Fasilitas Umum: Fauzi Berjanji Akan Terus Tagih Ratusan Pengembang
JAKARTA - KOMPAS Pemeritah Provinsi DKI Jakarta akan terus menagih fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum diserahkan pengembang kepada pemerintah...
Konsultasi Panitia Khusus DPRD Provinsi Kalbar ke BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar
Pontianak, 19 September 2011. Bertempat di ruang rapat pimpinan lantai dua, Kepala Perwakilan Adi Sudibyo didampingi oleh Fatkhur Rokhman, N. Diva Mahaendra dan Amelina Gustiana menerima kunjungan dari Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK RI DPRD Provinsi Kalbar, yaitu Ketua Pansus Tony Kurniadi, Wakil Ketua Thomas Aleksander, serta tiga orang anggota H. Retno Pramudya, Inosensius dan Timotius Ketak. Kunjungan ini...
BPKPP Jamin Opini Baik Jika Perda PM Disahkan
Berkat - Pontianak. Auditor madya BPKP Edi Suharto mengungkapkan Perda Pernyataan Modal (PM) sangat dibutuhkan Pemerintah Kota Pontianak agar bisa menjamin catatan baik bagi keuangan daerah di tahun berikutnya. "Memang penyertaan modal sesuai dengan PP 58 Thaun 2005 khusus penyertaan modal tahun berkenaan, lebih tepatnya tahun yang akan mendatang harus ada perdanya, sehingga tidak akan menjadi temuan BPK nantinya,"...
Ini Dia Alasan BPK Puji Laporan Keuangan Pemkab
Borneo - Putussibau. BPK RI Perwakilan Kalbar memberikan peringkat kedua kepada pemerintahan Kapuas Hulu karena patuh dalam menyampaikan laporan administrasi keuangan...
Dinilai BPK Wajar Dengan Pengecualian
Mediator - Putussibau. Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana, SH mengatakan ada beberapa unsur yang menjadi penilaian BPK seperti tertib administrasi dalam mengelola keuangan hingga akhirnya Kapuas Hulu memperoleh penilaian dari BPK dengan hasil atau opini wajar dengan pengecualian, dengan penilaian BPK Kapuas Hulu mendapat peringkat ke-2 se Kalimantan Barat dalam administrasi keuangan terbaik. Sedangkan Kubu Raya menyandang peringkat...
Pemkab Rela Pinjam Uang Ke Bank
Borneo - Nanga Pinoh. Alternatif baru pun bergulir seiring dengan batalnya pembahasaan Raperda Multiyears yang sedianya akan digunakan sebagai opsi untuk membangun sejumlah proyek fisik di Kabupaten Melawi...
Dana Rp 4,7 M Hanya Untuk 11 Rumah
Borneo - Sanggau. Sejak diumumkannya akan ada penambahan daya 1 Megawatt di PLTD Semboja Kecamatan Kapuas beberapa waktu lalu oleh Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral melalui bantuan satu buah mesin 1 MW merek Perkin kepada pihak PLN berupa hibah dari Pemerintah Kabupaten Sanggau, kini mulai dipertanyakan masyarakat sekitar. Kapan program tersebut akan direalisasikan?...
LIRA: Usut Proyek Gedung DPRD
Tribun Pontianak - Sintang. Ketua LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sintang, Abdul Hadi, meminta kepada Kejaksaan Negeri Singtang mengungkap dugaan penyelewengan proyek pembangunan gedung DPRD Sintang...
Sajikan Ikhtisar Sumber
Borneo - Sekadau. Rapat paripurna lembaga legislatif dan eksekutif tentang penyampaian tiga nota Raperda yakni pertanggungjawaban tentang pelaksanaan APBD. Retribusi Jasa umum dan Retribusi Perizinan telah menyajikan informasi tentang sumber dan penggunaan dan perubahan kas selama satu periode...
Tiga Bulan Lebih Perjalanan Dinas DPRD Rp4,492 miliar
Berkat - Pontianak. Usulan anggaran perubahan pada Anggaran Biaya perubahan tahun 2011 untuk belanja langsung Sekretariat DPRD Kalbar khususnya untuk kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Kalbar ke dalam dan keluar daerah sekitar Rp4,492 miliar. Sementara itu Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kalbar, H. Retno Pramudya, SH, dinas dewan dan speed boat baru masih berupa usulan, masih dalam proses pembahasan...
Wow.. Habis Rp 23,5 Miliar!
Pontianak Post - Pontianak. Dalam Rencana Kerja Perubahan Anggaran 2011 di Sekretariat DPRD Kalbar, muncul usul tambahan anggaran untuk perjalanan dinas DPRD Kalbar sebesar Rp4,492 miliar. Dana itu direncanakan akan digunakan untuk kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke dalam maupun ke luar daerah...
Wredetama Tuntut Santunan
Pontanak Post - Pontianak. Pensiunan Pemkot Pontianak menuntut perhatian pemerintah. Santunan berupa uang saat seorang PNS masuk masa pensiun sekarang tiadak ada lagi. "Ini yang akan saya perjuangkan pada Munas PWRI di Serang, Banten dalam waktu dekat," ujar Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), Laswardi Firman, Senin (12/9)...
Bupati Setiman Tegur Dinas PU
Tribun Pontianak - Sanggau. Bupati Sanggau, Ir Setiman H Sudin, mempertanyakan kelanjutan pengerjaan proyek pembangunan saluran irigasi di Kecamatan - Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau anggaran (TA) 2011, senilai Rp 14 miliar dari APBN...
Focus Group Discussion Hasil Pemeriksaan Manajemen Aset Provinsi Kalbar, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang
Pontianak, 09 September 2011. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengundang Ketua DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Inspektur dari empat entitas pemeriksaannya untuk hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) Hasil Pemeriksaan Manajemen Aset yang diselenggarakan di Hotel Mercure Pontinak pada hari Jum’at, 09 September 2011. Acara ini juga diikuti oleh seluruh tim pemeriksa, yaitu penanggung jawab, pengendali teknis,...
Pembahasan Hasil Laporan Pendahuluan Pemeriksaan Kinerja Dengan ANAO (Australian National Audit Office)
Pontianak, 08 September 2011. Kamis, utusan ANAO (Australian National Audit Office) Dr. Paul Nicoll, hadir di ruang rapat pimpinan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai narasumber dalam pemaparan hasil laporan pendahuluan pemeriksaan kinerja pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Pemerintah Kota Pontianak dan pada Bank Kalbar oleh tim pemeriksa selama dua hari.
Poin-poin yang menjadi pembahasan dalam presentasi yang...
Bupati Kecewa, Sanggau Masuk 10 Besar Temuan BPK
Borneo Tribune - Sanggau. Bupati Sanggau H. Setiman H. Sudin mengaku cukup kecewa. Pasalnya berdasarkan hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2010, pemerintahnya menduduki peringkat 10 se-Kalbar...
file:///M:/Paul%20Nicoll
Bupati Kecewa Sanggau Masuk 10 Besar
Equator - Sanggau. Bupati Sanggau mengaku cukup kecewa. Pemkab Sanggau bertengger pada peringkat ke-10 se Kalbar. Terkait dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) tahun 2010 lalu...
Peresmian Penggunaan Poliklinik dan Halal Bihalal Seluruh Pegawai
Pontianak, 07 September 2011. Hari ini Kepala Perwakilan Adi Sudibyo meresmikan penggunaan poliklinik perwakilan disaksikan oleh pejabat struktural dan seluruh pegawai. Acara peresmian ditandai dengan penandatanganan plakat dan pengguntingan pita oleh Kepala Perwakilan. Untuk membantu pemeriksaan kesehatan pegawai, setiap hari poliklinik didukung oleh satu orang tenaga perawat dan seorang dokter.
Setelah itu acara dilanjutkan dengan halal bihalal antara seluruh pegawai...
Belanja Modal Akan Dikejar
Kompas - Jakarta. Penyerapan belanja modal pada sisa tahun anggaran yang tinggal kurang dari empat bulan diupayakan ada peningkatan berarti. Guna memastikannya, desk pengawasan yang selama ini berada di Kementrian Keuangan akan ditarik ke Kementrian Koordinator Perekonomian...
BPK Audit Utang
Kompas - Jakarta. Pengelola utang pemerintah yang selama ini dinilai tidak transparan mulai diaudit dari sisi kinerjanya. Badan Pemeriksa Keuangan saat ini tengah mengumpulkan data-data terkait utang pemerintah yang akumulasinya telah mencapai Rp 1.723,9 triliun...
BPK Harus Audit Pajak Penerangan Jalan
BERKAT - Ketapang. Ketua Badan Pimpinan Kabupaten (BPK) Dewan Pemantau penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI) Kabupaten Ketapang, A. Rahman, meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan audit terhadap PPJ (Pajak Penerangan jalan) yang diterima Pemda Ketapang...
Desak Audit Pajak Penerangan
Tribun - Ketapang. Ketua Badan Pimpinan Kabupaten (BPK) Dewan Pemantau penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI) Kabupaten Ketapang, A Rahman Benjol, meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan audit terhadap PPJ (Pajak Penerangan jalan) yang diterima Pemda Ketapang...
Bupati Sampaikan Aliran Anggaran Kas Daerah
Borneo Tribune - Putussibau. Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir menjelaskan perhitungan dan aliran keuangan kas daerah tahun anggaran 2010. Penjelasan itu merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Pemkab Kapuas Hulu tahun anggaran 2010 kepada DPRD Kapuas Hulu, senin (22/8) di Aula DPRD Kapuas Hulu...
Peringkat 5 Penilaian BPK dengan WDP
Berkat - Sekadau. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar dari tahun 2009 terhadap laporan keuangan secara umum, pemerintah Kabupaten Sekadau menunjukkan hasil yang mengembirakan. Sebab, dari 14 Kabupaten/Kota, Kabupaten Sekadau mendapat peringkat ke lima terbaik, meningkat dari tahun 2009...
Penilaian Keuangan Disinyalir Tak Wajar
Berkat - Ngabang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar pada kami (18/8) lalu baru saja menyelesaikan tugasnya untuk memeriksa keuangan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak. Hasilnya, ada beberapa rekomendasi sementara yang menjadi catatan Pemkab Landak yang nantinya secara internal akan dibahas...
Sanksi Rekomendasi BPK Ancam SKPD
Equator - Mempawah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak hanya berwenang mengaudit keuangan pemerintah. BPK juga berwenang memberi rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja satuan kerja...
BPK Koleksi 2.404 Temuan
Borneo Tribune - Pontianak. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalbar. Adi Sudibyo menyatakan bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dilaksanakan 60 hari setelah LHP diterima. Untuk semester 1 tahun 2011. BPK RI Perwakilan Kalbar telah melakukan pemantauan dan mencatat 2.404 temuan dan 4.849 rekomendasi...
Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Berkat - Pontianak. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cristiandy Sanjaya, SE, MM memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang melaporkan hampir semua tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar...
BPK: Tindak Lanjut Pemeriksaan Keuangan Mengalami Peningkatan
Berkat - Pontianak. Hampir semua kabupaten/kota di Kalbar naik, tetapi yang tertinggi persentasenya adalah Kubu Raya, disusul Sambas dan Kapuas Hulu. Sedangkan Malawi menempati urutan terbawah...
Melawi Urutan Terakhir Pemeriksaan BPK
Berkat - Pontianak. Kabupaten Melawi mendapatkan nilai paling akhir dengan skor 14 peringkat 12, se-Kabupaten/kota dalam hasil pemantauan pelaksanaan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHP) BPK RI. Hal ini dikatakan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Ir. Adi Sudibyo, MM, usai menyerahkan TLHP di akntor perwakilan BPK RI Kalbar, senin (22/8)...
2404 Temuan, Rekomendasi Meningkat 12 Persen
Borneo Tribune - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Hasil pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) semester 1 ke eksekutif dan legislatif baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalbar, senin (22/8) kemarin...
Penilaian BPK Kubu Raya Ranking Pertama
Pontianak Post - Pontianak. Tindaklanjut pemerintah daerah sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI meningkat 10 persen pada semester satu tahun 2011. Hasil penilaian menunjukkan Kabupaten Kubu Raya menduduki peringkat pertama dan Malawi peringkat terakhir...
Kapuas Hulu Raih Peringkat II
Borneo Tribune - Pontianak. Pemkab Kapuas Hulu menjadi Kabupaten terbaik kedua dalam hal tindak lanjut laporan daerah dalam rangka tata kelola keuangan daerah. Torehan prestasi itu, BPK Ri perwakilan Kalbar memberikan penilaian atas hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) seluruh pemerintah daerah kepada Kabupaten Kapuas Hulu dengan dengan peringkat kedua bersama Kabupaten Sambas dengan nilai 57, dan kalah 2...
Temuan BPK Meningkat 12 Persen
Equator - Pontianak. Hingga semester I Tahun 2010, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap lima belas entitas yang ada di Kalbar. Hasilnya terdapat 2404 temuan dari 4849 rekomendasi...
Penyerahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2011
Hari ini Senin 22 Agustus 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengundang seluruh Ketua DPRD, kepala daerah dan inspektur se-Kalimantan Barat untuk melakukan penyerahan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK RI (TLHP) semester I Tahun 2011 dengan mengambil tempat di aula gedung kantor. Kegiatan penyerahan ini dilakukan guna memenuhi amanah Pasal 23 E ayat (2)...
Dukung Tindaklanjuti Temuan BPK
Pontianak Post - Sanggau. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Andreas Nyas, meminta agar 11 temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar dapat ditindaklanjuti...
BPK Soroti Dana
Equator - Sanggau. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap APBD 2010. Pemkab Kabupaten Sanggau menyandang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal itu disebabkan berbagai penggunaan dana yang mesti dilengkapi dengan bukti alokasinya...
BPK-RI Berikan Opini Wajar
Borneo Tribune - Putussibau. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ri wilayah Kalimantan Barat Memberikan "Opini Wajar" dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab kapuas Hulu tahun anggaran 2010. Hasil penilaian tadi mengalami peningkatan dari penilaian BPK tahun sebelumnya...
APBD 2010 KH Wajar dengan Pengecualian
Equator - Putussibau. Kinerja keuangan Kapuas Hulu (KH) pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun 2009. Sebab, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI APBD Kapuas Hulu dinilai mengalami peningkatan dengan mendapat opini wajar dengan pengecualian...
DPRD Target Selesaikan 3 Raperda
Tribun - Pontianak. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Minsen mengatakan pembahasan Rancangan APBD perubahan tahun 2011 diperkirakan baru dimulai pada akhir Agustus ini. Mengingat pada tanggal 20 Agustus, DPRD baru akan menggelar rapat Banmus...
Pinjaman Pemda Landak Rp60 M Sudah Lunas
Borneo Tribune - Ngabang. Bupati Landak, Dr. Adrianus mengatakan, pinjaman Pemerindah Landak kepada Bank Kalbar cabang Ngabang sebesar Rp60 M sudah lunas...
Upacara Peringatan HUT Ke-66 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
Pontianak, 17 Agustus 2011. Untuk memperingati HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI dengan tema “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Tingkatkan Kesadaran Hidup Dalam Ke-Bhinneka-an Untuk Kokohkan Persatuan NKRI, Kita Sukseskan Kepemimpinan Indonesia Dalam Forum ASEAN Untuk Kokohkan Solidaritas ASEAN”, Perwakilan BPK RI di seluruh provinsi mengadakan upacara bendera. Di Perwakilan Provinsi Kalbar sendiri upacara yang dihadiri oleh pejabat...
BPK Temukan Pekerjaan Dermaga Bermasalah
BERKAT - Sanggau. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan kalbar menemukan pekerjaan proyek pembangunan dermaga dishubkominfo Kabupaten Sanggau, terdapat keganjilan yang selanjutnya menjadi temuan oleh BPK pada APBD 2010...
SILPA Rill Rp 4,41 Miliar
BERKAT - Ngabang. Bupati Kabupaten landak, Adrianus Asia Sidot, menjelaskan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 18,10 Milyar, merupakan prediksi atau perkiraan SILPA tahun anggaran 2009 sebelum diaudit oleh BPK RI. "Jadi itu belum rill, hanya berupa prediksi. Sebab memang pada waktu itu seluruh anggaran kita belum diaudit oleh BPK RI." ujar Bupati saat memberikan jawabannya dalam pemandangan...
Gubernur “All Out” Benahi Laporan Keuangan
BERKAT - Pontianak. Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kalimantan Barat H. Muhammad Ridwan, SH, MH, mengungkapkan Gubernur Provinsi itu, Drs. Cornelis, MH all out (habis-habisan) untuk membenahi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar...
Eddy Raih Nilai Tertinggi
Tribun - Pontianak. Pembantu Rektor III Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof Dr Eddy Suratman SE MA, lolos menjadi tujuh calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang direkomendasikan Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI...
WDP Bagi Pemprov
Borneo Tribune - Pontianak. Beberapa bulan yang lalu, di ruang sidang DPRD Provinsi Kalbar menjadi saksi bahwa pemerintah Provinsi mendapat penilaian dari BPK RI dengan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Hal ini tertuangkan di dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Anggaran 2010 kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat...
Kemenkes Bantah Rekayasa Proyek
Pontianak Post - Jakarta. Kementrian Kesehatan (Kemenkes) membantah rekayasa tender pengadaan fasilitas produksi vaksin flu burung yang dimenangkan PT Anugrah Nusantara milik Nazaruddin. mereka menegaskan, tender dilaksanakan sesuai kepres 80 tahun 2003...
Dugaan Penyimpangan Tak Terefleksikan
Kompas - Jakarta. Meski ada keputusan Dewan Perwakilan Rakyat, yang menduga ada penyalahgunaan wewenangan dan kesalahan dalam pengucuran dana Rp 6,7 triliun untuk menalangi Bank Century, tak berarti hal itu terefleksikan dalam aliran dana di bank itu. karenanya, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mau terjebak pada hipotesis yang menduga ada aliran dana talangan Bank Century ke partai atau pasangan calon...
Proses Temuan Biaya Perjalanan Dinas Dewan
Borneo Tribune - Pontianak. Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD yang sama pada waktu bersamaan dengan perjalanan dinas luar daerah lainnya sebesar Rp 27.300.000 harus diproses...
Temuan BPK Harus Diproses Hukum
Equator - Pontianak. Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Kalbar tahun 2010 merugikan daerah sebesar RP 83 juta. Peristiwa memalukan lembaga terhormat itu harus diproses hukum...
Ary Kembalikan Uang Perjalanan Dinas
BERKAT - Pontianak. Ketua Fraksi Demokrat, Ary Pudyanti, SE, mengatakan 11 anggota DPRD Provinsi Kalbar sudah mengembalikan uang perjalanan dinas tahun anggaran 2010 yang teridentifikasi merugikan negara sesuai dengan hasil temuan BPK-RI...
Perjalanan DPRD Kalbar Jadi Temuan BPK
Equator - Pontianak. Berbagai persoalan muncul di internal DPRD Kalbar. Kini sebanyak 11 anggota DPRD Kalbar kembali berulah. Perjalanan dinas mereka menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalbar...
Sarankan Tolak Tiga Raperda
Pontianak Post - Pontianak. Anggota komisi A DPRD Pontianak menyarankan tiga Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan Pemkot dikembalikan. Raperda tersebut dinilainya menyalahi aturan karena berlaku surut...
Demokrat Apresiasi Hasil Audit BPK
Borneo Tribune - Pontianak. Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap hasil audit BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dapat bertahan dari hasil audit tahun sebelumnya...
11 Temuan BPK Ditindaklanjuti serius
Borneo Tribune - Sanggau. Hasil audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia beberapa waktu lalu, sedikitnya telah menemukan sebelas temuan penting terkait penggunaan APBD tahun 2010 Kabupaten Sanggau. Namun sejauh ini, upaya yang dilakukan pihak DPRD Kabupaten Sanggau sendiri dalam menanggapi hal itu, dinilai belum cukup signifikan...
Dewan Siap Usut Temuan BPK
Tribun Pontianak - Sanggau. Sejak keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas LPJ Bupati terkait pelaksanaan APBD 2010 beberapa waktu lalu dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), DPRD Sanggau siap membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menindaklanjuti beberapa catatan pada LHP BPK tersebut...
Dewan Enggan Bentuk Panja Temuan BPK
BERKAT - Sanggau. Berdasarkan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) wilayah Kalbar, ditemukan setidaknya sebelas pelanggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2010...
Raperda Penyertaan Modal Permintaan BPK
BERKAT - Pontianak. Walikota Pontianak Sutarmidji, SH, M. Hum membantah jika penyertaan modal dianggap hibah atau bantuan untuk perusahaan daerah (perusda), yaitu PDAM Kota Pontianak, PD Kapuas Indah, BPR Bank Pasar dan BPD Kalbar...
Dewan: Ada Indikasi Mark Up
Tribun Pontianak - Mempawah. Sekretaris Fraksi PDIP Susanto, menduga adanya ketidakberesan dalam pengadaan obat yang dilakukan pihak RSUD Rubini Mempawah, pada tahun anggaran 2010...
Demokrat Minta Rekening SKPD Ditertibkan
Borneo Tribune - Pontianak. Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar meminta Pemprov nertibkan rekening - rekening SKPD berdasarkan rekomendasi tindak lanjut temuan audit BPK-RI wilayah Provinsi Kalbar...
Menentukan Kerugian Daerah Kewenangan BPK
Borneo Tribune - Mempawah. Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pontianak tentang jawaban Bupati Pontianak terkait pandangan umum fraksi - fraksi dewan terhadap Raperda tentang APBD 2010, yang sempat diskor, akhirnya dilanjutkan, jumat (5/8), kemarin diruang sidang DPRD Kabupaten Pontianak...
Bupati Akui Selisih Realisasi APBD 2010
BERKAT - Mempawah. Sempat diskor sehari, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pontianak dengan jawaban Bupati Pontianak, Drs. H. Ria Norsan, MM, MH, terhadap Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD 2010, kembali dilanjutkan, pagi kemarin...
Yakin, 30 Hari Tidak Selesai
Borneo Tribune - Pontianak. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar, Ary Pudyanti menjelaskan bahwa permasalahan aset ini diakui oleh pihak eksekutif dinilai cukup kompleks dan ini menjadi salah satu indikator catatan BPK...
Golkar dan Demokrat Tidak Ada Masalah
Borneo Tribune - Pontianak. Anggota Badan Anggaran (Banang) Partai Golkar dan Demokrat menilai laporan Banang terhadap pertanggungjawaban alokasi APBD tahun 2010 yang dibacakan Thomas Alexender di ruang Balairung, DPRD Kalbar, Kamis (4/8) itu, dinilai tidak ada masalah...
DPRD Desak Bentuk Pansus Aset
Tribun - Pontianak. Ketua Fraksi Golkar Awang Sofian Razali mengatakan, temuan BPK terkait aset Pemprov Kalbar seharusnya disikapi bijaksana oleh pimpinan DPRD. Dalam arti, Pimpinan DPRD tidak lagi menutup mata untuk segera membangun Pansus Aset...
Dua Fraksi DPRD Walk Out
Tribun - Mempawah. Sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Pontianak, terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pontianak tahun 2010 hujan interupsi...
DKP Kembalikan Duit Hasil Operasi Bersama
Equator - Pontianak. Pasca temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalbar mengembalikan uang hasil operasi bersama sebesar Rp 128 juta plus bunga ke kas daerah...
Asset Kalbar Tunggu Audit BPK
Equator - Pontianak. Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH mulai gerah dengan kritikan legislator DPRD Kalbar berkaitan dengan asset daerah. Cornelis mengingatkan, tidak menghubungi siapa saja yang terlilit pemeriksaan BPK yang melibatkan anggota DPRD Kalbar...
Dua Fraksi DPRD Walk Out
BERKAT - Mempawah. Pelaksanaan rapat paripurna DPRD terkait Pandangan Umum (PU) Fraksi -fraksi DPRD tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pontianak 2010 yang dipimpin Wakil Ketua, H. Rusli Abdullah, SE. diwarnai dengan aksi Walk Out dari dua Fraksi yakni: Demokrat dan Rakyat Bersatu...
Cornelis: Jangan Lagi Ada Telpon-telpon Saya
Boneo Tribune - Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis pada paripurna jawaban pandangan Umum ABPD 2010, Senin (1/8) kemarin menegaskan apa yang dilakukan pemerintah saat dimasa kepemimpinannya adalah kebijakan yang dimulai pada masa kepemimpinan yang lalu...
Dewan Desak Gubernur
BERKAT - Pontianak. Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ir. Prabasa Anantatur, MH, tetap mendesak Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menjawab surat DPRD Kalbar yang sudah tiga kali dilayangkan, dan jawaban pemerintah tersebut harus secara resmi dan tertulis mengenai permintaan dewan terhadap dokumen dan perjanjian kerjasama Pemerintah Provinsi Kalbar dengan PT Citra Putra MAndiri terhadap pemanfaatan asset Pemprov Kalbar seluas 6,4 hektar...
Gubernur: Hampir DO Gara-Gara Tanah KONI
BERKAT - Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH, mengungkapkan penilaian hasil keuangan Pemerintah Provinsi itu pada tahun 2010 hampir Disclaimer Opinion (DO) atau tidak menyatakan pendapat oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalbar, akibat permasalahan aset Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) seluas 64000 meter persegi di komplek GOR pangsuma Pontianak...
Kadis DKP Akui Uang Masuk Ke Rekening Pribadi sekretaris
Borneo Tribune - Pontianak. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalbar, Gatot Rudiono angkat bicara. Ia mengklarifikasi mengenai temuan BPK yang mengatakan pendapat tidak di setor ke kas Negara tapi disimpan terlebih dahulu ke rekening pribadi sekretaris instansinya...
Kembalikan Dana Daerah dari Rekening Pribadi
Pontianak Post - Pontianak. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat terkait adanya dana yang tidak di setor ke kas daerah tetapi disimpan di rekening pribadi, kini sudah dianggap selesai. Soalnya, dana dari rekening pribadi itu sudah dibayarkan ke kas daerah...
Ingin Aset Tertata
Pontianak Post - Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis meminta DPRD Kalbar bersabar terhadap penyelesaian persoalan aset. Saat ini pemprov telah meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap aset KONI...
Pemkab KKR Kesulitan Data Aset
Borneo - Tribune. kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kubu Raya, Sutrisno mengakui kesulitan mendata aset yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak masih banyak yang belum dilengkapi dengan dokumen...
Edi Suratman Layak Jadi Anggota BPK RI
Berkat - Mempawah. Ketua komisi A DPRD Kabupaten Pontianak, Susanto, SE, mendukung Guru Besar Universitas Tanjungpura, Prof. DR. Edi Suratman, SE, MA, menjadi kandidat Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang proses seleksinya dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI...
Audit Ulang Kantor Wako
Pontianak Post - Singkawang. Belum sempat digunakan, gedung baru untuk kantor Walikota Singkawang yang dibangun Rp 27 miliar sudah terlihat banyak kerusakan. Padahal, kantor yang akan ditempati oleh Walikota Singkawang, Hasan Karman bersama jajarannya nanti itu merupakan bangunan termahal yang dibangun hingga sekarang. Menurut Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Singkawang Mu'in, Rp 29 miloar dana yang sudah terserap untuk...
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar Menyerahkan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau, Kapuas Hulu, Kayong Utara dan Bengkayang T.A. 2010
Pontianak, 28 Juli 2011. Sebagai wujud kesepakatan bersama antara BPK RI dengan seluruh DPRD se-Kalimantan Barat yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, hari ini bertempat di ruang rapat kepala perwakilan, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah T.A. 2010 kepada Kabupaten Sekadau, Kapuas Hulu, Kayong Utara dan Bengkayang. Penyerahan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD...
BPK Temukan 178 Kasus Total Rp 159M
Equator - Pontianak. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kalbar menyatakan keprihatinannya atas LHP BPK RI terhadap APBD Kalbar 2010 akibat banyaknya kasus yang menjadi temuan...
Kabupaten Kubu Raya Kesulitan Mendata Aset
Berkat - Sungai Raya. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Kubu Raya, Sutrisno mengatakan mengalami kesulitan dalam mendata aset karena proses penyerahan aset dari pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pontianak belum dilengkapi dokumen lengkap...
