PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa dalam rangka melaksanakan pungutan berupa Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 9 TAHUN 2015 TENTANG KEARSIPAN
bahwa arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting dan strategis, meliputi penyajian informasi...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi, profesionalisme dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa dalam rangka melaksanakan pungutan berupa Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 4 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI...
bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dari segala bentuk...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 6 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH...
bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah, dan merupakan Badan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG...
bahwa Provinsi Kalimantan Barat memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN...
bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan
kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang
aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan,
meningkatkan usaha peternakan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL...
bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional, perlu didukung...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT...
bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan yang lebih...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN...
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK...
bahwa untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, perlu ada jaminan perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI
bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak reproduksi masyarakat di Kalimantan Barat diperlukan pengaturan mengenai kesehatan reproduksi dalam Peraturan Daerah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL...
bahwa dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah dalam penyelengaraan Pemerintahan dan pembangunan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN...
bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan pendidikan yang ...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemandiriannya sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL...
bahwa untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, perlu adanya...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN SEKTORAL MODAL PEMERINTAH...
bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah ...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA...
bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah, salah satu sumbernya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)......
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pemerintahan daerah...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 398 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI...
bahwa peningkatan upah pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan peran produksi...
PERATURAN DAERAH TINGKAT KE-1 KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 1964 TENTANG BENTUK, UKURAN WARNA...
Membaca: Surat Keputusan DPR-GR Daerah Kalimantan Barat No.2/SK/UM/1964 tgl. 24 maret 1964 ...
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG...
bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya peningkatan pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan kesehatan khusus di Provinsi Kalimantan Barat, maka diperlukan pembiayaan yang memadai...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 595 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI...
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 269 TAHUN 2006 TENTANG STANDARISASI KENDARAAN DINAS
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas secara berdaya guna, perlu dilakukan penataan tentang sarana mobilisasi kerja Pemerintah Daerah...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 265 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN BIAYA TRANSPORT KEPADA PEGAWAI...
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan melakukan pembinaan kepegawaian, maka berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 97 Tahun 2005, telah ditetapkan pemberian bantuan Uang...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 134 TAHUN 2005 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI...
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Kantor Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Barat...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 130 TAHUN 2005 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI...
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Badan Pengendalian Dampak...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 129 TAHUN 2005 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI...
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Badan Komunikasi, Informasi...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 84 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI...
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 81 TAHUN 2008 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH...
bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang hemat dan efisien sesuai dengan kebutuhan teknis yang...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 53 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN, PEMBAYARAN, PENERBITAN...
bahwa Pembayaran yang membebani Anggaran Daerah atas beban APBD Provinsi Kalimantan Barat pada hakekatnya terdiri dari pengeluaran Beban Pengisian Kas dan Beban Tetap...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI...
bahwa untuk memperoleh manfaat ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, dipandang perlu mengarahkan penggunaan sebagian Pendapatan Daerah untuk kegiatan investasi...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI...
bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam peraturan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA...
bahwa pelayanan pengobatan penyakit paru-paru merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara adil dan merata...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA STANDARISASI...
bahwa untuk menjamin mutu barang yang akan di ekspor maupun diimpor maka harus berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI), untuk itu perlu dilakukan pelayanan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2005
bahwa dengan adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah serta kebutuhan yang mendesak maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, telah ditetapkan Peraturan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI TERA
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI...
bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN LAUT, SUNGAI...
bahwa izin Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah merupakan persyaratan untuk melakukan usaha di bidang Angkutan Laut, Sungai dan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2006
bahwa dengan adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta kebutuhan yang mendesak maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA...
bahwa sesuai ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tata...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI...
bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota di Propinsi Kalimantan Barat telah siap dan mampu baik sarana, prasarana maupun tenaga tehnis untuk menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ditegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah...
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG...
bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEMANFAATAN DAN PEREDARAN KAYU...
bahwa kebutuhan kayu khususnya jenis Belian untuk keperluan Pembangunan Daerah dan konstruksi bangunan perumahan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat semakin meningkat seiring dengan pertambahan...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG SISA PERHITUNGAN APBD TA...
bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2002, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG...
bahwa Kalimantan Barat memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERDAGANGAN...
bahwa perdagangan orang sebagai obyek perdagangan dan eksploitasi merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia dan merupakan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI...
bahwa salah satu sumber Keuangan Partai Politik adalah bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN...
bahwa untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, perlu adanya...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN APBD TA 2004
bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah serta kebutuhan yang mendesak, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL...
