PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK...
bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipandang perlu...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG DRAINASE KOTA PONTIANAK
bahwa seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota dan perkembangan industri sebagai akibat dari pembangunan wilayah semakin meningkat dan wilayah resapan air semakin berkurang berdampak pada...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa merupakan perusahaan daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di wilayah Kota Pontianak dan telah ditetapkan dengan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan tersedianya sarana dan prasarana air bersih secara kontinyu bagi masyarakat Kota Pontianak yang dikelola dan dikembangkan oleh...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI
bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KAPUAS INDAH...
bahwa Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak sudah tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga kurang memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS...
bahwa Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 memiliki peranan yag...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PRODUK UNGGULAN KOTA PONTIANAK SEKTOR...
bahwa sektor pertanian dan perikanan mempunyai peranan penting bagi penyediaan pangan dan kehidupan, oleh karena itu perlu dikelola dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN...
bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANAMAN MODAL
bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagai subsistem dari sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KAPUAS INDAH
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk lebih meningkatkan potensi Perusahaan Daerah Kota Pontianak, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN...
bahwa dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan dan pengembangan tersedianya sarana dan prasarana air bersih secara kontinyu bagi masyarakat Kota Pontianak yang dikelola dan dikembangkan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCAMA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER DAN AKHLAK MULIA
bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter bangsa dan berakhlak mulia, Pemerintah Kota Pontianak mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA...
bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA PONTIANAK
bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan penyelenggaraan pendidikan di daerah yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional dan bersinergi dengan nilai-nilai budaya masyarakat...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa besaran tarif retribusi yang diatur dalam pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 6...
bahwa besaran tarif retribusi yang diatur dalam pasal 9 dan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 sudah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN
bahwa dalam rangka melaksanakan pemerataan kesempatan berusaha menjamin adanya kepastian berusaha maka kegiatan usaha perdangan perlu dibina, diarahkan dan lebih ditingkatkan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN MUTU KOMODITAS PERTANIAN DAN...
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan komoditas pertanian dan perikanan, baik dari segi pemasaran maupun peredarannya perlu memperhatikan mutu yang dapat...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MENENGAH...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 19 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH...
bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistwa merupakan Perusahaan Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di wilayah Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA...
bahwa penyediaan dan pelayanan air minum di Kota Pontianak merupakan salah satu tugas yang diemban oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar air...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
bahwa dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan masyarakat atas informasi publik di berbagai bidang pembangunan di wilayah Kota Pontianak, diperlukan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2008 TEM
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DI KECAMATAN PONTIANAK...
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemekaran di Kelurahan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA...
bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP)...
bahwa untuk menentukan rencana pembangunan dalam waktu 20 tahun yang akan datang, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak sebagai dokumen perencanaan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN TAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan berdasarkan analisa dari Sistim Administrasi Badan Hukum...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah yang dipertegas dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16...
bahwa dalam rangka peningkatkan perlindungan konsumen dan peningkatan kwalitas restoran, rumah makan, jasa boga dan warung kopi, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 16...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMOTONGAN HEWAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN...
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) untuk dikonsumsi dipandang perlu mengatur pemotongan hewan,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA...
bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN SERTIFIKASI...
bahwa guna melakukan perlindungan dan meningkatkan peran serta mesyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KELURAHAN
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan sebagai pelaksanaan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kota Pontianak, perlu...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
bahwa air adalah salah satu sumberdaya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, serta merupakan komponen Lingkungan Hidup yang penting bagi kelangsungan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA...
bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 157 huruf a angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2013 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab perlu didukung adanya pengelolaan barang milik daerah yang ekonomis, efisien,efektif, tertib,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA...
bahwa penyediaan dan pelayanan air minum di Kota Pontianak merupakan salah satu tugas yang diemban oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar air...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA...
bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan perpanjangan izin...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
bahwa agar tercipta kepastian hukum dan tidak terjadi duplikasi pengaturan tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah, perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah yang mengatur tentang...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS...
bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya disegala aspek kehidupan dan penghidupan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA PONTIANAK
bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa dengan adanya perubahan jabatan struktural eselon IV di bawah Inspektur Pembantu menjadi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA...
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6...
bahwa menindak lanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34/1025/SJ tentang Klarifikasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
bahwa kondisi geografis pontianak termasuk daerah rawan bencana, terutama bencana antara lain: banjir, kebakaran, kekeringan, kabut asap, angin rebut/angin putting beliung, wabah penyakit dan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH...