Apresiasi Nilai WDP Keuangan Kalbar
Borneo Tribune - Pontianak. Fraksi Hanura, DPRD Kalbar melalui juru bicaranya Drs. Timotius Ketak menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian nilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam APBD Kalbar. Fraksi ini juga menyampaikan beberapa kritikan terhadap pemerintah Provinsi Kalbar. Berikut petikannya...
Perjalanan Dinas Legislator Kalbar Ganjil
Equator - Pontianak. Bukan saja temuan 1,7 triliun yang tak wajar pada aset Pemprov Kalbar, Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalbar juga melaporkan keganjilan dalam biaya perjalanan dinas anggota DPRD Kalbar Tahun Anggaran 2010...
Klaim Aset Tertata
Pontianak Post - Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menegaskan, di masa kepemimpinannya, proses penataan, pencatatan dan pengelolaan aset sudah lebih baik dibandingkan periode lalu. Buktinya, pemprov sudah berhasil meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2010...
Tunggu Audit BPK Jawab Surat Dewan
Pontianak Post - Pontianak. Meski DPRD sudah menyurati sebanyak tiga kali, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih belum punya jadwal yang pasti untuk menyampaikan balasan. Menurut Gubernur, Cornelis, surat balasan yang berisikan penjelasan serta dokumen - dokumen terkait kerjasama pengelolaan aset di sebagian lahan komplek GOR (aset KONI) masih harus menunggu audit dari BPK RI...
Laporan BPK, Asset Kapet dan Kesiapan Sambut Ramadhan
Borneo Tribune - Pontianak. Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya N.Ch.Saiyan, SH, MH,. menyampaikan tujuh pertanyaan untuk Pemerintah Daerah. Tujuh pertanyaan itu berkaitan dengan hasil laporan BPK, distribusi BBM, asset KApet Sambas, kordinasi antara Kapet dan badan pengelola perbatasan, distribusi sembako menjelang ramadhan, operasi pasar menghadapi puasa dan hari raya, dan pengerukan muara Sungai Kapuas. Berikut petikannya:...
Naik Peringkatkah Kita?
Borneo Tribune - Pontianak. Provinsi Kalimantan Barat mengalami kenaikan peringkat untuk soal laporan pertanggungjawaban keuangan. Kalbar mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Ini diungkapkan oleh Gubernur Cornelis saat menghadiri rapat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di DPRD...
Berikan Perhatian Pada Kerugian Daerah
Borneo Tribun - Pontianak. Fraksi Gerindra Sejahtera Baru (GSB) melalui juru bicaranya Bachwi, MT menyoroti berbagai persoalan. Salah satu persoalan yang banyak diangkat fraksi ini adalah persoalan kerugian daerah dan saran bagaimana mengatasinya. Berikut petikannya...
Cornelis: Naik Tingkat
Borneo Tribun - Pontianak. Gubernur Kalbar mengatakan, nilai Kalbar naik setingkat. Ada kemajuan yang dicapai sekarang. Desakan pembentukan Pansus asset yang disuarakan Fraksi Golkar DPRD, ditanggapi dengan menyarankan agar pansus yang dibentuk tidak hanya KONI tetapi juga rumah dan mobil dinas...
Pemprov Minta BPK Audit Aset Terdahulu
Berkat - Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit aset - aset terdahulu, termasuk dari kepemimpinan sebelumnya...
Minta Fasilitasi Mendagri
Pontianak Post - Singkawang. Ketua DPRD Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie menyatakan lembaganya telah menyampaikan surat ke menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Kalimantan Barat, agar memfasilitasi penyelesaian masalah aset kota ini dengan kabupaten induk...
Perjalanan Dinas DPRD Kesandung BPK
Pontianak Post - Pontianak. BPK menemukan sejumlah ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatuhan, ketika melakukan pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar 2010. Salah satu temuan ini adalah terkait dengan perjalanan dinas luar daerah di Sekretariat DPRD yang tidak sesuai ketentuan yakni sebesar RP 91,2 juta...
Penanganan Aset Malawi Terus Diupayakan
Equator - Nanga Pinoh. Penanganan masalah aset di Melawi terus menerus diupayakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Melawi. Langkah yang diambil DPPKAD saat ini yakni memberikan pemahaman terhadap aparatur pemerintahan...
Rp 1,7 Triliun Aset Pempov Tak Wajar
Equator - pontianak. Saldo aset tetap Pemprov Kalbar senilai Rp 2,2 triliun lebih berdasarkan laporan yang disajikan per 31 Desember 2010. Namun dari hasil audit BPK RI ditemukan Rp 1,7 triliun lebih yang tak dapat diyakini kewajarannya...
Pelaksanaan APBD 2010 Tak Patuhi Ketentuan
Equator - Pontianak. Menyimak penjelasan gubernur atas pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kalbar TA 2010 dan LHP BPK RI, tampak tergambar masih banyaknya temuan pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan APBD...
Aset Belum Genah
Pontianak Post - Pontianak. Opini wajar dengan pengecualian yang diterima pemprov Kalbar dari Badan Pemeriksa Keuangan menambah urgen pembentukan panitia khusus aset. Apalagi saat menyampaikan sambutan, Anggota Komisi VI BPK RI Rizal Djalil juga sudah menegaskan tentang penataan dan manajemen aset...
Kepala Daerah Perlu Evaluasi SKPD
BERKAT - Bengkayang. Ketua Lintas Organisasi Pengawas Pembangunan (LOPP) Kabupaten Bengkayang, Irawan, meminta Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, untuk melakukan penyegaran kepala SKPD yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Lebih khusus, penyegaran itu perlu dilakukan pada SKPD pengelolaan keuangan dan aset daerah...
Bupati Didesak Sanksi Tegas SKPD
BERKAT - Kubu Raya. Predikat opini wajar yang diberikan kepada Pemkab Kubu Raya atas Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) BPK RI, dinilai lantaran kurang maksimalnya kinerja para SKPD. Panja DPRD pun yang telah seminggu membahasanya telah menelurkan sejumlah rekomendasi yang mesti menjadi perbaikan...
Rizal: Bentuk Panja Aset
BERKAT-Pontianak. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil, mengharapkan anggota DPRD Kalbar membentuk panja Asset atau pansus Asset milik daerah dan penilaian BPK terhadap APBD Kalbar setiap tahunnya bisa Wajar Tanpa Pengecualian bukan Wajar Dengan Pengecualian seperti sekarang ini, hanya dikarenakan Asset yang belum diinventarisir dengan baik...
Komisi A Minta Penjelasan Ketua DPRD Kalbar
BERKAT - Pontianak. Usulan pembentukan pansus sistem penataan dan pengolahan aset barang milik daerah yang digulirkan Komisi A DPRD Kalbar sampai saat ini belum direspon Ketua DPRD Kalbar. Bahkan, usulan tersebut sudah dilayangkan sejak 22 Februari 2011 lalu...
Cornelis : Arahan BPK Jelas, Asal Pejabat Kalbar Mau Kerja
BERKAT - Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis, MH, mengatakan perihal laporan aset yang sudah diutarakan dan diberikan pengarahan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sudah jelas...
Komisi A Minta Penjelasan Ketua DPRD
Equator - Pontianak. Usulan pembentukan pansus sistem penataan dan pengolahan aset barang milik daerah yang digulirkan Komisi A DPRD Kalbar sampai saat ini belum direspon Ketua DPRD Kalbar. Bahkan, usulan tersebut sudah dilayangkan sejak 22 Februari 2011 lalu...
Pemprov Siap Benahi Aset
Borneo Tribun - Pontianak. Gubernur Kalbar, Cornelis menegaskan bahwa pihaknya siap melaksanakan arahan BPK untuk melakukan pembenahan dalam permasalahan aset ini...
Obat Jamkesmas Dihentikan
TRIBUN - Pontianak. Pasien keluarga miskin yang ditanggung Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di RSUD dr Soedarso terancam tidak mendapat obat-obatan. Sebab empat distributor obat menghentikan pasokan untuk juli 2011 karena RSUD Soedarso menunggak pembayaran obat sekitar Rp 800 juta...
Duit Puluhan Miliar Masih di PTN
Pontianak Post - Jakarta. Kejanggalan dalam laporan keuangan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersumber dari banyaknya pos pengeluaran. Diantaranya, duit dan aset bangunan yang dikelola perguruan tinggi negeri (PTN)...
BPK Pusat Dukung Pembentukan Pansus Aset
Equator - Pontianak. Ketua DPRD Kalbar, Minsen sempat menyatakan belum memprioritaskan pembentukan Pansus Aset. Pernyataan ini terbantahkan melalui lontaran tegas anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, DR H Rizal Djalil dalam rapat paripurna istimewa penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar terhadap APBD Kalbar 2011, kamis (21/7) di ruang Balairungsari DPRD Kalbar...
Sekda Harus Serius Urus Aset Negara
Pontianak Post - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini wajar dengan pengecualian atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalbar 2010. Anggota Komisi VI BPK, Rizal Djalil mengingatkan pemprov untuk serius memperhatikan persoalan aset dengan membentuk tim...
Wajar Dengan Pengecualian Untuk Provinsi Kalimantan Barat
Kamis, 21 Juli 2011. Bertempat di Ruang Sidang DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rapat Paripurna Istimewa DPRD mengagendakan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010 kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Anggota BPK RI, DR. H. Rizal Djalil menyerahkan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat...
Abaikan Fungsi Kontrol Dewan
PONTIANAK POST - Singkawang. Dalam PU fraksi DPRD Kota Singkawang tentang pidato pengantar Walikota Singkawang dalam Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010, Rabu (20/7), Fraksi Golkar tidak menyampaikan pandangan umum-nya PU sendiri dihadiri sebanyak 17 anggota, dan delapan tidak hadir...
Nyas : Hasil Kerja Tim Wajib Diumumkan
BORNEO TRIBUN - Sanggau. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Andreas Nyas menyatakan mendukung penuh dorongan dari sebagian masyarakat yang meminta agar hasil kerja meminta agar hasil kerja tim yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau terkait penanganan persoalan aset daerah dan Bantuan Sosial tahun 2006 senilai 1,4 miliar untuk dapat dipublikasikan....
Panja DPRD Minta Penjelasan Aset
TRIBUN PONTIANAK - Kubu Raya. Panitia Kerja (Panja) DPRD Kubu Raya terhadap pengelolaan keuangan Opini Tidak Wajar dari BPK telah menyelesaikan pembahasan mengenai permasalahan tersebut. Panja akan memberikan rekomendasi dengan membuat Raperda mengenai aset yang dianggap bermasalah dalam pengelolaan...
Komisi C Segera Panggil Dinas PU Kalbar
EQUATOR - Pontianak. Komisi C DPRD Kalbar akan mencari tahu dugan penyimpangan pada tender 27 paket proyek APBN 2011 dengan pagu dana Rp686.831.357.000 yang ditangani Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasioanal VII Banjarmasin di Kalbar...
Pandangan Umum Pelaksanaan APBD 2010
BERKAT - Singkawang. Bertempat di ruang utama DPRD Kota Singkawang, Rabu (20/7), dilaksanakan Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Walikota Singkawang, tentang pelaksanaan APBD tahun 2010...
Laporan Keuangan Wajar Dengan Pengecualian
EQUATOR - Ketapang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalbar yang diserahkan pada 30 Juni 2011, bahwa laporan keuangan kabupaten Ketapang yang dinyatakan atau opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)...
111 Tanah Pemkot Tak Bersertifikasi
EQUATOR - Singkawang. dari 154 bidang tanah dengan luas sekitar 1.8 juta meter persegi yang dibeli Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang sejak 2002 hingga 2010 dengan harga Rp 26 miliar, terdapat 111 bidang tanah yang tidak bersertifikat...
Paripurna Istimewa
PONTIANAK POST - Pontianak. Hari ini, Kamis (21/7) akan dilangsungkan Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun 2010 di Balairung Gedung DPRD...
BPK Temukan Jaminan Tidak Jelas Pertambangan Tiga Perusahaan di ESDM
BERKAT - Sanggau. Terkait persoalan pertambangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) perwakilan pontianak menemukan ketidakjelasan dalam pengenaan jaminan kesungguhan pertambangan di tiga perusahaan pertambangan yang berlokasi di kabupaten itu. ketiga perusahaan itu adalah PT. KSAP, PT. BAM dan PT. MM...
Bupati Minta Tim Bertindak
Tribun Pontianak - Sanggau. Bupati Sanggau, Ir Setiman H Sudin, mengungkapkan, masalah aset dan laporan dana bansos Rp 1,4 miliar menjadi penghambat bagi pemkab sanggau untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Masalah ini makin berlarut lantaran BPK telah mengeluarkan hasil audit opini berupa wajar dengan pengecualian (WDP) pada tahun ini...
Temuan BPK Mengejutkan PGRI
Pontianak Post - Jakarta. Rombongan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) diundang khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pertemuan tersebut, awak PB PGRI terkejut mendengarkan paparan temuan BPK terkait dugaan penyimpangan dalam audit anggaran 2010 Kementerian Pendidikan Nasional (kemendiknas)...
Desak KPK Usut Mafia Migas
TRIBUN - Jakarta. Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri dugaan tindak pidana korupsi pajak, yang melibatkan utang 33 perusahaan asing dan lokal migas...
Sanggau Sandang Predikat WDP
EQUATOR - Sanggau. Hasil audit BPK tahun 2010 lalu. Pemkab Sanggau menyandang peringkat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peringkat WDP tersebut, dipicu karena dua persoalan penting yang masih mengganjal hingga sekarang...
Pengangkatan Sumpah dan Janji PNS Tahun 2011
Pontianak, 18 Juli 2011. Hari ini bertempat di ruang rapat pimpinan, tiga belas orang pegawai yang telah menjalani tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil melaksanakan sumpah dan janji PNS yang didampingi oleh rohaniawan. Acara dipimpin oleh Kepala Perwakilan Ir. Adi Sudibyo, M.M. disaksikan oleh para pejabat struktural dan pegawai perwakilan.
Sebagai saksi dalam penandatanganan sumpah dan janji adalah Joni Rindra...
BPK Audit Newmont
KOMPAS - Bogor. Badan Pemeriksa Keuangan hari senin (18/7) ini dijadwalkan memulai proses audit investigasi atas pembelian saham divestasi Newmont Nusa Tenggara sebesar 7 persen oleh Pusat Investasi pemerintah. Auditor akan diterima Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo, dilanjutkan ke kantor Pusat Investasi Pemerintah...
Konsinyering Penyusunan Program Pemeriksaan (P2) Manajemen Aset Tahun Pemeriksaan 2011
Pontianak, 15 Juli 2011. Selama tiga hari terhitung mulai tanggal 15 s.d. 17 Juli 2011, seluruh tim pemeriksaan manajemen aset berkumpul di Hotel Orchardz Pontianak untuk menyusun Program Pemeriksaan (P2) Manajemen Aset. Kegiatan ini masih merupakan rangkaian persiapan Pemeriksaan Manajemen Aset Tahun yang akan segera dilaksanakan di Semester II Tahun 2011 ini.
Kegiatan konsinyering yang dibuka oleh Kepala Perwakilan diisi...
BPK Bisa Diminta Bantu Melakukan Audit Khusus
Kompas - Jakarta. Kasus dugaan 17 rekening gendut dengan jumlah tak wajar yang dimiliki petinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia masih misterius meskipun Komisi Informasi Pusat telah memerintahkan Polri menyerahkan salinan informasi tentang identitas pemilik rekening itu...
Dewan Bentuk Panitia Kerja
Pontianak Post - Sungai Raya. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kubu Raya membentuk panitia kerja (panja) terkait opini Tidak Wajar yang diraih Pemkab berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI....
Opini Tidak Wajar, DPRD Bentuk Panja
Equator - Sungai Raya. Opini Tidak Wajar yang didapat Pemkab Kubu Raya dari hasil audit keuangan BPK, membuat DPRD Kubu Raya membentuk panitia kerja (panja)...
Opini Tidak Wajar Jadikan Pemacu
Berkat - Kubu Raya. DPRD Kubu Raya kemarin siang telah mengesahkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) terkait Hasil Pemeriksaan (HP) BPK RI terhadap tata kelola keuangan Pemkab Kubu Raya yang mendapat predikat opini Tidak Wajar (TW)...
Bimbingan Teknis Pelaksanaan Sistem Administrasi Kearsipan & Pola Klasifikasi Arsip
Pontianak, 14 Juli 2011. Untuk mencapai penataan administrasi kearsipan yang sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi Kearsipan BPK di Perwakilan Provinsi Kalbar, Sub Bagian Umum mengundang Biro Umum pusat untuk menyampaikan bimbingan teknis tentang pengelolaan arsip kepada seluruh pegawai penunjang pendukung perwakilan serta beberapa auditor.
Plh. Kepala Perwakilan Drs. Nyoman Sujana mengharapkan dengan terlaksananya acara ini, penataan arsip di setiap...
BPK: Keuangan PTN Bermasalah
Kompas - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan banyak masalah dalam pengelolaan perguruan tinggi negeri sepanjang 2010. Pungutan dari masyarakat yang dihimpun perguruan tinggi banyak yang tidak dilaporkan sehingga tidak diketahui penggunaannya...
Validasi dan Verifikasi Obyek Pajak Dalam BPHTB
Equator - Pontianak. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak, Rudy Enggano menegaskan, pihaknya tidak menetukan atau menetapkan harga pasaran tanah dan bangunan dalam menetukan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melainkan melakukan validasi dan verifikasi obyek pajak...
In-House Training Pemeriksaan Manajemen Aset
Pontianak, 11 Juli 2011. Menjelang Pemeriksaan Manajemen Aset yang akan dilaksanakan Perwakilan Provinsi Kalbar di Semester II Tahun 2011, Sub Bagian SDM berkoordinasi dengan Pusdiklat mengadakan diklat teknis Pemeriksaan Aset Tetap bagi seluruh auditor yang berlangsung selama tiga hari, tanggal 11 s.d. 13 Juli 2011 di ruang rapat pimpinan. Sebagai instruktur, perwakilan mengundang Kepala Sub Auditorat Sumut I Yusnadewi,...
Kimha Dituntut 7,6 Tahun Penjara
Equator - Pontianak. Dua orang sudah divonis penjara. Giliran Kimha yang dituntut. Tersisa satu orang lagi, pemenang tender baju hansip. Selain kurungan badan, jaksa meminta Rp1,934 miliar dikembalikan ke negara...
DPRD Menerima LKPj Walikota TA 2010
Berkat - Pontianak. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran (TA) 2010 yang menggondol kata wajar dengan pengecualian (WDP) setelah diaudit BPK RI, dinilai kalangan DPRD sudah cukup baik dari tahun sebelumnya, karena untuk hasil audit kali ini, BPK RI tidak menemukan indikasi kerugian negara...
Mengejar Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Tribun Pontianak - Pontianak. Sejak diberlakukannya PP Nomor 24 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka satu diantara tolok ukur kinerja pemerintah dapat dilihat dari Laporan Keuangan pemerintah yang tentu saja sudah terlebih dahulu diaudit oleh BPK RI dan diberi opini audit...
DPRD Anggap LKPj Walikota Baik
Berkat - Pontianak. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran (TA) 2010 yang menggondol kata wajar dengan pengecualian (WDP) setelah diaudit BPK RI, dinilai kalangan DPRD sudah cukup baik dari tahun sebelumnya, karena untuk hasil audit kali ini, BPK RI tidak menemukan indikasi kerugian negara...
Anggota DPR Pertanyakan Penambahan Anggaran Kemdiknas
Berkat - Jakarta. Anggota Komisi X DPR (pendidikan, olahraga dan kebudayaan) Rohmani mempertanyakan penambahan anggaran pendidikan Kementrian Pendidikan Nasional sebesar Rp16,577 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P 2011)...
Kembalikan Aset Daerah
Pontianak Post - Sanggau. Ada sejumlah aset milik daerah yang masih dikuasai oleh pihak lain yang seharusnya tidak berhak untuk menguasainya. Untuk itu, para mantan pejabat Pemkab Sanggau diminta kesadarnnya untuk mengembalikan aset daerah yang dikuasai...
Sidang Korupsi Batal, Kimha Sakit
Equator - Pontianak. Sidang tuntutan terhadap Cornelius Kimha, salah seorang terdakwa kasus korupsi pengadaan pakaian hansip di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jumat (8/7) batal digelar. Kepala Dinas Kehutanan Kalbar itu beralasan sakit...
Rapat Pembahasan Pemutakhiran Data Status TLHP BPK RI
Pontianak, 08 Juli 2011. Dalam rangka mencapai percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, seluruh auditor dan pejabat struktural Perwakilan Provinsi Kalbar hadir dalam acara pembahasan pemutakhiran data status tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Acara ini diadakan selama tiga hari bertempat di Hotel Grand Mahkota Pontianak dan secara resmi dibuka oleh Kepala Perwakilan Ir. Adi Sudibyo, M.M. didampingi...
Serapan Anggaran Baru 28,06 Persen
Borneo Tribun - Nanga Pinoh. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (DPPKAD) Melawi, Kusmahendri, SE, MM dalam rapat koordinasi dan evaluasi Pemkab Melawi mengatakan, rata-rata serapan anggaran pemerintah Melawi per 1 Juli 2011 berdasarkan laporan yang ada baru mencapai 28,06 persen...
Dinas PU yang Terendah
Equator - Nanga Pinoh. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (DPPKAD) Melawi, Kusmahendri, SE, MM dalam rapat koordinasi dan evaluasi Pemkab Melawi mengatakan, rata-rata serapan anggaran pemerintah Melawi per satu Juli 2011 berdasarkan laporan yang ada baru mencapai 28,06 persen...
LPjP APBD 2010 Molor
Equator - Mempawah. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD 2010 Pemkab Pontianak molor. Sesuai amanat UU, harusnya LPjP disampaikan paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir...
Komisi A Minta Raperda APBD
Tribun Pontianak - Mempawah. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pontianak, Susanto, mendesak pemerintah Kabupaten Pontianak segera menyerahkan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010...
Kemendagri: Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Sesuai Harapan
BERKAT - Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai pengelolaan keuangan daerah yang ada di Indonesia hingga saat ini belum sesuai dengan harapan karena masih ada kelemahan dalam perencanaan pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan...
Dukung Kadernya
PONTIANAK POST - Mempawah. DPD partai Golkar Kabupaten Mempawah mendukung kadernya menindaklanjuti temuan proyek jalan Pertanian di Desa Semparong yang tidak melalui proses lelang...
Kota Singkawang Raih Opini WDP
Borneo Tribune - Pontianak. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar, laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang tahun 2010 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian...
Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Mulai Membaik
Pontianak Post - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat menyerahkan Hasil Pemeriksaan (HP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2010 kepada enam entitas yakni Kabupaten Pontianak, Sintang, Singkawang, Kubu Raya, Sanggau dan Ketapang, Kamis (30/6) di gedung BPK Perwakilan Kalbar...
BPK RI Serahkan Hasil Pemeriksaan LKPD Enam Entitas
Berkat - Pontianak. BPK RI menyerahkan Hasil Pemeriksaan (HP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2010 kepada enam entitas, Kamis (30/6). Keenam entitas yakni Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sintang, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang...
Penyerahan Hasil Pemeriksaan LKPD TA. 2010 kepada Enam Entitas
Pontianak, 30 Juni 2011. Hari ini bertempat di aula kantor perwakilan, BPK RI menyerahkan Hasil Pemeriksaan (HP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (LKPD) TA.2010 kepada enam entitas, yaitu Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sintang, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Ir. Adi Sudibyo, MM, kepada Ketua DPRD masing-masing entitas. Turut...
Abaikan Izin Presiden
Pontianak Post - Pontianak. Polda Kalbar dinilai perlu mengambil langkah lanjutan dalam menangani kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang menggunakan dana APBD Provinsi Kalbar....
LAKI Bakal Lapor ke Pusat
Pontianak Post - SIngkawang. Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Singkawang Mu'in menyatakan, dalam waktu dekat siap membawa sebundel temuan dugaan korupsi sejak 2008 hingga memasuki 2011...
Polda Diberi Opsi Tuntaskan Bansos
Equator - Pontianak. Penanganan kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Kalbar tahun 2006-2009 senilai Rp22,14 miliar oleh Polda, berjalan terseok-seok. Hingga kini, Kepolisian belum bisa meminta keterangan dua saksi penting, Usman Jafar dan Zulfadhli...
Pemkot Targetkan Raih Opini WTP
Equator - Pontianak. Target Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menuju opni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam bidang laporan keuangan daerah yang ditunjang dengan pengelolaan aset yang akuntabel dan diyakini kewajarannya serta handal dalam penyajiannya, maka perlu ditingkatkan mutu dan kemampuan aparatur dalam mengelola barang milik daerah khususnya dalam penyajian laporan kekayaan daerah dalam neraca laporan keuangan...
Bawa Sebundel Temuan Dugaan Korupsi ke Pusat
Berkat - Singkawang. Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Singkawang, Mu'in menyatakan dalam waktu dekat siap membawa sebundel temuan dugaan korupsi sejak 2008 hingga memasuki 2011...
Minta Kontraktor Perbaiki Kantor Walikota
Berkat - Singkawang. Bolongnya pada bagian atap bangunan Kantor Walikota di Jalan Firdaus, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, tentunya menjadi segudang pertanyaan...
LAKI Nilai, Singkawang Terkorup
Mediator - Singkawang. Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Singkawang Mu'in menyatakan, dalam waktu dekat siap membawa sebundel temuan dugaan korupsi sejak 2008 hingga memasuki 2011...
BPK RI Sepakati Cara Mengakses Data
Swara Keadilan - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan 15 Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota se-Kalbar tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ...
Rekomendasi Dijalankan
Kompas - Jakarta. Pemeritah terus menjalankan sebagian rekomendasi pembenahan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia dari Badan Pemeriksa keuangan. Saat ini, pemerintah terus memperkuat peranan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia serta pemerintah daerah untuk mencegah calon TKI yang belum siap bekerja di luar negeri...
Zulfadhli Bersedia Diperiksa
Equator - Pontianak. Mantan Ketua DPRD Kalbar yang juga anggota Komisi X DPR-RI, Ir H Zulfadhli menegaskan, siap diperiksa jika penyidik Polda ingin meminta keterangannya dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kalbar senilai Rp22,14 miliar...
Kejati Dianggap Pembohongan Publik
Equator - Pontianak. Pengakuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar yang menyatakan belum selesai mengaudit proyek air bersih Riam Merasap, Kabupaten Ketapang mengejutkan banyak pihak. Pengakuan itu kian memunculkan opini ketidakberesan dalam perkara ini...
2 Ribu Rekening Pejabat Terindikasi Korupsi
Berkat - Kubu Raya. Kementrian Dalam Negeri telah membentuk ti untuk menelusuri rekening pejabat baik di pusat maupun di daerah. Hasilnya, ditemukan sekitar 2 ribu rekening pejabat yang terindikasi korupsi. Dan Kemendagri juga mencurigai adanya transaksi tidak wajar pada rekening kepala daerah, bendarawan, pimpinan proyek, dan pejabat daerah lainnya...
BPK: Penanganan TKI Parsial
Kompas - Jakarta. Hasil audit kinerja atas penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri oleh Badan Pemeriksa Keuangan mengonfirmasi permasalahan yang menyelebungi ekspor jasa ini. Pemerintah didorong untuk mengkaji ulang secara menyeluruh sembari menghentikan sementara pengiriman TKI ...
Cornelis: Keberadaan BPK-RI Hendaknya Jangan Ditakuti, Tetapi Jadikan Sebagai Mitra Kerja
Genta - Pontianak. Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan 15 pemerintah provinsi, kabupaten/kota se-provinsi Kalimantan Barat tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara....
Belang Kejaksaan Mulai Tampak
Equator - Pontianak. Alasan Kejaksaan Tinggi Kalbar menghentikan kasus Riam Merasap Ketapang karena bersandar pada audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan tak bermasalah. Fakta baru terungkap, audit lembaga itu ternyata belum final...
