Temuan Potensi Kerugian Negara Hampir Rp985 M
PONTIANAK POST - Jakarta. Temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI semester II Tahun 2012 di seluruh Kalimantan Barat hampir mencapai 3.100 temuan. Dari 236 temuan pada delapan entitas, potensi kerugian negara menunjukkan angka fantastis. Jumlahnya hampir mencapai Rp985 miliar dan USD 21 juta...
Abraham: Andi Segera Ditahan
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Mantan Menpora Andi Mallarangeng tinggal menghitung hari untuk menghuni Rumah Tahanan (Rutan) KPK. Sesaat setelah menerima data kerugian negara akibat skandal korupsi proyek Hambalang, Ketua KPK Abraham Samad berjanji segera menahan Andi Mallarangeng...
BPK Seharusnya Legowo Telah Terjadi Kebocoran
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Pimpinan Komisi X DPR akan panggil pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penyebutan 15 inisial nama anggota DPR yang menyetujui proyek Hambalang...
Waw, BPK Temukan Kejanggalan Anggaran Pendidikan Rp 24,1 Triliun
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh tadi malam membeber hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2012 di Komisi X DPR. Hasilnya mengejutkan, BPK menemukan kejanggalan penggunaan anggaran hingga Rp 24,125 triliun...
Marzuki Bantah 15 Inisial Anggota DPR
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Ketua DPR Marzuki Alie perlu menemui Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana, menyusul beredarnya dua versi audit investigatif tahap II BPK terhadap proyek Hambalang...
Kekayaan Pemkab Rp734,727 M
PONTIANAK POST - Sukadana. Neraca Pemkab Kayong Utara tahun anggaran 2012 menggambarkan posisi kekayaan, seperti aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Adapun total kekayaan Pemkab Kayong Utara pada tahun anggaran 2012 mencapai Rp734,727 miliar...
DPRD Apresiasi Opini WTP Pemprov Kalbar
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Sebanyak 9 Fraksi DPRD Kalbar memuji serta memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar atas diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemprov Kalbar yang diberikan oleh BPK RI, serta menerima laporan Penyampaian Akhir Kepala Daerah atas Pendapat Akhir (PA) Fraksi-Fraksi di DPRD Kalbar terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2012 Pemprov Kalbar...
DPRD Desak Tertibkan Kendaraan Pelat Luar
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Kalbar menerima laporan pertanggungjawaban atas APBD tahun anggaran 2012. Sembilan fraksi menerima Raperda APBD 2012 untuk ditetapkan jadi Perda dalam rapat paripurna di DPRD Kalbar, Selasa (27/8)...
Temuan Kerugian Daerah Rp 1,8 M Senggol 9 Dinas di Sanggau
RAKYAT KALBAR - Sanggau. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Kalbar, ditemukan perjalanan dinas fiktif dan mark up harga tiket pesawat di lingkungan Pemkab Sanggau. Temuan sebesar lebih kurang Rp 1,8 Miliar, pada tahun anggaran 2012, itu menyenggol 9 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)...
Target Periksa 15 Anggota DPR
PONTIANAK POST - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyerahkan audit investigatif tahap II terkait proyek Hambalang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (23/8) lalu. Namun, lembaga antirasuah itu belum membenarkan adanya 15 nama anggota DPR yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek pembangunan sekolah olahraga di bukit Hambalang, Bogor...
BPK Menelisik Aliran Suap Hambalang ke Senayan
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil audit investigasi tahap II proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional, di Hambalang, Bogor, kepada KPK, Jumat (23/8) lalu. Apa temuan menarik yang diperoleh tim audit BPK, selain peran 15 anggota Komisi X DPR dalam meloloskan anggaran megaproyek itu? Berikut hasil pemeriksaan BPK tersebut...
Presiden Disenggol Anggota DPR Diduga Terlibat
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memenuhi janji. Laporan pemeriksaan keuangan alias audit proyek pembangunan sport center Hambalang tahap II, mengejutkan...
Ketua DPRD Ancam Adik Kandung
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Sesaat setelah BPK menyerahkan hasil audit investigatif tahap II proyek Hambalang ke DPR, Ketua DPR Marzuki Alie murka. Ia mengancam mengusir adik kandungnya, Juhaini Alie, apabila terlibat korupsi bersama 14 anggota Komisi X DPR saat menyetujui proyek senilai Rp 2,5 triliun itu...
Temuan BPK Ada Perjalanan Dinas Fiktif
PONTIANAK POST - Sanggau. Bupati Sanggau, Setiman H. Sudin berjanji akan segera mengambil tindakan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menyebutkan terdapat sedikitnya sembilan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang melakukan perjalanan dinas fiktif atau tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukan...
Keuangan Landak Raih WDP
PONTIANAK POST - Ngabang. Kabupaten Landak mendapatkan penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan tahun 2012 berdasarkan audit dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Dengan demikian selama tiga tahun berturut-turut laporan keuangan Landak mendapatkan penilaian opini WDP. "Oleh karena itu saya bertekad tahun 2014 mendatang laporan keuangan Landak harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tentu hal ini tidak...
Sembilan SKPD Terbelit Perjalanan Fiktif
RAKYAT KALBAR - Sanggau. Sebanyak sembilan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sanggau 'bermain' dengan uang perjalanan dinas. Caranya uang diambil, tapi tidak berangkat alias fiktif...
Sengkarut Kasus Pembangunan RSUD Melawi
BORNEO TRIBUNE - Nanga Pinoh. Kejaksaan Negeri Sintang ternyata serius menggarap dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Melawi yang dilakukan dalam beberapa tahap...
Hanya Dua Kasus Korupsi Selesai Tahun Ini
BORNEO TRIBUNE - Nanga Pinoh. KEJAKSAAN Negeri Sintang menargetkan penyelesaikan dua kasus dugaan korupsi pada tahun ini. Dua kasus dengan tiga tersangka tersebut tak termasuk penyidikan kasus korupsi GOR Nanga Pinoh karena alasan keterbatasan dana. Di sisi lain, ternyata Kejari juga mulai mempersiapkan penyelidikan terhadap RSUD Melawi terkait dengan temuan BPK di instansi plat merah tersebut...
Tingkatkan WDP menjadi WTP
BORNEO TRIBUNE - Putussibau. Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah cukup baik terutama dalam pengelolaan keuangan...
Peringatan HUT Republik Indonesia Ke-68
Pontianak, 17 Agustus 2013. Dari seluruh upacara peringatan hari nasional yang selalu dilaksanakan oleh BPK RI, peringatan HUT RI merupakan salah satu upacara besar yang memerlukan persiapan lebih baik. Hal ini dikarenakan momen 17 Agustus kembali mengingatkan bangsa Indonesia akan kemerdekaan yang diperoleh setelah melalui perjuangan melawan penjajahan, dan tahun ini kemerdekaan Indonesia telah berusia 68 tahun. Sebagai persiapan...
Banyak Saran Buat Walikota
BORNEO TRIBUN - Singkawang. Enam Fraksi yang ada di DPRD Kota Singkawang, Kamis (15/8), memberikan Pandangan Umum (PU) terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemkot Singkawang Tahun Anggaran 2012 yang sebelumnya sudah disampaikan Walikota, Awang Ishak, Selasa (13/8) kemarin, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Singkawang...
Desak BPK Audit Program Cetak Sawah Rp 15 M
RAKYAT KALBAR - Mempawah. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pontianak, Susanto SE ME menyoroti realisasi program cetak sawah tahun 2012. Dia menilai, anggaran senilai Rp 15 miliar tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Ia mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap program tersebut...
BPK Beri Opini WDP
RAKYAT KALBAR - Putussibau. Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2012 melalui rapat paripurna di Aula Pertemuan DPRD Kapuas Hulu, Kamis (15/8). Ketua DPRD Kapuas Hulu, Ade M Zulkifli SAP didampingi Wakil Ketua Agustinus Ding SH memimpin jalannya paripurna tersebut...
Jaksa Pelajari Temuan BPK
Tribun Pontianak - Melawi. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sintang, Moch Djumali mengatakan, pihaknya telah meningkatkan status penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi di RSUD Melawi...
Transparan Gunakan Anggaran
Pontianak Post - Singkawang. Laporan Keuangan Pemerintah merupakan suatu pelaporan yang terstrukur mengenai posisi keuangan dan transakasi-transaksi yang dilakukan...
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Walikota Singkawang
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Walikota Singkawang
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Walikota Pontianak
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Walikota Pontianak
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Gubernur Kalimantan Barat
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Gubernur Kalimantan Barat
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Sintang
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Sintang
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Sekadau
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Sekadau
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Sanggau
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Sanggau
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Sambas
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Sambas
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Pontianak
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Pontianak
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Melawi
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Melawi
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Landak
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Landak
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Kubu Raya
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Kubu Raya
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Ketapang
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Ketapang
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Kayong Utara
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Kayong Utara
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Kapuas Hulu
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Kapuas Hulu
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Bengkayang
Keputusan Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat BPK RI dan Bupati Bengkayang
Aset jadi Sorotan
Pontianak Post - Sungai Raya. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban dan Belanja Daerah (APBD) 2012, akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dalam sidang paripurna pandangan akhir fraksi-fraksi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya, Usman, tujuh fraksi yang hadir memberikan beberapa catatan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya...
Sintang Siap Jalankan Elektronik Audit
Pontianak Post - Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang memperkuat kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat dalam hal pemeriksaan penggunaan keuangan pada tahun 2014 mendatang...
Pemkab Sintang Teken MoU Sama BPK RI
Rakyat Kalbar - Sintang. Pemkab Sintang memperkuat kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalbar dalam pemeriksaan penggunaan keuangan tahun 20114 mendatang...
Sensus Aset Pemprov Kalbar Ditargetkan Selesai Tahun Ini
Rakyat Kalbar - Pontianak. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar saat ini masih melakukan sensus barang milik daerah. Untuk mendata secara lengkap aset milik pemprov itu ditargetkan selesai tahun 2013 ini...
Tersangka Korupsi Tanah Lapas Lapor ke Komnas HAM
Borneo Tribun - Pontianak. Tersangka kasus korupsi tanah Lapas Kelas (LK) II A yang ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati)Kalbar, yakni Erfan Effendi, S.H, Soehono, S.H, Ismail Sulaiman, Drs R. Sudaryono, Teguh Wibowo, Alfiansyah, S.E dan Yohanes Sri Triswojo, S.H segera melaporkan Kejati Kalbar ke Komnas HAM, guna meminta keadilan, Kamis (25/7) kemarin...
Fraksi di DPRD Kalbar Pertanyakan LHP BPK 2012
Rakyat Kalbar - Pontianak. Meski sudah diserahkan melalui paripurna di Balairung Sari DPRD Kalbar 4 Juli 2013 lalu, hingga saat ini fraksi-fraksi di parlemen belum menerima dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Kalbar. Sejumlah fraksi di lembaga yang dipimpin Minsen S.H itu pun meradang...
Soroti Opini WTP
Pontianak Post - Pontianak. Fraksi-fraksi di DPRD Kalbar menyoroti dan meminta masukan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Kalbar untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2012 yang mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian...
WTP Pemprov ada Kerjasama Berbagai Pihak
Borneo Tribune - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan RI telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun 2012...
Optimalkan Target Pajak
Pontianak Post - Pontianak. Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak, Mujiono mengatakan pihaknya akan terus berupaya membantu Pemerintah Kota Pontianak untuk mendongkrak realisasi pendapatan asli daerah, misalnya melalui peningkatan pendapatan di sektor pajak...
Kabupaten Pontianak Raih WDP
Tribun Pontianak - Mempawah. Laporan keuangan Kabupaten Pontianak memperoleh predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP). Bupati Ria Norsan mengakui tak bisa memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena sistem administrasi yang masih lemah...
Aset Kabupaten Pontianak Mencapai Rp 1,263 Trilyun
Borneo Tribun - Mempawah. Posisi neraca pemerintah Kabupaten Pontianak per 31 Desember 2012 hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terkait aset daerah mencapai Rp 1,263 trilyun atau naik sebesar 12,83 persen tahun 2011 yang sebesar Rp1,119 trilyun...
Laporan Keuangan Pemprov Sesuai SAP
Borneo Tribun - Pontianak. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar...
Habiskan Anggaran
Pontianak Post - Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis meminta agar setiap instansi dan kedinasan yang menggunakan anggaran pemerintah untuk menghabiskan anggaran yang diajukan...
Aset Masih jadi Soal
Pontianak Post - Pontianak. Kendati mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), persoalan aset Pemerintah Provinsi Kalbar belum sepenuhnya selesai. Salah satu aset sitaan dari eks Partai Komunis Indonesia (PKI)...
Penyampaian Opini LKPD Tahun Anggaran 2012 kepada Pers Kalimantan Barat
Pontianak, 08 Juli 2013. Setelah menyerahkan 10 LHP atas LKPD TA 2012 di Kalimantan Barat, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengundang pers di Kalimantan Barat untuk menghadiri kegiatan media gathering yang dilangsungkan di Hotel Mercure Pontianak. Acara ini mengagendakan penyampaian kesepuluh opini LHP LKPD tersebut kepada pers dengan narasumber Kepala Sub Auditorat Kalbar II, Joni Rindra Putra dan...
Pemda Pinjamkan Muspida Hilux
Tribun Pontianak - Ketapang. Bupati Ketapang, Henrikus, menuturkan empat mobil yang diperuntukkan kepada Muspida Ketapang bukan dalam bentuk hibah, namun berupa pinjam pakai...
Penilaian WDP Tak Maksimal
Pontianak Post - Sungai Raya. Permasalahan aset di Kabupaten Kubu Raya yang masih belum jelas, mendapat perhatian serius dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Setelah memekarkan diri dari Kabupaten Pontianak, persoalan aset selalu menjadi masalah...
BI Puji WTP Kalbar
Borneo Tribun - Sekadau. Peresmian Gedung Bank Kalbar Cabang Sekadau senilai Rp7,2 miliar banjir pijian. Bank Indonesia memuji keberhasilan Pemprov Kalbar mersih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)...
Pemerintah Kabupaten Bengkayang Kembali Raih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Pontianak, 05 Juli 2013. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Bengkayang TA 2012 yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Adi Sudibyo kepada Anggota DPRD, Sarina dan Wakil Bupati, Agustinus Naon hari ini, Pemerintah Kabupaten Bengkayang kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini masih sama dengan opini tahun anggaran sebelumnya.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI berdasarkan Standar...
Proyek Rp 5 Miliar Janggal: PDAM Tunggu Audit BPK
Tribun Pontianak - Singkawang. Humas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gunung Poteng Singkawang, M Deni Isnaeni, menegaskan pihaknya tak akan menerima proyek air bersih yang dilaksanakan Pemprov di Instalasi Pengolahan Air (IPA) 2, Tirtasari...
Pemprov Kalbar Raih WTP
Pontianak Post - Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan Pontianak...
Laporan Keuangan 2012 Kalbar Raih Opini WTP
Rakyat Kalbar - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah Kalbar TA 2012...
Kalbar Raih Predikat WTP
Tribun Pontianak - Pontianak. Provinsi Kalbar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daereah (APBD) Kalbar tahun anggaran 2012...
Predikat WTP, Tanda Pemerintah Kita Semakin Baik
Borneo Tribun - Pontianak. Keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pertanda bahwa pemerintah kita semakin baik...
Baru Kepemimpinan Cornelis-Christiandy Kalbar Raih Opini WTP
Borneo Tribun - Pontianak. Anggota VI BPK RI, H. Rizal Djalil, Kamis (3/7), di Gedung DPRD Kalbar menyerahkan Hasil Laporan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar...
Kalbar Provinsi Pertama Raih WTP di Kalimantan
Borneo Tribun - Pontianak. Ada 4 provinsi yang raih predikat WTP, Provinsi Kalbar, NTB, Sulsel, dan Sulut. Kalbar provinsi pertama di pulau Kalimantan yang raih WTP...
Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2012 Meningkat Menjadi Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
Pontianak, 04 Juli 2013. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2012 telah sesuai dengan SAP, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan....
Penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten Kapuas Hulu TA 2012
Pontianak, 01 Juli 2013. Hari ini bertempat di ruang tamu Kepala Perwakilan, Adi Sudibyo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Kapuas Hulu TA 2012 kepada Wakil Ketua DPRD M. Yusuf Habibi dan Wakil Bupati Agus Mulyana. LHP ini memuat pernyataan opini BPK atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, dimana untuk LKPD Kabupaten Kapuas Hulu TA...
Pemda Dinilai Tak Becus Negara Merugi Rp726,4 M
Rakyat Kalbar - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi kerugian keuangan di daerah sebesar Rp726,4 miliar dalam laporan hasil pemeriksaannya, semester II tahun 2012...
Bola Kasus Hambalang Ada Di Tangan BPK
Rakyat Kalbar - Jakarta. Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari menilai ada kesan lempar tanggungjawab antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam penuntasan kasus korupsi pembangunan pusat olahraga Hambalang...
Tugiyanto Diancam Pelanggaran Disiplin
Tribun Pontianak - Pontianak. Whistle blower dugaan tindakan korupsi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi, Tugiyanto, ternyata telah diperiksa Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin PNS Sekretariat DPRD Kalbar...
Kejaksaan Bidik Empat Kasus Korupsi Terbaru
Borneo Tribun - Sintang. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sintang, Irdo Nanto Rossi mengatakan, pihaknya saat ini sedang fokus dalam proses full data full paket pada empat indikasi terjadinya kasus korupsi...
BAKN Diminta Periksa Penggunaan Dana Bansos
Seputar Indonesia - Jakarta. Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK Negara) mendesak Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) karena rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik. KUAK juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Selain itu, DPR dan BAKN juga diminta mendesak pemerintah menghentikan alokasi dan penggunaan...
LKPD Kabupaten Sanggau TA 2012 Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian
Pontianak, 18 Juni 2013. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan yang meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan, penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan penyajian laporan keuangan secara keseluruhan, BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)...
Pertahankan Gelar WTP
Borneo Tribun - Sintang. Dengan dianugerahkannya predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan Keuangan Daerah, Pemkab Sintang bertekad untuk tetap mempertahankannya pada setiap tahun anggaran kedepannya...
Kejaksaan Bidik Dua RSR
Pontianak Post - Sintang. Rumah Sakit Rujukan (RSR) Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Melawi dibidik Kejaksaan Negeri Sintang. Kejaksaan sedang bekerja mengumpulkan data untuk menyelidiki pembangunan kedua rumah sakit tersebut, yang terindikasi korupsi...
Kejaksaan Bidik RSR di Sintang dan RSUD Melawi
Rakyat kalbar - Sintang. Dua rumah sakit masing-masing Rumah Sakit Rujukan (RSR) di Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Melawi, terindikasi dikorupsi...
BPK Minta Anggaran Bansos Dipangkas
Pontianak Post - Jakarta. Anggaran bantuan sosial (Bansos) di kementerian dan lembaga negara ditengarai banyak menyimpan potensi penyelewengan. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa menyarankan ke depan anggaran di pos tersebut dipangkas...
Kerja Keras, Antarkan Sintang Raih Opini WTP
Pontianak Post - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat, memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Sintang atas pengelolaan keuangan tahun 2012...
Milton Antarkan Sintang Raih Predikat WTP – Kepemimpinan yang Terbukti
Rakyat Kalbar - Sintang. Kerja keras Bupati Sintang, Drs Milton Crosby Msi dalam pengelolaan dan pelaporan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) membuahkan hasil maksimal...
WTP Kado Bagi Masyarakat Sintang – Pusat Mesti Berikan Kompensasi
Rakyat Kalbar - Sintang. Predikat WTP dari BPK RI Perwakilan Kalbar kepada Pemkab Sintang atas pengelolaan keuangan tahun 2012, merupakan bukti nyata kerja keras serta perjuangan kepemimpinan, Drs Milton Crosby Msi, dalam menahkodai roda pemerintahan di Kabupaten Sintang...
Kerugian Negara Rp442 Juta
Tribun Pontianak - Melawi. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sintang menetapkan Bendahara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Nanga Pinoh, Melawi, Rosita Nur sebagai tersangka dalam kasus penyelewengan dana Simpan Pinjam PNPM...
Pengelolaan Keuangan Daerah 2012 Sintang Raih WTP
Borneo Tribun - Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar atas pengelolaan keuangan daerah 2012...
Sintang Raih Opini WTP dari BPK
PONTIANAK POST - Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar atas pengelolaan keuangan tahun 2012. Hasil pemeriksaan keuangan itu diterima Bupati Sintang Milton Crosby dan Ketua DPRD Harjono Bejang dari Kepala BPK Perwakilan Kalbar Adi Sudibyo...
Sukses Kelola Anggaran dengan Baik: Sintang Diganjar WTP
RAKYAT KALBAR - Sintang. PEmerintah Kabupaten Sintang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, atas pengelolaan keuangan tahun 2012. Hasil pemeriksaan keuangan itu diterima Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby, M.Si. dan Ketua DPRD Sintang, Harjono, S.Sos., M.Si...
Bupati Bersyukur Sintang Raih Opini WTP
TRIBUN PONTIANAK - Sintang. Pemkab Sintang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar atas pengelolaan keuangan tahun 2012...
Pemerintah Kabupaten Sintang Raih Opini WTP DPP Untuk Pertama Kalinya
Pontianak, 11 Juni 2013. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2012 pada Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Ketapang yang diserahkan sore ini, Pemerintah Kabupaten Sintang untuk pertama kalinya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP). Sedangkan tiga kabupaten lainnya memperoleh opini yang sama dengan tahun sebelumnya,...
Dedikasikan WTP Untuk Jajaran
Pontianak Post - Pontianak. Walikota Pontianak Sutarmidji mengingatkan jajarannya tidak larut dalam euforia terkait penilaian Wajar Tanpa Pengecualian pengelolaan keuangan dari BPK...
Sutarmidji: Terus Lakukan Perbaikan
Borneo Tribun - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kedua kalinya Pemerintah Kota (Pemkot) berhasil memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)...
24 Mobil Operasional KPU Periode 1999 Belum Dikembalikan
Borneo Tribun - Jakarta. Sebanyak 24 mobil operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat Pemilu 1999 belum dikembalikan. Mobil Toyota Kijang Kapsul LGX itu masih dipegang bekas komisioner yang saat itu jumlahnya mencapai 53 orang...
Kota Pontianak Pertahankan Opini WTP
PONTIANAK POST - Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak patut diacungi jempol. Pasalnya, kali kedua pemerintahan yang dipimpin Sutarmidji itu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini tersebut sekaligus mempertahankan predikat tahun lalu...
Palem Botol Jadi Temuan
PONTIANAK POST - Pontianak. Walikota Pontiamak Sutarmidji meminta seluruh pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak melapor, jika ada yang memotong anggaran dengan mengatasnamakan dirinya...
Pontianak Raih WTP Lagi
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. WTP sendiri merupakan opini atau penilaian tertinggi dari BPK RI atas laporan pengelolaan keuangan dan aset-aset daerah...
Kota Pontianak Pertahankan Opini WTP
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Komitmen aparatur Pemkot dalam melaksanakan prinsip akuntansi pemerintahan akhirnya membuahkan hasil. Pasalnya, Kota Pontianak kembali berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2013 yang sebelumnya juga disandang tahun 2012 lalu...
Pemkot Pontianak Kembali Raih WTP
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Pemerintah Kota (Pemkot) kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedua kalinya dari BAdan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalbar...
Opini atas LKPD Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak Belum Mengalami Perubahan dari Tahun Sebelumnya
Pontianak, 28 Mei 2013. Sebagaimana amanat pasal 23E ayat (2) UUD 1945, pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 dan pasal 18 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004, hari ini BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak. Acara yang berlangsung di ruang...
Kejari Tunggu Audit BPKP
Tribun Pontianak - Sintang. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sintang, Moch Djumali, memastikan, tidak ada penghentian kasus korupsi tiga proyek besar di Sintang dan Melawi...
Perketat Pengawasan
Tribun Pontianak - Pontianak. Ketua Yayasan Mujahidin Sintang yang juga wakil ketua DPC PPP, Abdussyukur, mengungkapkan banyaknya kasus korupsi yang ditangani kejaksaan maupun kepolisian menunjukan masih adanya celah yang menjadi peluang akan tindakan korupsi...
Sapi Melulu, Century Hambalang Kemana Om?
Rakyat Kalbar - Pontianak. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menagih hutang. Mereka meminta Ketua KPK, Abraham Samad mewujudkan janji menyelesaikan kasus-kasus besar...
Meminimalkan Perampokan Uang Rakyat
Tribun Pontianak - Pontianak. Tugiyanto mengungangkapkan praktek pemotongan perjalanan dinas selayaknya tidak dilakukan seorang atasan terhadap anak buahnya...
Tagih Kasus Bansos KONI
Pontianak Post - Pontianak. Penyelesaian kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Bansos KONI Kalbar dianggap merupakan tolak ukur kinerja bagi Polda Kalbar...
Niat Saya Bongkar Korupsi
Tribun Pontianak - Pontianak. Tugiyanto mendadak tenar. Ia menjadi narasumber utama di berbagai koran, termasuk Tribun Pontianak. Kassubag Protokol di Sekretariat Dewan DPRD Kalbar ini terkenal lantaran membuka dugaan praktik tindak pidana korupsi di tempatnya bekerja...
DPRD Minta BPK Audit PDAM Sintang
Pontianak Post - Sintang. Penyakitnya sangat kronis dan sudah menahun. Karena itu, sudah selayaknya BPK membedah PDAM Sintang untuk mengangkat penyakit yang dideritanya. Bedah atau audit yang dilakukan BPK terhadap PDAM Sintang sedang berlangsung saat ini...
Dulang PAD, Bupati Enggan Bebani Masyarakat
Borneo Tribun - Sukadana. Sebagai kabupaten baru banyak upaya akan dilakukan oleh Pemkab Kayong Utara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, semakin meningkatnya pendapatan daerah dari berbagai pungutan dan sejenisnya, pemerintah belum berniat untuk membebani masyarakat dengan pungutan yang dianggap memberatkan...
KPK Segera Tahan Andi Mallarangeng
Pontianak Post - Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap dianggap tebang pilih dengan tidak segera menahan tersangka kasus Hambalang Andi Mallarangeng. Lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa pengusutan kasus Hambalang tidak berhenti dan mantan Menpora segera ditahan...
Kajari Konsultasi ke BPK
Tribun Pontianak - Sintang. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sintang, Moch Djumali, akhirnya mengambil kebijakan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dugaan kasus korupsi di kabupaten Sintang...
KPK Segera Tahan Andi
Tribun Pontianak - Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi segera menahan Andi Alfian Malarangeng, tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Penahanan Andi akan dilakukan dua minggu lagi usai audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai...
KPK Tangkap Malarangeng Cs
Rakyat Kalbar - Jakarta. Kegalauan Ketua KPK Abraham Samad atas kasus proyek Hambalang berlanjut dengan menjanjikan akan segera menahan para tersangkanya. "Insya Allah satu dua minggu ke depan sudah ada (penahanan), " kata Abraham usai menjadi pembicara seminar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/5)... selengkapnya
Rugikan Negara Rp105,709 M
Berkat - Pontianak. Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggran (FITRA), Ucok Sky Khadafi, mengungkapkan 14 pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat diduga merugikan negara Rp105,709 miliar dengan 1540 temuan...
Kerugian Negara se-Kalbar Rp105 M
Pontianak Post - Pontianak. Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) merilis Indeks Indikasi Kerugian Negara Se-Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa (30/4). Dari Indeks tersebut diketahui, total kerugian negara yang terjadi sebesar Rp105,7 miliar dengan total 1540 kasus...
Kejari Ajukan Audit BPK
Pontianak Post - Sintang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sintang akan segera mengajukan audit BPK untuk dugaan kasus koupsi Dermaga Serawai dan Pasar Masuka. Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Moch Djumali, Senin (29/4)...
Polda Telah Periksa Dua Tersangka Korupsi KONI
Berkat - Pontianak. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah memeriksa tersangka Zul dan UJ terkait kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi setempat tahun anggaran 2006-2008 yang merugikan negara Rp22,14 miliar...
Prihatin Tersangka Korupsi
Pontianak Post - Pontianak. Mantan Gubernur Kalimantan Barat Usman Jafar mengaku prihatin dengan Iswanto, tersangka kasus korupsi bantuan sosial KONI Kalbar 2006-2008 senilai Rp22,14 miliar. Iswanto saat ini ditahan di rumah tahanan klas IIA Pontianak oleh Kejaksaan Tinggi Kalbar...
Sayangnya Anggota DPR RI itu Tak Ditahan
Rakyat Kalbar - Pontianak. Sebelumnya Polda Kalbar telah menetapkan Iswanto sebagai tersangka kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) pemerintah Kalbar tahun anggaran 2006-2008 sebesar Rp22,14 miliar. Polda mengaku telah memeriksa Zul mantan Ketua DPRD Kalbar dan UJ mantan Gubernur Kalbar yang kini keduanya menjabat anggota DPR RI pemilihan Kalbar...
