PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENEMPATAN...
bahwa untuk mengoptimalkan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas perlu penempatan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lampu lalu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 15 TAHUN 2014 ...
bahwa pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN...
bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran merupakan perwujudan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN...
bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG...
bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan, merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk mewujudkan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ...
bahwa untuk mempercepat pembangunan daerah diperlukan peningkatan investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI...
bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka penegakan hukum terutama untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KABUPATEN...
bahwa sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM...
bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG POTENSI KETENAGALISTRIKAN DAERAH
bahwa ketenagalistrikan merupakan hajat hidup orang banyak yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta dapat mendorong kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, maka peran...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI IZIN...
bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 6 TAHUN 2015...
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang fungsional sesuai dengan dokumen penataan ruang, izin mendirikan bangunan merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian penataan ruang...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PENYEBERANGAN...
bahwa penyeberangan di air merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan guna mengangkut penumpang dan kendaraan beserta...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG ...
bahwa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten konservasi sehingga kegiatan yang dilakukan berbagai pihak termasuk usaha perkebunan harus mengedepankan prinsip konservasi
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 5 TAHUN 2015...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor...
bahwa berdasarkan aspirasi dari masyarakat Kecamatan Hulu Kapuas dan Kecamatan Danau Sentarum yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan DPRD Kabupaten Kapuas...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan
bahwa penyelenggaraan usaha kepariwisataan merupakan salah satu potensi untuk dikembangkan di daerah, karenanya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah, sehingga mampu...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah...
bahwa dalam mendukung program pembangunan nasional di daerah maka perlu dibentuk beberapa lembaga lain sebagai bagian perangkat daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kapuas Hulu perlu dilakukan upaya agar seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rertibusi Pelelangan Ikan
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 129 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peraturan daerah yang mengatur retribusi wajib segera...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Bidang Perindustrian, Perdagangan...
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung
bahwa untuk mewujudkan penataan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu perlu dilakukan penataan dan penertiban bangunan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan...
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor dan fasilitas umum agar sesuai dengan kosistensi perencanaan yang telah ditetapkan dengan rencana tata ruang...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan...
bahwa pembangunan prasarana fasilitas umum dan gedung kantor merupakan indikator penting dalam menunjang kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang...
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /...
bahwa sampah merupakan semua benda atau produk sisa yang dapat menganggu kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keindahan bagi lingkungan dan manusia...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada...
bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan pada...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Administrasi Kependudukan
bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Kapuas Hulu,...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah...
bahwa sebagai dampak dari perkembangan wilayah, baik pertambahan jumlah penduduk maupun perpindahan tempat tinggal telah menyebabkan adanya sejumlah dusun/desa/kelompok masyarakat mengalami perubahan aksesibilitas sehingga...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada...
bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, pemberdayaan otonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah perlu mengarahkan penggunaan sebagian keuangan daerah untuk investasi...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada...
bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di daerah, diperlukan suatu upaya menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Penambahan Penerimaan PAD Pemerintah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada...
bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di daerah, diperlukan suatu upaya menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Penambahan Penerimaan PAD Pemerintah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan...
bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan penggeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Retribusi...
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Penerimaan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta guna mendukung tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan...
bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat, perlu dikelola secara tertib agar dapat...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Konservasi...
bahwa Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wilayah perairan yang cukup luas yang mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial dan memiliki arti penting dalam peranan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Desa...
bahwa agar terbentuknya Lembaga Perekonomian yang mandiri dan tangguh, serta guna meningkatkan sumber pendapatan asli desa, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sumber Pendapatan Desa
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan...
bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan acuan kepada pemerintahan desa dalam menyusun peraturan desa sehingga sesuai dengan Peraturan yang berlaku perlu menyusun pedoman Penyusunan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Desa Dan...
bahwa dampak dari perkembangan wilayah sebagai hasil pelaksanaan pembangunan menyebabkan beberapa desa/dusun/kelompok masyarakat permukiman di beberapa kecamatan sangat jauh dari jangkauan pusat pelayanan pemerintah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat...
bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah perlu dibantu perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang...
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
bahwa dalam rangka menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta kelestarian Lingkungan diperlukan dan Pemeriksaan terhadap Kondisi Teknis Kendaraan...
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Hiburan
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Bidang Perindustrian...
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pertama Atas...
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penataan Kawasan Pedesaan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu untuk membentuk Peraturan Daerah…
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memberikan pelayanan publik secara optimal kepada Masyarakat Desa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Kewenangan Desa Di...
bahwa dengan telah diundangkannya Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai wujud...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten Dan...
bahwa berdasarkan pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa perlu diberi perimbangan keuangan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemilihan, Pengesahan Dan Pelantikan...
bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Tatacara Pemilihan, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
bahwa sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan tentang Keuangan Desa di...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)...
bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/166/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Musyawarah Perecanaan Pembangunan di Desa Kelurahan perlu dilakukan pengelolaan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan
bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Kelurahan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan...
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
bahwa dengan ditetapkannya Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Retribusi Terminal
bahwa dengan ditetapkannya Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas...
bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mempermudah pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu perlu dilakukan Pemekaran Kecamatan...