Walikota Tomohon Kembali Jadi Tersangka
Jakarta - Seputar Indonesia. Belum lama dijatuhi hukuman penjara 9 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Walikota Tomohon nonaktif Jefferson Rumajar kembali terjerat kasus tindak pidana korupsi. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Jefferson Rumajar sebagai tersangka atas dugaan kasus suap terhadap dua anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulawesi Utara...
Riau Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Jakarta - Seputar Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2010. Opini WTP hanya berhasil diraih Riau dan Daerah istimewa Yogyakarta dari 33 provinsi di Indonesia...
Diduga Gelapkan Bansos Rp2,4 T
Pontianak Post - Jakarta. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkap dugaan penyimpangan anggaran bantuan sosial (bansos) tahun 2010 di delapan kementrian. Nilai totalnya terbilang fantastis, yakni Rp2,435 triliun. Data tersebut diangkat FITRA berdasarkan audit BPK tahun 2011...
Wakil Ketua BPK Tutup Usia
PONTIANAK POST - Jakarta. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Herman Widyananda, kemarin tutup usia setelah berjuang melawan kanker liver yang dideritanya. Herman menghembuskan nafas terakhirnya kemarin pukul 6.30 di Rumah Sakit MMC, Kuningan Jakarta di usia 55 tahun...
Walikota Akui Banyak Keluhan PDAM
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Wali Kota Pontianak Sutarmidji melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Muhammad Akip, sebagai Ketua Dewan Pengawas PDAM tirta Khatulistiwa periode 2009-2013, Senin (20/6)pagi. Posisi tersebut telah kosong karena pejabat sebelumnya, Ir Toni Heryanto yang kala itu menjabat sebagai Sekda memasuki masa pensiun...
Tinjau Ulang SP3 Riam Merasap
EQUATOR - Pontianak. Seenaknya saja mengeluarkan SP3 padahal hasil legaproyek nihil. BPKP menyatakan telalu dini tanpa masalah. BPK didesak segera audit potensi kerugian negara...
Walikota Bertekad Tingkatkan Kualitas Laporan
BORNEO TRIBUN - Singkawang. Walikota Singkawang, Hasan Karman mengatakan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang yang mendapat opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) dari BPK RI Perwakilan Kalbar, membuat Pemkot berupaya membuat laporan keuangan negara agar mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)...
Pemkot Harus Terapkan E-Audit
BERKAT - Pontianak. Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, H Arief Joni Prasetyo, ST. , mengatakan dalam rangka membangun tata kelola keuangan yang bersih, transparan dan akuntabel, perlu disegerakan program e-audit atau audit elektronik...
Azas Berikan Apresiasi Pemkot
BERKAT - Pontianak. Ketua DPRD Kota Pontianak, Drs Hartono Azas L MBA memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dan jajarannya, lantaran anggran 2010 tak ada temuan, yang sifatnya kegagalan pemerintah dalam hal keuangan...
Transaparan Berikan Data Keuangan
EQUATOR - Pontianak. Akibat ketidakttransparanan dalam pendataan keuangan, membuat sejumlah pejabat harus berurusan dengan penegak hukum. Kasus yang selalu mencuat ini diharapkan tidak terjadi di Kalbar...
Menunggu Legislator Ketapang
EQUATOR - Pontianak. Di balik megaproyek Riam Merasap, banyak hal belum terungkap. Posisi kasus masih samar-samar. Padahal banyak pihak mengharapkan pengungkapan faktanya...
Adrianus Target Pemkab Landak Bebas KKN
BORNEO TRIBUN - Pontianak. Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot kembali menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak berencana untuk menempatkan target bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dan bebas KKN...
Depdagri Akui Aset Kendala Audit BPK
BERKAT - Pontianak. Kepala Seksi Wilayah 2 Subdit Pengelolaan Kekayaan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI (Depdagri), Riris Prasetyo saat di Pontianak mengungkapkan, aset menjadi hal yang penting karena laporan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) umumnya permasalahan aset menjadi salah satu penyebab kurang baik...
BPK Kalbar Sepakati MoU Antara BPK RI Dengan Pemprov Kalbar
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar melakukan penandatangan nota kesepahaman dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota se-provinsi kalbar, tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, Kamis (16/6/2011) pagi...
Akui Staf Nakal, Hadi: Itu Cuma Kasus
Pontianak - PONTIANAK POST. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Hadi Poernomo mengungkapkan, jumlah pegawai di lembaga auditor ini mencapai lebih dari 5.000 orang di seluruh Indonesia. Dari sekian banyak pegawai tersebut, Hadi tidak menampik kemungkinan adanya oknum BPK yang nakal...
BPK RI Kalbar MoU Bersama Pemprov Kalbar
Pontianak - BORNEO TRIBUNE. Untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada pemerintah daerah dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalbar, Kamis (16/06) melakukan memorandum of understanding (MoU) bersama Pemerintah Kabupaten se-Kalbar...
MoU E-Auditee: BPK Jamin Data Pemprov dan Pemkab Aman
Pontianak - BORNEO TRIBUNE. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjamin data-data yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota aman...
Teken 939 Kesepakatan
Pontianak - PONTIANAK POST. Badan Pemeriksa Keuangan RI menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kalbar, Kamis (16/06) pagi. Nota kesepahaman tersebut tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara...
BPK-Pemda MoU
Pontianak - TRIBUN PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan kabupaten/kota dan pemprov Kalbar...
BPK Ingatkan Agar Bupati-Walikota Transparan
Pontianak - EQUATOR. Banyak kasus akibat tak transparannya pendataan keuangan, membuat beberapa pejabat harus berurusan dengan pihak penegak hukum. Hal tersebut diharapkan tidak terjadi di Kalbar...
BPK-Pemkab/Kota MoU Akses Data Pengelolaan Keuangan
Pontianak - BERKAT. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat dan Pemerintah 14 Kabupaten/Kota melakukan Memorandum of Understanding (MoU) terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem informasi akses data dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara di aula BPK RI Perwakilan Kalbar, Kamis (16/6)...
Dana Parpol Untuk Pendidikan Politik
BERKAT - Kubu Raya. Wakil Bupati Kubu Raya, Andreas Muhrotein menegaskan setiap partai politik yang mendapat dana bantuan hendaknya digunakan untuk pendidikan politik kepada masyarakat...
BPK RI Mengajak Mahasiswa Mendorong Terwujudnya Keadilan Sosial
Pontianak, Kamis (16 Juni 2011) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengadakan kegiatan sosialisasi untuk kalangan akademisi yang disebut dengan BPK “Goes to Campus”. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kampus Universitas Tanjungpura, Pontianak dengan tema “BPK RI Mendorong Terwujudnya Keadilan Sosial”.
Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Ketua BPK RI, Drs. Hadi Poernomo, Ak. dan Rektor Universitas Tanjungpura,...
BPK RI Sepakati Cara Mengakses Data dengan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, Kamis (16 Juni 2011) – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan 15 pemerintah provinsi, kabupaten, kota se-Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Adi Sudibyo,...
Pemkot Targetkan Raih Opini WTP
Pontianak - Berkat. Target Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menuju opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam bidang laporan keuangan daerah yang ditunjang dengan pengelolaan aset yang akuntabel dan diyakini kewajarannya serta handal dalam penyajiannya, maka perlu ditingkatkan mutu dan kemampuan aparatur dalam mengelola barang milik daerah khususnya dalam penyajian laporan kekayaan daerah dalam neraca laporan keuangan ...
Pemkot Siap Benahi Aset Bermasalah
Pontianak-Berkat. Wakil Wali Kota Pontianak Paryadi S.Hut mengakui, permasalahan aset memang menjadi masalah paling dominan dalam hasil laporan keuangan Pemkot tahun 2010 yang sudah diaudit oleh BPK-RI tersebut...
Pemkot Pontianak Didesak Bentuk Tim Temuan BPK
Pontianak-Berkat. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Pontianak membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) terhadap penyertaan modal mereka sebesar Rp29 Miliar tahun anggaran 2010 pada PDAM setempat...
Panja Dewan Kota Bahas Opini BPK
Pontianak - Berkat. Panitia Kerja (Panja) DPRD Kota Pontianak tetap konsen membahas hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tahun anggaran 2010...
DPRD Konsultasi ke BPK-RI
Pontianak - Berkat. Ketua DPRD Kota Pontianak Hartono Azas menganggap penting konsultasi DPRD Kota Pontianak dalam rangka membahas laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat atas laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak tahun anggaran 2010, Rabu kemarin...
Penanggulangan Korupsi Butuh Langkah Luar Biasa
Jakarta - Berkat. Penanggulangan korupsi disebut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar akan membutuhkan langkah-langkah yang luar biasa yang dibutuh mulai dari tingkat pusat hingga daerah...
KPK Menunggu Hasil Audit Forensik Kasus Century
Jakarta - Berkat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan sampai saat ini masih belum menemukan bukti-bukti yang kuat dalam skandal dana talangan Bank Century karena itu tetap menunggu hasil audit forensik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
DPR Apresiasi Opini WTP Audit Keuangan Setneg
Jakarta - Berkat. Komisi II DPR RI mengapresiasi keberhasilan Kementrian Sekretaris Negara yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan...
Temuan BPK Hanya Administrasi
Pontianak - Pontianak Post. Ada lima komponen temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak tahun anggaran 2010. Semuanya berkitan dengan administrasi. Salah satunya adalah penyerahan aset kepada PDAM yang dianggap sebagai penyertaan modal sebesar Rp29 miliar...
Audit Tidak Mendidik Kementrian Pendidikan
Pontianak Post - Editorial. Kementrian Pendidikan Nasional wajib segera berbenah. Hasil audit keuangan atas kementrian primadona yang kini dipimpin Mohammad Nuh ini dinyatakan disclaimer, seperti diberitakan koran ini kemarin. Berarti ini sinyal kuning...
Jangan Obral Dana Bansos
Jakarta - Pontianak Post. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta daerah tak lagi mengumbar dana APBD untuk bantuan sosial (bansos), hibah, maupun bantuan untuk perkumpulan cabang olah raga profesional. Saat ini, Kementrian Dalam Negeri tengah menggodok aturan yang akan megatur kriteria dan besaran alokasi dana bansos, hibah ataupun bantuan olah raga...
BPK Anggap Modal Pemkot di PDAM Temuan
Pontianak - Tribun Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan menganggap penyertaan modal dari Pemerintah Kota Pontianak sebesar Rp29 miliar tahun anggaran 2010 pada Perusaan Air Minum Daerah PT Tirta Khatulistiwa untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih sebagai temuan...
BPK Anggap Modal Pemkot di PDAM Temuan
Pontianak - Berkat. Badan Pemeriksa Keuangan menganggap penyertaan modal dari Pemerintah Kota Pontianak sebesar Rp29 miliar tahun anggaran 2010 pada Perusahaan Air Minum Daerah setempat untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih merupakan temuan...
WDP, Pemkot Selalu Terbentur Masalah Aset
Pontianak - Berkat. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2010 yang menggondol kata wajar dengan pengecualian (WDP) setelah diaudit BPK RI, dinilai kalangan DPRD sudah cukup baik dari tahun sebelumnya, karena hasil audit kali ini, BPK RI tidak menemukan indikasi kerugian negara...
Pemkot Tetap Konsisten Transparan
Pontianak - Berkat. Sejalan dengan pilar Good Governance, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, secara konsisten dan komitmen terus menegaskan asas transparansi dan akuntabilitas...
Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian
Pontianak - Equator. Walikota Pontianak, H Sutarmidji, SH, MHum menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010, dimana BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian terhadap laporan keuangan Pemkot...
Pemkot Denda Tiga Perusahaan
Pontianak - Borneo Tribun.Pemerintah Kota Pontianak memberikan sanksi denda sebesar Rp200 juta kepada tiga perusahaan karena terlambat dalam mendistribusikan pengadaan buku tahun 2010...
Anggaran Perjalanan Dinas Tak Wajar
Jakarta - Kompas. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan ketidakwajaran perjalanan dinas di Kementrian Kelautan dan Perikanan pada laporan keuangan tahun 2010...
Dana Bansos Diperketat
Jakarta - Seputar Indonesia. Pemerintah menegaskan akan memperketat dana hibah dan bantuan sosial (bansos) sesuai kemampuan daerah. Penggunaannya harus dijabarkan dalam rincian objek belanja daerah sehingga jelas tujuan dan perinciannya...
Bansos Rp 1,4 M Belum Dipertanggungjawabkan
Sanggau-Pontianak Post. Bupati Sanggau H Setiman H Sudin mengatakan, bahwa dana bantuan sosial (Bansos) tahun 2006 senilai Rp14 miliar saat itu, sebesar Rp1,4 miliar masih belum dipertanggungjawabkan...
Presiden Minta BPK Mengaudit Merpati
Jakarta-Kompas. Presiden Susilo bambang Yudhoyono meminta Badan pemeriksa keuangan mengaudit PT Merpati Nusantara Airlines. Tujuannya supaya tidak adalagi kecurigaan-kecurigaan terhadap badan usaha milik negara itu...
Hasil Audit Keuangan Pemeriksaan Kemendiknas Disclaimer
Jakarta-Pontianak Post. Audit umum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada penggunaan dana APBN 2010 Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas)telah rampung. Hasilnya, audittidak mendapatkan opini (disclaimer) dari BPK. Hasil itu menurun daripada audit 2009 yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP)...
Sorot Proyek MA-60, BPK Audit Merpati
Jakarta-Pontianak Post. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merespons permasalahan di PT Merpati Nusantara Airlines terkait dengan pembelian pesawat MA-60. Saat ini BPK menyiapkan langkah-langkah untuk mendalami permasalahan dengan melakukan audit. "BPK berharap nanti dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk mencegah kemungkinan terjadinya masalah pada BUMN tersebut', kata Ketua BPK Hadi Purnomo...
Tak Punya Wewenang, BPK Hanya Lakukan “Pemotretan”
Putussibau-Mediator. Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan(BPK) dari Provinsi Kalbar Susilo mengatakan, bahwa keberadaan dan wewenang BPK hanya melakukan pemotretan alias pemeriksaan adminstrasi keuangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK...
Pengendalian Internal Masih Lemah
JAKARTA-Seputar Indonesia – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan terkait sistem pengendalian intern (SPI) yang masih lemah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010.
Temuan tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk pemeriksaan LKPP 2010.Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, temuan mengenai lemahnya SPI termasuk salah satu persoalan yang signifikan dari hasil pemeriksaan...
Dua Kementerian Disclaimer untuk 2010
Borneo Tribune, Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan tidak memberikan pendapat atau disclaimer kepada dua kementerian atau lembaga untuk pemeriksaan tahun buku 2010...
Wajar Dengan Pengecualian untuk Kota Pontianak
Senin 23 Mei 2011, bertempat di ruang rapat pimpinan, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA.2010 kepada Pemerintah Kota Pontianak. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Ir. Adi Sudibyo, M.M kepada Ketua DPRD Drs. Hartono Azaz L, MBA dan Walikota H. Sutarmidji, S.H., M.Hum.
Dalam sambutannya Kepala Perwakilan menyampaikan bahwa terhadap Laporan Keuangan Pemerintah...
Dirut Salamun 2 Kali Layangkan Pengunduran Diri “BPK Sarankan PDAM Ditutup”
EQuator, Mempawah, Direktur PDAM Mempawah sudah dua kali melayangkan surat pengunduran diri. alasannya, selama ini dia tidak mendapatkan dukungan dari pegawainya...
Inspektorat Perketat, BPK Siap Audit Infrastruktur
Rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar melakukan Audit terfokus terhadap aset dan infrastruktur Pemprov Kalbar Semester II Tahun 2011 disikapi Inspektorat Kalbar....
Upacara Hari Kebangkitan Nasional
Jumat, 20 Mei 2011. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Upacara Bendera untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-103. Tepat pukul 08.00 WIB upacara dimulai, cuaca yang mulai terik tidak menyurutkan para peserta untuk mengikuti upacara dengan khidmat. Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan, Fatkhur Rokhman S.E., M.M., Ak. bertindak selaku Inspektur Upacara, dan Doni Rizki, S.E. Ak.,...
WDP untuk Sambas dan TW untuk Melawi
Sesuai amanat Pasal 23E ayat (2) UUD 1945, Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006, hari ini Rabu 18 Mei 2011 bertempat di ruang rapat kepala perwakilan untuk pertama kalinya di Tahun 2011 BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA.2010...
Musibah Merpati ”BPK agar Investigasi Pembelian MA-60”
Kompas-Jakarta, Kalangan anggota DPR meminta Badab Pemeriksa Keuangan melakukan Audit investigasi atas PT Merpati Nusantara Airlines terkait dengan pembelian pesawat MA-60 dari china...
Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau TA. 2010
Jumat tanggal 13 Mei 2011 bertempat di ruang tamu kepala perwakilan, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menerima laporan keuangan dari salah satu entitas yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Kali ini Kepala Perwakilan Ir. Adi Sudibyo M.M menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau yang diserahkan oleh Wakil Bupati Ropinus, S.H.,M.Si.
Turut hadir pula dalam acara tersebut antara...
Pramono: Silahkan KPK Usut
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Anggaran dana pengadaan jaringan informasi teknologi (IT) di gedung DPR senilai Rp 9,4 miliar dinilai sangat fantastis. Wakil Ketua DPRD Pramono Anung, terheran-heran atas besarnya nilai ini. Ia menyatakan akan mengundang KPK untuk mengusut apakah proyek IT tersebut ada dugaan penggelembungan atau mark-up...
Legislator Singkawang Diperiksa
EQUATOR - Pontianak. Penanganan kasus hukum dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Kalbar Tahun 2006-2009 senilai Rp 22,14 miliar baru menjerat satu tersangka. Namun penyidik Polda memastikan masih akan memeriksa sejumlah saksi untuk membongkar keterlibatan tersangka lain...
BPK Didesak Umumkan Hasil Audit
EQUATOR - Sanggau. Desakan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar, mengumumkan hasil auditnya terhadap penggunaan anggaran. Tertuang di APBD kabupaten sanggau tahun anggaran (TA) 2010, kian deras mengalir beberpa hari belakangan ini...
Minta BPK Umumkan Hasil Audit
BERKAT - Sanggau. Ketua Gerakan Pemuda Ansor Sanggau, Abang Indra meminta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar yang sedang melakukan audit terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 mengumumkan hasil auditnya secara terbuka ke pada masyarakat Sanggau...
Sewa Gedung DPRD KKR Segera Dibayar
BORNEO TRIBUN - Kubu Raya. Niat anggota DPRD Kubu Raya hendak 'berkemah' batal, pasca polemik dan proses cukup panjang akhirnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Sekretariat Daerah dalam waktu dekat segera mencairkan pembayaran uang sewa beberapa gedung berlantai tiga tersebut...
Kasus Batur Memasuki Tahap 2
BORNEO TRIBUN - Melawi. Penanganan Kasus Batur yang merugikan negara sebesar Rp 7,2 miliar mulai memasuki tahap baru. Berkas dua tersangka kasus Batur, Luluk dan Joko sudah dinyatakan lengkap alias P 21 oleh Kejaksaan Negeri Sintang sejak minggu lalu. Sehingga Polres Melawi tinggal melengkapi berkas satu tersangka lainnya, yaitu Ketut yang merupakan Manajer PT Batur Arta Mandiri...
BPKP Yakinkan Baju Hansip Menyimpang
EQUATOR - Pontianak. Saksi ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan terdapat kerugian dalam korupsi pengadaan pakaian Hansip Pemprov Kalbar. Rabu (4/5) dalam sidang lanjutan di PN Kalbar...
BPKP Simpulkan Terdapat Penyimpangan
BERKAT - Pontianak. BPKP menyimpulkan pengadaan baju hansip tahun anggaran 2008 terdapat penyimpangan. Sejak mulai proses pengumuman lelang hingga pengadaan berjalan. Dimana, hasil audit menemukan pengadaan tersebut tidak sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan...
Kasus Baju Hansip BPKP Simpulkan Ada Penyimpangan
PONTIANAK POST - Pontianak. Sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Cornelis Kimha beragendakan mendengar keterangan saksi kembali digelar di Pengadilan Negeri Pontianak. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli dari BPKP perwakilan Kalbar, Rabu (4/5)...
Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu TA. 2010
Bertempat di ruang tamu kepala perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat, hari Senin tangggal 02 Mei 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyerahkan laporan keuangan TA. 2010. Laporan diserahkan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Drs. H. Syafaruddin, M.M dan diterima secara langsung oleh Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan Fatkhur Rokhman, S.E., M.M. yang dalam hal ini mewakili...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
bahwa pajak daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah...download
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MUARE ULAKAN KABUPATEN SAMBAS
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berdasarkan pada perundang-undangan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS PADA PT. BANK...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta yang dapat ditambah, dikurangi
dan/atau dijual kepada pihak lain yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
bahwa untuk pengendalian, pengawasan lingkungan, dan kepastian hukum kegiatan usaha serta kelestarian Burung Walet, perlu adanya pengaturan mengenai Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet...download
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan perlu diadakan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG KOTA TERPADU MANDIRI SUBAH
bahwa untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis di Kabupaten Sambas di perlukan peningkatan dan pemerataan pembangunan melalui pengembangan pusat pertumbuhan kawasan transmigrasi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2005-2025
bahwa dengan berakhirnya pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Sambas maka diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baru sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sambas...
Pipanisasi Distakot Bantah Ada Mark up
PONTIANAK POST - Singkawang. Proyek pipanisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota (distakot) Singkawang diakui kepala dinasnya tidaklah fiktif dan mark up sesuai tudingan dari Bripkor Singkawang...
BPKP Diminta Serius dalam Tugas
BORNEO TRIBUN - Pontianak. Dalam kunjungan ke Kota Pontianak tepatnya di Auditorium Universitas Panca Bakti, Kamis (28/4) lalu, |Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas mengingatkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pembangunan (BPKP) serius dalam tugas serta tanggungjawabnya...
Pembahasan Penyusunan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2010
Pontianak, 29 April 2011. Dengan selesainya pemeriksaan terinci terhadap laporan keuangan Kabupaten Melawi, Kabupaten Sambas dan Kota Pontianak Tahun 2010, seluruh tim pemeriksa ketiga kabupaten tersebut bersama para Kepala Seksi, Kepala Sub Auditorat, Kepala Subbag Setkalan, Kepala Setlan dan Kepala Perwakilan berkumpul di Villa Gardenia, tanggal 20 April s.d. 01 Mei 2011. Konsinyering ini dilakukan untuk membahas hasil pemeriksaan...
Tertib Laporan Keuangan
EQUATOR - Kubu Raya. Wabup Andreas Muhrotein, mengakui kalau laporan keuangan Pemkab Kubu raya sudah cukup bagus. Namun belum menjadi roh di tiap SKPD. Tiap SKPD dituntut tertib terkait laporan keuangan...
BPKP Harus Teliti
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Dalam kunjungannya ke kota Pontianak, Kamis (28/4) kemarin, Ketua KPK, M Busyro Muqoddas mengingatkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaliamantan Barat serius dalam tugas dan tanggungjawabnya...
KPK Siap Tangani Bansos
PONTIANAK POST - Pontianak. Kedatangan Ketua KPK Busyro Muqqodas ke Pontianak memberikan angin segar dalam menangani pengusutan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) KONI Kalbar senilai Rp 22,14 M...
Take Over Bansos ke KPK
BERKAT - Pontianak. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Prof Dr Busyro Muqoddas mengatakan, penanganan kasus dugaan korupsi dana Bansos Provinsi Kalbar dapat di take over dalam proses penanganannya. Terutama tterkait amanya waktu yang dibutuhkan guna memeriksa saksi yang berstatus pejabat negara serta indikasi nominal kerugian negara yang ditimbulkan...
Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai Kontrak
Pontianak, 27 April 2011. Terhitung mulai bulan Juli 2011, seluruh pegawai kontrak (baik keamanan maupun administrasi) di seluruh perwakilan akan dijamin kesehatannya oleh BPK RI. Hal ini disampaikan oleh Dra. Nina Roslina, S.E., M.M. Kasubbag Kesehatan Biro SDM bersama dengan Venny, S. Sos dan Anisa Letisia P. S. pada kunjungannya ke Perwakilan Provinsi Kalbar pada hari Rabu, 27 April...
Laporan Keuangan Meningkat
TRIBUN PONTIANAK - Pontaianak. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, laporan keuangan Kalbar sudah cukup baik jika dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2009 laporan keuangan Kalbar mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), terjadi peningkatan jiks dibandingkan dengan tahun 2007 dan 2008...
Sosialisasi Panduan Pemeriksaan LKPD
Pontianak, 26 April 2011. Siang ini seluruh Ketua Tim serta beberapa anggota tim Pemeriksaan LKPD Tahun 2010 berkumpul di ruang rapat kepala perwakilan untuk mendengarkan paparan mengenai Panduan Pemeriksaan LKPD yang disampaikan oleh Kepala Sub Auditorat Kalbar I Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si. dan Kepala Seksi Kalbar IIB Frider Sinaga, S.E., M.E., Ak.
Walaupun masih berupa draft, panduan tersebut sudah...
Rekomendasi BPK Acuan Pemda
PONTIANAK POST - Bogor. Wakil Presiden Boediono berharap para Gubernur, Bupati, dan Walikota menjaga pengelolaan keuangan daerahnya dengan baik. Sebagai acuannnya, Wapres meminta pemerintah daerah melaksanakan rekomendasi dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
KPK Bantah Jebak Sesmenpora
PONTIANAK POST - Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tegas tudingan yang disampaikan Mantan Menpora Adhyaksa Dault bahawa lembaga antikorupsi tersebut menjebak Sekretaris menpora (Sesmenpora) Wafid Muharram dalam kasus suap yang menjeratnya. Ketua KPK Muhammad Busyro Muqoddas menyatakan pihkanya tidak mengenal cara-cara menjebak dalam menjalankan tugas...
Ingatkan Kepala Daerah Jaga Pengelolaan Keuangan
BERKAT - Bogor. Wakil Presiden Boediono mengingatkan para gubernur, bupati, dan walikota untuk menjaga pengelolaan keuangan daerahnya dengan tertib...
Dua Lembaga DKI Protes Temuan BPK
Senin,25 April 2011
Jakarta, Kompas - Dua lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memprotes laporan Badan Pemeriksa Keuangan. Mereka menilai BPK memiliki cara pandang yang berbeda sehingga membuat hasil penghitungan menjadi tidak sama.
Kedua lembaga itu adalah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta.
Dinas Perumahan keberatan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK...
KPK Tahan Tiga Tersangka Kasus Suap
Sabtu, 23 April 2011
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin menahan tiga tersangka kasus suap proyek pembangunan wisma atlet untuk pelaksanaan SEA Games XXVI di Palembang.
Mereka adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Wafid Muharram (WM), pengusaha berinisial MEI, serta broker berinisial MRM. Wakil Ketua KPK M Jasin menjelaskan, mereka ditahan di tempat berbeda. WM ditahan di Rutan Cipinang,MEI...
KPK Kaji Laporan BPK
Sabtu,23 April 2011
Jakarta, Kompas - Badan Pemeriksa Keuangan telah melaporkan hasil audit dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK bakal segera mendalami laporan yang menemukan penyimpangan pengelolaan dana otsus tersebut.
Wakil Ketua KPK Haryono Umar, Jumat (22/4), menyatakan, ”Laporan itu tentu segera kami dalami, termasuk apakah kami nanti membutuhkan data-data lain.”
BPK melaporkan hasil audit pengelolaan...
Gelar Perkara Belum Jelas, Izin Terhambat
BERKAT - Pontianak. Penuntasan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kalbar terancam molor lagi. Pasalnya, hingga kini surat permohonan izin pemeriksaan ke Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono belum sampai ke Sekneg...
Temuan Rp 8 Miliar, Bentuk Majelis Tuntutan
EQUATOR - Sintang. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar atas aliran dana Rp 8 Miliar yang tidak dipertanggungjawabkan anggota DPRD Sintang periode 2004-2009, terus ditindaklanjuti. Inspektorat Kabupaten Sintang membentuk Majelis Tuntutan Ganti Rugi...