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kota Pontianak dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2013 ...
bahwa untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan Peraturan daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
bahwa Kota Pontianak merupakan wilayah endemis berbagai macam penyakit, tergantung dari situasi dan kondisi sewaktu-waktu dapat mewabah yang berakibat pada kematian, sehingga sangat diperlukan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PONTIANAK
bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pontianak, sehingga diperlukan suatu kebijakan guna mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS
bahwa perkembangan penyebaran HIV/AIDS di wilayah Kota Pontianak dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan, yang pada akhirnya mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan kehidupan,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA...
bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam menyelenggarakan sistem penyediaan air minum agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA...
bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Bab XI tentang Sanksi Administratif pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu untuk...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam sistem perparkiran dalam daerah Kota Pontianak perlu diatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA...
bahwa dalam rangka pengembangan usaha, peningkatan kinerja dan pendapatan serta perkuatan struktur permodalan, perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada Badan Usaha Milik...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA...
bahwa dalam rangka meningkatkan kepemilikan saham, mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, perlu setoran modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT. Bank Pembagunan Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa kegiatan investasi di Kota Pontianak memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan pembangunan, perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan daerah sehingga keberlangsungan kegiatan investasi tersebut perlu...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA...
bahwa untuk mengefektifkan penerimaan pajak daerah, maka dipandang perlu pengaturan kembali tentang jenis objek pajak daerah yang dapat ditarik serta menyesuaikan beberapa ketentuan dalam...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf (a) di atas, dalam kaitannya dengan Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG HUTAN KOTA
bahwa guna menciptakan kesinambungan dan keserasian lingkungan fisik kota, mendukung kelestarian keanekaragaman hayati, menjaga iklim mikro, dan nilai estetika serta tersedianya serapan air, dipandang...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN...
bahwa guna mewujudkan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa judul dan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet dalam daerah Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM...
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai azas otonomi melalui partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri dalam...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
bahwa untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, daerah dapat memberikan dan menyediakan jasa dengan pembayaran retribusi...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
bahwa dalam rangka pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka daerah berhak mengenakan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
bahwa untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, daerah dapat memberikan dan menyediakan jasa dengan pembayaran retribusi...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak merokok terhadap kesehatan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA...
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
bahwa Pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH...
bahwa perauran Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum yang telah diubah dengan Perda Nomor 15 Tahun 2005 terdapat beberapa pasal yang tidak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ZAKAT KOTA PONTIANAK
bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan / mengentaskan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMPERDAYAAN MASYARAKAT
bahwa berdasarkan pasal 92 Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan Pemerintah Daerah perlu mengikursertakan Masyarakat dan Pihak Swasta...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PEREDARAN...
bahwa dalam rangka memelihara kesehatan, ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat, maka pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol sangat penting artinya guna melindungi masyarakat...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN...
bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Kewenangan di bidang kepariwisataan khusunya perizinan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum menjadi wewenang Daerah Kota...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN
bahwa dalam rangka Otonom Daerah, Kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan usaha hotel dan penginapan menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN,...
bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, bidang kepariwiasataan merupakan salah satu potensi daerah yang perlu ditata dan dikembangkan sesuai deng VISI dan MISI Kota...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DIBIDANG USAHA PARIWISATA
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kegiatan usaha bidang Pariwisata merupakan kewenangan Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
bahwa kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Kota Pontianak cukup potensial sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa guna lebih mengefektifkan penerapan pelaksanaan penegakan sanksi hukum Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Potong Hewan dan Lalu Lintas Hewan, agar...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA BIRO PERJALANAN WISATA...
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan kenyataan di lapangan terdapat beberapa hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA IMPRESARIAT
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan di bidang Usaha Pariwisata terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN...
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA PRAMUWISATA
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang terjadi di masyarakat,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA OBYEK WISATA
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR...
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam rangka menghadapi era globalisasi, guna memenuhi kebutuhan mayarakat akan akta yang dapat digunakan diluar negeri...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian, setiap kegiatan usaha jasa konstruksi harus memperoleh izin dari Pemerintah Kota Pontinanak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PARKIR
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN KARTU IDENTITAS KEPADA PENDUDUK...
bahwa penduduk yang bermukim di Kota Pontianak selain penduduk tetap maupun penduduk sementara terdapat pula penduduk pendatang dari luar daerah (tamu) yang bersifat musiman...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG POKOK–POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
bahwa dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi azas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, dapat dibandingkan, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti perlu disusun...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 tahun 1992 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam sistem perparkiran dalam Daerah Kota Pontianak perlu diatur mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK RESTORAN
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM
bahwa dalam rangka mewujudkan suatu kota yang indah, bersih, sehat tertib, aman tenteram, nyaman dan teratur, sesuai dengan visi Kota, perlu mengatur tentang pelaksanaan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA...
bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Lembaga Teknis Daerah Kota...
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK HOTEL
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI POTONG HEWAN DAN LALU...
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging yang bersih, sehat dan halal untuk dikonsumsi dipandang perlu mengatur pemanfaatan Rumah /Tempat Potong...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK
bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Perwalikan Rakyat Daerah sebagai Badan Legistatif Daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA...
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat Daerah Kota...