Audit Keterlambatan
Tribun Pontianak - Audit Keterlambatan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit terhadap Kemendikbud dan perusahaan percetakan terkait keterlambatan distribusi soal ujian nasional (UN) 2013 di 11 provinsi. Ini untuk mengetahui penyebab keterlambatan...
Gara-gara Aset, Singkawang Telat Lapor ke BPK RI
Rakyat Kalbar - Singkawang. Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang terlambat menyerahkan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2012 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Keterlambatan ini karena persoalan aset intern Kota Singkawang...
Aset Sumber Temuan
Pontianak Post - Pontianak. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat hingga semester II tahun 2012 meningkat dibandingkan Semester I pada tahun yang sama...
532 Rekomendasi di Kalbar
Berkat - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat mencatat 532 rekomendasi atau 8,44 persen dari 6306 rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan belum ditindaklanjuti...
Kasus KONI, Bukti Penegakan Hukum di Kalbar Tumpul ke Atas
Rakyat Kalbar - Pontianak. Penegakan hukum di negeri ini layaknya pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Aparat penegak hukum mulai polisi, jaksa dan hakim sangat begitu garang ketika menangani dan menghukum pelaku kejahatan atau tindak pidana dari kaum bawah...
Janji Usut Tuntas Kasus KONI
Rakyat Kalbar - Pontianak. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar, Jasman Panjaitan berjanji akan mengusut tuntas kasus korupsi dana Bansos KONI Kalbar yang diduga melibatkan dua pejabat Negara yakni, UJ dan ZD yang saat itu masing-masing menjabat sebagai Gubernur Kalbar...
Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan TLRHP dan Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun 2012
Pontianak, 05 April 2013. Hari ini bertempat di aula gedung perwakilan, BPK RI mengundang seluruh Ketua DPRD, Kepala Daerah dan Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat untuk hadir dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun 2012, sebagaimana amanah pasal 23E ayat (2) UUD 1945, pasal 18 ayat...
Tersangka KONI Dipenjara
Berkat - Pontianak. Mantan Bendahara KONI Kalbar, Iswanto, yang menjadi tersangka kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) KONI Kalimantan Barat tahun anggaran 2006-2008 dengan potensi kerugian negara Rp22,14 miliar, Senin siang, resmi ditahan di Rumah Tahanan Klas IIA Pontianak...
Minta BPK Audit Internet Kecamatan
Berkat - Jakarta. Komisi I DPR yang membidangi pertahanan dan komunikasi dan informasi akan menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif atas penyimpangan-penyimpangan pelayanan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK)...
Pemkab Sintang Siap Diperiksa BPK
Berkat - Pontianak. Upaya persiapan penilaian pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) seluruh Kalbar Pemerintah Kabupaten Sintang gelar pemantapan pada Selasa (2/4) yang dipusatkan di Balai Praja Setda Sintang...
Jangan Buat Biaya Perjalanan Dinas Fiktif
Berkat - Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, M.H meminta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerahnya untuk tidak membuat biaya perjalanan dinas yang fiktif...
Penegakan Hukum Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas
Rakyat Kalbar - Pontianak. Bertahun-tahun lamanya, hingga 2013 kasus Bantuan Sosial (Bansos) KONI Kalbar yang merugikan Negara Rp22,14 miliar belum juga tuntas...
Jaksa Tahan Iswanto
Pontianak Post - Pontianak. Tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial KONI Kalbar, Iswanto yang mantan Bendahara KONI resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pontianak menyusul dinyatakan lengkap berkas perkaranya...
ZD dan UJ Tak Terseret Hukum Tersangka Isw Tak Pernah Ditahan
Rakyat Kalbar-Pontianak. Sudah bertahun-tahun menyelidiki kasus korupsi Bantuan Sosial Komite Olahraga Nasional Indonesia (Bansos KONI), Rp21 miliar, namun Polda Kalbar tetap saja menyeret ZD mantan Ketua DPRD Kalbar dan UJ mantan Gubernur Kalbar sebagai tersangka...
Ada Kesalahan yang Dapat Diterima
Pontianak Post. Berdasar UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Empat Jenis Opini BPK
Pontianak Post-Pontianak. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan penilaian tertinggi atas laporan keuangan yang dapat diperoleh apabila memenuhi lima kondisi berikut: 1) bukti pemeriksaan yang cukup memadai dapat dikumpulkan dan pemeriksa telah melaksanakan penugasan sedemikian rupa sehingga mampu menyimpulkan bahwa standar pekerjaan lapangan telah dipatuhi...
Workshop Optimalisasi Program Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
Pontianak, 07 Maret 2013. Hari ini bertempat di ballroom Hotel Grand Mahkota Pontianak, BPK RI mengundang seluruh Kepala Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten se-Kalimantan Barat beserta seluruh Inspektur, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DPPKAD/BPKAD, Direktur RSUD dan Kepala Sekolah di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya untuk hadir dalam acara Workshop Optimalisasi Program Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan Pencegahan Tindak...
BPK Temukan Penyelewengan Dana di RSUD Soedarso
Borneo Tribun - Pontianak. Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalbar di RSUD Soedarso, menemukan ada penyelewengan dana yang dilakukan pihak rumah sakit. Penyelewengan dana tersebut dari retribusi pelayanan kesehatan yang tidak disetor oleh pihak rumah sakit kepada pemerintah daerah...
Buat Action Plan Tindaklanjuti BPK
Berkat-Pontianak, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Christiandy Sanjaya, SE,MM, meminta kepada pemerintah kabupaten/kota dan satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuat action plan (rencana aksi) menindaklanjuti Laporan Hasi Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi itu yang telah diserahkan di Pontianak....
Wagub : Telaah Hasil Audit BPK
Tribun Pontianak-Pontianak, Wakil Gubernur Kalbar Cristiandy Sanjaya meminta seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditingkat Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas beberapa temuan dalam laporan hasil keuangan.....
BPK RI Serahkan LHP
Pontianak Post-Pontianak, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi telah menjadi satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi . Hal terpenting yang harus dilaksanakan adalah melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi....
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Semester II tahun 2012 pada Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten di Kalimantan Barat
Pontianak, 30 Januari 2013. Bertempat di aula gedung perwakilan, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Belanja Daerah pada Provinsi Kalimantan Barat, Kota Singkawang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Melawi, LHP atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Ketapang, LHP atas Operasional RSUD dr. Soedarso Pontianak, LHP Kinerja pada RSUD Ade Mohammad...
Puncak Peringatan HUT BPK Ditandai dengan Upacara Bendera
Pontianak, 17 Januari 2013 Setelah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT BPK RI ke-66 pada awal Januari yang lalu, puncak peringatan dilaksanakan dengan melangsungkan upacara bendera pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 bertempat di halaman gedung perwakilan. Upacara yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai perwakilan ini Dikomandani oleh Kepala Sub bagian Umum Supadi dan Kepala Perwakilan...
Meningkatkan Pemahaman Pers atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK melalui Media Workshop
Pontianak, 18 Desember 2012. Sebagai salah satu rekan BPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara/daerah yang transparan, pers mempunyai peran penting dalam pembentukan opini publik melalui penulisan berita di media, misalnya pemberitaan tentang hasil pemeriksaan BPK. Agar pemberitaan yang disampaikan berimbang, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan melalui suatu pemberitaan tertentu, pers perlu diberi pemahaman yang cukup mengenai Laporan Hasil...
Upacara Peringatan Hari Ibu ke-84
Pontianak, 18 Desember 2012. Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-84 tahun 2012, sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal, seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan upacara di halaman gedung perwakilan. Untuk upacara kali ini, sebagian besar petugas upacara dipercayakan kepada pegawai perempuan, yaitu komandan upacara, komandan pleton, pembaca naskah-naskah upacara dan pembawa naskah inspektur upacara. Kepala Perwakilan...
Rapat Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI di Kalimantan Barat
Pontianak, 17 Desember 2012. Pada hari Senin, (17/12) bertempat di Hotel Mercure Pontianak, Kepala Perwakilan Adi Sudibyo mengikuti rapat kerja dalam rangka kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di Kalimantan Barat. Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A. tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengetahui penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja mitra kerja Komisi XI DPR RI...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Kapuas Dan Kecamatan Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu
bahwa berdasarkan aspirasi dari masyarakat Kecamatan Hulu Kapuas dan Kecamatan Danau Sentarum yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perizinan Di Bidang Kesehatan
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota, salah satunya meliputi penanganan bidang kesehatan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan
bahwa penyelenggaraan usaha kepariwisataan merupakan salah satu potensi untuk dikembangkan di daerah, karenanya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah, sehingga mampu memberikan manfaat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan agama...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
bahwa dalam mendukung program pembangunan nasional di daerah maka perlu dibentuk beberapa lembaga lain sebagai bagian perangkat daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Jaminan Kesehatan Daerah
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kapuas Hulu perlu dilakukan upaya agar seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rertibusi Pelelangan Ikan
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan / Atau Pertokoan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 129 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peraturan daerah yang mengatur retribusi wajib segera disesuaikan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Bidang Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung
bahwa untuk mewujudkan penataan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu perlu dilakukan penataan dan penertiban bangunan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerah oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Balai Pertemuan, Gedung DPRD Blok A, B Dan C Dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum...
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor dan fasilitas umum agar sesuai dengan kosistensi perencanaan yang telah ditetapkan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu perlu dilakukan pengawasan secara menyeluruh...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Gedung Balai Pertemuan, Gedung DPRD Blok A, B Dan C Dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum...
bahwa pembangunan prasarana fasilitas umum dan gedung kantor merupakan indikator penting dalam menunjang kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaen Kapuas Hulu Tahun 2011-2031
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
bahwa sampah merupakan semua benda atau produk sisa yang dapat menganggu kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keindahan bagi lingkungan dan manusia...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka perlu diadakan perubahan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau
bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Administrasi Kependudukan
bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Kapuas Hulu, perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Desa Dan Dusun Di Kabupaten Kapuas...
bahwa sebagai dampak dari perkembangan wilayah, baik pertambahan jumlah penduduk maupun perpindahan tempat tinggal telah menyebabkan adanya sejumlah dusun/desa/kelompok masyarakat mengalami perubahan aksesibilitas sehingga beberapa pemerintah desa dan dusun menyampaikan permohonan untuk dibentuk desa atau dusun baru...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas
bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, pemberdayaan otonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah perlu mengarahkan penggunaan sebagian keuangan daerah untuk investasi...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu
bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di daerah, diperlukan suatu upaya menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Penambahan Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Kalimantan Barat
bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di daerah, diperlukan suatu upaya menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Penambahan Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
bahwa sehubungan dengan keadaan yang menyebabkan penggeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daaerah menjadi Undang-Undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2011, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2011...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2010
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2010
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang meyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2009
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Serta Lembaga Adat
bahwa untuk melaksanakan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 32 disebutkan bahwa pemerintah memajukan kebudayan Nasional Indonesia...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Air Tanah merupakan kewenangan Kabupaten/Kota...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C merupakan Jenis Pajak Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai kepentingan dan kemanfaatan umum, serta memberikan dan menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat dengan pembayaran retribusi...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai kepentingan dan kemanfaatan umum, serta memberikan dan menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat dengan pembayaran retribusi...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai kepentingan dan kemanfaatan umum, serta memberikan dan menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat dengan pembayaran retribusi...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
bahwa tempat rekreasi dan olahraga merupakan aset daerah yang perlu dikelola dengan baik, sehingga berdayaguna dan berhasilguna...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemungutan pajak sarang burung walet merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
bahwa perkembangan pembangunan di daerah semakin pesat, yang salah satunya ditandai munculnya sentra-sentra perekonomian yang menyediakan dan mengelola tempat parkir sendiri, selain itu juga terdapat usaha-usaha penitipan kendaraan bermotor yang dikelola oleh pihak swasta...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah di Kabupaten Landak sudah tidak sesuai lagi dan perlu diadakan penyesuaian dengan Undang-Undang dimaksud...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah memerlukan pendanaan, untuk itu perlu adanya sumber pendapatan daerah yang salah satunya berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan
bahwa ketentuan tentang penyelenggaraan usaha perkebunan Kabupaten Landak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan yang terkait...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2011
bahwa untuk melaksanakan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Landak telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan yang berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Landak perlu disesuaikan...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007-2027
bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Landak Pada Pihak Ketiga
bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Perekonomian Daerah, dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Keprotokolan Kabupaten Landak
bahwa untuk menjaga citra penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, maka keprotokolan menjadi penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan acara resmi yang diselenggarakan di Kabupaten Landak dan pemberian serta perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dan jabatannya dalam Negara, Pemerintahan dan masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Sompak Kabupaten Landak
bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan adanya aspirasi masyarakat yang berkembang di Sompak dan sekitarnya maka dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan optimalisasi pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipandang perlu membentuk Kecamatan Sompak...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak
bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan adanya aspirasi masyarakat yang berkembang di Banyuke Hulu dan sekitarnya maka dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan optimalisasi pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dipandang perlu membentuk Kecamatan Banyuke Hulu...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak
bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan adanya aspirasi masyarakat yang berkembang di Jelimpo dan sekitarnya maka dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan optimalisasi pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pandang perlu membentuk Kecamatan Jelimpo...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Landak
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan...
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2006
bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis, maka arah dan Kebijakan Umum APBD serta strategi dan prioritas APBD telah dilakukan perubahan dan telah disepakati pada tanggal 16 Oktober 2006...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak perlu ditetapkan dengan Peraturan...
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Pajak Penerangan Jalan...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak
bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Pemerintahan sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa untuk menciptakan kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Landak secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dipandang perlu diatur ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah dipandang perlu membentuk dan menata kembali Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak...
Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang bermanfaat dan penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf i dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan pelaksanaan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
bahwa pasar merupakan aset daerah sebagai salah satu potensi Daerah yang mempunyai peran cukup penting dalam rangka peningkatan kemampuan Daerah dan kesejahteraan masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pajak daerah dan retribusi daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf c Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa izin gangguan merupakan salah satu retribusi di bidang perizinan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk mengatur Retribusi Izin Usaha Perikanan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan
bahwa sesuai dengan Pasal 127 huruf c Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah mempunyai kewenangan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah dari Bidang Kelautan dan Perikanan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal
bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudakan ekonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Kayong Utara...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu adanya peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah kewenangan Pemerintah Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak kabupaten/kota...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis pajak kabupaten/kota...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kayong Utara
bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir
bahwa untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat di Kabupaten Kayong Utara, perlu memberikan modal usaha kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Perkreditan Desa dan Koperasi dengan pola dana bergulir...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Penyelenggara Daerah Kabupaten Kayong Utara
bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan kerja sama yang baik antar penyelenggara pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan umum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan
bahwa di Kabupaten Kayong Utara tingkat kemiskinan dirasakan masih cukup tinggi, sedangkan jamina sosial belum dapat dilakukan secara optimal, sehingga secara makro dan dalam skala yang lebih luas, dapat menimbulkan dampak negatif yang menghambat lajunya pembangunan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan gedung yang sesuai dengan fungsinya...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kayong Mandiri
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan perundang-undangan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Nama Kecamatan Pulau Maya Karimata Menjadi Kecamatan Pulau Maya
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa perubahan nama dan/atau pemindahan ibu kota kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Kepulauan Karimata
bahwa dengan memperhatikan luas wilayah dan letak geografis Kecamatan Pulau Maya Karimata sebagai daerah kepulauan, maka perlu membentuk Kecamatan Kepulauan Karimata di wilayah Kabupaten Kayong Utara...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat maka Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu di tata kembali...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
bahwa berdasarkan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesisa yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan Desa agar berkontribusi efektif dalam proses pembangunan Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, fungsi dan peranan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebagai perwujudan demokrasi di Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 28 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Kayong Utara
bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik di Daerah berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan pariwisata merupakan kewenangan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan perlindungan, pengakuan, penentuan status warga, dan status hukum atas peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka perlu pengaturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, izin gangguan ditetapkan dengan Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor
bahwa dalam upaya menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan raya serta mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kayong Utara, maka perlu diselenggarakan Pengujian Kendaraan Bermotor...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan,
Pengahapusan dan Penggabungan Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa
bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu di tata kembali...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Tukar Menukar, Hibah dan Penyertaan Modal Pemerintah atas Barang Milik Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, perlu dibuat suatu ketentuan agar pengelolaan barang milik Daerah dikelola secara tertib sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
bahwa dalam menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008-2025
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
bahwa salah satu upaya untuk menggali dan meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan melakukan penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara
bahwa sehubungan telah diresmikannya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 8 Januari 2008, perlu menetapkan kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kayong Utara...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara
bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menata kembali organisasi perangkat daerah Kabupaten Kayong Utara...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara, maka untuk melengkapi atribut suatu Pemerintahan perlu adanya Lambang Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial dan bermanfaat guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir
bahwa Pajak Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang
bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap terjadinya bencana alam di Kabupaten Ketapang yang merupakan daerah rawan akan bencana, maka dipandang perlu membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Ketapang...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis Pajak Kabupaten/Kota...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 TAHUN 2011 tentang BPHTB
bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya merupakan Pajak Pusat telah beralih menjadi Pajak Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 TAHUN 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang Kepada PDAM Kabupaten Ketapang
bahwa untuk meningkatkan modal Perusahaan Daerah Air Minum dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas jasa pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan air minum yang memenuhi standar kesehatan guna menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi masyarakat Ketapang...
Peraturan Daerah Nomor 7 TAHUN 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ketapang ke Dalam Modal Saham PT. BPD Kalimantan Barat
bahwa salah satu upaya menggali dan meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 8 TAHUN 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ketapang
bahwa penyelenggaraan penyiaran radio di daerah merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, sehinga mampu mendukung guna mencapai keberhasilan program-program pembangunan...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 – 2015
bahwa dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ketapang secara sistematis dan komprehensif dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, perlu disusun kebijakan jangka menengah daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 TAHUN 2011 tentang Pajak Hotel
bahwa Pajak Hotel merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 TAHUN 2011 tentang Pajak Restoran
bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 TAHUN 2011 tentang Pajak Hiburan
bahwa Pajak Hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13 TAHUN 2011 tentang Pajak Air Tanah
bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut masuk dalam jenis pajak provinsi...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Ketapang...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pertambangan Rakyat
bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, perlu melakukan pengaturan,
pembinaan, dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pengusahaan potensi daerah di bidang pertambangan rakyat untuk menjamin kepastian hukum serta terpeliharanya keseimbangan alam serta kelestarian lingkungan...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa
bahwa sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, peraturan perundangundangan
pada tingkat desa harus disusun dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah hukum dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008...
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Corporate Sales dengan PT. Garuda Indonesia
Pontianak, 30 November 2012. Bertempat di ruang tamu pimpinan, Adi Sudibyo selaku Kepala Perwakilan menerima kunjungan General Manager PT. Garuda Indonesia Pontianak Donald Jerry. Didampingi oleh beberapa orang staf, Donald Jerry menjelaskan maksud kunjungannya adalah selain untuk melakukan silaturahmi juga untuk menjalin kerja sama dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu pelanggan PT. Garuda Indonesia untuk...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2009
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang NNomor 3 Tahun 2009 tentang Peningkatan Status Desa dan Pembentukan Desa di Kabupaten Ketapang
bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat desa dan hasil observasi atau penilaian yang dilakukan Tim Pemekaran Desa, sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) desa layak untuk dibentuk...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan KeuanganDaerah
bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2009
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Tuan-Tuan Menjadi Kelurahan Tuan-Tuan dan Desa Banjar Menjadi Kelurahan Banjar Kecamatan Benua Kayong
bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan, meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2006, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2006...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006
bahwa dengan adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang bersifat strategis dan adanya penyesuaian target Pendapatan, target belanja serta adanya kebutuhan pelayanan publik yang sifatnya...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT...
bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Desa...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN
bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan perlu diadakan...
Focus Group Discussion dalam rangka Analisis Kebutuhan Diklat
Pontianak, Kamis 29 November 2012. Untuk mengidentifikasi kebutuhan diklat satuan kerja tahun 2013, Pusdiklat BPK RI mengadakan Focus Group Discussion dalam rangka Analis Kebutuhan Diklat di Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Focus Group Discussion dipandu oleh Esther Indriaty, Awaludin, dan Laura dari Pusdiklat BPK RI dan pesertanya adalah tiga belas orang pegawai BPK RI baik dari teknis maupun dari penunjang...
Upacara Peringatan HUT Korps Pegawai Republik Indonesia ke-41
Pontianak, 29 November 2012. Untuk memperingati hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia ke-41, seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengikuti upacara yang berlangsung di halaman gedung perwakilan. Sebagai inspektur upacara adalah Kepala Perwakilan Adi Sudibyo, dan sebagai komandan upacara Ketua Tim Senior Yunaldi. Selain Pancasila dan UUD 1945, naskah yang juga dibacakan adalah Panca Prasetya KORPRI...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009...
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Menjadi Tuan Rumah Penginputan RKP/RKSP TA 2013
Pontianak, 27 November 2012. Untuk acara penginputan RKP/RKSP Tahun Anggaran 2013 bagi Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, dan Banten yang diselenggarakan oleh Direktorat PSMK, Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dipercaya sebagai tuan rumah tempat acara berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 27 s.d. 28 November 2012. Kepala Perwakilan Adi Sudibyo mengucapkan terima kasih...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG HUTAN KOTA
bahwa guna menciptakan kesinambungan dan keserasian lingkungan fisik kota, mendukung kelestarian keanekaragaman hayati, menjaga iklim mikro, dan nilai estetika serta tersedianya serapan air, dipandang perlu mengatur kawasan tertentu sebagai hutan kota...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
bahwa guna mewujudkan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di kelurahan, maka diperlukan adanya wadah atau organisasi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGUSAHAAN BUDIDAYA BURUNG WALET DALAM DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa judul dan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengusahaan Budidaya Burung Walet dalam daerah Kota Pontianak dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai azas otonomi melalui partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak tahun 2013 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kaidah pengelolaan keuangan publik berazaskan transparansi dan akuntabilitas...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
bahwa untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, daerah dapat memberikan dan menyediakan jasa dengan pembayaran retribusi...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2010
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan paling...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
bahwa dalam rangka pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka daerah berhak mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
bahwa untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, daerah dapat memberikan dan menyediakan jasa dengan pembayaran retribusi...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2011
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapat persetujuan bersama...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak merokok terhadap kesehatan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2010
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan tahun anggaran 2010...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, perlu disusun Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
bahwa Pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokratis...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM
bahwa perauran Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum yang telah diubah dengan Perda Nomor 15 Tahun 2005 terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini...
In-House Training ”Teknik Sampling”
Pontianak, 07 November 2012. Selama tiga hari mulai tanggal 05 s.d. 07 November 2012 Sub Bagian SDM bersama-sama dengan Pusdiklat mengadakan in-house training Audit Sampling di Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang diikuti oleh seluruh pemeriksa. Sebagai narasumber hadir Yoice Stefano (Seksi Litbang Pemeriksaan Keuangan) dan Danang Susanto (Seksi Litbang Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu II) dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan.
Materi...
Menpora Andi Siap Dipecat
Tribun Pontianak - Jakarta. Menpora Andi Malarangeng menyatakan siap dipecat presiden, menyusul rilis hasil audit investigasi BPK yang mengantarnya dalam pusaran penyimpangan megaproyek Hambalang Rp2,5 triliun...
Bupati Dipaksa Teken
Tribun Pontianak - Bogor. Bupati Bogor, Rachmat Yasin, membuat pengakuan mengejutkan, setelah audit investigatif BPK memasukkan namanya dalam daftar 46 pejabat yang diduga terlibat penyimpangan proyek Hambalang...
Andi Urus Sertifikat
Tribun Pontianak - Jakarta. Audit investigasi BPK menyebutkan Menpora Andi Malarangeng dan Menkeu Agus Martowardojo diindikasikan terlibat penyimpangan proyek Hambalang, membuat kesal M Nazaruddin...
Hambalang Rugikan Negara Rp243 M
Pontianak Post - Jakarta. Berbagai dugaan pelanggaran dalam proyek pembangunan sport center Hambalang mulai terkuak. Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara gamblang menyebutkan pihak-pihak yang diduga melakukan penyimpangan dalam proyek tersebut...
Istri Anas Kebagian Rp63 M
Tribun Pontianak - Jakarta. Audit investigatif BPK terhadap skandal proyek Hambalang, mengungkapkan aneka penyimpangan yang melibatkan 7 elite dari 46 pejabat, Menpora yang membiarkan penyimpangan, memantik kerugian negara R243 miliar. Sebesar Rp63 miliar diantaranya mengalirkan ke PT Dutasari Citralaras, perusahaan Athiyyah Laila, istri Anas Urbaningrum...
Negosiasi Politik
Tribun Pontianak - Jakarta. Pernyataan Ketua BPK (Hadi Purnomo) sekilas memang ada penyimpangan prosedur yang ada, bahwa proyek Hambalang dikerjakan tanpa izin dan sepengetahuan Menpora...
11 Penyimpangan
Tribun Pontianak - Jakarta. Surat Hak Pakai Palsu: Surat Keputusan SK Hak Pakai, Kepala BPN bersama Kabag Persuratan dan Kearsipan BPN, menerbitkan surat keputusan pemberian Hak Pakai atas tanah seluas 312.448 m2 di Desa Hambalang patut diduga palsu...
Palsu Tandatangan Probo
Tribun Pontianak - Jakarta. Audit investigasi Badan Pengawas Keuangan (BPK) tentang proyek Hambalang mengungkapkan temuan SK Hak Pakai tanah Kemenpora di Hambalang yang diduga palsu...
Menunggu KPK Menjerat Menteri
Tribun Pontianak - Jakarta. Kasus Hambalang mulai terkuak lebih lebar. Hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diserahkan kepada DPR, Rabu (31/10), menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp243,6 miliar. Angka ini jauh lebih besar dari perkiraan sebelumnya diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni hanya sekitar Rp10 miliar...
Gas Habis Pakai BBM
Rakyat Kalbar - Bogor. Apriori sejumlah kalangan DPR terutama Komisi VII terhadap figur Menteri BUMN Dahlan Iskan yang berani melawan arus kekuasaan 'politik senayan' kian memanas. Dicari-carilah sasaran tembak kesalahan mantan Dirut PLN itu. Bagaimana sebenarnya masalah inefisiensi Rp37 triliun? ....
KPK Dorong Dahlan Laporkan Pemalak
Rakyat Kalbar - Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk melaporkan (oknum) anggota DPR yang meminta upeti dari BUMN....
BPK Segera Lapor ke DPR
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru merampungkan 85 persen hasil audit investigasi terkait proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kendati belum rampung seluruhnya, namun hasil audit sementara ini akam tetap diberikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
Masak Menteri Kalahkan BPK
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Yahya Sacawiria segera mengirim surat permintaan klarifikasi ke BPK terkait kontroversi intervensi audit investigasi proyek Hambalang...
Menpora: Saya Tak Intervensi BPK
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng membantah mengintervensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal laporan audit investigasi pembangunan kompleks olahraga Hambalang, Jawa Barat...
BPK Serahkan Audit Hambalang ke DPR
PONTIANAK POST - Jakarta. Teka-teki siapa saja yang terlibat dalam penyelewengan anggaran kasus Hambalang akan segera terungkap. Dalam hitungan hari, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyerahkan hasil auditnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...
BPK Pastikan Korupsi Hambalang; BPK Bermasalah
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Anggota Panitia Kerja Hambalang DPR dari Fraksi PDIP, Dedi Gumelar, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan jujur dan profesional melaksanakan audit proyek Hambalang senilai Rp2,5 triliun...
Desakan Audit BPK Menguat
Pontianak Post-Pontianak... Desakan agar BPK melakukan audit terhadap anggaran kunjungan kerja dan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kalbar menguat...
Bupati Puas dengan Predikat WDP
Rakyat Kalbar-Putussibau... Bupati Kapuas Hulu AM Nasir SH merasa puas dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK RI. Apalagi pemerintah Kapuas Hulu menjadi yang terbaik se-Kalbar dalam laporan hasil pemantauan atas penyelesaian negara atau daerah semester I Tahun 2012
Temuan BPK Terhadap Keuangan Kapuas Hulu
BERKAT - Putussibau. Hasil temuan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran (TA) 2011 mencantumkan lima temuan kepatuhan dan lima temuan sistem pengendalian intern...
Evaluasi BPK Bukan Kecurangan
PONTIANAK POST - Sanggau. Fenomena beberapa PNS yang mengalami peningkatan finansial secara golongan dan kepangkatan, memang benar adanya. Namun, tidak mesti diasumsikan bahwa yang bersangkutan menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau...
Kontroversi Temuan Fitra
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menempatkan Provinsi Kalbar pada ranking ke-5 terkorup dari 33 provinsi se-Indonesia. Fitra membuat ranking provinsi berpotensi terkorupsi yang didasarkan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2011...
Andriyus: Kami Hanya Mengingatkan Pemkab
BERKAT - Sanggau. Sekretaris Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Kabupaten Sanggau, Yohannes Andriyus Wijaya, S. E. menyambut baik statemen berbagai pihak terkait Pandangan Akhir (PA) Fraksi PKPB yang menyatakan adanya dugaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau yang menguras APBD...
Wagub Bantah Kalbar Provinsi Terkorup ke-5
BERKAT - Pontianak. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya membantah data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyatakan Kalbar peringkat ke-5 provinsi paling korup di Indonesia...
BPK Kalbar Ragukan Data Fitra
RAKYAT KALBAR - Pontianak. BPK RI Perwakilan Kalbar meragukan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) terkait kerugian daerah Kalbar yang mencapai Rp289,8 miliar (2005-2008)...
Kalbar Rugikan Negara Rp289,8 M
PONTIANAK POST - Pontianak. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengeluarkan rilis tentang provinsi penyumbang kerugian negara. Kalimantan Barat termasuk satu di antara 10 provinsi penyumbang kerugian negara tersebut, yakni sebesar Rp289,8 M. Tak tanggung-tanggung Kalbar menempati ranking kelima, diapit Provinsi Papua dan Papua Barat...
BPK RI Nilai Kapuas Hulu Tiga Terbaik Pengelolaan Keuangan
BERKAT - Pontianak. Dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Negara atau Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sampai dengan semester 1 tahun 2012, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Kabupaten Kapuas Hulu masuk kabupaten tiga terbaik dalam penataan keuangannya...
62,51 Persen Rekomendasi BPK Ditindaklanjuti
BERKAT - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mencatat sebanyak 62,51% atau 3.694 rekomendasi dari 5.909 rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh seluruh pemerintah daerah di provinsi itu...
Fitra Didesak Beber Bukti: Kejati Tak Yakin Kalbar 5 Besar Korupsi
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir data mengejutkan, Senin (1/10). Kalbar masuk 5 besar provinsi terkorup di Indonesia setelah Papua, Sumatera Utara, Aceh dan DKI Jakarta...
BPK Terbitkan 5.909 Rekomendasi Keuangan Pemda
BERKAT - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sepanjang semester pertama tahun 2012 telah menghasilkan 2.801 temuan dan 5.909 rekomendasi...
Hasil Penilaian BPK: Melawi Terendah
BERKAT - Pontianak. Dari hasil penilaian semester I 2012 terkait rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Barat, Kabupaten Melawi mendapat skor paling rendah...
Komitmen Pakta Integritas
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Peringatan pada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang terbiasa bersantai-santai menyampaikan laporan keuangan Surat Pertanggungjawaban (SPj)...
Kabupaten Kapuas Hulu Meraih Peringkat Satu dalam Melakukan Tindak Lanjut
Pontianak, 28 September 2012. Pada penyerahan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut dan laporan hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Kalimantan Barat yang berlangsung pada hari ini di aula gedung perwakilan, Kabupaten Kapuas Hulu meraih peringkat pertama dalam melakukan tindak lanjut dengan skor 47, diikuti oleh Kabupaten Kubu Raya dengan skor 46 dan Kabupaten Landak...
Penyertaan Modal PDAM Belum Tuntas
PONTIANAK POST - Sui Raya. DPRD Kubu Raya menggelar sidang paripurna penyampaian LKPj Bupati Kubu Raya tahun anggaran 2011. Tujuh fraksi pun menyoroti keseriusan Pemkab Kubu Raya untuk membenahi permasalahan aset dengan tujuan untuk menghindari penilaian opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemarin... [selengkapnya}
Pemkab Sanggau Masih WDP
BORNEO TRIBUNE - Sanggau. Untuk meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemerintah Kabupaten Sanggau harus masih melakukan pembenahan. Terutama terkait aset Pemerintah Kabupaten Sanggau...
7 Fraksi Sorot Pembenahan Aset KKR
BORNEO TRIBUNE - Kubu Raya. Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Kubu Raya mengharapkan agar Pemerintah Kubu Raya lebih serius dalam membenahi permasalahan aset kabupatem tersebut untuk menghindari penilaian opini tidak wajar dari BPK...
DPRD Soroti Pembenahan Aset
TRIBUN PONTIANAK - Kubu Raya. Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Kubu Raya menyoroti kinerja Pemkab yang tampak kurang serius membenahi permasalahanaset. Kondisi ini menyebabkan belum bisa mencapai penilaian opini wajar tanpa pengecualian dari BPK...
Kapuas Hulu Kembali Raih Wajar Dengan Pengecualian dari BPK
BORNEO TRIBUNE - Putussibau. Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana, mengatakan bahwa berdasarkan rapat gelar pengawasan di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu berhasil mempertahankan predikat Wajar Dengan Pengecualian berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Predikat WDP Cukup Baik
PONTIANAK POST - Sanggau. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Kabupaten Sanggau pada 2011. Secara umum terdapat beberapa hal yang menjadi penilaian oleh BPK untuk diperbaiki dalam memberikan predikat WDP tersebut...
Data Aset Daerah Kendala Raih WTP
PONTIANAK POST - Mempawah. Jangan harap Kabupaten Mempawah ke depannya bisa meraih opini untuk mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika masalah pendataan aset daerah (asda) tidak pernah tuntas dilakukan pasca pemekaran kabupaten induk dengan KKR...
WDP Masih Manusiawi
PONTIANAK POST - Ketapang. Mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI terhadap laporan keuangan di Kabupaten Ketapang bukan menjadi persoalan bagi Bupati Ketapang Henrikus...
Belum Pernah Menerima Predikat WTP
BERKAT - Ketapang. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Ketapang belum pernah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Melainkan dalam beberapa tahun ini selalu mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)...
Terganjal Aset Daerah
Mempawah, Pontianak Post-Mempawah sebelumnya sudah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bahkan dua kali berturut-turut pada pemerintah sebelumnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap hasil audit BPK terkait pelaksanaan APBD diraih dimasa pemerintahan bupati terdahulu...
Penyerahan LHP atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Pontianak
Pontianak, 19 September 2012. Hari ini, Rabu (19/9), bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Adi Sudibyo menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Manajemen Asset Tahun Anggaran 2011 sampai dengan semester I Tahun Anggaran 2012 pada Pemerintah Kabupaten Pontianak. Penyerahan LHP pada hari ini merupakan kelanjutan penyerahan LHP pada Pemkab Kubu Raya dan...
Midji Enggan Beli Penghargaan : WTP Murni Audit BPK
Pontianak, Berkat. Walikota Pontianak H. Sitarmidji, S.H, M.Hum, mengaku enggan membeli penghargaan-penghargaan, baik dari pemerintah pusat maupun instansi lainnya...
Penyerahan LHP atas Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya
Pontianak, 14 September 2012. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan barang milik daerah/aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2011 sampai dengan semester I tahun anggaran 2012....
BPK Akan Periksa Pengadaan Formasi dan Penetapan PNS
BORNEO TRIBUNE - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) akan melakukan pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2009 dan 2010. PEmeriksaan ini dilakukan berdasarkan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK...
BPK RI Lakukan Pemeriksaan Formasi dan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
BERKAT - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Kamis (13/9) release-nya menyatakan akan melakukan pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2009 dan 2010...
Knowledge Transfer Forum Aplikasi SIPuspa di Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, 12 September 2012. Dengan tujuan untuk memperkenalkan aplikasi SIPuspa (Sistem Informasi Perpustakaan) sebagai aplikasi yang digunakan oleh perpustakaan BPK RI, perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Knowledge Transfer Forum (KTF) Aplikasi SIPuspa kepada seluruh pegawai di perwakilan. Mengundang Budi Budiman dan Aditya Wahyu Dewanggajati dari Sub Bagian Perpustakaan pada Biro Humas dan Luar Negeri sebagai narasumber, acara dibuka oleh...
Tingkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan BPK untuk Mendorong Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat yang Lebih Merata
Pontianak, 17 Agustus 2012. Mengangkat tema “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Bekerja Keras untuk Kemajuan Bersama dan Kita Tingkatkan Pemerataan Hasil-Hasil Pebangunan untuk Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, upacara memperingati HUT ke-67 kemerdekaan Republik Indonesia juga diselenggarakan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di halaman gedung perwakilan. Dihadiri oleh seluruh pegawai perwakilan, upacara dipimpin Kepala...
Seriusi Aset dan Hibah
PONTIANAK POST - Pontianak. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dua tahun berturut selalu mengupas persoalan aset dan hibah dari Kabupaten Pontianak kerap menjadi catatan. Oleh karena itu, harus ada sikap serius supaya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa PEngecualian (WTP)...
Terus Benahi Aset Perbaiki Opini
BERKAT - Kubu Raya. DPRD Kubu Raya memberi apresiasi atas opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkab Kubu Raya...
BPK Selesaikan Pemeriksaan Keuangan
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar telah merampungkan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar dan 14 pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar tahun 2011...
Tindaklanjuti Temuan BPK
PONTIANAK POST - Singkawang. Walikota Singkawang diharapkan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ditemukannya kelebihan proyek pengerjaan peningkatan jalan Pramuka-Demang Akub yang bernilai sebesar Rp415.996.120...
Eks Pengungsi Sambangi BPK
PONTIANAK POST - Pontianak. Untuk kedua kalinya eks pengungsi kerusuhan sosial tahun 1999 didampingi LSM Laskar Anti Korupsi (LAKI) mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Barat. Mereka mendesak BPK agar segera melakukan audit terhadap dugaan korupsi penyelewengan dana bantuan bagi eks pengungsi kerusuhan sosial...
21 Dewan Tetap Lanjutkan Usul Pansus Aset
BERKAT - Pontianak. Ketua Komisi A DPRD Kalbar, H. Retno Pramudya, S.H. mengatakan walaupun sempat gagal diparipurnakan namun sebanyak 21 anggota dari 55 anggota DPRD Kalbar pengusul pembentukan pansus aset yang telah menandatangani persetujuan Pansus Aset DPRD Kalbar dan tetap ingin melanjutkan untuk dibentuknya Pansus Aset...
Aset Daerah Seperti Rumah Hantu
RAKYAT KALBAR - Singkawang. Kota Singkawang kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ganjalannya pada pengelolaan aset, terutama aset yang sudah seperti rumah hantu, karena tidak bisa diapa-apakan...
Kembali Raih Opini WDP
MEDIATOR - Sekadau. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran (TA) 2011...
Aset Pengaruhi Opini BPK
PONTIANAK POST - Singkawang. Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang diharapkan fokus terhadap penyelesaian masalah aset. Pasalnya, hal tersebut menjadi catatan penting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang TA 2011...
Opini WDP bagi LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Menutup Rangkaian Pemeriksaan LKPD TA 2011 se-Kalimantan Barat
Pontianak, 03 Agustus 2012. Tanggung jawab BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk menyatakan pendapat atas LKPD TA 2011 se-Kalimantan Barat berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, berakhir dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten Kapuas Hulu TA 2011 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan Adi Sudibyo kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu M....
LHP Kabupaten Landak Tetap WDP
BORNEO TRIBUNE - Landak. Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, pekan lalu, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2011...
LKPD Kabupaten Sekadau TA 2011 Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian
Pontianak, 30 Juli 2012. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 15.A/HP/XIX.PNK/06/2012 tanggal 19 Juni 2012, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sekadau TA 2011 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Adi Sudibyo pada acara penyerahan yang dihadiri oleh Bupati Sekadau Simon Petrus, Wakil Ketua DPRD H. Isnaini, Inspektur Kabupaten Sekadau Rasihan,...
Tuntaskan LHP BPK RI dengan Transparan
BORNEO TRIBUNE - Kubu Raya. Ketua Pansus PDAM Tirta Raya, Agus Sudarmansyah mengatakan pihaknya akan menuntaskan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap PDAM Tirta Raya beberapa waktu lalu secara transparan kepada masyarakat...
Enam Bulan Tuntaskan Aset
PONTIANAK POST - Pontianak. Pemprov mematok target enam bulan untuk menuntaskan masalah aset. Sekretaris Daerah Kalbar, M. Zeet Hamdy Assovie berharap masalah yang menjadi temuan BPK itu dapat diselesaikan pada Desember 2012 nanti. Untuk mewujudkan ini, menurutnya perlu komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif...
Menelisik Perusda Kalbar: Hidup Segan Mati Tak Mau
PONTIANAK POST - Pontianak. Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha didirikan dengan tujuan baik: meningkatkan pendapatan asli daerah. Tapi, alih-alih memberi keuntungan, perusahaan milik Pemprov Kalimantan Barat ini justru selalu merugi. Bayangkan, dari laporan BPK diketahui bahwa kerugian perusahaan ini mencapai Rp5,2 miliar, jauh melampaui modal perusahaan yang hanya Rp334,6 juta. Sementara itu, utang perusahaan mencapai Rp7 miliar...
Opini WTP Belum Jamin Bebas dari Korupsi
BERKAT - Jakarta. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Maskur Musa menilai opini wajar tanpa pengecualian pada hasil audit laporan keuangan yang dilakukan BPK pada kementrian dan lembaga belum menjamin kementrian dan lembaga bersangkutan bebas dari korupsi...
Berikan Pansus Kebebasan
RAKYAT KALBAR - Sungai Raya. Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Masdar AR, meminta Pansus PDAM DPRD Kubu Raya untuk terus meningkatkan kinerjanya. Berikan mereka ruang yang bebas, agar bisa bekerja lebih efektif dan efisien...
Predikat Ganjil WDP
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Terbongkarnya dugaan korupsi proyek Hambalang Rp2,5 triliun dan proyek Wisma Atlet, memantik pertanyaan besar terhadap opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)...
Eks Pengungsi Minta BPK Turun Tangan
PONTIANAK POST - Pontianak. Sekelompok orang yang mengatasnamakan eks-pengungsi kerusuhan sosial, mendatangi Kantor BPK RI wilayah di Pontianak, Rabu (18/7) siang. Didampingi DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), mereka mendesak BPK segera mengaudit investigasi terhadap dugaan korupsi penyelewengan dana bantuan, Tragedi Sosial Sambas 1999...
Pansus PDAM Mulai Bekerja
BORNEO TRIBUNE - Kubu Raya. DPRD Kabupaten Kubu Raya yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) mengenai kinerja dari PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya kini mulai bekerja...
Audiensi Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kalimantan Barat dan Pengungsi Korban Kerusuhan Kalimantan Barat
Rabu, 18 Juli 2012. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas, Sigit Pratama Yudha, dan Kepala Sub Bagian Umum sekaligus Plh. Kepala Perwakilan, Supadi menerima audiensi dari Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kalimantan Barat yang datang beserta perwakilan dari pengungsi korban kerusuhan sosial Kalimantan Barat tahun 1999.
Ketua LAKI Kalimantan Barat, Burhanuddin Abdullah...
Sebelas Desa Dapat Teguran
PONTIANAK POST - Sungai Raya. Sedikitnya sebelas desa penerima alokasi dana desa (ADD) tahun 2011 terancam bakal diproses ke Inspektorat. Ini akan terjadi jika mereka tidak segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban ADD tersebut ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kubu Raya...
Opini terhadap LKPD Kabupaten Melawi TA 2011 Belum Mengalami Peningkatan
Pontianak, 13 Juli 2012. Bertempat di ruang tamu kepala perwakilan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Melawi TA 2011 diserahkan oleh Kepala Perwakilan Adi Sudibyo kepada Ketua DPRD Kabupaten Melawi Abang Tajudin dan Bupati Melawi H. Firman Muntaco. Turut hadir pula Inspektur Kabupaten Melawi Syamsul Arifin, Kepala sub Auditorat Kalbar II Joni Rindra Putra serta pengendali teknis dan...
Dinas Tarik Aset tak Layak
TRIBUN PONTIANAK - Mempawah. Sejumlah mobil dinas (mobdin) SKPD Kabupaten Pontianak yang sudah tidak layak pakai ditarik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Kamis (12/7). Penarikan dilakukan untuk menghapus atau memperbaiki bila masih layak pakai...
Biaya Pemeliharaan Mengganjal Aset
RAKYAT KALBAR - Mempawah. Bupati Pontianak H Ria Norsan mengungkapkan berbagai persoalan yang mengakibatkan terjadinya kenaikan total jumlah aset Pemerintah Kabupaten Pontianak tahun 2011...
Pansus Telusuri Dana Bantuan
PONTIANAK POST - Sungai Raya. Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo bersama pimpinan dewan dan anggota DPRD lainnya berjanji untuk menelusuri dana bantuan atau hibah yang nilainya mencapai puluhan miliar ke tubuh PDAM Tirta Raya, Kubu Raya. "Kita bersama tim pansus akan menelusuri penggunaan dananya buat apa dan siapa penangungjawab atau (satkernya)," kata dia kepada wartawan seusai jumpa pers, Selasa...
Pansus Target Selesai Akhir Juli
PONTIANAK POST - Sungai Raya. Agus Sudarmansyah S.Ipem yang terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) PDAM Tirta Raya memasang target mampu menuntaskan temuan LHP BPK RI tahun anggaran 2011 tentang perusahaan pendistribusian air minum sampai akhir Juli 2012...
Demokrat Dukung Pansus Aset
Pontianak Post - Pontianak. Fraksi Demokrat DPRD Kalimantan Barat mendukung rencana pembentukan Panitia Khusus tentang aset. Hal ini menyusul laporan hasil pemeriksaan BPK tentang laporan keuangan pemprov 2011 yang meraih opini wajar dengan pengecualian...
SKPD Secepatnya Lakukan Pendataan Aset
BERKAT - Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH, meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi itu untuk segera melakukan pendataan aset masing-masing. "Pimpinan SKPD harus serius melakukan penataan dan pendataan aset. Kalau memang tidak mampu, apa boleh buat (mungkin nanti)," tegasnya di Pontianak, belum lama ini...
Pansus Telusuri Tiga Pokok Masalah PDAM
BERKAT - Kubu Raya. Sidang paripurna DPRD Kubu Raya pada selasa (10/7) kemarin akhirnya menyeujui dibentuknya Pansus PDAM Tirta Raya selain disahkannya SK Alat Kelengkapan dan persetujuan pinjaman Pemkab ke Bank Kalbar senilai Rp30 miliar. Untuk Pansus PDAM terpilih sebagai ketua yakni Agus Sudarmansyah setelah melalui mekanisme voting sesama anggota pansus. Kepada wartawan, Agus Sudarmansyah memastikan akan menelusuri permasalahan...
Disetujui, Fraksi Soroti Kinerja Eksekutif
PONTIANAK POST - Mempawah. Anggaran Daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah, karena APBD sendiri setidaknya dapat dijadikan sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja... ...
Panja atau Pansus? Fraksi Demokrat pilih Panja
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Fraksi Partai Demokrat mengikuti langkah Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar. Fraksi Demokrat memilih Panitia Kerja (Panja) untuk menyelesaikan masalah aset dan Provinsi Kapuas Raya (KPR). "Kita mendukung pembentukan Panja PKR dan penertiban aset sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan, dan managemen pengelolaan aset untuk hasil audit yang lebih baik," kata Ary pudyanti SE, Ketua Fraksi Partai...
Fraksi GOHAN Soroti Lima Temuan BPK
BERKAT - Mempawah. Fraksi Golkar, Hati Nurani Rakyat, dan Amanat Nasional (GOHAN) DPRD Kabupaten Pontianak, pagi kemarin, menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD 2011, melalui sidang paripurna DPRD yang dipimpin Wakil ketua, H Rusli Abdullah SE, dan dihadiri Bupati Pontianak, Drs H Ria Norsan MM MH...
Fraksi PD Harus Skala Prioritas PKR dan Asset
BERKAT - Pontianak. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar, Ary Pudianti, SE, mengatakan pada dasarnya mendukung sepenuhnya rencana Pemekaran Provinsi Kapuas Raya dan penertiban asset Pemerintah Provinsi Kalbar...
Pansus PDAM Mulai Bekerja
PONTIANAK POST - Sungai Raya. Meskipun baru akan disahkan Senin ini, seperti Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PDAM Kubu Raya mulai bekerja dalam menyoroti catatan di tubuh PDAM Tirta Raya seperti tertuang dalam LHP BPK RI tahun 2011...
Bupati Sampaikan Sembilan Temuan BPK
BORNEO TRIBUNE - Mempawah. Terdapat sembilan temuan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Kabupaten Pontianak 2011...
20 Rumdin
PONTIANAK POST - Pontianak. Kepala Satuan Polisi PAmong Praja Provinsi Kalimantan Barat, TTA Nyarong menyatakan pihaknya sudah menertibkan tujuh rumah dinas milik Pemprov Kalbar. Jumlah tersebut masih sedikit, karena rumah dinas yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI mencapai 20 unit...
Anggaran Aset Meningkat 35,47 Persen
PONTIANAK POST - Mempawah. Bupati Ria Norsan mengakui, aset Pemerintah Kabupaten mengalami kenaikan sebesar 35,47 persen dari Rp625,59 miliar tahun 2010 naik menjadi Rp1,118 triliun pada tahun 2011...
Pemprov Kalbar – BPN akan MoU Terkait Penyelesaian Aset
BERKAT - Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pertanahan Negara Provinsi itu akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait penyelesaian aset tanah yang menjadi salah satu kendala diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalbar...
Predikat WDP: Cornelis Minta Selesaikan Masalah Aset
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat memberikan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pelaksanaan APBD Kalbar 2011. Bahkan BPK menilai SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar tidak terlalu serius untuk menyelesaikan persoalan aset...
Tujuh Direktur Tanah Soedarso Belum Tuntas
PONTIANAK POST - Pontianak. Aset tanah Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso termasuk dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat TTA Nyarong mengungkapkan, banyak tanah rumah sakit tersebut yang harus ditertibkan...
Gubernur Minta Selesaikan Aset
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Gubernur Kalbar, Cornelis, mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mampu melaksanakan surat edaran gubernur. Gubernur mengeluarkan surat edaran nomor 900 tentang penyampaian SPJ Fungsional dan penyampaian Laporan Keuangan SKPD dari bulan Januari-Desember 2012...
Dewan: Evaluasi Kinerja Bidang Aset
EQUATOR - Mempawah. Pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Pontianak yang selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun anggaran membuat DPRD gerah...
Sekali Pansus Rp600 Juta
EQUATOR - Pontianak. Kendati sejumlah fraksi di DPRD Kalbar menganggap penting dibentuknya Pansus aset dan PKR, tapi F-PDI Perjuangan berkelit bahwa panitia khusus itu menyedot uang rakyat hingga lebih Rp500 juta...
Pemerintah Kabupaten Landak Kembali Memperoleh Opini WDP untuk LKPD TA 2011
Pontianak, 6 Juli 2012. Bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, hari ini, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Landak TA 2011. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Landak, Klemen Apui, SIP telah menerima LHP dengan disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Drs. Ludis, M....
Masalah Teknis, Gubernur Tak Perlu Gubris
Equator-Pontianak. Kendati kembali menyandang predikat WDP, diakui BPK secara umum laporan keuangan APBD Kalbar mengalami banyak kemajuan...
PDAM Kubu Raya Wajib Direkonstruksi
Equator-Sungai Raya. Fraksi-fraksi di DPRD Kubu Raya meminta, Pemkab Kubu Raya segera merekonstruksi pimpinan definitif di PDAM Tirta Raya kubu Raya sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2011...
Mengulang Kesalahan Serupa
Equator-Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) akhirnya mengeluarkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun anggaran 2011. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan BPK RI itu jelas bukan kabar baik...
Cornelis Kesal Dinilai WDP
Tribun Pontianak-Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011. Penilaian ini diberikan lantaran Pemprov tak mampu mendata dan mengelola aset yang ada. Penilaian yang sama juga diberikan pada 2010 lalu...
Bentuk Panja
Tribun Pontianak-Pontianak. Ketua DPRD Kalbar Minsen menyatakan akan segera menggelar rapat pimpinan untuk menyingkapi hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Kalbar. Dikatakannya, DPRD Kalbar akan berupaya sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan aset Kalbar melalui rapat kerja...
Meski WDP Pansus Aset Tidak Perlu
Pontianak Post- Pontianak. Rencana pembentukan Panitia Khusus Aset di DPRD Kalimantan Barat semakin sulit untuk terealisasi. Fraksi PDIP kembali menegaskan bahwa pembentukan Pansus Aset tidak urgen meskipun pemprov belum berhasil meraih opin Wajar Tanpa Pengecualian. Anggota BPK, Rizal Djalil juga tidak merekomendasikan pembentukan Pansus untuk menyelesaikan masalah aset...
Dapat Opini WDP Cornelis Kesal
Pontianak Post- Pontianak. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Gubernur Kalbar, Cornelis mengaku kesal atas opini tersebut karena sebenarnya bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, jika tidak terganjal persoalan aset...
Selesaikan Asset Cukup Dengan Pokja
Berkat- Pontianak. Hasil Penilaian BPK-RI terhadap APBD Kalbar 2011 adalahWajar Dengan Pengecualian (WDP) ini hanya dikarenakan asset yang belum terdata secara baik secara administrasi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)...
Asset Masih Bermasalah, Desak Panggil Sekda
Berkat- Pontianak. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar 2011 masih bertahan pada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari laporan tahun sebelumnya...
Opini WTP Terganjal Aset
Berkat- Pontianak. Laporan Hasil Pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat Tahun 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan provinsi itu diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena kembali terganjal permasalahan aset...
DPR Minta Audit Investigasi Kemenag
Seputar Indonesia- Jakarta. Kalangan DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap satuan kerja di Kementrian Agama (Kemenag), yang melaksanakan pengadaan Alquran tahun 2011-2012...
Dana Antaboga Jadi Tanggungan Pemerintah
Seputar Indonesia- Jakarta. Anggota Tim Pengawasan Bank Century DPR Achsanul Qoasasi mengatakan, keputusan Mahkamah Agung yang menerima Bank Mutiara membayar dana nasabah reksa dana Antaboga harus menjadi tanggungan pemerintah sebagai pemilik Bank Mutiara...
Aset Membengkak Rp1, 1 Triliun
Equator- Mempawah. Hasil audit Badan dan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan APBD Pemerintah Kabupaten Pontianak tahun 2011 adanya penambahan total aset daerah. Dari Rp825,59 miliar pada tahun 2010 menjadi Rp1, 118 triliun atau naik 35,47 persen...
LKPD Pemprov Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011 Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian
Pontianak, 5 Juli 2012. Pagi ini bertempat di Ruang Balairungsari DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Anggota VI BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2011 kepada Ketua DPRD Provinsi Kalbar Minsen, S.H. pada rapat Paripurna Istimewa. Acara penyerahan ini dihadiri oleh segenap Pimpinan dan Anggota DPRD, unsur Forum...
Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012
Pontianak, 4 Juli 2012. Hari ini, Rabu (4/7), bertempat di ruang rapat pimpinan perwakilan, empat belas orang pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan sumpah dan janji PNS dengan didampingi rohaniawan. Acara yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan, Ir. Adi Sudibyo, M.M. disaksikan oleh pejabat struktural dan pegawai Perwakilan. Pengambilan sumpah dan janji...
37 Rekening provinsi NTT Ditutup
Seputar Indonesia- Kupang. Sebanyak 37 dari total 115 rekening milik satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditutup karena peruntukannya tidak jelas. Ke-37 rekening ini ditemukan tahun 2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan NTT...
Temuan BPK Harus Diungkap
Kompas- Medan. Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara (sumut) menilai, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumut terkait temuan kebocoran anggaran APBD tahun 2011 sebesar Rp25, 1 miliar harus diungkap...
Bupati Ungkap Sembilan Temuan BPK
Equator- Mempawah. Terdapat sembilan temuan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Kabupaten Pontianak 2011. Sebagaimana diungkapkan Bupati Pontianak H Ria Norsan pada Paripurna Pidato Bupati atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2011 di DPRD, kemarin....
Dua Anggota DPR Calon Tersangka
Pontianak Post, Pontianak- Dua Anggota DPR RI daerah Pemilihan Kalimantan Barat Zulfadli dan Usman Jafar menjadi calon tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos KONI Kalbar 2006-2008. Penetapan keduanya tinggal nunggu kelengkapan alat bukti yang kini tengah dikumpulkan penyidik Polda Kalbar
Dua Anggota DPR Tersangka “Dugaan Korupsi Bansos”
Pontianak, Berkat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat bakal menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos KONI Kalbar 2006-2008
Penilaian BPK, Kubu Raya Naik Peringkat
Equator,Sungai Raya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya naik peringkat dalam penilaian Badan Pemeriksa Keuangan RI Kalimantan Barat, dari hasil Pemeriksaan Keuangan tahun 2012 ini mendapatkan penilaian wajar dengan pengecualian (WDP)...
Rekomendasi DPRD Bukan Momok Bagi Bupati “Tiga Dinas Sering Jadi Sorotan”
Ketapang, Equator, Anggota Komisi II DPRD Ketapang Abdul Sani menegaskan apapun rekomendasi dari DPRD bukan menjadi momok bagi bupati....
Kubu Raya Naik Peringkat Penilaian BPK
Kubu Raya, Tribun- Pemerintah Kabupaten Kubu Raya naik peringkat dalam penilaian Badan Pemeriksa Keuangan RI Kalimantan Barat terhadap laporan keuangan Tahun 2011 dengan mendapatkan penilaian wajar dengan pengecualian...
BPK Catat Kerugian Negara Rp4,8 M
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya ada 69 temuan Badan Pemeriksa Keuangan soal APBD DKI pada 2011 Jakarta bermasalah, dan menimbulkan potensi korupsi...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Penetapan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
bahwa dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, terjadi perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya tentang pencalonan, pemilihan, pengesahan, dan pemberhentian kepala desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Sekadau
bahwa dengan telah ditetapkannya UU Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, maka untuk melengkapi atribut suatu pemerintahan dipandang perlu adanya Lambang Daerah....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
bahwa dalam rangka pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka daerah berhak mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
bahwa dalam rangka pemberian pelayanan jasa yang umum disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka daerah berhak mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
bahwa dalam rangka pemberian pelayanan jasa yang umum disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka daerah berhak mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN 7 (TUJUH) BUAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 7 (tujuh) buah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Retribusi Daerah tidak boleh diberlakukan lagi....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SAMBAS
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan dan perananan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya agar mampu berwibawa dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI BIDANG KESEHATAN
bahwa dengan semakin luasnya kewenangan daerah di bidang kesehatan sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah perlu adanya upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG KETERTIBAN UMUM
bahwa dalam rangka mewujudkan kota dan desa yang indah, bersih, sehat, tertib, aman, tenteram, nyaman dan teratur, sesuai dengan visi Kabupaten Sambas, perlu mengatur tentang pelaksanaan kebersihan dan ketertiban umum dalam daerah Kabupaten Sambas....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME
bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah perlu adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1998 tentang Pajak Reklame....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan Jenis Retribusi Kabupaten Sambas....
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan....
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, dan untuk perencanaan sebagai Kota Jasa Pendidikan, Pemerintah Daerah Singkawang mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarkat sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
bahwa seiring meningkatnya mobilitas dan kebutuhan masyarakat akan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan jasa titipan dan telekomunikasi semakin berkembang baik dari jenis produk yang ditawarkan, maupun kuantitas pelaku usaha...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah....
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah....
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI, RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan udara...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, kesempatan berusaha dan kesempatan kerja perlu diberikan kemudahan dalam penyelenggaraan pelayanan penerbitan surat izin usaha perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan kepada masyarakat dunia usaha....
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025
bahwa Kota Singkawang memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945....
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010
bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu badan usaha milik pemerintah dan/atau milik swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
bahwa dalam upaya menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang terwakili di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang....
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GUNUNG POTENG
bahwa dengan telah dilaksanakannya serah terima asset, utang piutang, karyawan dan dokumen-dokumen PDAM Kabupaten Sambas kepada Pemerintah Kota Singkawang tanggal 17 Nopember 2008, maka pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Singkawang...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kota Singkawang, perlu dilakukan pengaturan dan penataan administrasi kependudukan...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat, perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah....
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN DAERAH
bahwa derajat kesehatan yang semakin tinggi merupakan investasi strategis pada sumber daya manusia, sehingga baik perorangan, keluarga, maupun masyarakat memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat, tumbuh dan berkembang, terlindungi dari risiko sakit dan risiko kematian serta dapat menjalani kehidupan yang semakin produktif dari waktu ke waktu....
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha milik Pemerintah dan/atau milik Swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2008-2012
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah terpilih harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun masa jabatannya....
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk dan menata kembali Organisasi Perangkat Daerah....
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah....
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat, guna menunjang keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dijalan, perlu dilakukan pengaturan pemberangkatan dan kedatangan yang optimal guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggungjawab....
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan angkutan penumpang umum dalam kota, perlu dilakukan pengaturan dan pemberian izin trayek....
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
bahwa dalam rangka terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Daerah yang memenuhi azas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti dipandang perlu membentuk Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau
bahwa Kabupaten Sanggau adalah Kabupaten yang berbatasan dengan negara bagian Sarawak Malaysia (Malaysia Timur)....
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sanggau Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pancur Aji
bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih belum terpenuhi, hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum dalam menjalankan fungsinya untuk mendistribusikan air bersih secara merata bagi masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa Serambai Jaya Kecamatan Mukok
bahwa dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraanmasyarakat desa serta peningkatan pelayanan yang semakin merata, perlu adanya suatu upaya terpadu, terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang menjangkau masyarakat desa melalui penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang semakin berkualitas....
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa Melawi Makmur Kecamatan Meliau
bahwa dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan pelayanan yang semakin merata, perlu adanya suatu upaya terpadu, terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang menjangkau masyarakat desa melalui penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang semakin berkualitas...
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas
bahwa dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan pelayanan yang semakin merata, perlu adanya suatu upaya terpadu, terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang menjangkau masyarakat desa melalui penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang semakin berkualitas....
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Pengahpusan Dan Penggabungan Desa
bahwa dalam rangka persiapan pemekaran Kecamatan perlu di dukung pembentukan Desa/Kelurahan baru sebagai pemenuhan syarat fisik....
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang cukup potensial guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.....
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk....
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, oleh karena itu pemungutan pajak daerah perlu diefektifkan dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat dan akuntanbilitas dengan memperhatikan potensi daerah....
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa untuk mengwujudkan tertib administrasi keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana diamanat pasal 182 dan Pasal 194 Undang- Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sanggau
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta untuk memenuhi aspek kebutuhan Pemerintah Daerah, antara lain dalam upaya menghimpun dan membina seluruh PNS dalam satu wadah pembinaan jiwa Korps Pegawai Republik Indonesia,...
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan Di Kabupaten Sanggau Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 4 Tahun...
bahwa jaringan air bersih perkotaan, merupakan salah satu prioritas pembangunan pemerintah kabupaten sanggau....
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2009-2012
bahwa pembangunan sarana dan prasarana pemerintah gedung DPRD, merupakan salah satu prioritas pembangunan pemerintah kabupaten sanggau...
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa untuk menuju kemandirian desa, diperlukan perencanaan dan partisipasi dari seluruh masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2009 Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 62 PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, maka dipandang perlu mengatur tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa dengan peraturan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penetapan Desa Tapang Dulang
bahwa dalam upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa yang semakin merata, perlu adanya suatu upaya terpadu, terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang menjangkau masyarakat desa melalui penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang semakin berkualitas...
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (4) PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa....
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum
bahwa dalam rangka mewujudkan upaya tata kehidupan kabupaten sanggau yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga dan prasarana kabupaten sanggau beserta kelengkapannya....
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sanggau
bahwa perusahaan daerah air minum kabupaten sanggau merupakan badan usaha milik daerah yang mempunyai tujuan untuk mengelola dan memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah....
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk penyediaan prasarana Perparkiran serta untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ketertiban Parkir Kendaraan dalam Wilayah Kabupaten Sanggau, maka perlu diatur tentang Pemakaian Tempat Parkir....
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau
bahwa penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban dan perlu semakin ditingkatkan bagi dari segi kaulitas maupun kuantitas....
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakya...
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga dipandang perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau....
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kabupaten Sanggau
bahwa penyelenggaraan pelayanan, khususnya pelayanan penyuluhan, baik di bidang pertanian, perikanan maupun kehutanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat petani merupakan suatu kewajiban dan perlu semakin ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, terutama dalam rangka upaya peningkatan ketahanan pangan....
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau
bahwa dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah....
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Sanggau
bahwa dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah....
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau
bahwa dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau
bahwa dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau
bahwa dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata
bahwa pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi kebijakan pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian, perlu dilakukan secara integral dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kepariwisataan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, di desa perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa
bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan Bab VII PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu diatur ketentuan mengenai keuangan desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (4) dan pasal 53 ayat (1) Peraturan Pememrintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa....
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Retribusi Gerbang Masuk Di Luar Kawasan Sterile Area Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong
bahwa kecamatan entikong merupakan satu-satunya perbatasan resmi yang menggunakan jalur darat dengan negara sarawak (malaysia timur), sehingga perlu dilakukan penataan keluar masuk kendaraan yang melewati kawasan tersebut....
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kubu Raya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan....
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, daerah dapat memungut pajak sesuai dengan potensi daerah yang diatur dengan peraturan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa untuk melaksanakan pasal 151 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2) PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang mengamanatkan bahwa RPJPD ditetapkan paling lama 1 tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan....
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan rancangan peraturan APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama....
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Gedung Kantor Bupati Kubu Raya Dan Gedung Kantor DPRD Kabupaten Kubu Raya
bahwa sebagai suatu kabupaten baru maka sangat dibutuhkan pembangunan infrastruktur terutama pembangunan gedung kantor bupati dan gedung kantor DPRD, sebagai tempat pelaksanaan roda pemerintahan di wilayah kabupaten kubu raya....
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
bahwa untuk menunjang usaha-usaha pemerintah kabupaten kubu raya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perlu didukung oleh dana yang memadai....
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pinjaman Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
bahwa untuk mempercepat pembangunan di bidang infrastruktur dan pelayanan umum dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten kubu raya, pemerintah kabupaten kubu raya memandang perlu untuk melakukan upaya-upaya menambah sumber pembiayaan untuk mendukung APBD....
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
bahwa berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa bahwa RPJMD ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah pelantikan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pajak Hiburan
bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak hiburan merupakan kewenangan kabupaten/kota...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak penerangan jalan merupakan kewenangan kabupaten/kota....
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran
bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak restoran merupakan kewenangan kabupaten/kota....
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pajak Parkir
bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak parkir merupakan kewenangan kabupaten/kota....
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak pengambilan bahan galian golongan c merupakan kewenangan kabupaten/kota...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pajak Reklame
bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak reklame merupakan kewenangan kabupaten/kota...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pajak Hotel
bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak hotel merupakan kewenangan kabupaten/kota....
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Bantuan Keuangan Kepada partai Politik
bahwa berdasarkan huruf k pasal 12 dan huruf c ayat (1) pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, bantuan keuangan pada partai politik bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007....
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya PP Nomor 38 Tahun 2007, di samping pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, juga terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Kubu Raya
bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah kabupaten/kota perlu membentuk lambang daerah yang merupakan identitas daerah yang menggambarkan historis, geografis, kultur, semangat, dan harapan masyarakat....