DPR Tolak Morotarium Kunker
SEPUTAR INDONESIA - Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku masih banyak kelemahan terkait mekanisme kunjungan kerja (kunker) dan studi banding ke luar negeri...
Penyerahan Laporan Keuangan TA 2010 oleh Pemerintah Daerah Kayong Utara
Kamis, 21 April 2011. Bertempat di ruang tamunya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat Ir. Adi Sudibyo, M.M kembali menerima laporan Keuangan T.A 2010, kali ini merupakan giliran Pemerintah Daerah Kayong Utara. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara Jalian, S.Sos. Hadir menyaksikan penyerahan laporan ini adalah Kepala Sekretaiat Perwakilan Drs....
Anggaran Program Dilarang Diendapkan
Kamis,21 April 2011
Jakarta, Kompas - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, dana otonomi khusus semestinya tidak disimpan dalam deposito.
”Kalau dana pendidikan, harus digunakan, tidak boleh sampai mengganggu kegiatan pendidikan. Kalau dana menjadi tidak bermanfaat untuk masyarakat dan mengganggu program, artinya mengganggu cash flow, tidak boleh (dana disimpan dalam deposito),” tutur Gamawan Fauzi setelah seminar ”Menuju Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi...
BPK RI Kejar Temuan Rp 8 Miliar APBD Sintang
Pontianak -Equator. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar memastikan, terus mengejar temuan Rp 8 miliar dana APBD Sintang yang dipergunakan anggota DPRD Sintang tahun 2004-2009...
Kurang Inisiatif Laporkan Penyimpangan Keuangan Negara
Pontianak-Berkat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) mengungkapkan hingga kini belum ada instansi pemerintah yang berinisiatif menyampaikan laporan dalam tenggat waktu tujuh hari sejak menemukan adanya penyimpangan penggunaan keuangan negara...
Sosialisasi Penyelesaian Kerugian Negara dan Rencana Implementasi E-Audit
Rabu tanggal 20 April 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan Sosialisasi Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, serta Rencana Implementasi e-audit pada Kegiatan Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Sosialisasi sehari yang diselenggarakan di Hotel Aston Pontianak ini menghadirkan pembicara dari Kantor Pusat BPK RI yaitu Eko...
Laporan Keuangan KKR Dapat Pujian Depkeu
Berkat - Kubu Raya. Laporan keuangan Kubu Raya mendapat pujian dari Departemen Keuangan dikarenakan tepat waktu dalam penyampaiannya. Direktur evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah (EPKID) Dirjen Pertimbangan Kementrian Keuangan RI, Yusrizal Ilyas mengatakan laporan keuangan yang diselesaikan Pemerintah Kubu Raya tepat waktu itu seperti penetapan APBD...
Gubernur: Silakan Usut
Selasa,19 April 2011
Bogor, Kompas - Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi belum tahu persis temuan Badan Pemeriksa Keuangan menyangkut penyimpangan dana otonomi khusus 2002-2010 senilai Rp 4,12 triliun di Papua dan Papua Barat. Namun, ia mempersilakan untuk mengusut pejabat atau kepala daerah di Papua Barat, termasuk dirinya.
”Sudah kewajiban negara (mengusut itu), tidak boleh ada yang melawan itu. Hukum harus...
Banyak Penyimpangan
Senin,18 April 2011
Jakarta, Kompas - Badan Pemeriksa Keuangan menemukan banyak penyimpangan penggunaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat selama tahun 2002-2010. Dari jumlah dana Rp 19,12 triliun yang diperiksa BPK, sebanyak Rp 4,12 triliun telah terjadi penyimpangan, baik oleh Pemerintah Provinsi Papua maupun Papua Barat.
Selain ada yang digunakan fiktif, tak sesuai ketentuan, ada pula yang digunakan untuk jalan-jalan ke...
Rp 8 M APBD Sintang Kemana?
EQUATOR - PONTIANAK. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar perihal dana Rp. 8 Miliar yang digunakan anggota DPRD Sintang periode 2004-2009, sudah tersiar ke publik. Pengguna dana rakyat tersebut harus diminta pertanggungjawabannya...
Titipan Politis Hambat APBD
Kompas, Jumat 15 April 2011
Banda Aceh, Kompas - Titipan-titipan politis di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, menjadi penyebab lambatnya penyerahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Aceh yang hingga kini tak kunjung tuntas. Akibat keterlambatan, penyaluran dana alokasi umum dan otonomi khusus dari pemerintah pusat ditunda.
Kondisi itu membuat perekonomian Aceh yang sebagian besar sangat bergantung pada dana pemerintah pun terancam.
Wakil...
Kalbar Kejar Target WTP
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalbar mensosialisasikan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dengan tema "menuju laporan keuangan kementrian/negara lembaga tahun 2011 yang berkualitas dan beropini wajar tanpa pengecualian"...
Selesaikan Temuan Lewat Pengenbalian ke Kas Daerah
PONTIANAK POST - Sintang. Ketua DPRD Kabupaten Sintang Harjono Bejang mengatakan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa anggaran di DPRD Sintang senilai Rp. 8 miliar, merupakan akumulasi dari temuan periode 1999-2004 dan 2004-2009 lalu, di mana ada sejumlah item penggunaan anggaran yang masih belum jelas penyelesaiannya, sehingga temuan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme pengembalian ke kas daerah...
Kontraktor Serbu Diknas
PONTIANAK POST - Sekadau. Belasan kontraktor Selasa pagi, mendatangi Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Sekadau. Kedatangan para bos proyek ini umtuk menuntut anggaran pengerjaan Perpustakaan dan rehab gedung SMPN 03 Belitang Hilir pada 2010 yang diketahui sampai saat ini sebagian dananya belum dilunasi...
DPRD Kaji Laporan Keuangan
Kompas, Kamis 14 April 2011
KENDARI, KOMPAS - DPRD Sulawesi Tenggara sedang mengkaji berbagai ketidakberesan laporan keuangan yang terungkap dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil kajian akan dibawa dalam rapat paripurna, sebagai rekomendasi kepada pemerintah provinsi untuk menyelesaikan soal itu.
”Kami melihat apa saja temuan BPK dan pelanggarannya. Apakah bersifat administrasi atau ada pelanggaran ketentuan lain, termasuk pidana,” kata Ketua DPRD Sultra,...
Soal Aset, Tim PAS ke Kejari
PONTIANAK POST - Singkawang. Sengkararut masalah aset membidani lahirnya kelompok perjuangan penuntasan aset, yakni Tim Peduli Aset Singkawang (PAS). Karena terkait amanah UU No. 12 tahun 2001 tentang pembentukan kota Singkawang. Aset pemkot banyak terbengkalai bahkan diperjualbelikan. Rencananya tim akan melakukan audiensi dengan Kejari (Kejaksaan Negeri) Singkawang, Polda Kalbar dan Kejaksaan Tinggi Kalbar, serta Komisi Pemberantasan Korupsi RI...
Pemerintah Perlu Introspeksi soal TKI
Kompas, Rabu 13 April 2011
Jakarta, Kompas - Pemerintah semestinya introspeksi dan membenahi berbagai hal berkait kelemahan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim terpadu menangani agen penempatan TKI menunjukkan keengganan pemerintah menuntaskan masalah secara menyeluruh.
Demikian disampaikan analis kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo di Jakarta, Selasa (12/4). Migrant Care adalah...
Sosialisasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
BERKAT - Sintang. Pembukaan kegiatan sosialisasi Permendagri Nomor 54 tahun 2010 dan Bimtek Manajemen Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang digelar pada (12/4) di Gedung Pancasila. Kegiatan tersebut dihadiri forum koordinasi pimpinan daerah, dan jajarannya, Sekda, para Asisten dan kepala bagian di lingkungan Pemkab Sintang serta kepala SKPD Kabupaten Sintang...
Zulfadli Siap Diperiksa Dugaan Korupsi Bansos KONI
BERKAT - Pontianak. Anggota Komisi X DPR RI Zulfadli menyatakan kesiapannya untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi bantuan sosial untuk Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) tahun anggaran 2003-2008 dengan total kerugian negara sekitar Rpb 22,14 miliar...
Butuh Komitmen Tuntaskan Kasus Korupsi
BERKAT - Pontianak. Ketua Komisi A DPRD Kalbar, H Retno Pramudya, SH, menegaskan aparat penegak hukum Kejaksaan dan Kepolisian Kalbar harus mengusut tuntas semua kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum para pejabat maupun mantan pejabat di Kalbar, dan maupun mantan pejabat di Kalbar, dan itu perlu ketegasan dan komitmen dua lembaga hukum tersebut...
Polda Jamin Tidak Stagnan
BERKAT - Pontianak. Pengusutan kasus dugaan korupsi Dana Bansos Provinsi tidak akan stagnan. Polda Kalbar jamin pengusutan akan terus dilakukan. Meski kini masih sedang menunggu surat izin Presiden terkait pemeriksaan dua saksi berstatus pejabat negara. Yakni pemanggilan terhadap Usman Jafar dan Zulfadli...
Bambang Desak Polri Selidiki Penggelapan Pajak Perbankan
BERKAT - Jakarta. Anggota Badan Anggaran dan Komisi III DPR RI Bambang Soesatya mendesak Polri untuk segera menyelidik penggelapan pajak yang dilakukan kalangan perbankan...
Kasus Bansos Tak Terhambat
EQUATOR - Pontianak. Pengusutan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) KONI Kalbar senilai Rp 22,4 miliar yang dilakuakn Polda Kalbar dinilai lamban. Namun korps baju cokelat tersebut punya pendapat lain terhadap penilaian tersebut...
Dana Bansos Rp 7 M Tak Disalurkan
EQUATOR - Singkawang. Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang tidak akan menyalurkan dana bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 7 miliar. Tindakan tegas akan dilakukan, bila penerima subsidi atau bantuan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran...
Presiden Bentuk Tim Terpadu Tangani TKI
Kompas, Selasa 12 April 2011
Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan membentuk tim terpadu untuk investigasi agen pengiriman tenaga kerja Indonesia ataupun agen dan pemerintah negara lain yang mempekerjakan TKI. Jika memang TKI diperlakukan tidak layak di negara tujuan, pemerintah akan mengambil kebijakan moratorium pengiriman TKI.
Presiden mengemukakan hal itu seusai menerima Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara Semester II-2010, yang...
BPK Soroti Penanganan TKI dan Haji
Pontianak Post - Jakarta. Permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan pelaksanaan ibadah haji akan mendapatkan sorotan serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan akan menindaklanjuti temuan BPK atas dua hal tersebut untuk meningkatkan pengelolaan TKI dan ibadah haji sehingga menjadi lebih baik...
Proses Kasus Bansos KONI Dinilai Lambat
EQUATOR - Pontianak. Penanganan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) KONI Kalbar tahun 2006 hingga 2009 senilai Rp. 22,14 miliar baru menjerat satu tersangka. Polda Kalbar yang menangani kasus itu mendapat kritik...
Pemprov Kalbar Menyerahkan Laporan Keuangan TA 2010
Kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan kepada BPK RI sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Setelah minggu pertama di bulan April tahun 2011 BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau, pada hari ini, Senin 11 April 2011 bertempat di ruang tamu Kepala Perwakilan, BPK...
Demi WTP, Gencar Tarik Rumdin
Pontianak Post - Pontianak. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Barat, TTA Nyarong mengatakan, Senin (11/4) pihaknya akan menggelar rapat bersama instansi terkait. Rapat ini dimaksudkan untuk persiapan eksekusi tiga rumah dinas yaitu rumah dinas Kepala Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjan Umum dan Rumah Sakit Khusus...
Usut Dana Temuan BPK
Pontianak Post - Sintang. Dana temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI senilai Rp8 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan oleh DPRD Kabupaten Sintang periode 2004-2009 sangatlah disesalkan. Sebab, dana sebesar itu dapat bermanfaat bagi pembangunan, terutama perbaikan infrastruktur di Kabupaten Sintang...
Kinerja Rendah, Gedung Tinggi
Kompas - Jakarta. Kepada Kompas, Ketua DPR dan Ketua Badan Urusan Rumah tangga (BURT) DPR 2009-2014 Marzuki Alie mengaku, secara pribadi pembangunan gedung tidak usah diteruskan...
Ada Standar, Tak Ada Sanksi
Kompas - Jakarta. Saat mengunjungi Wakil Perdana Menteri Belgia Karel De Gucht pada 2009, Wakil Presiden RI Jusuf Kallla agak terkejut. Pasalnya, ruang kerja Wakil PM lebih kecil dan sederhana dibanding ruang kerjanya. Ruang kerjanya di Istana Wapres berukuran 120 meter persegi, sedangkan ruang kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kompleks Istana seluas 180 meter persegi...
BPK Temukan Rp8 M Dana DPRD Sintang Tanpa Kejelasan
Pontianak Post - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan RI Kalbar menemukan aliran dana yang tidak dipertanggungjawabkan oleh DPRD Sintang periode 2004-2009 sebesar Rp8 miliar. Temuan ini berpotensi menjadi kerugian negara jika tidak diselesaikan...
APBD Sintang Bermasalah
Equator - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar menemukan masalah penggunaan APBD Kabupaten Sintang yang digunakan anggota DPRD periode 2004-2009....
Temuan DPRD Sintang Rp8 Miliar
Berkat - Pontianak. Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI, Rizal Djalil, mengungkapkan temuan BPK di DPRD Kabupaten Sintang periode 2004-2009 sebesar Rp8 miliar berpotensi keuangan negara. Temuan tersebut berkaitan dengan perjalanan dinas dan kegiatan lainnya...
UJ: Silahkan Periksa
Berkat - Pontianak. Anggota DPRD RI juga mantan Gubernur Kalimantan Barat serta mantan Ketua KONI Kalbar, Usman Ja'far menyambut baik apa yang dilakukan Polda Kalbar dalam layangkan surat izin ke presiden guna pemeriksaan dirinya dan Ir. H Zulfadhli sebagai saksi pimpinan cabang olahraga ketika dana bansos dialirkan...
Dana Bansos Potensial Dikorupsi
Seputar Indonesia - Jakarta. Komisi Pemberanrasan Korupsi (KPK) menemukan 10 potensi korupsi dalam pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) di pemerintah daerah (pemda)...
Pengelolaan Masih Lemah
Seputar Indonesia - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai kendati sudah mengalami kemajuan, pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah masih lemah dan memerlukan berbagai perbaikan...
BPK Tak Bisa Audit Proses Lelang
Seputar Indonesia - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara tegas menolak terlibat dalam proses lelang proyek Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). BPK beralasan, melakukan audit saat proses lelang melanggar kode etik, wewenang, serta peran BPK...
Stimulus Fiskal Belum Efektif
Seputar Indonesia - Jakarta. Stimulus fiskal belanja infrastruktur pada Tahun Anggaran 2009 dinilai belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja dan mengatasi pengangguran. Hal itu terungkap dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2010 untuk jenis pemeriksaan kinerja...
Pajak Nasabah Tidak Disetorkan
Kompas - Jakarta. Badan Pemeriks Keuangan melaporkan temuan perilaku perbankan nasional yang tidak mematuhi aturan penyetoran pajak ke kaas negara. Ketidakpatuhan bank itu adalah tidak menyetorkan pajak atas bunga simpanan nasabah yang dipungutnya...
Tarik dan Inventarisir Aset Daerah
Berkat - Pontianak. Anggota Komisi C DPRD Kalbar, M. Ali Akbar, SH, mengatakan, DPRD Provinsi Kalbar menyambut baik pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dengan rela mengembalikan mobil dinas dan rumah dinas tanpa ada paksaan. Dan Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Badan Keuangan dan Asset yang menarik dan menginventarisir aset tersebut...
Periksa UJ dan Zulfadhli Tunggu Izin Presiden
Berkat - Pontianak. Polda Kalbar layangkan surat izin ke presiden guna pemeriksaan dua saksi pimpinan cabang olahraga ketika dana bansos dialirkan. Pasalnya, kedua saksi kini berstatus pejabat negara sebagai anggota legislatif di Senayan. Maka pemeriksaan terhadap keduanya membutuhkan izin kepala negara, untuk dimintai keterangan dalam pengusutan dugaan korupsi bansos Provinsi Kalbar...
Periksa UJ dan Zulfadhli
Pontianak Post - Pontianak. Polda Kalbar mengirim surat izin kepada Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono untuk pemeriksaan dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Provinsi Kalbar....
Bupati Ancam Blacklist Kontraktor
Tribun Pontianak - Sanggau. Bupati Sanggau, Ir Setiman H Sudin, menegaskan tidak akan menandatangani serah terima proyek pipanisasi PDAM yang dikerjakan Dinas PU Sanggau senilai Rp35 miliar, jika proyek tersebut belum selesai total. Selain itu, Bupati menegaskan tidak akan segan-segan memasukkan para kontraktor rekanan pemkab ke daftar hitam jika hasil pelaksanaan proyeknya tidak sesuai ketentuan...
BPK Selesaikan Audit 736 LHP
Seputar Indonesia - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengaudit 736 laporan hasil pemeriksaann (LHP) dan telah dimasukkan dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) II tahun 2010. Kepala Biro Humas BPK bahtiar Arif mengatakan, IHPS II/2010 akan diserahkan hari ini dalam sidang paripurna DPR...
Ganti Kepala SKPD Penyumbang Disclaimer
Equator - Bengkayang. Pengambil kebijakan daerah ini, tak hanya mengganti SKPD, pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Namun kepala daerah mesti berani mengambil tindakan tegas bagi pimpinan SKPD penyumbang opini disclaimer laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...
Polda Pinta Keterangan Kemendagri
Berkat - Pontianak. Upaya pengusutan kasus dugaan korupsi dana bansos KONI Kalbar terus berlanjut. Meski penyidikan sejauh ini masih seputar pengumpulan saksi...
Melawi Masih Menyisakan Opini Buruk BPK
Borneo Tribun - Nanga Pinoh. Salah satu fungsi penting dari DPRD ialah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dengan tujuan, apa yang menjadi visi dan misi daerah dapat terwujud dengan baik...
Sanksi Kontraktor Tak Beres Kerja
Pontianak Post - Singkawang. Plt Sekretaris Daerah Singkawang Libertus meminta secara tegas seluruh kepala dinas dan jajarannya memahami peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 mengenai pengadaan barang dan jasa...
Vonis Bebas Kasus Tipikor Sirkuit Dipertanyakan
Swara Keadilan - Pontianak. Dengan divonis bebas mantan Ketua DPRD Kota Pontianak Gusti Hersan Aslirosa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak belum lama ini dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dana bantuan dari pemkot kepada Ikatan Motor Indonesia (IMI) bernilai miliaran rupiah untuk pembangunan sirkuit di Kelurahan Batu Layang Pontianak Utara...
Dewan Curigai Produk Argentina
Tribun Pontianak - Sanggau. Empat anggota Komisi C DPRD Sanggau meninjau langsung mesin genset PLN yang dibeli Pemkab Sanggau, Kamis (31/3) pukul 14.00 WIB. Dewan menilai, mesin yang dibeli menggunakan APBD Rp4,7 miliar tersebut keluaran produk Argentina, bukan Inggris...
Rukasi Merasa Dikorbankan
Equator - Pontianak. Usai sidang terjadi kericuhan. Hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada dua terdakwa korupsi baju hansip. Rukasi meradang dan menyatakan banding...
TF Divonis Dua Tahun
Pontianak Post - Pontianak. Dua terdakwa dugaan tindak pidana korupsi pengadaan baju hansip menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (31/3). Ketua panitia lelang Rukasi diganjar pidana penjara dua tahun enam bulan dan Toni Ferdi diganjar dua tahun penjara. Keduanya juga dikenakan denda Rp50 juta subsidair satu bulan penjara...
Vonis Dua Terdakwa BH Lebih Ringan
Berkat - Pontianak. Vonis dua terdakwa dugaan tindak pidana korupsi pengadaan baju hansip (BH) lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa. Saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (31/3), ketua panitia lelang Rukasi diganjar pidana penjara dua tahun enam bulan. Sementara Toni Ferdi diganjar dua tahun penjara. Keduanya juga dikenakan denda Rp50 juta subsidair satu bulan penjara....
Penyerahan Laporan Keuangan Kabupaten Pontianak dan Kota Singkawang
Hari ini, Rabu 30 Maret 2011 BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat kembali menerima penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah untuk Tahun Anggaran 2010. Setelah Kabupaten Melawi, Kabupaten Sambas, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang telah menyerahkan laporan keuangannya, giliran Kabupaten Pontianak dan Kota Singkawang yang menyerahkan laporan keuangannya untuk sesegera mungkin diaudit oleh BPK RI.
Laporan keuangan diterima oleh...
KPK Cueki Laporan LSM
Tribun Pontianak - Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum bergerak mengusut adanya dugaan korupsi dalam pengadaan konsultan desain gedung baru DPR, yang menghabiskan anggaran negara sebesar Rp14,5 miliar. KPK beralasan masih menunggu hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengadaan itu...
Mahfudz Usul BPK Lakukan Audit Pra Pembangunan
Berkat - Jakarta. Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengusulkan agar Sekretariat Jenderal DPR RI melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit keuangan pra pelaksanaan pembangunan gedung baru DPR RI untuk mengurangi sorotan masyarakat...
Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
Hari ini, Senin tanggal 28 Maret 2011, bertempat di ruang tamu, Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Ir. Adi Sudibyo, M.M didamping oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Drs. Nyoman Sujana, Kepala Sub Aud Kalbar I Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos, M.Si, serta Ketua Tim Pemeriksaan Interim Kabupaten Kubu Raya Ayu Riski, S.E., M.M., Ak. menerima kunjungan dari Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan,...
Dewan Bentuk Pansus Aset
Pontianak Post - Pontianak. Pembentukan Pansus DPRD tentang Pendataan dan Tata Pengelolaan Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selangkah lagi terbentuk. Semua Fraksi di DPRD kalbar sudah menyatakan dukungan atas pembentukan Pansus Aset ini...
Kejati Surati BPK Minta Bantu Ahli
Pontianak Post - Pontianak. Kejaksaan Tinggi Pontianak tak mau serampangan memproses kasus dugaan korupsi pengadaan obat cacing di Kabupaten Sanggau tahun 2006-2007 yang merugikan keuangan negara Rp7,177 miliar. Kejati meminta bantuan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalbar ...
Bupati Siap Gugat Kontraktor
Tribun Pontianak - Sanggau. Bupati Sanggau Setiman H Sudin mengaku siap melakukan gugatan terhadap pihak kontraktor pengadaan genset yang dibeli oleh Pemkab Sanggau senilai Rp4,7 miliar. Gugatan akan dilakukan jika nantinya ditemukan fakta bahwa genset tersebut merupakan barang rekondisi seperti isu yang beredar selama ini...
Setiman: Buktikan Melalui Audit BPK
Berkat - Sanggau. Bupati Sanggau, Ir. H. Setiman H Sudin ketika diwawancarai dikediamannya Rabu (23/3), menantang siapa saja yang bisa membuktikan bahwa mesin genset seharga Rp4,7 itu aspal, alias asli tapi palsu. Hal ini ditegaskan menyusul adanya isu yang menyebutkan bahwa mesin milik Pemkab yang dibeli melalui APBD 2010 itu aspal seperti yang pernah dilaporkan salah satu LSM di...
Bupati Tantang Audit BPK
Borneo Tribun - Sanggau. Menyusul adanya pelaporan yang diterima Kejaksaan Negeri Sanggau oleh sejumlah masyarakat dan aktivis LSM Kabupaten Sanggau, terkait adanya dugaan pengadaan mesin genset hibah kapasitas 1,5 MW merk Perkins yang telah direkondisi (barang bekas yang telah diperbaharui) atau palsu, ditanggapi oleh Bupati Sanggau, H. Setiman Hadi Sudin, Kamis (24/3)...
10 Pemda Berpotensi Terjerat Perkara Pidana
Kompas - Banda Aceh. Sebanyak 10 kabupaten di Nangroe Aceh Darussalam, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan, dianggap bermasalah dalam anggaran dan berpotensi terjerat perkara pidana. Dugaan penyimpangan tersebut umumnya berupa kas bon atau utang proyek kepada pihak ketiga, kelebihan pembayaran pajak, utang kepada pihak ketiga untuk menutup utang lama sebelum pertanggungjawaban anggaran, dan menggunakan dana sisa lebih anggaran untuk...
Bupati Sampaikan LKPj 2010
Pontianak Post, Ngabang, Bupati Landak Adrianus Asia Sidot menyampaiakan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah Pemkab Landak 2010 kepada DPRD Landak...
Sekda Kota Pontianak Menyerahkan Laporan Keuangan TA 2010 pada BPK RI
Hari ini (24/3) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menerima penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak untuk Tahun Anggaran 2010. Penyerahan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Pemkot Pontianak, H Mochamad Akip, SH., MM diterima oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Nyoman Sujana. Pada acara penyerahan laporan keuangan tersebut, turut pula disaksikan oleh Asisten...
Tingkatkan Kemampuan Kelola Keuangan Daerah
Borneo Tribun, Pontianak, Guna menyamakan pemahaman menyeluruh tentang mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban dana atas beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Kalimantan Barat...
Pengelolaan Keuangan Daerah Buruk
Berkat, Bengkayang Ketua lintas organisasi pengawas pembangunan Kabupaten Bengkayang mengatakan, berdasarkan LHP (BPK RI) APBD Kabupaten Bengkayang Tahun 2009 memberikan opini disclaimer,....
Proses Korupsi Cacing Minta Bantu Tenaga Ahli
Equator - Pontianak. Meski sudah menetapkan dua orang tersangka, FPM dan FAT, dalam kasus korupsi obat cacing di Kabupaten Sanggau tahun 2006-2007, namun Kejati Kalbar beralasan tidak mau gegabah mencermati audit kerugian dari kasus yang sudah tiga tahun ditelantarkan ini...
LAKI Nilai Wajar Jaksa Terima Uang dari Terdakwa
Borneo Tribun, Sanggau...Terkait adanya penerimaan uang sebesar Rp 30 juta oleh Kacabjari Entikong dalam dugaan korupsi pengadaan bibit Sapi ahun 2007 di Kabupaten Sanggau beberapa waktu lalu ditanggapi Aktivis Laskar Anti Korupsi (LAKI)...
Konsultasi ke KPK dan Kemendagri
Pontianak Post, Penanganan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Koni Kalbar Tahun 2001-2009 senilai Rp 22,14 miliar masih tahap pemeriksaan saksi. Penyidik Polda mengaku sudah datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk konsultasi...
Polda Konsultasi Kasus Bansos ke Kemendagri dan KPK
Pontianak, Berkat, Penyidik Polda Kalbar Menyatakan Penanganan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) KONI Kalbar Tahun 2006-2009 senilai Rp 22,14 milliar masih tahap pemeriksaan saksi...
BPK Datang, Kasus Siap Disidang
Pontianak Post, Sintang... Empat perkara proiritas kejaksaan negeri Sintang, nampaknya sudah siap disidang....
Penyidik Polda Konsultasi ke KPK Proses Kasus Bansos KONI Kalbar
Equator, pontianak... Penanganan dugaan Korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) KONI kalbar tahun 2006-2009 senilai Rp 22,14 miliar masih tahap Pemeriksaan saksi....
Penyerahan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 Oleh Pemerintah Kabupaten Sambas
Menyusul Kabupaten Melawi yang telah menyerahkan laporan keuangannya pada tanggal 16 Maret 2011 yang lalu, hari ini Kepala Perwakilan Ir. Adi Sudibyo M.M. kembali menerima penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Sambas yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Sambas Drs. H. Zaenal Abidin M.M. Turut hadir dalam penyerahan yang bertempat di ruang tamu kepala perwakilan ini adalah...
Tuding Dakwaan JPU Tidak Sah
Berkat - Pontianak. Penasehat Hukum terdakwa Toni Ferdi menuding tuntutan JPU telah mengabaikan fakta persidangan. Karena hanya berdasar atas uraian berkas pemeriksaan. Hal tersebut disampaikan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan baju hansip atas terdakwa Toni Ferdi dengan agenda pembacaan nota pembelaan, Kamis (17/3) di Pengadilan Negeri Pontianak...