bahwa pengawasan mutu hasil perikanan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan secara optimal, melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI ATAS PENYELENGGARAAN ANGKUTAN...
bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
bahwa izin trayek merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan dan melindungi masyarakat pengguna angkutan, untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan usaha angkutan orang di...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PERHITUNGAN APBD TA 2005
bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG RETRlBUSl PEMERIKSAAN LABORATORUM KESEHATAN
bahwa pelayanan pemeriksaan Laboratorium kesehatan merupakan bagian integral dari pelayanan Kesehatan kepada masyarakat secara adil dan merata...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH
bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi barang dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah perlu mengatur tata cara pengelolaan barang Daerah yang berkesinambungan dan bertanggungjawab...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, dipandang...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN...
bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi perubahan...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemandiriannya sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas...
PERATURAN DAERAH PROVlNSl KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PERISTIWA MANDOR SEBAGAI HARI...
bahwa sejarah perjuangan rakyat Kalimantan Barat melawan penjajah merupakan bagian dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan, sehingga nilai-nilai perjuangannya patut mendapat penghargaan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU HASIL...
bahwa pengawasan mutu hasil perikanan merupakan salah satu Upaya untuk mencapai tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan, secara optimal, melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU KONSTRUKSI...
bahwa Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu Konstruksi dan Lingkungan sehingga memmemberikan daya guna dan hasil guna dalam...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH...
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Propinsi Kalimantan Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN...
bahwa air beserta sumber-sumbernnya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serbaguna dan dibutuhkan manusia sepanjang...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN...
bahwa dengan beriakunya Undang-undang Nomor 34Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka materi dari Peraturan...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN
bahwa dengan semakin meningkatnya pemanfaatan lingkungan hidup sebagai ruang kegiatan dan tuntutan internasional, yaitu perlunya dipelihara hajat hidup orang banyak dan agar tetap bermanfaat...
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG...
bahwa wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut di Kalimantan Barat merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan efesiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENGENDALIAN DISTRIBUSI DAN PENGGUNAAN...
bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan diberbagai bidang, terdapat kecenderungan semakin meningkatnya distribusi dan penggunaan Merkuri serta bahan sejenisnya secara tidak terkendali...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
bahwa dalam upaya pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal dan berkesinambungan dengan tetap menjaga kelestariannya untuk kemakmuran rakyat, diharapkan pemanfaatannya mampu mewujudkan pemerataan, keadilan yang...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
bahwa untuk terwujudnya good goverment atau Kepemerintahan yang baik, salah satu pilar utamanya adalah melalui penerapan prinsip transparansi...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dan diperbaiki...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI HASIL PRODUKSI USAHA...
bahwa untuk menyelenggarakan otonomi Daerah yang nyata dan Bertanggung jawab perlu didukung penyediaan dana baik yang berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan,...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN...
bahwa untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, perlu adanya...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat, perlu dikelola secara tertib agar dapat...
PEMERINTAH PROVINSl KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSl KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG...
bahwa hakekat pembangunan nasional sebagai dimensi Pengalaman Pancasila adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA...
bahwa sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2005 serta strategi dan prioritas APBD...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM...
bahwa pembangunan daerah tidak saja dilakukan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, namun juga dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung maupun melalui Partisipasi Pihak Ketiga...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN...
bahwa untuk menyelenggarakan otonomi Daerah yang nyata dan pertanggung jawab perlu didukung penyediaan dana baik yang berasal dari sumber pendapat asli daerah, dana perimbangan,...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV...
bahwa perkembangan jumlah kasus HIV dan AIDS di Provinsi Kalimantan Barat semakin meningkat dan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya terhadap...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN KAWASAN KESELAMATAN OPERASI...
bahwa untuk memberikan keleluasaan pesawat terbang dalam melakukan gerakannya baik di darat maupun di udara, dan menjamin keselamatan penerbangan, diperlukan ruang bebas yang memadai...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR...
bahwa air minum merupakan sumber kehidupan yang menguasai hajat hidup orang banyak, perlu peningkatan penyediaan guna memenuhi kebutuhan air minum yang semakln meningkat pula…
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH...
bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Nomor...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN DAERAH PROVINSI...
bahwa tenaga listrik sangat bermanfaat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur…
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI TERA
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA...
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN...
bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA...
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KELEBIHAN...
bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ditujukan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PENGATURAN KENDARAAN BERMOTOR BUKAN...
bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor bukan baru dari/ke...
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA...
bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya peningkatan pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan kesehatan khusus di Provinsi Kalimantan Barat, maka diperlukan pembiayaan yang...
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2004
bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2004 serta strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara...