupakan sesuatu yang diurus bersama antar tingkatan pemerintahan berdasarkan azas efektifitas, efisiensi dan eksternalitas...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
bahwa dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga perlu dilakukan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN...
bahwa segala bentuk kekerasan terutama tindak pidana perdagangan orang, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, yang korbannya wajib mendapat penanganan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG GELAR DAERAH
bahwa setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa yang telah didarmabaktikan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH...
bahwa dalam upaya memacu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang usaha-usaha pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah, maka perlu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
bahwa untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA SAMBAS
bahwa Kabupaten Sambas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan konservasi menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang bertujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedian...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN...
bahwa ruas jalan umum mempunyai kemampuan tertentu dan terbatas dari segi daya fukung/kemampuan struktur maupun menampung lalu lintas harian rata-rata, sehingga perlu dilakukan langkah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN...
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Sambas dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
bahwa dengan semakin berkembangnya dinamika masyarakat dalam pelayanan di bidang kesehatan, dan dalam...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN...
bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat telah dilakukan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2008...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dibutuhkan pendidikan bermutu, merata, dan efisien, yang...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH
bahwa pembangunan hukum nasional dalam negara hukum Indonesia melalui pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan urusan pemerintahan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT
bahwa pertambangan rakyat di Kabupaten Sambas merupakan salah satu unsur penunjang pembangunan daerah, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah, perluasan kesempatan kerja bagi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA DI KABUPATEN SAMBAS
bahwa pembentukan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
Normal
0
false
false
false
EN-US
...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN...
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai Pajak Bumi dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA...
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN MODAL
bahwa prinsip otonomi yang seluas-luasnya memberikan kewenangan pada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam membuat kebijakan daerah untuk...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA...
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
bahwa dalam rangka pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
bahwa dalam rangka pemberian pelayanan jasa yang umum disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
bahwa dalam rangka pemberian pelayanan jasa yang umum disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN 7 (TUJUH) BUAH PERATURAN...
bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 7 (tujuh) buah Peraturan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI...
bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan dan perananan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditingkatkan kualitas dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI BIDANG KESEHATAN
bahwa dengan semakin luasnya kewenangan daerah di bidang kesehatan sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perlu adanya upaya pembinaan,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG KETERTIBAN UMUM
bahwa dalam rangka mewujudkan kota dan desa yang indah, bersih, sehat, tertib, aman, tenteram, nyaman dan teratur, sesuai dengan visi Kabupaten Sambas, perlu mengatur...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN...
bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam menunjang pembangunan daerah karena produk akhirnya menghasilkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SALATIGA DAN KECAMATAN...
bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan di Kabupaten Sambas khususnya di Kecamatan Pemangkat dan Selakau serta adanya tuntutan aspirasi masyarakat dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
bahwa pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah...download
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG...
bahwa untuk pengendalian, pengawasan lingkungan, dan kepastian hukum kegiatan usaha serta kelestarian Burung Walet, perlu adanya pengaturan mengenai Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet...download
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan perlu diadakan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG KOTA TERPADU MANDIRI SUBAH
bahwa untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis di Kabupaten Sambas di perlukan peningkatan dan pemerataan pembangunan melalui pengembangan pusat pertumbuhan kawasan transmigrasi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH...
bahwa dengan berakhirnya pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Sambas maka diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA...
bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BANTUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POLITEKNIK...
bahwa untuk mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tempat Pelelangan Ikan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN DI BIDANG USAHA...
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan dibidang Pariwisata...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG INDUSTRI
bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pendapatan daerah perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial untuk dijadikan objek pungutan retribusi sebagaimana...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS...
bahwa pungutan Retribusi Izin Penyelenggaraan Perfilman mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN...
bahwa ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sambas, perlu diatur Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Sambas...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS...
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
bahwa urusan pemerintahan merupakan sesuatu yang diurus bersama antar tingkatan pemerintahan berdasarkan azas efektifitas, efisiensi dan eksternalitas...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN...
bahwa pemberian akte kelahiran kepada setiap anak dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG DESA
bahwa untuk terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan memperkuat peran dan kedudukan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Sambas dipandang perlu mengatur...