Anggap Dakwaan JPU Tak Sah
Pontianak Post - Pontianak. Sidang dugaan korupsi pengadaan baju Hansip atas terdakwa Toni Ferdi kembali digelar dengan agenda pembacaan nota pembelaan, Kamis (17/3) di Pengadilan Negeri Pontianak. Dalam pembelaannya kuasa hukum terdakwa menyatakan tuntutan jaksa telah mengabaikan fakta persidangan. Karena berdasar atas uraian berkas pemeriksaan...
Kejaksaan Tuntaskan PR Lama
Borneo Tribun - Sintang. Saat ini Kejaksaan negeri Sintang akan terus menuntaskan PR (Pekerjaan Rumah) lama pada sejumlah kasus korupsi baik di Kabupaten Sintang maupun Kabupaten Melawi. Beberapa kasus korupsi yang sebagian besar pada penanganan proyek pemerintah dipastikan siap dibidik. Hal ini dikatakan oleh Kepala kejaksaan Negeri Sintang, Mohammad Jumali kepada sejumlah media, dua hari lalu...
Kunjungan Komisi A DPRD Provinsi ke BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Pagi tadi bertempat di ruang tamu kepala perwakilan, Ir. Adi Sudibyo, M.M. menerima kunjungan dari Komisi A DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Turut mendampingi rombongan Komisi A yang dipimpin Wakil Ketua Komisi A H. Barsoeni Z.A adalah Sekda Provinsi Drs. M. Zeet Hamdy Assofie, M.M., Kepala Inspektorat Drs. John Itang Oe, M.M. dan Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Barat Bambang S...
Melawi Pecahkan Rekor
Equator - Pontianak. Pemkab melawi menunjukkan perkembangan mengembirakan dalam mengelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar dikejutkan dengan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010, Rabu (16/3)...
Kapok Masalah Bansos
Pontianak Pos - Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berjanji untuk lebih hati-hati menangani bantuan sosial. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kalbar, Bachtiar, mengatakan hal ini pihaknya berkaca pada pengalaman di masa lalu yang mana bansos tersandung masalah hukum. Pemprov tak ingin kejadian seperti ini terulang kembali...
Jaksa Terima Uang Rp30 Juta dari Terdakwa
Borneo Tribun - Sanggau. Setelah sempat tertunda sedikitnya sebanyak tiga kali, sidang kasus dugaan korupsi pengadaan bibit sapi tahun 2007 di Kabupaten Sanggau kembali digelar di Pengadilan Negeri Sanggau, Rabu (16/3). Agenda langsung pada pemeriksaan para terdakwa drh. Samsul Bachri dan Ir. Isno Idham...
Pemetaan atas Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI bersama Inspektorat se-Kalimantan Barat
Untuk pertama kalinya BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bersama inspektorat se-Kalimantan Barat melakukan kegiatan pemetaan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Aula Gedung Perwakilan selama dua hari, yaitu dari tanggal 15 s.d 16 Maret 2011.
Acara yang dihadiri oleh Sekda Provinsi Kalimantan Barat, seluruh Kepala Inspektorat se-Kalimantan Barat, serta sedikitnya...
Kabupaten Melawi Tercepat Menyelesaikan dan Menyampaikan Laporan Keuangan TA 2010
Bertempat di ruang tamu kepala perwakilan, Ir. Adi Sudibyo M.M selaku Kepala Perwakilan dengan didampingi oleh Kepala Seksi Kalbar I.A N. Diva Mahaendra, S.E.,M.M.,Ak, Kepala Seksi Kalbar II.A Tukino, S.E, Kepala Seksi Kalbar II.B Frider Sinaga, S.E.,M.Ak dan Ketua Tim Pemeriksa Interim Bulyani Aladin, S.E., Ak secara resmi menerima Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2010. Penyerahan dilakukan...
BPKP Celah Koruptor Bebas
Equator - Pontianak. Kecermatan dalam menyidik sebuah kasus korupasi sangat penting. Perlu kelengkapan data untuk pemenuhan unsur sebuah tindakan. Tutup celah agar koruptor tak bebas...
Pembekalan Materi Oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat dalam Rapim Kodam XII Tanjung Pura
Selasa tanggal 15 Maret 2011 Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat berkesempatan untuk memberikan materi dalam Rapim Kodam XII Tanjung Pura yang diselenggarakan di hotel Kartika Pontianak.
Dalam Rapim yang dihadiri oleh Pangdam XII Tanjung Pura Jenderal TNI Geerhan Lantara serta sekitar 80 (delapan puluh) Perwira yang terdiri dari para Asisten, Staff Ahli, Danrem, Danrida, Danrigid,...
Kasus Gratifikasi LEP dan JW Resmi di Tahan
BERKAT - Melawi. Tersangka kasus gratifikasi mega proyek air bersih LEP dan JW, Jumat, (11/3) siang resmi ditahan kepolisian Polres Melawi. Keduanya saat ini sudah berada dalam tahanan Polres Melawi...
LPBD Alokasikan Rp 12 M Di Kalbar
BORNEO TRIBUN - Pontianak. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KMKM) mengalokasikan dana pembiayaan sebesar Rp18 miliar kepada koperasi dan usah mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalbar...
Kasus Bansos Stagnan
PONTIANAK POST - Pontianak. dewan Pimpinan Pusat Laskar Anti Korupsi Indonesia menilai pengusutan kasus dugaan korupsi Dana Bansos KONI Kalbar yang ditangani Polda Kalbar jalan ditempat. Karena itu LAKI mendesak Polda segera mengungkap keterlibatan semua aktor dalam kasus itu tersebut dengan segera...
Awasi Tender Gedung DPR
PONTIANAK POST - Jakarta. Proses lelang pembangunan gedung baru DPR akan segera berlangsung pada 14 Maret mendatang. Dalam proyek besar besar tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dilibatkan untuk mengawasi proses tender tersebut. Lembaga antikorupsi tersebut pun menyatakan siap melakukan pengawasan terhadap proyek yang sempat menuai kontroversi dari banyak pihak tersebut...
Pemetaan Pelaksanaan TLHP Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar Tahun 2011
Pontianak, 11 Maret 2011. Kepala Perwakilan Ir. Adi Sudibyo, M.M. bersama Kepala Sekretariat Perwakilan Drs. Nyoman Sujana dan Kepala Sub Auditorat Kalbar I Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si. hari Kamis, 10 Maret 2011 hadir di aula gedung perwakilan untuk membuka acara Pemetaan Pelaksanaan TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar.
Acara yang berlangsung selama dua hari untuk mempersiapkan pemetaan pelaksanaan TLHP...
Laporan Keuangan Melawi Masih Disclaimer Opinion
BORNEO TRIBUN - Nanga Pinoh. Menyikapi laporan hasil pemeriksaan keuangan dari BPK RI, terhadap laporan keuangan Melawi yang masih berkutat pada Disclaimer Opinion ataupun tidak wajar. Menjadi catatan penting bagi kepala daerah saat ini. Tak pelak, hal tersebut membuat Bupati Melawi langsung melakukan pembenahan terhadap administrasi keuangan daerah...
Lambat Bikin SPj
PONTIANAK POST - Pontianak. Sekretaris Daerah Kota Pontianak Mochamad Akip mengingatkan, agar penerima bantuan dana dari Pemerintah Kota Pontianak jangan lupa dan tidak telat membuat Surat Pertanggungjawaban (SPj)...
Hanya BPK Berhak Tetapkan Kerugian
PONTIANAK POST - Pontianak. Sidang dugaan korupsi baju hansip dengan terdakwa Toni Ferdi di Pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (10/3), menghadirkan Saksi Ahli Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara Universitas Tanjungpura Kamarullah...
Penegak Hukum Incar Kasus Proyek APBD 2009
MEDIATOR - Nanga Pinoh. sejumlah proyek fisik di Kabupaten Melawi agar dapat diperiksa dinas terkait dan BPK. Tak cuma proyek fisik saja, tetapi juga tertib administrasi dan tertib keuangan...
Terdakwa Tidak Kenal Tim Panitia Lelang
PONTIANAK POST - Pontianak. Proyek pengadaan baju Hansip pada 2009 di lingkungan Kesbangpol Linmas Provinsi Kalimantan Barat merupakan kegiatan yang diusulkan satu tahun sebelumnya. Sebelum proyek berjalan terjadi pergantian pejabat kuasa pemegang anggara, yakni dari Cornelis Kimha kepada Tono Ferdi...
Asistensi LPPD Awal Februari
BERKAT - Pontianak. Walikota Pontianak, H. Sutarmidji, S.H, M.Hum, meminta kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) setempat agar secepatnya mengasistensikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)...
BPK Perwakilan Kalbar Serahkan LHP dan Pertanggungjawabkan DAK Pendidikan
SWARA KEADILAN - Nanga Pinoh. Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI, Adi Sudibyo, M.M. menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009, dan 2010 (sampai dengan semester II) di Kantor DPRD Kabupaten Melawi...
Sidang TF Ungkap Lembaga Audit
EQUATOR - Pontianak. Sidang lanjutan korupsi baju hansip dengan terdakwa Toni Ferdi (TF) masih tahap pemeriksaan terdakwa dan saksi. Tim kuasa hukum menghadirkan saksi ahli, Selasa (8/3) di PN Pontianak. Namun majelis hakim menolak karena tak cocok spesifikasi keahliannya...
Proyek Obat Cacing Merugikan Daerah
PONTIANAK POST - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalbar secara resmi menyerahkan pemeriksaan perhitungan kerugian negara terkait dugaan korupsi kasus obat cacing ke Kejati Kalbar, Senin (7/3). Pengadaan obat cacing ini merupakan peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah Tahun Anggaran 2006 dan 2007 pad Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau...
BPK RI Menyerahkan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara “Kasus Obat Cacing” Kepada Kejaksaan Tinggi Kalbar
Pontianak, 07 Maret 2011. Hari ini pukul 10.00 WIB, Kepala Perwakilan Ir. Adi Sudibyo, M.M., didampingi Kepala Seksi Kalbar IIA Tukino, S.E. dan Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Sigit Pratama Yudha, S.H. tiba di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalbar untuk melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Obat Peningkatan Ketahanan Fisik...
Rumah Budaya Tunjang Pariwisata
BERKAT - Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat(Pemprov Kalbar) merencanakan akan membangun perkampungan budaya (rumah budaya), rencana perlu didukung semua pihak, dan tak perlu dipolemikkan...
Cepat Rekrut Tenaga Akuntan
BERKAT - Pontianak. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kalbar, Andry Hudaya Wijaya, S.H, mengatakan Pemerintah Provinsi Kalbar sudah megetahui kekurangan tenaga akuntan bidang pembuatan laporan keuangan negara, namun sayangnya kekurangan tenaga tersebut tidak ditambah lebih banyak lagi pada saat penerimaan CPNS setiap tahunnya...
Peraturan BPK No. 2 dan Permendagri 13 Tahun 2010
MEDIATOR - Pontianak. Dari tahun 2004 sampai dengan semester dua tahun 2010, BPK telah melakukan pemantauan tindak lanjut terhadap lima belas entitas yang ada di Provinsi Kalimantan Barat...
Audit Forensik Cukup Ditangani BPK
SEPUTAR INDONESIA - Jakarta. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Bank Century Achsanul Qosasi mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera memfasilitasi pembentukan tim audit forensik, sebagaimana hasil rekomendasi Timwas sejak Oktober tahun lalu. Menurut dia, jika audit dilakukan oleh akuntan publik, membutuhkan puluhan miliar biaya yang harus dikeluarkan oleh negara...
Kelola Keuangan Masih Buruk
EQUATOR - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar mencatat ribian temuan dari audit seluruh Pemda se-Kalbar sejak tahun 2004. Banyaknya temuan itu menandakan masih buruknya pengelolaan keuangan pemerintah di daerah ini...
Suap Mengakar di Tender
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Lelang tender proyek dari pemerintah rawan dikorupsi. Terbukti, sekitar 89 persen penyedia barang dan jasa pengusaha rekanan pemerintah melakukan suap dalam usaha memenangkan tender...
Di Kalbar, BPK Gelar Tata Kelola Keuangan Zero Penyimpangan
Di Kalbar, BPK Gelar Tata Kelola Keuangan Zero Penyimpangan (Rakyat Merdeka)
Auditor Minim, Pengawasan Melemah
PONTIANAK POST - Pontianak. Kepala Inspektorat Kalbar, John Itang mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah provinsi dalam pengelolaan keuangan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Kekurangan SDM tidak hanya terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi juga di Inspektorat Daerah. Hal ini mengakibatkan dalam laporan keuangan selalu terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan...
Pemprov Kalbar Kekurangan Tenaga Akuntan
BERKAT - Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini masih kekurangan tenaga akuntan dalam bidang pembuatan laporan keuangan negara, kata Kepala Inspektorat Pemprov Kalbar John Itang...
Laporan Keuangan Harus Transparan
MEDIATOR - Pontianak. Merujuk pada pengelolaan APBD, Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH menegaskan agar dilakukan secara transparan, apalagi terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh masing-masing SKPD, sehingga tidak ada lagi terjadi kesalahan atau kekurangan...
Pemprov Kalbar Gandeng Untan
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Kalbar memiliki itikad baik bagaimana memperbaiki tata kelola keuangan. Hal tersebut dikatakan Kepala Sub Audit I BPK RI perwakilan Kalbar, Hernold Ferry Makawimbang, saat ditemui dalam Rakor Inspektorat se-Kalimantan Barat tahun 2011 yang diselenggarakan di Hotel Mercure, Kamis, (3/3)...
Kekurangan Akuntan
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hingga saat ini masih kekurangan tenaga akuntan dalam bidang pembuatan laporan keuangan negara, kata Kepala Inspektorat Pemprov Kalbar John Itang...
Angbintama VI Menghadiri Rakor Inspektorat se-Kalimantan Barat Tahun 2011
Pontianak, 03 Maret 2011. Hari ini bertempat di Hotel Mercure Pontianak, Anggota VI BPK RI Dr. H. Rizal Djalil hadir memenuhi undangan Gubernur Provinsi Kalbar untuk menyampaikan keynote speech dalam Rakor Inspektorat se-Kalbar Tahun 2011. Rakor dengan tema “Strategi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Memperoleh WTP” dilaksanakan sebagai langkah upaya mendorong peningkatan terhadap opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...
Konsinyering Perencanaan Pemeriksaan LKPD TA 2010 BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, 28 Februari 2011. Selama tiga hari berturut-turut (28 Februari s.d. 02 Maret 2011), seluruh pegawai Perwakilan Provinsi Kalbar berkumpul di Hotel Mercure Pontianak untuk mengikuti Konsinyering Perencanaan Pemeriksaan LKPD TA 2010. Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan para tim pemeriksa yang akan segera berangkat untuk melaksanakan tugas pemeriksaan terinci LKPD TA 2010.
Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan Ir. Adi Sudibyo,...
Soal Aset Tak Kunjung Rampung
PONTIANAK POST - Singkawang. Politisi PPP Kota Singkawang, Iskandar mendesak kepada Pemkot Singkawang segera menyelesaikan permasalahan aset hingga saat ini...
Rumah Dinas Wagub Dipertanyakan
BERKAT - Pontianak. Ketua Fraksi PPP DPRD Kalimantan Barat, HM Ali Akbar AS, S.H. , minta Komisi C segera meninjau pelaksanaan pembangunan rumah jabatan atau rumah dinas Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat...
Temuan BPK: Kesalahan Administrasi atau Manipulasi?
Pontianak, 01 Maret 2011. Malam ini, tepat pukul 20.00 wib BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat memenuhi undangan dari RUAI TV sebagai narasumber dalam talkshow live dengan tema “Temuan BPK: Kesalahan Administrasi atau Manipulasi?” yang dipandu oleh Elias Ngiuk. Selain BPK yang diwakili oleh Kepala Sub Auditorat Kalbar I, Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., hadir narasumber lain yaitu Hamdani,...
Kementerian PU Hibahkan Rp 2 M
TRIBUN PONTIANAK - Sambas. Dana sebesar Rp 2 miliar dipersiapkan dari APBD Sambas, sebagai penyertaan modal untuk PDAM setempat. Selain itu, Pemkab menerima hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 2 miliar...
SDM SKPD Tidak Profesional
BERKAT - Pontianak. Ketua Komisi A DPRD Kalbar, H Retno Pramudya S.H, mengatakan kebanyakan para pejabat di Kalbar mendapatkan jabatan dan kenaikan pangkat cuma berdasarkan kedekatan. Artinya bukan karena kompetensi atau jenjang karirnya. Akibatnya, kinerjanya kurang maksimal dan sangat memprihatinkan...
Selesaikan Rekomendasi BPK
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan perbaikan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan setempat yang telah memberikan batas waktu 30 hari kepada pemerintah daerah...
LAKI Tuding Pengerjaan Jalan Tak Wajar
TRIBUN PONTIANAK - Sambas. Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kabupaten Sambas, Akhyani menunding proyek jalan yang dikerjakan dari Sambas hingga ke Merbau masih dikerjakan secara tidak wajar...
Gubernur Imbau Kabupaten/Kota Selesaikan Rekomendasi BPK
BERKAT - Pontianak. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Cornelis mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan perbaikan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan setempat yang telah memberikan batas waktu 30 hari kepada pemerintah daerah. " Kita semua harus menaatinya serta menjalankan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk batas waktu yang telah diberikan oleh BPK untuk memperbaiki rekomendasi laporan keuangan negara pemerintah kabupaten/kota. kata...
Kejati Kalbar Tunggu Laporan Temuan BPK
EQUATOR - Pontianak. Badan pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar telah merilis ribuan temuan dalam proses penggunaan keuangan pemerintah daerah se- Kalbar. lembaga auditor akan menindaklanjuti temuan itu ke aparat penegak hukum...
Sosialisasi BPK RI : Pemaparan Eksekutif dan Legislatif Harusnya Terpisah
BORNEO TRIBUN - Pontianak. Wakil Ketua DPRD Kapuas Hulu, M Yusuf Habibie, mengatakan dalam sosialisasi BPK RI Perwakilan Kalbar, seharusnya saat pemaparan dan orientasi kegiatan itu harus dipisahkan. Baik itu untuk eksekutif maupun legislatif...
Tiga Kabupaten Belum Serahkan Informasi LKPj
PONTIANAK POST - Pontianak. Tiga kabupaten di kalimantan Barat belum menyampaikan informasi rencana penyelesaian laporan keuangannya, yakni Bengkayang, Sanggau, dan Landak. kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalbar, Adi Sudibyo, berharap informasi tersebut segera disampaikan...
Triliunan Rupiah Temuan BPK Belum Disikapi
EQUATOR - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar mencatat selama kurun 2004 hingga semester II 2010, terdapat 2144 temuan penggunaan keuangan seluruh pemerintah daerah se-Kalbar. Nilai temuan sangat fantastis, yakni mencapai Rp35,313 triliun...
Awal Kesalahan dari SKPD
EQUATOR - Pontianak. Temuan BPK dalam penggunaan keuangan negara oleh pemerintah di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota bukan hal baru lagi. Hal ini diakibatkan adanya kesalahan dalam penggunaan keuangan negara...
PU Provinsi Ancam Blacklist Kontraktor Nakal
EQUATOR - Pontianak. Rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar melakukan audit terfokus terhadap aset dan infrastruktur Pemprov Kalbar semester II tahun 2011 disikapi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi. Upaya pengawasan akan diperketat untuk mencegah adanya temuan...
Walikota Belum Mau Rombak ‘Kabinetnya’
BERKAT - Pontianak. Walikota Pontianak Sutarmidji, S.H, M. Hum mengungkapkan hingga saat ini pihaknya belum mau mengubah atau merombak 'kabinetnya' yang terdiri dari SKPD, yaitu 14 dinas, 5 badan dan 6 kantor...
3 Kabupaten belum Berikan rencana Penyelesaian Laporan Keuangan
BERKAT - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar, selasa (22/2) kemarin bertempat di Hotel Mercure Jl Achmad Yani Pontianak, menggelar sosialisasi Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010...
Kasus Korupsi Bukopin Belum Dihentikan
BERKAT - Jakarta. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan penyidikan dugaan korupsi Bank Bukopin pada pengadaan alat pengering gabah, sampai sekarang belum dihentikan. Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Jasman Pandjaitan, di Jakarta, Selasa, menyatakan kelanjutan penanganan kasus pengadaan alat pengering gabah saat ini, tinggal menyamakan persepsi saja...
Bupati Nyatakan Siap Perbaiki Rekomendasi BPK
BERKAT - Pontianak. Bupati sanggau Setiman H Sudin menyatakan, telah siap memperbaiki rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Barat yang telah memberikan batas waktu 30 hari kepada pemerintah kabupaten/ kota setempat...
Bupati dan Walikota Tidak Menunda Hasil Pemeriksaan
BERKAT - Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH meminta kepada para bupati dan walikota se Kalbar agar segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI...
Sekda : SKPD Koordinasi dengan BPK
BERKAT - Pontianak. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Drs. Muhammad Zeet Hamdy Assovie, mengungkapkan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diminta berkoordinasi dengan pemeriksa, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalbar...
LHP BPK Bukan Rahasia Negara
PONTIANAK POST - Pontianak. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, bukan dokumen rahasia negara. Publik berhak untuk mengetahuinya. "LHP bukan rahasia negara. LHP merupakan dokumen publik kalau sudah diterima DPRD", kata Kepala Sub Auditorat Kalbar I BPK Perwakilan Kalbar, Hernold F. Makawimbang, Senin (21/2), mendampingi Kepala BPK Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo, saat ramah tamah bersama media massa...
Sosialisasi Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2010
Pontianak, 22 Februari 2011. Dalam rangka menyosialisasikan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, hari ini BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengundang...
BPK Ancam Laporkan Pemda
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Ir. Adi Sudibyo, M.M. mengatakan dari sekitar 4000 temuan baru sekitar 50 persen yang ditindaklanjuti pemerintah daerah di 14 kabupaten/kota dan provinsi. Untuk memberikan efek jera, ke depan pihaknya akan melaporkan ke penegak hukum...
BPK Kalbar Ramah Tamah Dengan Pers
BERKAT - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar), Senin (21/2) kemarin, bertempat di Hotel Mercure Pontianak melakukan ramah tamah serta sosialisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang baik dan benar kepada media baik cetak maupun elektronik yang ada di Kalbar...
Ribuan Temuan BPK Tidak Ditindaklanjuti
EQUATOR - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar mencatat selama 2004 hingga semester II 2010 terdapat 2144 temuan dan 4313 rekomendasi dalam proses penggunaan keuangan seluruh pemerintah daerah se-Kalbar. Sayangnya, temuan dan rekomendasi itu belum semuanya ditindaklanjuti...
Jalan DI Panjaitan Tunggu Audit BPK
EQUATOR - Pontianak. Komisi C DPRD Kalbar telah meninjau hasil pengerjaan perbaikan jalan DI Panjaitan, Kabupaten Ketapang. Hasil pengerjaannya dikeluhkan masyarakat dan dipertanyakan kualitasnya...
Kawal Keuangan Negara: BPK Gandeng Jurnalis
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari penyimpangan anggaran ibarat karpet merah dan kertas putih. Sama-sama bersih. Ketika selembar kertas jatuh ke atas karpet dianggap menjadi kotor...
Acara Ramah Tamah BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Pers Kalimantan Barat
Pontianak, 21 Februari 2011. Bertempat di Hotel Mercure Pontianak, hari ini BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk pertama kalinya mengadakan acara ramah tamah dengan pers Kalimantan Barat. Dalam acara ini BPK mengundang beberapa media cetak dan elektronik, humas Pemprov Kalbar dan humas Pemkot Pontianak, Biro LKBN Antara, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI).
Acara dihadiri oleh...
Polda Bidik UJ dan Zulfadhli
EQUATOR - Pontianak. Proses hukum korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Komite Olahraga Nasioanal Indonesia (KONI) Kalbar tahun 2006-2009 senilai Rp22,14 miliar masih berkutat pada proses penyidikan. Polda menjanjikan menelusuri keterlibatan Usman Jafar (UJ) dan Zulfadhli...
DPR Desak PT Wika Jelaskan Temuan BPK
BERKAT - Jakarta. Komisi VI DPR RI mendesak PT Wijaya Karya (Wika) segera menjelaskan dan mengklarifikasi berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan banyak proyek bermasalah yang dikerjakan PT Wika dan berindikasi merugikan negara dalam jumlah besar...
Terdakwa Century Nangis di DPR
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Terdakwa kasus skandal Bank Century, Arga Tirta Kirana, ibunda dari Alanza Kariza, menangis saat bercerita tentang kasus yang menjeratnya di hadapan anggota Timwas Century di DPR, Rabu (16/2)...
Dukung Kinerja Penegak Hukum: Ajak Masyarakat Pantau Peradilan Tipikor di Sanggau
BORNEO TRIBUNE - Sanggau. Menanggapi adanya laporan beberapa komponen masyarakat baik secara pribadi atau organisasi kepada pihak Polres Sanggau dan Kejari Sanggau terkait adanya temuan dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelaksanaan kegiatan proyek-proyek APBD 2010 yang dapat menimbulkan kerugian pada keuangan negara/daerah, hendaknya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku...
Pertamina Bantah Ketua SPI Dimutasi
BERKAT - Jakarta. PT Pertamina (Persero) membantah Ketua Satuan Pengawas Intern L. Budi Djatmiko dimutasi menyusul bocornya temuan dugaan penyimpangan proyek pabrik pelumas di Gresik, Jawa Timur...
Pelaksanaan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan wajib disampaikan oleh Pejabat yang bertanggungjawab kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Bila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut, Pejabat wajib memberikan alasan yang sah, yaitu yang meliputi kondisi:
force majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan...
Penyerahan LHP BPK RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan dan Dokumen Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kabupaten Melawi TA 2007 s.d. 2010
Nanga Pinoh, 10 Februari 2011. Tepat pukul 11.30 waktu setempat, Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI, Ir. Adi Sudibyo, M.M. menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, 2008, 2009, dan 2010 (sampai dengan semester II) di Kantor DPRD Kabupaten Melawi. Hadir dalam acara penyerahan tersebut adalah Ketua DPRD...
Mantan Wakil Bendahara KONI: Ditetapkan Sebagai Tersangka Korupsi Bansos
BERKAT - Pontianak. Polda Kalbar tetapkan mantan Wakil Bendaharawan KONI Kalbar, Iswanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial Provinsi, Kamis (10/2). Meski terkesan lamban, namun pengusutan kasus tersebut mulai menunjukkan kemajuan. Kini kasusnya terus dikembangkan dengan membidik tersangka lain...
Bansos KONI Baru Satu Tersangka
EQUATOR - Pontianak. Meski terkesan lamban, pengusutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi mulai menunjukkan kemajuan. Polda Kalbar menetapkan seorang tersangka, Iswanto, mantan Wakil Bendahara KONI Kalbar, Kamis (10/2) kemarin...
Kubu Raya Gaet BPKP Kalbar: Susun Laporan Pertanggungjawaban 2010
EQUATOR - Sungai Raya. Untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Pertanggungjawaban 2010, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar...
Sampai Kapan Politap Terus Menerima Hibah?
EQUATOR - Ketapang. Hibah yang diberikan pemerintah daerah melalui APBD Ketapang secara terus-menerus dinilai dapat menjadi temuan BPK-RI. Ketua DPRD ketapang, Ir. Gusti Kamboja menegaskan tak ada batasan waktu terkait hal itu. Sementara pertahunnya hibah mencapai miliran Rupiah...
Ancam Menggugat
PONTIANAK POST - Pontianak. Site Manager PT. Promits Werry Syahrial tetap ngotot agar PDAM Pontianak membayar Rp 6 Miliyar. Hal itu ditegaskannya kepada sejumlah wartawan, Rabu (9/2) saat konferensi pers di Pontianak...
Polisi Kantongi Calon Tersangka
PONTIANAK POST - Pontianak. Kepala Bidang Humas Polda Kalbar AKBP Suhadi SW mengatakan penyelidikan kasus bantuan sosial Pemprov Kalbar mulai menemukan titik terang. Pihaknya sedang membidik calon tersangka. Namun penetapannya masih membutuhkan keterangan beberapa saksi. "Kita telah mengantongi calon tersangka. Semoga dalam waktu dekat bakal segera dapat ditetapkan," kata Suhadi...
Sekertaris Lelang Tidak Tahu
PONTIANAK POST - Pontianak. Pengadaan baju hansip tahun anggaran 2008 di lingkungan Kesbanglinmas Pol tanpa sepengetahuan sekertaris panitia lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan barat. Sebagian anggota panitia lelang memberikan keterangan tidak mengetahui secara pasti soal harga perkiraan sendiri tetapi mengacu pengadaan barang dengan harga satuan umum...
Tolak Hitungan Berkedok Audit BPK dan BPKP: Werry Siap Menggugat
BERKAT - Pontianak. Pernyataan Walikota Pontianak Sutarmidji, SH, M.HUM terkait proyek pipanisasiyang dikerjakan oleh PT. Promits dengan hanya akan membayar Rp. 2,2 Miliyar hingga RP. 2,4 Milyar sesuai hasil audit BPK dan BPKP ditolak mentah-mentah oleh Site Manager PT. Promits yang juga pelaksana dan pemodal Ir. H. Werry Syahrial...
Kisruh PDAM Kota Makin Memanas
EQUATOR - Pontianak . Makin kompleks dan rumit saja masalah yang menyelimuti PDAM Kota Pontianak pasca pemutusan sepihak proyek pemasangan pipa HDPE, beberapa waktu lalu. Pihak pelaksana bereaksi keras terkait utang yang belum dibayar PDAM kepada pihak pelaksana...
Himpunan Peraturan Bupati Ketapang Tahun 2008
Himpunan Peraturan Bupati Ketapang Tahun 2008
Himpunan Peraturan Bupati Ketapang Tahun 2007
Himpunan Peraturan Bupati Ketapang Tahun 2007
Himpunan Peraturan Bupati Ketapang Tahun 2006
Himpunan Peraturan Bupati Ketapang Tahun 2006
Kinerja Melempem Hanya Tiga Booster
PONTIANAK POST - Pontianak.Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengatakan, masalah air bersih dari PDAM Pontianak, masih menjadi satu dilema. Pemasangan pipa yang tak tuntas, tegas dia, masih menimbulkan kendala percepatan kinerja PDAM...
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007
Himpunan Perdaturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2007
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006
Himpunan Peraturan Daerah Kebupaten Ketapang Tahun 2006
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2003
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2003
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008
Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008
Himpunan Peraturan Bupati Ketapang Tahun 2009
Himpunan Peraturan Bupati Ketapang Tahun 2009
Kinerja Error, Personil Politap Diganti
EQUATOR - Ketapang. Banyaknya persoalan di lingkungan manajemen Yayasan Politeknik Ketapang (Politap) harus segera dibenahi. Waktu dekat ini, Bupati Drs. Henrikus, M. Si. akan menggelar rapat untuk membenahi personil serta manajemen Politap...
Bupati Ganti Direktur Politeknik
TRIBUN PONTIANAK - Ketapang. Bupati Ketapang, Henrikus, menegaskan pekan ini akan segera melakukan rapat internal terkait penggantian Direktur Politeknik Ketapang, Nurmala. Sekaligus rencana penggantian kepengurusan Yayasan Pangeran Hiranata sebagai pengelola politeknik...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
Peraturan Bupati Landak Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Progranm Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Kabupaten Landak
Peraturan Bupati Landak Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Progranm Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) Kabupaten Landak
Peraturan Bupati Landak Nomor 8 tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Landak
Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 8 tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Landak
Peraturan Bupati Kabupaten Landak No 4 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Landak
Peraturan Bupati Kabupaten Landak No 4 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Landak
Peraturan Bupati Landak Nomor 11 tahun 2009 tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas
Peraturan Bupati Kabupaten Landak No 11 tahun 2009 tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas
Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010
Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010
Peraturan Bupati Landak No 3 Tahun 2010 tentang Sistem & Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak
Peraturan Bupati Landak No 3 Tahun 2010 tentang Sistem & Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak
Peraturan Bupati Landak Nomor 26 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Dan Pengaturan Penggunaan Biaya Yang Bersumber Dari Dana Jamkesmas Dan Jamkesmasda Di Lingkungan RSUD Kabupaten Landak
Peraturan Bupati Landak Nomor 26 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Dan Pengaturan Penggunaan Biaya Yang Bersumber Dari Dana Jamkesmas Dan Jamkemasda Di Lingkungan RSUD Kabupaten Landak
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penamaan Fasilitas Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Landak No 8 Tahun 2010 tentang Penamaan Fasilitas Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan
Peraturan Daerah Kabupaten Landak No 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan
Pusdiklat Perpamsi DPD Kalbar Gelar Pelatihan
PONTIANAK POST - Pontianak. Kelancaran dalam proses pelelangan untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan perencanaan dan anggaran, sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya ahli pengadaan. Hal ini juga ditentukan dengan dokumen pengadaan yang mengikat pihak pengguna dan penyedia barang/jasa...
Proses 198 Pengaduan Penyelewengan
BERKAT - Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) telah memproses 198 pengaduan penyelewengan terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun kinerja dari Kemdagri...
Proses Kasus Bansos KONI Melorot
EQUATOR - Pontianak. Penanganan kasus hukum dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Kalbar Tahun 2006-2009 senilai Rp22,14 miliar oleh Polda Kalbar belum menunjukkan perkembangan berarti. Hingga sekarang, tak seorang pun ditetapkan sebagai tersangka...
WTP Indikator Integritas Pejabat
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Maliki Heru Santosa, Jumat (28/1), mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengelolaan keuangan daerah...
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Buapti Sekadau Nomor 17 Tahun 2009 Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Kredit Pemberdayaan ekonomi Rakyat (PER)...
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 17 Tahun 2009
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan bulati Sekadau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian...
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 3 Tahun 2009
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 17 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Kredit Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2009
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009 Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib Di Lingkungan...
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Perubahan APBD
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sekadau Pada PT. Bank Kalbar
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sekadau Pada PT. Bank Kalbar
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Sekadau
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2009
Peraturan Bupati Skeadau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Sebutan Kepala Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Sebutan Kepala Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat negara Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Bupati, Wakil Bupati Dan PNS Sekadau
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2009 tentang Susunan Kerja, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten...
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 7 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Prosedur Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Prosedur Pemberian Dan Pertanggugjawaban Belnaja Subsidi Bansos Dan Bantuan Keuangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2009
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengeluaran kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2009 Untuk Belanja Yang Bersifat mengikat Dan Belanja Yang Bersifat Wajib Di Lingkungan Pemerintah...
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2009 Untuk Belanja Yang Bersifat Mengikat
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Bergulir Kepada Petani Dan Nelayan Di Kabupaten Sekadau
Peraturan Bupati Sekadau Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Bergulir Kepada Petani Dan Nelayan Di Kabupaten Sekadau
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan Dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan Dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan
Peraturan Daerah Kabupaten 31 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Peraturan Daerah Kabupaten 31 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Perdagangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 30 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Perdagangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Kelengkapan Adminstrasi Kapal Di Perairan Daratan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Kelengkapan Adminstrasi Kapal Di Perairan Daratan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Polisi Responsif Laporan Masyarakat
BERKAT - Pontianak. Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Drs Suhadi SW menyatakan pihaknya tidak sembarangan dalam memeriksa untuk disidik dan dilidik hal tersebut merupakan sikap responsif Kepolisian. Dan selalu ada bukti permulaan yang cukup, untuk ditindak lanjuti...
BPK Temukan Kesalahan Administrasi Pajak
EQUATOR - Pontianak. Dari hasil audit semester II tahun 2010, pajak daerah kota Pontianak masuk dalam laporan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Terjadi kesalahan administrasi, sehingga besaran pajak yang tertagih tidak sesuai dengan jumlah tagihan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Sintang
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Sintang
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Unit Kerja Yang Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Unit Kerja Yang Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah Sintang
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah Sintang
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No. 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang
Pengarahan Tortama di BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat
Pontianak, 26 Januari 2011. Hari ini bertempat di ruang rapat kepala perwakilan, seluruh pejabat struktural dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berkumpul untuk mendengarkan pengarahan yang disampaikan oleh Abdul Latief, Tortama Auditorat Utama Keuangan Negara VI.
Kesempatan ini bersamaan dengan kunjungan beliau ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalbar dalam rangka silaturahmi, agar hubungan kerja antara BPK dengan Kejati dapat...
Walikota Minta LKPD Tepat Waktu
EQUATOR - Pontianak. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak harus tepat waktu. Harapannya hasil audit BPK mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian...
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp19,4 M
EQUATOR - Ketapang. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan di Kabupaten Ketapang pada 2009 cukup mengejutkan. Dari 2003-2009 terdapat 174 temuan dengan potensi kerugian negara mencapai Rp19,4 miliar. BPK juga mengeluarkan 359 rekomendasi untuk ditindaklanjuti Pemkab Ketapang...
LKPD Tepat Waktu
PONTIANAK POST - Pontianak. Walikota Pontianak, Sutarmidji meminta kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran beserta personil yang menangani keuangan dan barang (aset), untuk dapat menyiapkan bahan-bahan kelengkapan yang berkaitan dengan audit...
Pertahankan Predikat Tercepat Penyerahan LKPD
EQUATOR - Pontianak. Pemerintah Kabupaten Pontianak tidak mau dicap daerah yang kurang disiplin dalam menyerahkan Laporan Penggunaan Keuangan Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar. Predikat daerah tercepat pada tahun lalu, akan dipertahankan...
Temuan BPK, Daerah Rugi Rp 19,4 Miliar
PONTIANAK POST - Ketapang. Ketua DPRD Ketapang, Gusti Kamboja, Senin (24/1) mengatakan berdasarkan Laporan Hasil (LH) Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, kabupaten Ketapang per 31 Oktober 2010, dari 2003 hingga 2009 terdapat 174 temuan...
Biar Wajib Pajak Sadar
PONTIANAK POST - Pontianak. Ketua Komisaris C DPRD Kota Pontianak, Deden Ari Nugraha, menegaskan awal Februari 2011 jadi panggil Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. "Jadi (panggil Dispenda). nanti minggu pertama bulan Februari 2011," ujar Deden, Senin (24/1)...
Kamboja : Ada 174 Temuan BPK di Ketapang
TRIBUN PONTIANAK - Ketapang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Gusti Kamboja, membeberkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per 31 Oktober 2010 terhadap Kabupaten Ketapang...
Suhadi Terancam Ditahan
PONTIANAK POST - Pontianak. Sekda Singkawang Suhadi Abdullani terancam ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Singkawang, dalam waktu dekat. Ini setelah dua tersangka lain Pedro Halim dan Iswan ditahan, terkait kasus dugaan penyimpangan jual beli tanah untuk pembangunan terminal antarnegara di belakang Terminal Induk Singawang. Bahkan kasus ini terus dimonitor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat...
Surati Kepala Daerah
PONTIANAK POST - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalbar telah mengirim surat kepada pemerintah kabupaten dan kota serta provinsi untuk menyerahkan laporan keuangan. Sebagai upaya mengingatkan agar tidak terlambat memberikan laporan sebagai bentuk kepatuhan dengan aturan. Meski lambat menyerahkan, BPK tidak dapat memberikan sanksi...
Pimpinan MPR Berharap Konflik KAI-Peradi Segera Tuntas
BERKAT - Jakarta. Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari berharap konfik antara Kongres Advokat Indonesia dengan Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) dapat segera diakhiri...
Bupati Gelar Kopi Morning
BORNEO TRIBUNE - Bengkayang. Berbagai macam langkah dan upaya dilakukan Pemkab Bengkayang menyelesaikan permasalahan daerah. Salah satu caranya dengan menggelar kopi morning setiap bulannya. Acara perdana, kopi morning digelar di Aula III Kantor Bupati Satu Atap Bengkayang, Senin (24/1)...
BPK : Kerugian Daerah Ketapang Rp 19,4 Miliar
BORNEO TRIBUNE - Ketapang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pontianak menemukan 174 laporan keuangan bermasalah Pemkab Ketapang per 31 Oktober 2010, sejak tahun anggaran 2003-2009. Akibatnya negara dirugikan Rp 19,4 miliar. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Ketapang, Gusti Kamboja, Senin (24/1)...
Temuan BPK Dapat Ditindaklanjuti
EQUATOR - Pontianak. Temuan BPK yang sudah lewat tiga bulan, semestinya dapat ditindaklanjuti oleh Kejaksaan, sebagai petunjuk awal untuk mengurai lebih jauh, bagaimana sebetulnya praktik dugaan penyimpangan, termasuk pajak...
BPK Temukan Kesalahan Administrasi Pajak
BERKAT - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat menemukan kesalahan administrasi terkait pengelolaan pajak daerah Kota Pontianak...
Temuan BPK Petunjuk Awal Dugaan Korupsi
BERKAT - Pontianak. Temuan BPK yang sudah lewat 3 bulan, semestinya dapat ditindaklanjuti oleh kejaksaan sebagai petunjuk awal untuk mengurai lebih jauh bagaimana sebetulnya praktek penyimpangan itu terjadi. Bagaimana modus operandi dan siapa aktor di belakang semua itu...
Tindaklanjuti Temuan
PONTIANAK POST - Pontianak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak akan berkoordinasi dengan Inspektorat setempat untuk menindaklanjuti hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalbar...
Remunerasi PNS Daerah
PONTIANAK POST - Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai mempersiapkan penerapan remunerasi bagi seluruh pegawai negeri sipil daerah. Jika remunerasi ini sudah diterapkan, setiap PNS bisa mendapatkan gaji tiga kali lipat dari yang biasa diterimanya. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Kalbar Bachtiar, kemarin...
Pemprov Libatkan Inspektorat
EQUATOR - Pontianak. Pemprov Kalbar memastikan akan berupaya keras agar keterlambatan penyerahan Laporan Keuangan ke BPK tidak terulang kembali pada tahun ini...
Disinyalir Banyak “Permainan” di Pengadilan Pajak
BERKAT - Jakarta. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mensinyalir banyak "permainan" pada penyelesaian kasus pajak di Pengadilan Pajak...
FAKTA Minta Walikota Selidiki Audit BPK
EQUATOR - Pontianak. Koordinator FAKTA Kalbar, Lim Kheng Sia meminta Walikota Pontianak menyelidiki lebih jeli terkait hasil audit BPK Kalbar, atas temuan dugaan kebocoran pajak yang dikelola Dispenda...
Perpisahan Pegawai dengan Kepala Sub Auditorat Kalbar II dan Kepala Sub Bagian Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, 23 Januari 2011. Malam ini tepatnya pukul 19.30 wib, seluruh pegawai beserta keluarga menghadiri undangan dalam rangka acara perpisahan dengan Drs. Juadi Wahid (Kasubaud Kalbar II) dan Yudi Prawiratman, S.E., Ak. (Kasubbag Keuangan) bertempat di aula gedung perwakilan.
Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 03/K/X-X.3/1/2011 tanggal 4 Januari 2011, Drs. Juadi Wahid diberi kepercayaan baru untuk menjabat sebagai Kepala...
Optimis Bisa Tuntas Tindak Lanjut LHP
EQUATOR - Pontianak. Perwakilan BPK RI Kalbar telah melakukan pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLHP) APBD TA 2004-2009, dari 2004 hingga semester II 2010 kepada 15 entitas di wilayah Kalbar, termasuk Kota Pontianak...
Massa Kepung Kejaksaan Singkawang
PONTIANAK POST - Singkawang. Sejumlah elemen masyarakat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Singkawang, Jumat (21/1). Selain mengapresiasi penuntasan kasus korupsi oleh kejaksaan, mereka juga mempertanyakan ditahannya Kepala Badan Pertanahan Nasional Singkawang Iswan, terkait kasus pengadaan tanah terminal antar negara...
Dukung Follow Up Temuan Badan Pemeriksa Keuangan
PONTIANAK POST - Sanggau. Nasri Alisan, politisi PAN Kabupaten Sanggau mendukung pentingnya menindaklanjuti atau memfollow up hasil temuan dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah...
DPRD Evaluasi Rekomendasi BPK
BERKAT - Pontianak. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Hartono Azas menyatakan, dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat, terkait laporan pengelolaan keuangan daerah, provinsi, kabupaten/kota...
Selisih Pajak Belum Masuk PDTT
EQUATOR - Pontianak. Selisih pajak di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak yang diributkan FAKTA Kalbar masih menimbulkan tanda tanya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar menjelaskan, selisih pajak bisa diakibatkan kesalahan administratif...
Sambutan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat pada Acara Penyerahan Pemantauan TLHP dan LHP Semester II Tahun 2010
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua...
Penyerahan Pemantauan TLHP Dan LHP Semester II Tahun 2010
Pontianak, 19 Januari 2011. BPK RI mengundang seluruh Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah untuk menghadiri acara penyerahan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI (TLHP) dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2010. Dalam acara yang dilaksanakan di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ini, BPK juga mengundang Rektor Untan, Direktur...
Dugaan Korupsi Dana Bansos Provinsi Kalbar TA 2007 s.d. TA 2009
Pontianak, 18 Januari 2011. Hari ini aparat penegak hukum dari Direktorat Reskrimsus Kepolisian Daerah Kalbar menyambangi BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Kedatangan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan BPK RI sehubungan dengan perkembangan kasus dugaan korupsi dana bansos Provinsi Kalbar TA 2007 s.d. TA 2009. Tim tersebut diterima oleh Kepala Perwakilan, Kepala Sub Auditorat Kalbar I dan II,...
Upacara Peringatan HUT Badan Pemeriksa Keuangan RI ke-64
Pontianak, 17 Januari 2011. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun BPK RI ke-64 tahun 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan berbagai perlombaan yang diikuti oleh para pegawai, diantaranya pertandingan futsal, pertandingan badminton, pertandingan catur, pertandingan playstation dan pertandingan karaoke yang diselenggarakan pada tanggal 6 s.d. 16 Januari 2011. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dan keakraban para...
Kode Etik Bagi Pemeriksa (Bag. 3: Profesionalisme)
Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemeriksa WAJIB:
menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan,
menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang,
menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain,
menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya,
mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara No 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara No 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati
Peraturan Daerah Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Uang Daerah
Peraturan Daerah Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Uang Daerah
Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalain Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalain Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
Peraturan Bupati Kayong Utara No 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Hutan Hak Dan Lahan Masyarakat Kabupaten Kayong Utara
Peraturan Bupati Kayong Utara No 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Hutan Hak Dan Lahan Masyarakat Kabupaten Kayong Utara
Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kriteria Dan Besaran Tambahan Penghasilan Pejabat Negara Dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Beban Kerja
Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kriteria Dan Besaran Tambahan Penghasilan Pejabat Negara Dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Berdasarkan Beban Kerja
Peraturan Bupati Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara
Peraturan Bupati Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyaluran Dan Alokasi Penggunaan Dana Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Pontianak Kepada Pemerintah Desa Tahun...
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyaluran Dan Alokasi Penggunaan Dana Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Pontianak Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 20 Tahun 2006 tentang Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2007
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 20 Tahun 2006 tentang Standarisasi Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2007
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Triwulan III Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Triwulan III Tahun Anggaran 2006
Peratruan Bupati Pontianak Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan
Peratruan Bupati Pontianak Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 17 Tahun 2006 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 17 Tahun 2006 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kapal Motor Penyebrangan Wisata Temajo
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kapal Motor Penyebrangan Wisata Temajo
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Harga Satuan Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Harga Satuan Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Dalam Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Dalam Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kebutuhan Kabupaten Pontianak Triwulan II Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kebutuhan Kabupaten Pontianak Triwulan II Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor Nomor 55 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran...
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor Nomor 55 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak Periode 2004 – 2009 Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Wakil Ketua Dan Aanggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak Periode 2OO4 - 2OO9 Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 7 Tahun 2006 tentang Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 7 Tahun 2006 tentang Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Triwulan I Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Triwulan I Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun...
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 27 Tahun 2OO5 tentang Standardisasi Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran...
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 27 Tahun 2OO5 tentang Standardisasi Biaya Pemeliharaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 26 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Batuah Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 26 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Batuah Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 32 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemanfaatan Hutan Hak Yang Berada di Areal Penggunaan Lain (APL) Dan Lahan Masyarakat
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Hutan Hak Yang Berada Di Area Penggunaan Lain (APL) Dan Lahan Masyarakat
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2007
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2007
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 28 Tahun 2007 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006
Peraturan Bupati Pontianak tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2007
Peraturan Bupati Pontianak tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2007
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan (UP) Pada Bendahara Pengeluaran Yang Mengelola Belanja Bunga, Hibah, Bantuan Dan Tidak Terduga Serta Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten...
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan (UP) Pada Bendahara Pengeluaran Yang Mengelola Belanja Bunga, Hibah, Bantuan Dan Tidak Terduga Serta Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Pontiank Tahun Anggaran 2OO7
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tim Perimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian Dan Pembebasan Sementara Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tim Perimbangan Pengangkatan, Kenaikan, Penyesuaian, Pemberhentian Dan Pembebasan Sementara Dalam Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Dan Pengisian Kembali Uang Persediaan (GU) Serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan...
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2007 tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Dan Pengisian Kembali Uang Persediaan (GU) Serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2007
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Bantuan Tambahan Kekurangan Dan Penggantian Biaya Pengobatan Dan Perawatan Kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Bantuan Tambahan Kekurangan Dan Penggantian Biaya Pengobatan Dan Perawatan Kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah KejuruanSebagai Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten...
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah KejuruanSebagai Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksan Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksan Teknis Dinas Pendapatn Daerah Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Harga Satuan Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak...
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Harga Satuan Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2007
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Harga Satuan Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun...
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Harga Satuan Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2007
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Oranisasi Dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Dan Peternakan
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Oranisasi Dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Dan Peternakan
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak Periode 2004-2009 Tahun Anggaran 2007
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak Periode 2004-2009 Tahun Anggaran 2007
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2007 Di Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2007 Di Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tarif Penumpang Umum Kelas Ekonomi Penyebrangan Parit Sarim-Sungai Nipah
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tarif Penumpang Umum Kelas Ekonomi Penyebrangan Parit Sarim-Sungai Nipah
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Aktivitas Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Aktivitas Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Aktivitas Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak
Peraturan Bupati Pontianak Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Aktivitas Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Sadaniang Kabupaten Pontianak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2OO2 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2OO1 tentang Retribusi Bidang Administrasi Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2OO1 tentang Retribusi Bidang Administrasi Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Kelengkapan Surat-Surat Kapal/Motor Pedalaman Dan Kapal Laut Isi Kotor Di Bawah GT.7
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Kelengkapan Surat-Surat Kapal/Motor Pedalaman Dan Kapal Laut Isi Kotor Di Bawah GT.7
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2OO5 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan...
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun 2OO7 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2OO5 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Pemusyawaratan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Pemusyawaratan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kabupaten Pontianak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kabupaten Pontianak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang Izin Usaha Pertambangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2OO7 tentang Izin Usaha Pertambangan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2010
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2010
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapaatn dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemerintah Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemerintah Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protekoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protekoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pasar
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 208 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sekadau
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kerjasama Antar Desa Dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kerjasama Antar Desa Dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pajak Hiburan
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak Pada PT. Bank Kalimantan...
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak Pada PT. Bank Kalimantan Barat
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Perubahan Pertama Atas Peratruan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 21 Tahun...
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 tahun 2OO3 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 21 Tahun 2OO1 tentang Retribusi Sertifikasi Benih/Bibit
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Perikanan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Usaha Perikanan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 23 Tahun 2OO1 tentang Retribusi Pemeriksaan Ternak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1O Tahun 2OO8 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 23 Tahun 2OO1 tentang Retribusi Pemeriksaan Ternak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang Retribusi Pengganti Nilai Tegakan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 20 Tahun 2OO1 tentang Retribusi Pengganti Nilai Tegakan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 19 Tahun 2OO1 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan Dan Hasil Hutan Ikutan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 19 Tahun 2OO1 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan Dan Hasil Hutan Ikutan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Batuah
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Batuah
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak Pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Mempawah Madani Kabupaten Pontianak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak Pada PD. Bank Perkreditan Rakyat Mempawah Madani Kabupaten Pontianak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Pendirian PT. Mempawah Mandiri Kabupaten Pontianak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Pendirian PT. Mempawah Mandiri Kabupaten Pontianak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Mempawah Madani Kabupaten Pontianak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat Mempawah Madani Kabupaten Pontianak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pontianak Pada PT. Bank Kalimantan Barat
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Kabupaten Pontianak Pada PT. Bank Kalbar
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Terminal
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Terminal
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 TAHUN 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Pontianak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 TAHUN 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Pontianak
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Jaminan Ketersediaan Dana Pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Sirin Meragun Kabupaten Sekadau Berdasarkan Pelaksanaan Tahun Jamak
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Jaminan Ketersediaan Dana Pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Sirin Meragun Kabupaten Sekadau Berdasarkan Pelaksanaan Tahun Jamak
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sekadau Kepada PT. Bank KALBAR
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sekadau Kepada PT. Bank KALBAR
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Dibidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sekadau
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Dibidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sekadau
Perarturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau
Perarturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Perarturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
BPK RI Tidak Pernah Memperjualbelikan Produk-produk Publikasi
Sehubungan dengan banyaknya laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
(BPK RI) mengenai penjualan buku Paket Undang-undang dan Majalah Pemeriksa yang diterbitkan oleh BPK RI, maka perlu kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:
Materi publikasi baik berupa Buku Paket Undang-undang, Majalah Pemeriksa, maupun materi publikasi lain yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) diberikan...
Pisah Sambut Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Senin, 27 Desember 2010. Bertempat di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan acara pisah sambut serta serah terima jabatan Kepala Sekretariat Perwakilan. Kepala Sekretariat Perwakilan yang baru, Drs. Nyoman Sujana menggantikan Drs. Gani Lukman yang dimutasi ke kantor pusat BPK RI. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai beserta Ibu-ibu Dharma Wanita BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan...
Kode Etik Bagi Pemeriksa (Bag. 2: Integritas)
Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemeriksa WAJIB:
bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan,
bersikap tegas untuk mengemukakan dan/atau melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan,
bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia pihak yang diperiksa.
Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemeriksa DILARANG:
menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung...
Rizal: Data Ulang Aset Kalbar
Harian TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Koordinator BPK RI Indonesia Bagian Timur H. Rizal Djalil meminta Ir. Adi Sudibyo segera mendata ulang aset Kalbar. Hal ini dilakukan agar data aset benar-benar akurat dan tak merugikan negara...
Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
Harian PONTIANAK POST - Pontianak. Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Rizal Djalil meminta seluruh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat mendesak kepala daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK. Ia juga mengingatkan para pelaksana pengelola keuangan daerah serius dalam melaksanakan tugasnya...
BPK Bentuk Tim Khusus Audit Pengelolaan Aset
Harian BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Rizal Djalil menyatakan, akan membentuk tim khusus untuk melakukan audit terhadap pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan kabupaten/kota daerah itu...
Adi Sudibyo Pimpin BPK Kalbar
Harian BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Berdasarkan keputusan Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK RI Nomor 314/K/X-X.3/12/2010 tertanggal 3 Desember 2010, BPK RI menetapkan Adi Sudibyo sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Wilayah Kalbar, menggantikan Mudjijono yang berakhir masa jabatannya pada Oktober lalu. Sesuai SK Sekjen BPK RI tentang perihal pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural...
Auditor BPK Yang Negosiasi Dipecat
Harian BERKAT - Pontianak. Anggota VI BPK RI Rizal Djalil mengancam akan memecat para auditor yang terbukti melakukan negosiasi di saat melaksanakan tugasnya dalam melakukan audit pengelolaan keuangan pemerintah daerah...
Adi Sudibyo Nakhodai BPK Kalbar
Harian TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan menggelar serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan dari Drs. Mudjijono ke Ir. Adi Sudibyo, Senin (13/12)...
Sambutan Pada Acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Hadirin para undangan yang kami hormati,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua...
Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, 13 Desember 2010. Hari ini serah terima jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akhirnya dilaksanakan setelah pelantikan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2010 di Jakarta. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No. 314/K/X-X.3/12/2010 tertanggal 3 Desember 2010, kepemimpinan yang baru dipercayakan kepada Ir. Adi Sudibyo, M.M. yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub Auditorat AKN IV.1 yang...
Kode Etik Bagi Pemeriksa (Bag. 1: Independensi)
Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemeriksa WAJIB:
bersikap netral dan tidak memihak,
menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya,
menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi independensi,
mempertimbangkan informasi, pandangan dan tanggapan dari pihak yang diperiksa dalam menyusun opini atau laporan pemeriksaan,
bersikap tenang dan mampu mengendalikan diri.
Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pemeriksa DILARANG:
merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara...
Legislator Kubu Raya Geram dengan BPK
Harian EQUATOR - Sungai Raya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar tidak hanya memeriksa keuangan daerah. Tapi juga mengawasi langsung pelaksanaan proyek pembangunan di Kubu Raya. Hal tersebut membuat legislator Kubu Raya berang...
Soal Audit BPK RI: Wabup Ngaku Tak Puas
Harian EQUATOR - Sintang. Wakil Bupati Sintang, Drs. Ignasius Juan, M.M. mengaku, belum puas melihat hasil pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan keuangan di Pemkab Sintang. Kendati dalam laporan itu, Pemkab Sintang sudah mulai menunjukkan perbaikan cukup signifikan...
Upacara Peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-39
Pontianak, 29 November 2010. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun KORPRI ke-39 tahun 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan upacara di aula perwakilan. Walaupun sebagian besar pegawai sedang melaksanakan tugas pemeriksaan di lapangan, upacara yang dihadiri oleh pejabat struktural dan pegawai yang bertugas di kantor tetap dapat berlangsung dengan hikmat.
Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Drs. Juadi Wahid...
Multiyears Gagal Kesalahan Ketua Dewan: Dinas PU Diminta Segera Konsultasi ke BPK
Harian BERKAT - Pontianak. Batalnya sidang paripurna persetujuan DPRD Kalbar terhadap proyek multiyears (tahun jamak) berbuntut panjang. Ketua DPRD Kalbar, Minsen S.H., dituding sebagai penyebab munculnya masalah tersebut. "Kesalahan itu bukan pada eksekutif, tapi karena lambatnya Ketua DPRD Kalbar menindaklanjuti surat Gubernur yang meminta persetujuan Dewan terhadap proyek multiyears tersebut", tegas Ketua Fraksi PPP DPRD Kalbar, H. M. Ali...
Wewenang BPK
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:
menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang...
Seleksi Penerimaan CPNS BPK RI Tahap I di Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, 20 November 2010. Setelah hasil seleksi administratif penerimaan CPNS BPK RI diumumkan melalui website www.cpns.bpk.go.id pada tanggal 12 November, seleksi tahap I yaitu ujian tertulis secara serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia pada hari Sabtu 20 November 2010.
Penyelenggaraan tes tahap pertama untuk wilayah Provinsi Kalbar dilaksanakan di Gedung Badan Diklat Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Gusti Johan Idrus No....
Perayaan Idul Adha 1431 H di BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, 17 November 2010. Dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Adha 1431 H, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang dikoordinir oleh Muzni Fauzi, S.E., M.M. sebagai Ketua Pengurus Mushola Al Amin BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar dan Drs. Supadi sebagai panitia pelaksana mengadakan pemotongan hewan kurban.
Bertempat di halaman belakang gedung perwakilan, panitia melakukan pemotongan hewan kurban yang terdiri...
Kimha Tahanan Kota: Kasus Dugaan Korupsi Baju Hansip
Harian PONTIANAK POST - Pontianak. Kejaksaan Tinggi Kalbar telah menetapkan Cornelius Kimha sebagai tahanan kota dalam kasus dugaan korupsi pengadaan naju hansip. Sedangkan tersangka lain Ketua Panitia Lelang Rukasi, Kontraktor Pelaksana Donal Ginanjar dan pemegang anggaran Toni Ferdi, sebelumnya telah dijebloskan dalam rumah tahanan...
Pengelolaan Aset Pemda KKR, Dinilai Kurang Beres…?
SWARA KEADILAN - Kubu Raya. Hasil penilaian yang ditujukan kepada Pemda KKR oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar dengan opini 'tidak wajar', sepertinya diakui oleh Sujiwo, S.E. ketika dijumpai untuk dimintai tanggapannya di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Menurutnya, penilaian atas laporan pengelolaan keuangan dan aset Pemda KKR memang perlu mendapat perhatian semua pihak. "Temuan yang dilakukan oleh pihak...
Kasus Tipikor Baju Hansip Gate: Dukungan Kejati Menguat
SWARA KEADILAN - Pontianak. Tindakan tegas Kajati Kalbar dalam menangani kasus tindak pidana korupsi (tipikor) di Kalbar patut diacungkan jempol, walaupun masih jauh dari harapan, tapi setidaknya Kejati sudah menampakkan taringnya. Buktinya para tersangka koruptor baik dari kalangan pejabat pemerintah, maupun dari kalangan pengusaha (kontraktor) akhirnya merasakan dinginnya teralis besi di hotel prodeo (rutan) Kelas IIA Pontianak...
Audit Kinerja
Pengertian Audit Kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan terkait.
Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara kinerja dan kriteria yang ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya...
Masalah Tender, Penyebab Korupsi Baju Hansip
Harian EQUATOR - Pontianak. Kejaksaan Tinggi Kalbar tetap konsisten memproses korupsi pengadaan pakaian hansip di Badan Kesbangpolinmas Kalbar dengan menjerat empat tersangka. Di mana letak kesalahan awal kasus tersebut?...
Pengelolaan KP Terindikasi Korupsi
Harian EQUATOR - Pontianak. Kendati belum semua pihak yang terkait permasalahan Khatulistiwa Plaza (KP), Pansus DPRD Kota Pontianak telah menemukan adanya indikasi korupsi. Tetapi, belum diketahui secara pasti jumlah kerugian daerah dalam permasalahan pusat perbelanjaan tersebut...
Terkait Temuan BPK RI, Bupati Adakan Rapat Evaluasi
Harian BORNEO TRIBUNE - Bengkayang. Terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Kalbar terhadap laporan keuangan daerah tahun 2009 lalu, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot mengambil langkah dengan mengadakan rapat evaluasi bersama seluruh pimpinan SKPD, camat, sekda, kepala inspektorat, kepada DPKKAD serta para staf ahli. Rapat ini bertujuan mempercepat penyelesaian dari tindak lanjut rekomendasi BPK RI Perwakilan Kalbar...
Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-65 Tahun 2010
Pontianak, 10 November 2010. Sebagai salah satu bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu, seluruh pejabat struktural, pegawai dan tenaga kontrak di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan ke-65 yang dipimpin oleh Plh. Kepala Perwakilan, Drs. Juadi Wahid dan berlangsung di halaman gedung perwakilan.
Mengangkat tema “Dengan Semangat Nilai Kepahlawanan Kita Tingkatkan...
Bupati Pimpin Evaluasi Temuan BPK
Harian EQUATOR - Bengkayang. Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, S. Pd. memimpin langsung rapat evaluasi perkembangan penyelesaian rekomendasi BPK RI Perwakilan Pontianak atas Laporan Keuangan Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2009...
Bupati Pimpin Rapat Evaluasi
Harian PONTIANAK POST - Bengkayang. Mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI Perwakilan Pontianak atas laporan keuangan Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2009, Bupati Bengkayang memimpin langsung rapat evaluasi perkembangan tindak lanjut. Demikian disampaikan Humas Setda Bengkayang kepada Pontianak Post dalam relisnya...
Bupati Seriusi Temuan BPK
Harian BERKAT - Bengkayang. Bertempat di kantor bupati satu atap Senin (8/11), dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK RI Perwakilan Pontianak atas laporan keuangan Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2009 yang lalu, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot, S. Pd. memimpin langsung rapat evaluasi perkembangan tindak lanjut...
Jangan Biarkan KKN Membudaya di KKR
MEDIA DAERAH - Kubu Raya. Kabupaten Kubu Raya yang baru berjalan tiga tahun ini, memang banyak menuai pujian dari sejumlah pihak. Di mana hampir di setiap sudut daerahnya terlaksana pembangunan maupun rehab, baik itu terhadap infrastruktur jalan, lembaga pendidikan (sekolah), sarana kesehatan, irigasi dan sebagainya. Sayangnya keberhasilan tersebut akhir-akhir ini terusik dengan adanya temuan BPK RI terkait indikasi penyimpangan...
Temuan BPK, Pelanggaran Administrasi Merugikan Negara
Harian BORNEO TRIBUNE - Nanga Pinoh. Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2009 terhadap kinerja perangkat daerah yang berkenaan dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Melawi tahun 2009, ditemukan beberapa pelanggaran administratif dalam LHP BPK...
BPK Temukan Tiga Kali Pemindahan Dana
Harian TRIBUN PONTIANAK - Ketapang. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat menyebutkan, ada dana sebesar Rp513,9 juta dalam APBD Ketapang 2009, yang dipindah ke rekening pribadi. Dana tersebut merupakan anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU)...
Konsinyering Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Konsinyering Perencanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Belanja Daerah Infrastruktur Tahun 2010
Pontianak, 05 Oktober 2010. Minggu pertama bulan November, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang No. 15 tahun 2004 dan untuk mendukung proses percepatan pelaksanaan pemeriksaan pada triwulan ke-4.
Diawali dengan Konsinyering Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) pada tanggal 01 s.d. 02 November 2010 bertempat di aula gedung perwakilan, acara...
Kasus KP Menjurus Kerugian Negara
Harian BERKAT - Pontianak. Selasa (3/11) kemarin, Pansus Khatulistiwa Plaza (KP) yang dipimpin Erick Martio mendatangi BPK RI Kalbar guna meminta pendapat tentang kasus KP ini, mengingat BPK RI belum memegang data masalah KP ini. "Jika memang terjadi penyimpangan terhadap ranah keuangan, kita (baru) bisa meminta BPK lebih lanjut. Jika nanti masalah ini menjurus kerugian negara pastinya kita libatkan...
BPK Tidak Punya Data Aset Khatulistiwa Plaza
Harian BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalbar, Sigit Pratama Yudha, mengatakan secara khusus pihaknya tidak memiliki data tentang berapa jumlah aset pusat perbelanjaan Khatulistiwa Plaza Kota Pontianak yang disetorkan kepada Pemerintah Kota Pontianak...
Pansus KP Endus Indikasi Tipikor
Harian EQUATOR - Pontianak. Panitia Khusus (Pansus) Khatulistiwa Plaza (KP) menduga terjadi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mengakibatkan Pemkot Pontianak mengalami kerugian cukup banyak setiap tahunnya...
Gubernur Dituding Lindungi Tersangka
Harian EQUATOR - Pontianak. Surat Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, M. H. tertanggal 27 Oktober 2010 terkait penjamin atas permohonan penangguhan penahanan tersangka korupsi TF, dianggap mencederai semangat pemberantasan korupsi...
Aliansi Mahasiswa Gebrak Kejati
Harian EQUATOR - Pontianak. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Penegakan Hukum Kalbar mendatangi Kantor Kejati di Jalan Subarkah, Senin (1/11)...
LHP BPK Landak Tidak Wajar
Harian EQUATOR - Pontianak. Tahun 2008 lalu, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kabupaten Landak dinilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak wajar. Tahun 2009 juga mendapatkan nilai sama. Mestinya tiap tahun ada peningkatan laporan pengelolaan keuangan...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 81 TAHUN 2008 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2009
bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang hemat dan efisien sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, maka perlu menyusun Harga Satuan Pokok Kegiatan Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2009...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan efesiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah...
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Landak TA 2009 Memperoleh Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion)
Pontianak, 28 Oktober 2010. Hari ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran (TA) 2009. Penyampaian laporan dilakukan di ruang rapat kepala perwakilan dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Landak Klemen Apui, S. Ip., Wakil Bupati Kabupaten Landak A. Sukiman, S. H., Inspektur...
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82 Tahun 2010
Pontianak, 28 Oktober 2010. Hari ini bertempat di halaman gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, seluruh pejabat struktural dan pegawai perwakilan menghadiri upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-82. Upacara kali ini dipimpin oleh Andri Heryadi, S. E. dan bertindak sebagai inspektur upacara adalah Plh. Kepala Perwakilan Drs. Juadi Wahid.
Pada kesempatan upacara kali ini, dibacakan naskah Poetoesan Congres Pemoeda-Pemoeda...
Dewan Sampaikan Rekomendasi: Walikota Siap Tindaklanjuti
MEDIATOR - Singkawang. Rapor merah yang diberikan BPK RI Perwakilan Kalbar melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang menjadi pertimbangan enam fraksi DPRD Kota Singkawang dalam menyampaikan pendapat akhirnya terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2009, Senin (25/10). Walaupun menerima Raperda tersebut, tapi seluruh fraksi mengeluarkan rekomendasi dan Walikota Singkawang, Dr. Hasan Karman S. H., M.M. siap...
Tuntaskan Kasus Dabong dan Penyalahgunaan Pajak
Harian BERKAT - Pontianak. Anggota DPRD Kalbar, Zulkarnaen Siregar, S. H. meminta Kapolda Kalbar dan Kajati Kalbar yang baru untuk mengusut tuntas kasus dugaan alih fungsi hutan menjadi tambak rakyat yang berada di Desa Dabong, Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, dan kejanggalan pengelolaan dana pajak ini terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar terhadap laporan keuangan...
Golkar Desak Wako Ganti Kadis: DPRD Soroti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
Harian TRIBUN PONTIANAK - Singkawang. Fraksi Golkar meminta Wali Kota Hasan Karman mengganti Kepala SKPD yang tidak membuat laporan dan membuat laporan namun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini menyikapi penilaian tidak wajar dari BPK, terkait keuangan Pemkot Singkawang...
Rp 1,58 M Tanpa Sk Bupati: Bantuan Olahraga Anggaran 2009
Harian TRIBUN PONTIANAK - Ketapang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar menemukan pemberian bantuan pembinaan pemuda dan olahraga senilai Rp 1,58 miliar tanpa Surat Keputusan (SK) Bupati. Temuan ini sebenarnya sudah lama, yakni saat pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBD 2009, yang hasilnya telah disampaikan pada Pemkab dan DPRD 11 Mei lalu...
Gaji Honorer RS Agoesdjam Tak Sesuai Perbup
Harian EQUATOR - Ketapang. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap RSUD Agoesdjam menyatakan, pembayaran gaji tenaga honorer RSUD kebanggaan masyarakat Ketapang itu tidak sesuai Peraturan Bupati (Perbup) nomor lima tahun 2008. Pembayaran tersebut dinilai BPK sebagai pemborosan...
Proses Hukum Korupsi KONI Mengendap
Harian EQUATOR - Pontianak. Proses hukum kasus dugaan korupsi miliaran rupiah dana bantuan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar tahun 2006-2009 terkesan jalan di tempat atau mengendap. Hingga sekarang, kasus ini belum menunjukkan perkembangan berarti...
Perbaikan Pemeriksaan Laporan Keuangan: Kubu Raya Sabet Rangking II
Harian PONTIANAK POST - Sungai Raya. Kepala Inspektorat Kubu Raya, Ardanihans mengatakan di usia pemerintahan yang baru tiga tahun dan baru menjalankan satu tahun APBD tahun 2009 dan APBD 2010 (masih dalam proses, red) tidak membuat kabupaten ini minim prestasi. Penyelesaian Perbaikan Pemeriksaan Laporan Keuangan Inspektorat Kalbar, Kubu Raya berada di posisi terbaik...
Laporan Keuangan KKR Tak Wajar
Harian EQUATOR - Pontianak. Opini tidak wajar diberikan BPK RI Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemkab Kubu Raya Tahun Anggaran 2009. Artinya, laporan keuangan secara umum belum disajikan secara wajar sesuai Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP)...
Koruptor Obat Cacing Gentayangan
Harian EQUATOR - Pontianak. Masih banyak penanganan kasus korupsi yang menggantung di Kalbar. Dugaan penyimpangan proyek peningkatan ketahanan fisik anak sekolah pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sanggau APBD 2006 dan 2007 alias korupsi obat cacing, senilai Rp9,8 miliar, pelakunya masih gentayangan...
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. SAP 1995 dirasa tidak dapat memenuhi tuntutan dinamika masa kini. Terlebih lagi sejak adanya reformasi konstitusi di bidang pemeriksaan maka untuk memenuhi amanat Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 15...
Pelatihan di Kantor Sendiri tentang Pemeriksaan atas Jalan dan Jembatan TA 2010
Pontianak, 12 Oktober 2010. Hari ini, bertempat di ruang rapat kepala perwakilan, Drs. Juadi Wahid sebagai Plh. Kepala Perwakilan membuka pelatihan di kantor sendiri tentang pemeriksaan atas jalan jembatan Tahun Anggaran 2010 yang akan berlangsung selama 3 hari, sejak tanggal 12 Oktober s.d. 14 Oktober 2010. Pelatihan ini diselenggarakan sebelum pemeriksaan atas jalan dan jembatan triwulan ke-4 Tahun Anggaran...
Tindaklanjuti LHP BPK
Harian PONTIANAK POST - Singkawang. Pemerintah Kota Singkawang diminta segera menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar terhadap laporan keuangan Pemkot Singkawang tahun anggaran 2009. "Kita berharap Pemkot segera menindaklanjutinya dalam waktu 60 hari sejak disampaikannya LHP tersebut", ujar Anggota DPRD Kota Singkawang, Paryanto...
Perwako Tak Diindahkan
Harian PONTIANAK POST - Singkawang. Peraturan daerah dan Peraturan Wali Kota Singkawang tak diindahkan oleh pengusaha walet. Hal itu diungkapkan oleh BPK RI Perwakilan Pontianak dalam laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2009...
Program Sehat Bersama Biro SDM
Pontianak, 7 Oktober 2010. Hari ini, bertempat di ruang rapat kepala perwakilan, seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berkumpul untuk mendengarkan Sosialisasi Penyakit Degeneratif, Gigi Mulut dan Malaria serta Sosialisasi tentang Manfaat Medical Check Up bagi Kesehatan Pegawai BPK RI yang diselenggarakan oleh Biro SDM.
Melalui pembukaan oleh Drs. Juadi Wahid selaku Plh. Kepala Perwakilan, beliau menyampaikan acara...
Rapor Merah Singkawang
Harian PONTIANAK POST - Singkawang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar memberikan opini tidak wajar terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang. Hasil itu menurun dibanding tahun lalu yang mendapat opini wajar dengan pengecualian...
Pemkab Melawi dan Pemkab Bengkayang “Bermasalah”
SWARA KEADILAN - Pontianak. Penyampaian laporan dilakukan di ruang rapat kepala perwakilan BPK RI Kalbar di Pontianak dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang Sebastian Darwis, S.E., M.M., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi Amrikalan, S.H., Bupati Bengkayang Jacobus Luna, Asisten 2 Setda Melawi Ehi Suliano dan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Kalbar Drs. Mudjijono serta para pejabat struktural BPK...
Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2010
Pontianak, 1 Oktober 2010. Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober 2010, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan upacara di halaman gedung perwakilan.
Upacara ini dipimpin oleh Drs. Gani Lukman sebagai Plh. Kepala Perwakilan yang bertindak sebagai inspektur upacara, dan bertindak sebagai komandan upacara Faisal, S. E., CPNS BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar. Dalam upacara yang...
Sidang Perkara Korupsi Sirkuit Terhenti karena Kendala Dana
Harian EQUATOR - Pontianak. Majelis hakim perkara korupsi pembangunan Sirkuit Batu Layang menggelar sidang lapangan, Senin (27/9) di lokasi sirkuit Gang Flora Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara.
Sidang lapangan ini untuk melengkapi bukti yang terungkap pada sidang sebelumnya. Sidang dipimpin langsung Hakim Ketua Erintuah Damanik SH MH. Turut hadir terdakwa, Gusti Hersan Aslirosa, Jaksa Penuntut Umum...
BPK Memberikan Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2009 dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer of Opinion) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten...
Pontianak, 27 September 2010. Hari ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang dan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran (TA) 2009. Penyampaian laporan dilakukan di ruang rapat kepala perwakilan dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, Wakil Walikota Singkawang Drs. H. Edy R. Yacoub,...
Tambahan Penghasilan di Disdik Berpeluang Disalahgunakan
Pontianak Post, SAMBAS – Belanja pegawai berupa pemberian tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas dan prestasi kerja tahun 2009 di Dinas Pendidikan Sambas dinilai Badan Pemeriksa Keuangan berpeluang disalahgunakan. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Sambas Tjong Tjihok Bruno, kemarin, di ruang kerjanya.“Laporan hasil pemeriksaan BPK RI, dana yang dibayarkan empat kali untuk tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas selama...
Proses Pakaian Hansip Masalah Sejak Lelang
Harian PONTIANAK POST - Pontianak. Kejaksaan Tinggi (Kejati) intens mengembangkan kasus korupsi pakaian Hansip di Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kalbar tahun 2008-2009 Penyidik memastikan proses lelang proyek tersebut juga bermasalah.“Proses lelangnya bermasalah. Makanya Ketua Panitia Lelang (Rk, red) kita tetapkan sebagai tersangka,” ujar Arifin Arsyad SH, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum ) Kejaksaan...
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang...
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang...
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas...
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat...
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi...
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya...
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak...
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang...
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara...
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak...
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang
Kesepakatan Bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang...
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Kayong Utara, Kapuas Hulu dan Sintang TA 2009
Pontianak, 7 September 2010. Pagi ini (7/9), bertempat di ruang Rapat Kepala Perwakilan, BPK RI Provinsi Kalbar telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Kapuas Hulu dan Sintang tahun anggaran 2009. BPK RI memberikan pendapat disclaimer atau tidak menyatakan pendapat atas LKPD Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu TA 2009, serta memberikan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak , Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan...
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Penerimaan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta guna mendukung tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat, perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah…
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Konservasi Sumber Daya Ikan Di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu
bahwa Kabupaten Kapuas Hulu memiliki wilayah perairan yang cukup luas yang mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial dan memiliki arti penting dalam peranan dan manfaatnya sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kapuas Hulu...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
bahwa agar terbentuknya Lembaga Perekonomian yang mandiri dan tangguh, serta guna meningkatkan sumber pendapatan asli desa, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sumber Pendapatan Desa
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa
bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan acuan kepada pemerintahan desa dalam menyusun peraturan desa sehingga sesuai dengan Peraturan yang berlaku perlu menyusun pedoman Penyusunan Peraturan Desa…
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Desa Dan Dusun Di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009
bahwa dampak dari perkembangan wilayah sebagai hasil pelaksanaan pembangunan menyebabkan beberapa desa/dusun/kelompok masyarakat permukiman di beberapa kecamatan sangat jauh dari jangkauan pusat pelayanan pemerintah kecamatan jika dibandingkan dengan kecamatan lain, sehingga dipandang perlu untuk memperpendek dan mempermudah jangkauan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah perlu dibantu perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu adanya landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
bahwa dalam rangka menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta kelestarian Lingkungan diperlukan dan Pemeriksaan terhadap Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan…
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Hiburan
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dimaksud harus disesuaikan…
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Bidang Perindustrian Dan Perdagangan Di Kabupaten Kapuas Hulu
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler Dan...
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu perlu ditetapkan dan atau disesuaikan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penataan Kawasan Pedesaan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu untuk membentuk Peraturan Daerah…
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memberikan pelayanan publik secara optimal kepada Masyarakat Desa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten kapuas Hulu tentang Organisasi Pemerintahan Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Kerjasama Desa…
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa…
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Kewenangan Desa Di Kabupaten Kapuas Hulu
bahwa dengan telah diundangkannya Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah Kabupaten / Kota perlu segera diwujudkan…
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten Dan Desa Di Kabupaten Kapuas Hulu
bahwa berdasarkan pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa perlu diberi perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemilihan, Pengesahan Dan Pelantikan Kepala Desa
bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Tatacara Pemilihan, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa di Kabupaten Kapuas Hulu...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
bahwa sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan tentang Keuangan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu…
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Dan Kelurahan
bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/166/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Musyawarah Perecanaan Pembangunan di Desa Kelurahan perlu dilakukan pengelolaan Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan
bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong dibidang pengelolaan sumberdaya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Kelurahan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Kelurahan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu perlu ditetapkan dan atau disesuaikan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
bahwa dengan ditetapkannya Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah, yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Retribusi Terminal
bahwa dengan ditetapkannya Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah, yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas Dan Kecamatan Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu
bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mempermudah pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu perlu dilakukan Pemekaran Kecamatan...
APBD 2009 Opini Tak Wajar
Muda Akui Warisan Aset Penyebabnya
Harian PONTIANAK POST - Sungai Raya. APBD tahun anggaran 2009 Kubu Raya dinilai Opini Tidak Wajar oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI Kalbar. Item yang dinilai adalah warisan legalitas dari aset bertebaran. Bahkan, jumlahnya mendekati Rp3 miliar. ”Aset-aset yang sudah rusak karena tidak bisa dihapus dinilai. Tidak heran menjadi temuan BPK RI,” kata Bupati Kubu Raya,...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Landak
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/2977/SJ Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI dan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan pelaksanaan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah…
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar
bahwa sejalan dengan perkembangan daerah dan meningkatnya aktivitas perdagangan masyarakat, maka diperlukan pasar yang aman, nyaman dan tertib...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Landak
bahwa sumber daya alam, peninggalan sejarah, seni dan budaya merupakan potensi bagi usaha kepariwisataan di Kabupaten Landak, sehingga perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan khususnya pembangunan kepariwisataan…
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, melalui Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Landak...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak
bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai bagian dari kesejahteraan perlu pelayanan kesehatan yang bermutu...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kemandiriannya, sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
bahwa memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Landak telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa membuat peraturan perundang-undangan tingkat desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
bahwa Urusan Kesehatan telah menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Landak berkewajiban untuk memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
bahwa memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Landak telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran...
Perturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Seluler
bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang telekomunikasi seluler, mengakibatkan semakin berkembangnya kegiatan usaha telekomunikasi di wilayah Kabupaten Landak yang menggunakan sarana pendukung usaha berupa bangunan menara telekomunikasi seluler...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Penataan Kawasan Perdesaan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 215 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 88 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Kawasan Perdesaan…
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Sistem Pendidikan Di Daerah
bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, pengusaha, dan masyarakat sehingga diperlukan adanya kerjasama semua pihak dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah…
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak
bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2008...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum Dan Izin Trayek Angkutan Umum
bahwa dunia usaha angkutan umum di Kabupaten Landak menunjukkan perkembangan, sehingga diperlukan adanya Izin Usaha Angkutan Umum dan Izin Trayek Angkutan Umum yang dijadikan sebagai sumber informasi resmi bagi pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia usaha angkutan yang didirikan…
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan
bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan yang berorientasi komoditi unggulan daerah perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk dan menata kembali Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Bengkel
bahwa untuk melaksanakan pembangunan di Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi yang seluas-luasnya, berdasarkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maka perlu tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah yang memadai, baik yang berasal dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
bahwa dunia usaha dan perusahaan di Kabupaten Landak dari waktu ke waktu menunjukan perkembangan, sehingga diperlukan adanya Tanda Daftar Perusahaan yang dijadikan sebagai sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa
bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa perlu dialokasikan Dana Bantuan Desa…
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Sumber Pendapatan Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Sumber Pendapatan Desa…
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengangkatan Perangkat Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengangkatan Perangkat Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
bahwa untuk melaksanakan pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
bahwa kebersihan lingkungan bukan semata-mata tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan...
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukaan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum
bahwa penyediaan dan pelayanan air minum di Kabupaten Landak merupakan salah satu tugas yang diemban oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar air minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Landak...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak di dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika manajemen pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh didalam segala aspeknya, agar sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu diadakan penyempurnaan
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Landak Tahun 2006 – 2011
bahwa untuk memacu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan administrasi kepada badan usaha yang menyelenggarakan jasa konstruksi...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 09 Tahun 2003 Tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah
bahwa pembangunan daerah selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah juga diharapkan peran serta dari masyarakat dan Badan Usaha sehingga kemandirian daerah sebagai Daerah Otonom sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat terwujud...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Badan Permusyawaratan Desa...
Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas Pemerintahan Umum lainnya, maka perlu menetapkan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak ...
Peraturan Bupati Landak Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Kantor Kecamatan Kabupaten Landak ...
Peraturan Bupati Landak Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak ...
Peraturan Bupati Landak Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak ...
Peraturan Bupati Landak Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Landak ...
Peraturan Bupati Landak Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Landak ...
Peraturan Bupati Landak Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Landak ...
Peraturan Bupati Landak Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak ...
Peraturan Bupati Landak Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Inspektorat Kabupaten Landak ...
Peraturan Bupati Landak Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak ...
Peraturan Bupati Landak Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Landak ...
Peraturan Bupati Landak Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak ...
Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Landak ...
Peraturan Bupati Landak Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak...
Peraturan Bupati Landak Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak...
Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten Landak...
Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Dinas Pendidikan Kabupaten Landak...
Peraturan Bupati Landak Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dprd Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Sekretariat DPRD Kabupaten Landak ...
Peraturan Bupati Landak Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Sekretariat Daerah Kabupaten Landak...
Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penambangan Bahan Galian Golongan C Dan Dasar Pengenaan Tarif Pajaknya Berdasarkan Prosentase Dari Harga Standar
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Tata Cara Penambangan Bahan Galian Golongan C dan Dasar Pengenaan Tarif Pajaknya Berdasarkan Prosentase Dari Harga Standar...
Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007
bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007 ...
Peraturan Bupati Ketapang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada...
bahwa sehubungan dengan Perubahan terhadap pemberian besaran tambahan penghasilan, maka perlu penyesuaian bagi pengelolaan Tata Usaha, Pembantu Bendahara Pengeluaran Bupati dan Wakil Bupati dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang...
Peraturan Bupati Ketapang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pedoman Harga Satuan Barang Dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ketapang...
bahwa untuk menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi terhadap barang / jasa saat ini perlu mengadakan penyesuaian dan penataan kembali Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2010...
Peraturan Bupati Ketapang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Dana Bantuan Hukum Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Ketapang
bahwa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum khususnya bagi masyarakat Kabupaten Ketapang yang kurang mampu yang berperkara pidana atau perdata di pengadilan Negeri Ketapang, di Pengadilan Agama Ketapang maupun peradilan lainnya tingkat pertama perlu difasilitasi pendanaannya oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang guna pembayaran sebagian dari jasa Advokat/ Pengacara Praktek/Penasihat Hukum yang besarnya disesuaikan kemampuan keuangan daerah...
Peraturan Bupati Ketapang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, Perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ketapang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
bahwa Burung Walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pendirian Politeknik Ketapang
bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2009 s.d Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa-Desa di Kabupaten Ketapang
bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa dapat dimekarkan menjadi dua desa atau lebih dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan pemerintahan...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Ketapang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai implementasinya...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Ketapang
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai implementasinya...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai implementasinya...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai implementasinya...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai implementasinya...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai implementasinya...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang
bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sebagai Daerah Otonom perlu diganti karena terjadi perubahan dalam pembagian urusan pemerintahan...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Perizinan Dan Pembinaan Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan
bahwa tanah yang difungsikan sebagai lahan perkebunan merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa dan dapat diusahakan berdasarkan asas kebersamaan melalui kemitraan usaha bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Ketapang
bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Ketapang, perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa sejalan dengan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu diadakan penyesuaian beberapa pengaturan mengenai desa di Kabupaten Ketapang...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perlu diadakan penyesuaian beberapa pengaturan mengenai desa di Kabupaten Ketapang...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu diadakan penyesuaian beberapa pengaturan mengenai desa di Kabupaten Ketapang...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor : 04 Tahun 2000 T E N T A N G Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah
bahwa dengan telah ditetapkannya keputusan menteri dalam negeri nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan jenis-jenis retribusi propinsi dan kabupaten, maka retribusi izin peruntukan penggunaan tanah merupakan jenis retribusi kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu diadakan penyesuaian beberapa pengaturan mengenai Desa di Kabupaten Ketapang...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta Dan Sertifikasi Bidang Kesehatan
bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan propinsi yang semakin berkembang, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi
bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pendaftaran Kependudukan Dan Akta Catatan Sipil
bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur dan menerbitkan penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Melawi Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Melawi ditetapkan dalam Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi
bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan dan perananan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu berwibawa dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Antar Desa
bahwa untuk mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah, maka barang Daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Melawi
bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri
bahwa dalam pelaksanaan otonomi Daerah dan Peningkatan pendapatan Daerah perlu menggali sumber–sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup Potensial untuk dijadikan obyek pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa dalam usaha penertiban, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, sarana dan prasarana daerah guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan serta upaya menggali sumber Pendapatan Asli Daerah semua kegiatan usaha dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib dikenakan Restribusi Izin Gangguan...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota…
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Melawi
bahwa untuk menunjukkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman. lancar, tertib dan teratur, yang memadukan transportasi lainnya maka perlu adanya perlengkapan jalan berupa Rambu-rambu Lalu Lintas…
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan Dan Sarana Umum
bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan sarana umum perlu diatur serta ditetapkan nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Melawi...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
bahwa dalam rangka usaha memacu lajunya pembangunan di Kabupaten Melawi, maka tidak menutup adanya partisipasi masyarakat berupa sumbangan pihak ketiga kepada daerah baik berbentuk barang maupun uang...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum
bahwa dalam rangka mewujudkan kota dan desa yang indah, bersih, sehat, tertib, aman, tenteram, nyaman dan teratur, sesuai dengan visi Kabupaten Melawi, perlu mengatur tentang pelaksanaan kebersihan dan ketertiban umum dalam daerah Kabupaten Melawi...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Desa
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi dalam Negara Republik Indonesia di Daerah Kabupaten Melawi perlu segera diwujudkan...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Dan Kelurahan
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan , maka perlu dilakukan Pengelolaan Perencanaan di Desa dan Kelurahan...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten Dan Desa
bahwa berdasarkan pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Desa perlu diberikan Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
bahwa untuk melaksakan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Pembentukan dan Mekanisme penyusunan Peraturan Desa di Kabupaten Melawi...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Melawi
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Urusan pemerintahan wajib dan pillihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pinoh Utara, Kecamatan Pinoh Selatan, Kecamatan Belimbing Hulu dan Kecamatan Tanah Pinoh Barat di Kabupaten Melawi
bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dibidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, Kecamatan Nanga Pinoh, Belimbing dan Tanah Pinoh perlu dimekarkan...
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA DAN UNIT PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS
bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya peningkatan pelayanan kesehatan jiwa dan pelayanan kesehatan khusus di Provinsi Kalimantan Barat, maka diperlukan pembiayaan yang memadai...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Telaga Raya, Desa Teluk Pongkal, Desa Nanga Tangkit, Desa Penyengkuang, Desa Melana, Desa Nanga Potai, Desa Sepakat, Desa...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1),(2),(3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Melawi...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Bukit Raya, Desa Lintah Taum, Desa Laja, desa Keluas Hulu, Desa Bata Luar, Desa Maris Permai, Desa Ganjang,...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1),(2),(3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Melawi...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Meta Bersatu, Desa Nanga Kasai, Desa Nanga Kompi, Desa Nanga Mancur, Desa Siling Permai, Desa Lingkar Indah, Desa...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1),(2),(3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Melawi...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Belaban Ella, Desa Pelaik Keruap, Desa Nanga Keruap, Desa Batas Nangka, Desa Nusa Poring, Desa Batu Onap, Desa...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1),(2),(3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Melawi...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Popai, Desa Kahiya, Desa Bemban Permai, desa Perembang Nyuruh, Desa Sungai Labuk, Desa Sungai Mentoba, Desa Natai Compa,...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1),(2),(3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Melawi...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Tekaban, Desa Piawas, Desa Labang, Desa Nanga Pau, Desa Nanga Entebah, Desa Kayu Bunga, Desa Nanga Menunuk dan...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1),(2),(3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Melawi...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Tanjung Lay, Desa Labai Mandiri, Desa Mandau Baru, Desa Nusa Pandau, Desa Merpak, Desa Senibung, Desa Melamut Bersatu,...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1),(2),(3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu adanya pemekaran desa di Kabupaten Melawi...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 24 Tahun 2007 tentang Kelurahan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perlu pembentukan Kelurahan...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 22 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan
bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi
bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih diperlukan prasaran dan sarana produksi yang memadai, maka dipandang perlu didirikan Perusahaan Daerah Air Minum...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 19 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi
bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kabupaten Melawi pada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat
bahwa agar adanya kepastian hukum dalam hal penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Melawi pada Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat, maka perlu mengatur penyertaan modal dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan
bahwa dalam melaksanakan pemerataan kesempatan berusaha, menjamin adanya kepastian berusaha dan lebih mendukung program umum Pemerintahan Kabupaten Melawi, maka kegiatan usaha perdagangan perlu dibina, diarahkan dan lebih ditingkatkan...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
bahwa berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentinagn mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 15 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek
bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Bengkel
bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Bengkel merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa untuk melaksanakan ayat (1) Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penglolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan pokok-pokok engelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar Pemerintah Daerah
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pasar Pemda merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame
bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) hurf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame merupakan jenis Pajak Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Hiburan merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelabuhan Sungai, Danau, dan Pelabuhan Penyeberangan
bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelabuhan Sungai, Danau, dan Pelabuhan Penyeberangan merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Terminal
bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Terminal merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh
bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan primer masyarakat akan tersedianya air bersih diperlukan sarana dan prasarana produksi, maka perlu membangun prasarana air bersih yang memadai dan representative...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
bahwa dalam rangka Otonomi Daerah, kewenangan di bidang Kepariwisataan khususnya Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum menjadi wewenang Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga
bahwa dalam rangka Otonomi Daerah, kewenangan di bidang Kepariwisataan khususnya Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga menjadi wewenang Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan
bahwa dalam rangka Otonomi Daerah, kewenangan di bidang Kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Hotel dan Penginapan menjadi wewenang Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menata kembali tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578),perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Susunan Organisasi Pemerintah Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Desa
bahwa dalam pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, pengelolaan sumber daya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, ditetapkan dengan peraturan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Melawi
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 maka dipandang perlu untuk penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Melawi...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Melawi
bahwa DPRD sebagai lembaga legislasi yanga ada di daerah, berkedudukan sejajar dengan Pemerintahan Daerah dan sebagai wahana pengambil keputusan yang ada di Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur dan menertibkan penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang pelayanan Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Pasar merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi IMB
bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel
bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan jenis Pajak Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Melawi
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, maka untuk melengkapi atribut suatu Pemerintahan dipandang perlu adanya suatu lambang daerah...
PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIAR PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK LOKAL KABUPATEN SANGGAU
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-32 tahun 2002 tentang penyiaran dan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun Undang Nomor 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiar Publik Lokal Radio Publik kabupaten Sanggau...
Laporan Keuangan KKR Tak Wajar
Harian EQUATOR - Pontianak. Opini tidak wajar diberikan BPK RI Perwakilan Kalbar terhadap Laporan keuangan Pemkab Kubu Raya tahun anggaran 2009. Artinya, laporan keuangan secara umum belum disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standard Akuntansi Pemerintahan.
“Diminta kepada inspektorat dan BPKP dan DPRD Kubu Raya untuk menindaklanjuti dan melakukan investigasi tegas dan akurat...
UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN KE-65 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Pontianak, 17 Agustus 2010. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-65 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melangsungkan upacara bendera. Upacara yang dilaksanakan di halaman kantor perwakilan dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Mudjijono sebagai Inspektur Upacara dan bertindak sebagai Komandan Upacara N. Diva Mahaendra, S.E, M.M., Ak., Kepala Seksi...
BPK MEMBERIKAN OPINI TIDAK WAJAR ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI DAN OPINI DISCLAIMER ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
Pontianak, 11 Agustus 2010. Pada hari ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran (TA) 2009. BPK RI memberikan opini Tidak Wajar kepada Kabupaten Melawi dan opini Disclaimer kepada Kabupaten Bengkayang. Penyampaian laporan dilakukan di ruang rapat kepala perwakilan dan dihadiri...
Kinerja Pemkab Ketapang Stagnan
Harian EQUATOR - Ketapang. Dua tahun berturut-turut, Hasil audit BPK terhadap LKPJ Pemkab Ketapang 2009 menunjukkan sama sekali tak ada perubahan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut lantaran temuan aset-aset daerah yang belum dikelola secara optimal.
“Pada 2008 juga sama (wajar dengan pengecualian). Artinya tidak naik kelas lah. Kita berharap tahun berikutnya wajar tanpa pengecualian. Untuk...
Laporan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat atas Penyelenggaraan Penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...
BPK RI dan DPRD Kalimantan Barat Sepakati Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan
Pontianak, Rabu (4 Agustus 2010) – Anggota BPK RI, Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum dan para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat. Penandatanganan dilakukan di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat,...
PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA BPK RI DENGAN DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN BARAT
Pontianak, 4 Agustus 2010. Hari ini, Rabu (4/8) bertempat di Aula BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, telah diselenggarakan acara penandatanganan kesepakatan bersama BPK RI dengan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penandatanganan dilaksanakan oleh Anggota BPK RI, Dr. Ali Masykur Musa, M. Si., M.Hum dengan para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan disaksikan oleh wakil gubernur...
BPK MEMBERIKAN OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Pontianak, 27 Juli 2010. Pagi ini, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran (TA) 2009 dalam Rapat Paripurna Istimewa yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalbar Minsen SH serta dihadiri Gubernur Kalbar Drs. Cornelius MH, dan Kepala...
BPK MEMBERIKAN OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
Pontianak, 26 Juli 2010. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran (TA) 2009 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penyampaian laporan dilakukan di ruang rapat kepala perwakilan dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Ir. H. Gusti Kamboja MH, Sekda Ketapang yang mewakili Bupati...
Pengangkatan Sumpah Pegawai Negeri Sipil di BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, 22 Juli 2010. Setelah lebih dari setahun melaksanakan tugas kedinasan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, hari ini sebanyak sepuluh orang pegawai melakukan pengambilan sumpah di ruang rapat kepala perwakilan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Acara pengambilan sumpah dipimpin oleh Kepala Perwakilan dan dihadiri oleh rohaniawan yang mendampingi pegawai yang bersumpah/berjanji serta para saksi dan tamu undangan yang merupakan para...
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya TA 2009 Memperoleh Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion)
Pontianak, 13 Juli 2010. Hari ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (KKR) Tahun Anggaran (TA) 2009. Penyampaian laporan dilakukan di ruang rapat kepala perwakilan dan dihadiri oleh Ketua DPRD KKR Sujiwo, Bupati KKR Muda Mahendrawan, Inspektorat KKR Ardani Hans, Sekretaris DPRD KKR Gemuruh...
Opini WDP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak TA 2009
Pontianak, 7 Juli 2010. Pada hari ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontinak Tahun Anggaran (TA) 2009. Penyampaian laporan dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Pontianak Hartono Azaz, Walikota Pontianak Sutarmidji, Inspektorat Kota Pontianak diwakili oleh Hasan Syam serta para pejabat struktural BPK RI Perwakilan...
Pembahasan Konsep Kesepakatan Bersama antara BPK RI dengan DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat
Pontianak, 30 Juni 2010. Hari ini pukul 09.30 wib bertempat di aula kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat, diadakan pembahasan konsep kesepakatan bersama antara BPK RI dengan DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan dilanjutkan dengan penyerahan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dengan mengundang Ketua dan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Selain undangan, hadir juga seluruh pejabat...
BPK Memberikan Opini WDP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pontianak TA 2009
Pontianak, 28 Juni 2010. Pada hari ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pontinak Tahun Anggaran (TA) 2009. Penyampaian laporan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Pontianak H. Rahmat Satria, Wakil Bupati Kabupaten Pontianak H. Rubijanto, Kepala Inspektorat Kabupaten Pontianak Usman Said serta para pejabat struktural...
Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat
Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPR RI, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Republik Indonesia (BAKN RI) sebagai alat kelengkapan DPR RI melakukan kunjungan kerja di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada 14-15 Juni 2010. Kunjungan tersebut dilakukan pada masa persidangan III tahun 2009-2010.
Kunjungan yang dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) Yahya Sacawiria, SIP, MM selaku wakil ketua BAKN, bertujuan untuk...
Bansos Pemkot Dibelikan Viagra
Harian EQUATOR - Pontianak. Sejak sirkuit batulayang yang menjadi perkara di pengadilan akibat dana bantuan sosial (bansos) Pemkot Pontianak, nama Walikota Sutarmidji mulai diseret-seret. Sutarmidji balas membuka borok para pejabat Pemkot terkait total dana Rp 21, 46 miliar itu.“Kalau dana sebesar Rp 1,8 miliar yang dipertanyakan, saya siap mempertanggungjawabkannya. Karena bukti pertanggungjawabannya jelas,” kata Sutarmidji kepada Equator, Senin (24/5).
Mantan...
Kunjungan Anggota VI ke BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat
Pontianak, 24 Mei 2010. Dalam rangka melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Kalimantan Barat sehubungan dengan kasus-kasus yang telah sampai ke KPK & institusi lain, hari ini Anggota VI Dr. H. Rizal Djalil melakukan kunjungan singkat ke BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Setelah melakukan diskusi dan pengarahan kepada seluruh pejabat struktural, beliau juga menyempatkan diri untuk menyampaikan pengarahan kepada seluruh...
Kedatangan Tim Kabupaten Kubu Raya untuk Konsultasi
Pontianak, 20 Mei 2010. Hari ini bertempat di ruang rapat pimpinan Kepala Perwakilan Drs. Mudjijono, didampingi Kepala Sub Auditorat Kalbar I Hernold Ferry Makawimbang, S.Sos., M.Si., Kepala Sub Auditorat Kalbar II Drs. Juadi Wahid dan Kepala Subbag Hukum & Humas Sigit Pratama Yudha, S.H., BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menerima kunjungan Pansus Raperda yang terdiri dari Komisi ABC DPRD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta yang dapat ditambah, dikurangi dan/atau dijual kepada pihak lain yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk dan menata kembali Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BANTUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POLITEKNIK TERPIKAT SAMBAS
bahwa untuk mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tempat Pelelangan Ikan dipandang sebagai salah satu tempat pelayanan yang dapat dijadikan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN DI BIDANG USAHA PARIWISATA
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan dibidang Pariwisata merupakan urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan Kabupaten...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG INDUSTRI
bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pendapatan daerah perlu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial untuk dijadikan objek pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
bahwa untuk melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN USAHA PERFILMAN
bahwa pungutan Retribusi Izin Penyelenggaraan Perfilman mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri...
Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-102 di Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, 20 Mei 2010. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-102 tahun 2010, BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melangsungkan upacara bendera. Upacara yang dilaksanakan di halaman kantor perwakilan dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Mudjijono sebagai Inspektur Upacara dan Tukino, S.E., Kepala Seksi Kalbar IIA sebagai Komandan Upacara.
Walaupun sebagian besar pegawai tidak mengikuti upacara...
Hersan Calon Tersangka Tunggal Berkasnya ke Pengadilan
Harian PONTIANAK POST - Pontianak. Kejaksaan Negeri Pontianak secara resmi melimpahkan berkas dugaan korupsi yang melibatkan, mantan Ketua DPRD Kota Pontianak, Rabu (5/5). Hersan merupakan calon tersangka tunggal. Berkas itu merupakan dugaan korupsi pembangunan sirkuit Batu Layang yang dianggarakan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2007-2009. Saat itu dikucurkan dana senilai Rp3 Miliar, yang mengaitkan Ketua DPRD Kota Pontianak periode...
BPK Diminta Seriusi Perwako
Harian PONTIANAK POST - Singkawang. Kejaksaan Negeri Kota Singkawang diminta secepatnya memproses kasus Peraturan Walikota Singkawang nomor 08 tahun 2008. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dirasakan cukup untuk menindaklanjutinya pada proses pidana. Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Singkawang, Muin mengatakan, dari audit BPK pada 2008 terdapat 50 kasus penyimpangan keuangan di Singkawang. Kejaksaan, kata dia, harus bertindak...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH-PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
bahwa ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah-Peraturan Daerah harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sambas, perlu diatur Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Sambas...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, materi Peraturan Daerah dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH SAMBAS
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
bahwa urusan pemerintahan merupakan sesuatu yang diurus bersama antar tingkatan pemerintahan berdasarkan azas efektifitas, efisiensi dan eksternalitas...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE...
bahwa pemberian akte kelahiran kepada setiap anak dan penerbitan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga merupakan kewajiban pemerintah yang harus dipenuhi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG DESA
bahwa untuk terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan memperkuat peran dan kedudukan pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan daerah di Kabupaten Sambas dipandang perlu mengatur Desa di Kabupaten Sambas...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ZAKAT KOTA PONTIANAK
bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan / mengentaskan kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMPERDAYAAN MASYARAKAT
bahwa berdasarkan pasal 92 Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan Pemerintah Daerah perlu mengikursertakan Masyarakat dan Pihak Swasta...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL
bahwa dalam rangka memelihara kesehatan, ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat, maka pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol sangat penting artinya guna melindungi masyarakat terhadap bahaya penggunaannya...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Kewenangan di bidang kepariwisataan khusunya perizinan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum menjadi wewenang Daerah Kota...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA HOTEL DAN PENGINAPAN
bahwa dalam rangka Otonom Daerah, Kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan usaha hotel dan penginapan menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR DAN JASA BOGA
bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, bidang kepariwiasataan merupakan salah satu potensi daerah yang perlu ditata dan dikembangkan sesuai deng VISI dan MISI Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DIBIDANG USAHA PARIWISATA
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kegiatan usaha bidang Pariwisata merupakan kewenangan Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
bahwa kekayaan Daerah yang dimiliki Pemerintah Kota Pontianak cukup potensial sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI POTONG HEWAN DAN LALU LINTAS HEWAN
bahwa guna lebih mengefektifkan penerapan pelaksanaan penegakan sanksi hukum Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Potong Hewan dan Lalu Lintas Hewan, agar proses pengadilannya lebih cepat/dapat diproses secara tipiring dipandang perlu mengubah sanksi hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA BIRO PERJALANAN WISATA DAN AGEN PERJALANAN WISATA
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan di bidang Kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan berdasarkan kenyataan di lapangan terdapat beberapa hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada pada saat ini, baik ditinjau dari segi hukum maupun tarif retribusi yang ditetapkan retribusi...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA IMPRESARIAT
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan di bidang Kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Jasa Impresariat menjadi wewenang Daerah Kota / Kabupaten...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG USAHA PARIWISATA
bahwa Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan di bidang Usaha Pariwisata terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan di bidang Kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran menjadi wewenang Daerah Kota / Kabupaten...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA PRAMUWISATA
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya Pramuwisata wewenang Daerah Kota/Kabupaten...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame yang berlaku di Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang terjadi di masyarakat, terutama tarif retribusi yang dtetapkan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA OBYEK WISATA
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan usaha obyek wisata menjadi wewenang Daerah Kota/Kabupaten...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam rangka menghadapi era globalisasi, guna memenuhi kebutuhan mayarakat akan akta yang dapat digunakan diluar negeri sebagai alat bukti yang otentik dipandang perlu untuk mencetak akta yang diterbitkan dalam beberapa bahasa...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak tentang Retribusi Terminal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1977 jo. Nomor 06 Tahun 1987 jo.Nomor 01 Tahun 1992...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian, setiap kegiatan usaha jasa konstruksi harus memperoleh izin dari Pemerintah Kota Pontinanak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PARKIR
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu menetapkan Pajak Parkir dalam Daerah Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PEMBERIAN KARTU IDENTITAS KEPADA PENDUDUK MUSIMAN
bahwa penduduk yang bermukim di Kota Pontianak selain penduduk tetap maupun penduduk sementara terdapat pula penduduk pendatang dari luar daerah (tamu) yang bersifat musiman untuk bertempat tinggal di Kota Pontianak dengan tujuan belajar, mencari nafkah/pekerjaan dan transit, dimana yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG POKOK–POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
bahwa dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi azas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, dapat dibandingkan, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti perlu disusun sistem dan prosedur penyusunan APBD, perubahan APBD, penatausahaan keuangan daerah dan perhitungan APBD yang standar...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 tahun 1992 yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 11 tahun 1996 tentang Pengaturan, Penggunaan dan Retribusi Pasar tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada saat ini, baik ditinjau dari dasar hukumnya maupun dari besarnya tarif retribusi yang berlaku pada saat ini, oleh karena...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam sistem perparkiran dalam Daerah Kota Pontianak perlu diatur mengenai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Parkir...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK RESTORAN
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang berlaku di kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM
bahwa dalam rangka mewujudkan suatu kota yang indah, bersih, sehat tertib, aman tenteram, nyaman dan teratur, sesuai dengan visi Kota, perlu mengatur tentang pelaksanaan kebersihan dan ketertiban umum dalam Daerah Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak...
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK HOTEL
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah yang berlaku di kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI POTONG HEWAN DAN LALU LINTAS HEWAN
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging yang bersih, sehat dan halal untuk dikonsumsi dipandang perlu mengatur pemanfaatan Rumah /Tempat Potong Hewan milik Pemerintah Kota Pontianak, serta mengatur tarif retribusinya...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PONTIANAK
bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Perwalikan Rakyat Daerah sebagai Badan Legistatif Daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK
bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat Daerah Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 – 2007
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dinyatakan bahwa pertanggungjawaban Kepala daerah dinilai berdasarkan Tolak ukur Rencana Strategis...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG POLA SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 – 2027
bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah sebagai penjabaran lebih lanjut pokok-pokok pikiran pembangunan Nasional sebagaimana digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan mengacu pada Program Pembangunan Nasional yang pada dasarnya mengandung nilai-nilai dasar dalam penentuan
setiap langkah dan gerak Pembangunan...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003-2013
bahwa sejalan dan semakin meningkatnya kegiatan Pembangunan di Kota Singkawang, maka diperlukan penelitian, perencanaan, pengembangan dan pembinaan dalam rangka memberikan arahan perkembangan kota secara optimal...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR
bahwa dalam rangka melaksanakan pemerataan kesempatan berusaha dan menjamin adanya kepastian tempat berusaha, maka pasar perlu dikelola, dibina dan ditingkatkan...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PASAR
bahwa pasar adalah merupakan salah satu aset Daerah Kota Singkawang, maka perlu ditunjang dengan saranan dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan pasar...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil merupakan jenis Retribusi Jasa Umum...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
bahwa dalam rangka mendukung kegiatan sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada partai politik...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PELAYANAN CATATAN SIPIL
bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, maka perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan terhadap hewan yang dipotong / disembelih yang dagingnya dikonsumsikan kepada masyarakat, perlu adanya pemeriksaan kesehatan dan penertiban pemotongan hewan di Kota Singkawang...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menunjang keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan raya, dapat diadakan fasilitas parkir...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA SINGKAWANG
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Singkawang perlu dilakukan perubahan...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) huruf e Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis Pajak Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KOTA SINGKAWANG
bahwa pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet merupakan jenis usaha yang potensial untuk dikembangkan dan pengelolaan serta pengusahaannya harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Singkawang...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME
bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (2) huruf b pajak reklame merupakan Jenis Pajak Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
bahwa pengelolaan pertambangan bahan galian Golongan C merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan baik dalam arti nasional maupun regional, sehingga perlu adanya upaya pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya seoptimal mungkin dapat terkendali dengan baik...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HIBURAN
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) huruf a Pajak Hiburan merupakan jenis pajak daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat, guna menunjang keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dijalan, perlu dilakukan Pengujian Kendaraan Bermotor yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK RESTORAN
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) huruf a Pajak Restoran merupakan jenis pajak daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI IMB
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya pengaturan tentang Izin Mendirikan Bangunan...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HOTEL
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (2) huruf a Pajak Hotel merupakan jenis pajak daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh seluruh warga masyarakat baik...