LKPD Kabupaten Sanggau TA 2011 Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian
Pontianak, 22 Juni 2012. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa neraca Pemerintah Kabupaten Sanggau per 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Pada Perusahaan Daerah (Persero) PT Membangun Bengkayang Mandiri (MBM) Tahun Anggaran 2011
bahwa Badan Usaha Milik Daerah dituntut agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi nasional guna menunjang pelaksanaan Pemerintahan daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
bahwa Burung Walet merupakan salah satu satwa liar yang mempunyai nilai ekonomis, dapat dimanfaatkan secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Kabupaten Bengkayang
bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran dan keamanan pelayanan kepada masyarakat pemakai jalan, sehubungan dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan lalu lintas, maka diperlukan pengaturan penyelenggaraan pengaturan yang lebih mantap, jelas, tegas serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Retribusi izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Retribusi Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang
bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan baik kualitas maupun kuantitas maka perlu peran pemerintah daerah dan masyarakat....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf h, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tanah ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Bengkayang
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik mengalami perubahan yang mendasar tentang tata cara penghitungan,penggangaran dalam APBD,pengajuan,penyaluran dan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara
bahwa mineral dan batubara merupakan sumber daya alam bersifat tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna,berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat ...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2011-2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak mineral Bukan Logam Dan Batuan
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota ...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Izin Mendirikan Bangunan
bahwa untuk menata bangunan agar sesuai Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan baik diperkotaan maupun dipedesaan dalam bentuk bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya untuk kepentingan hunian, usaha, sosial budaya dan lain-lainnya maka perlu penertiban dan penataan bangunan dalam wilayah Kabupaten Bengkayang ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa untuk melaksanakan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar
bahwa perkembangan perekonomian telah memacu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar , baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Swasta di wilayah Kabupaten Bengkayang ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2010 Retribusi Pelayanan Pasar
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten bengkayang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Pengelolaan Pasar-Pasar sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, perkembangan dan kemajuan pembangunan daerah sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Pasar .....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa Peraturan daerah Nomor 10 tahun 2002 Tentang Pajak Penggunaan Listrik sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang
Bahwa guna mendorong terciptanya kemampuan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan penyediaan sumber anggaran dari Pendapatan Asli Daerah ...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Armada Peralatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkayang
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah member kewenangan kepada Daerah dalam pengelolaan dan membawa konsekwensi bertambahnya volume dan jenis barang daerah sehingga perlu untuk melaksanakan penertiban administrasi barang daerah....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pencabutan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha .....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang
Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum, perlu menetapkan pola tarif pemakaian air minum yang dibebankan kepada pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan
bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan maka perkebunan yang berorentasi komoditi unggulan daerah perlu dijamin keberlanjutannya serta ditingkatkan fungsi dan peranannya .....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Izin Usaha Kepariwisataan
bahwa untuk meningkatkan pengembangan kepariwisataan dalam menunjang pembangunan daerah, diperlukan keterpaduan peranan pemerintah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan.....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perizinan Usaha Hotel Dan Penginapan
bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha hotel dan penginapan, perlu ditetapkan ketentuan perizinanan usaha hotel dan penginapan ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka penataan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatn Sipil berlaku secara nasional ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
bahwa dalam rangka tertib pendaftaran penduduk dan administrasi pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penertiban dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan.....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Sistem Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Bengkayang
bahwa Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang merupakan Perusahaan Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Bengkayang....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2008 Tentan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang
bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Siding
bahwa penyikapi perkembangan dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat setelah pembentukan Kecamatan Siding dan setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Pemekaran Kecamatan, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Pembagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Kedudukan protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Peraubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Bengkayang
bahwa Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Kalimantan Barat yang memiliki kawasan perairan dan memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pengembangan ekonomi, sosial budaya masyarakat ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa
bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan dan penguatan Otonomi Desa, perlu memberikan penghasilan tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa ...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapatan Desa
bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa perlu didukung dengan penerimaan keuangan desa dari Sumber Pendapatan Desa ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Peraturan Desa
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan dan keanekaragaman, partisipasi otonomi desa, semangat demokratis dan dinamika masyarakat serta untuk pemberdayaan desa, perlu adanya bentuk produk hukum Peraturan Desa ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa
bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa, dibutuhkan partisipasidari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinhan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan pengganti ...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggara pemerintahan desa, oleh karena itu perlu dilakukan Penggantian ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa perlu disusun tata caranya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Lembah Bawang
bahwa dengan luasnya wilayah Kabupaten Bengkayang dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, potensi ekonomi serta meningkatnya beban tugas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas kemasyarakatan perlu dibentuk Kecamatan Lembah Bawang yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Samalantan ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamtan Tujuh Belas
bahwa dengan luasnya wilayahnya Kabupaten Bengkayang dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, potensi ekonomi serta meningkatnya beban tugas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas kemasyarakatan perlu dibentuk Kecamatan Tujuh Belas yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sanggau Ledo ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Raya Kepulauan
bahwa dengan luasnya wilayah Kabupaten Bengkayang dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, potensi ekonomi serta meningkatnya beban tugas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan tugas kemasyarakatan perlu dibentuk Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Sungai Raya ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemekaran Desa Dan Pembentukan Desa Di Kecamatan Samalantan
bahwa dengan luasnya wilayah dan perkembangan di Kabupaten Bengkayang pada umumnya dan Kecamatan Samalantan khususnya serta adanya aspirasi masyarakat, perlu meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum
bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten yang bersih, aman, tertib, tenteram dan teratur, perlu mengatur tentang ketertiban umum dalam Daerah Kabupaten Bengkayang....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah
bahwa kendaraan dinas milik daerah yang sudah tua dan memerlukan biaya perbaikan perawatan secara rutin akan menjadi beban terhadap keuangan pemerintah daerah ...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Retribusi Telur Ayam Ras
bahwa berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 16 tanggal 14 Maret 2005 ternyata Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga perlu dibatalkan ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan
bahwa menurut pertimbangan Menteri Dalam Negeri atas Perda tentang Retribusi Pengelolaan Hasil Hutan dalam suratnya Nomor 188.342/825/SJ, tanggal 6 April 2004 ternyata Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2001 termasuk yang diusulkan untuk dibatalkan.....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Angkutan Di Perairan Dalam Wilayah Kabupaten Bengkayang
bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah diberikan Kewenangan Penyelenggaraan dan pengusahaan Angkutan di Perairan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan dalam pengembangan Otonomi Daerah dibidang perhubungan dan pengujian Kendaraan Bermotor adalah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang ...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kelurahan Bumi Emas Dan Bumi Sebalo
bahwa dengan perkembangan Kabupaten Bengkayang khususnya Kecamatan Bengkayang, serta adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat dan juga mengingat penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum dipandang perlu untuk dilakukan Pembentukan Kelurahan pada Kecamatan Bengkayang....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Betung
bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkayang semakin luas dan kompleks ...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kecamatan Lumar
bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten bengkayang semakin luas dan kompleks ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Capkala
bahwa dalam rangka otonomi daerah maka tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten bengkayang semakin luas dan kompleks ...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Pengamana Investasi Pembangunan Prasaran Air Bersih Kota Bengkayang
bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan primer masyarakat akan tersedianya air bersih diperlukan adanya prasana dan sarana produksi maka dipandang perlu untuk membangun prasaran air bersih yang memadai dan representatif ...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Investasi Pembangunan Kantor Pemerintah Daerah Satu Atap Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk meningkatkan pelayanan prima pemerintah kepada masyarakat kabupaten bengkayang diperlukan sarana dan prasarana pemerintahan yang terpusat terpadu, efisien dan efektif ...
Peraturan Daerah Kabupaten bengkayang Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
bahwa air adalah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari sehingga perlu dijaga kelestariannya dan diamankan daerah sumbernya ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pengedaran Minuman Berakohol
bahwa dalam rangka memelihara kesehatan, ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat, maka pengawasan, pengendalian dan pengedaran minuman berakohol sangat penting artinya guna melindungi masyarakat terhadap bahaya penggunaannya ...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Jasa Usaha Konstruksi
bahwa dengan ditetapkannya PP Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka daerah dapat menentukan Jenis Retribusi selain yang ditetapkan ….
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa dengan ditetapkannya PP Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka daerah dapat menentukan Jenis Retribusi selain yang ditetapkan ...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K)
bahwa sejalan dengan nuansa otonomi daerah di era pemerintahan reformasi serta untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan desa dan atau pemerintahan kelurahan di kabupaten bengkayang, dipandang perlu memfasilitasi terbentuknya lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan ......
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan kewenangan pemerintah kabupaten bengkayang .....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum
bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah kewenangan bidang kepariwisataan khususnya pemberian izin dan pengawasan kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum merupakan kewenangan pemerintah kabupaten ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata
bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang kepariwisataan yang merupakan salah satu potensi daerah perlu dimanfaatkan guna menunjang pembangunan daerah ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2003 Retribusi Pendaratan Dan Pelelangan Ikan
bahwa dengan ditetapkannya UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tempat pelelangan ikan sebagai salah satu tempat pelayanan yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan penggalian sumber dana yang memanfaatkan sumber daya alam yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan
bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pendapatan daerah perlu menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang menjadi objek pungutan ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Desa Di Kecamatan Sungai Raya, Monterado, Teriak, Suti Semarang, Dan Jagoi Babang
bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bengkayang pada umumnya dan kecamatan-kecamatan khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bengkayang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kecamatan Suti Semarang
bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bengkayang pada umumnya dan Kecamatan Ledo khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan melakukan penataan terhadap wilayah Wilayah Administrasi Kecamatan ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Bengkayang
bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya ...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Laut, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bengkayang dengan memanfaatkan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah ....
Peraturan Daereah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Retribusi Dermaga
bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ....
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lambang Daerah
bahwa lambang daerah otonom yang mengaturnya bersumber pada "wepen-ordonantie stbl 1928 nomor 394, ditetapkan dengan peraturan daerah ....
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak
bahwa perdagangan orang sebagai obyek perdagangan dan/atau eksploitasi merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan merupakan ancaman terhadap norma-norma kehidupan masyarakat, bangsa dan negara .....
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota ....
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak air tanah merupakan kewenangan kabupaten/kota ....
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Melawi
bahwa perusahaan daerah air minum kabupaten melawi merupakan badan usaha milik daerah yang mempunyai tujuan untuk mengelola dan memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat .....
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Hutan Kota
bahwa dalam upaya menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkualitas dan dalam rangka meminimalisir wilayah pencemaran lingkungan dan udara sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas serta untuk mengkondisikan lingkungan perkotaan yang selaras antara luas wilayah, jumlah penduduk beserta pemukimannya dan aktivitasnya, maka perlu diatur mengenai pembangunan dan pengolahan hutan kota .....
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan kewenangan kabupaten/kota .....
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Administrasi Kependudukan
bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Melawi perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan ....
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan merupakan kewenangan kabupaten/kota .....
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi
bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah sehingga perlu dirubah .....
Opini Terhadap LKPD Kabupaten Kubu Raya TA 2011 Naik Kelas Menjadi Wajar Dengan Pengecualian
Pontianak, 20 Juni 2012. Setelah tahun sebelumnya memperoleh opini Tidak Wajar (TW), tahun ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya menyambut bahagia opini BPK RI terhadap LKPD TA 2011 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan Kota Singkawang yang penyerahan LHP nya dilaksanakan secara bersamaan dengan Kabupaten Kubu Raya pada hari ini di ruang rapat pimpinan BPK RI, memperoleh opini yang...
Pengelolaan Aset Jadi Temuan
Pontianak Post-Mempawah. DPRD telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah tahun 2011. Hasilnya, masalah pengelolaan aset masih menjadi salah satu item temuan BPK ...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran...
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sintang, keadaan yang menyebabkan pergeseran antarunit organisasi, antara kegiatan, dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi ...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah ....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero)
bahwa PT Bank BPD Kalbar (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang cukup potensial kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang dan penyelenggaraan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di bidang perbankan, serta maningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang ....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair
bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya agar tetap bermanfaat secara berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis ....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum
bahwa dalam rangka mewujudkan daerah yang tertib, teratur, nyaman dan tenteram, bersih, indah dan sehat, yang merupakan dambaan warga masyarakat diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum guna melindungi warga masyarakat, sarana dan prasarana daerah beserta perlengkapannya ....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026
bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UUD NKRI 1945, memerlukan adanya perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh ....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2010
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sintang, keadaan yang menyebabkan pergeseran antarunit organisasi, antara kegiatan, dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2010, maka perlu dilakukan perubahan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2009
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang, kepala daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2009
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sintang, keadaan yang menyebabkan pergeseran antarunit organisasi, antara kegiatan, dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2009, maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja...
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2008
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang, kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan
bahwa administrasi kependudukan memiliki nilai penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengelolaan administrasi Kependudukan secara terkodinir dan berkesinambungan ....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Tanda Daftar Gudang
bahwa untuk kelancaran pendistribusian barang keperluan masyarakat dan penampungan sementara hasil produksi, serta penyimpanan persediaan keperluan untuk jamgka waktu tertentu diperlukan tempat penyimpanan yang tertata rapi, teratur, dapat meminimalkan kerusakan barang, serta dapat menjadi sumber informasi jumlah persediaan barang, maka diperlukan bangunan khusus yang tertutup dengan standar tertentu yang berfungsi sebagai gudang ....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat ....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Sintang
bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagimana ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang
bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Sintang perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat ....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sintang, keadaan yang menyebabkan pergeseran antarunit organisasi, antara kegiatan, dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2008, maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2008 ....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2007
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang, kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kepariwisataan
bahwa keadaan alam, flora dan fauna peninggalan sejarah dan kepurbakalaan serta seni budaya yang dimiliki daerah Kabupaten Sintang merupakan sumber daya dan modal untuk usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan ...
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Tempat Usaha
bahwa dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai kewenangan yang ada Pemerintah Kabupaten Sintang dapat mengatur Wilayahnya dengan memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menjamin kepastian hukum dalam berusaha agar tercapai tertib usaha perdagangan dan dengan menggunakan tempat dan atau ruang tertentu, diwajibkan kepada setiap orang dan atau badan memiliki Izin Tempat Usaha ....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang
bahwa urusan pemerintahan merupakan sesuatu yang diurus bersama antartingkatan pemerintahan berdasarkan asas efektivitas, efisiensi, dan eksternalitas .....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Desa Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang
bahwa pemekaran desa upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah kecamatan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Desa Di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang
bahwa pemekaran desa upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah kecamatan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Desa Di Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang
bahwa pemekaran desa upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah kecamatan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2007 Di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang
bahwa pemekaran desa upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah kecamatan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Desa Di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang
bahwa pemekaran desa upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah kecamatan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Desa Di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang
bahwa pemekaran desa upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah kecamatan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Desa Di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang
bahwa pemekaran desa upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah kecamatan di ...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Desa Di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang
bahwa pemekaran desa upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah kecamatan di ...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Desa Di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang
bahwa pemekaran desa upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang ....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Desa Di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang
bahwa pemekaran desa upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang .....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Desa Di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang
bahwa pemekaran desa upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang ....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Desa Di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang
bahwa pemekaran desa upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang .....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kelurahan
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 2005 tentang kelurahan, bahwa mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan perlu pengaturan lebih lanjut ....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan gotong royong di bidang pengelolaan sumber daya pembangunan dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur .....
Raih WTP DPP, Siap Perbaiki Kekurangan
EQUATOR - Jakarta. Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali sangat gembira karena kementerian yang dipimpinnya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) atas hasil audit laporan keuangan tahun 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Segera Bentuk Panja LHP
PONTIANAK POST - Mempawah. Sewajarnya lembaga legislatif Mempawah merespon desakan untuk segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah tahun 2011. Sebab sesuai aturan, DPRD hanya diberikan waktu dua minggu guna menindaklanjuti LHP...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2007
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2007, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2006
bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006, perlu dilakukan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupeten Sintang Tahun Anggaran 2006 .....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2006
bahwa hal-hal yang menjadi pokok perhatian dan dipandang perlu untuk dikedepankan di dalam penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 maupun dalam Perubahannya adalah melindungi kepentingan umum, dan dalam pelaksanaannya ditempuh berdasarkan pada atas pembentukan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organisasi pemebentukan yang tepat, keterangan antara jenis dan materi, ...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maka organisasi dan tata kerja pemerintah desa perlu ditata kembali .....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2005
bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005, perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2005 .....
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
bahwa hal-hal yang menjadi pokok perhatian dan dipandang perlu untuk dikedepankan di dalam penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005 maupun dalam Perubahannya adalah melindungi kepentingan umum, dan dalam pelaksanaannya ditempuh berdasarkan pada atas pembentukan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organisasi pemebentukan yang tepat, keterangan antara jenis dan materi, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan...
Sikapi LHP BPK RI: DPRD Diminta Bentuk Panitia Kerja
BERKAT - Mempawah. Menyikapi penyerahan Laporan Hasil PEmeriksaan (LHP) oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Susanto, S.E., M.E. mendesak DPRD Kabupaten Pontianak membentuk panitia kerja (Panja)...
WTP Bukan Hanya Hasil Kerja Eksekutif
PONTIANAK POST - Pontianak. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada pemerintah kota Pontianak tahun ini bukan semata-mata hasil kerja eksekutif. Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Herri Mustamin mengatakan, WTP dari BPK tersebut hasil kerja banyak pihak termasuk eksekutif dan legislatif...
Berkas Bansos Dilimpahkan ke Kejaksaan
PONTIANAK POST - Pontianak. Berkas kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) KONI Kalbar 2006-2008 dilimpahkan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat ke Kejaksaan Tinggi. Penyerahan berkas tersebut untuk tersangka Iswanto, dengan nomor surat B 298/VI/2012/11 Juni/Ditreskrim Sus...
Pasca WTP Perangi Kemiskinan
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. DPRD Pontianak memberikan apresiasi yang cukup besar terhadap laporan pertanggungjawaban Walikota Pontianak Sutarmidji dimana pemkot mendapatkan opini yang sangat bagus dari BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi ini diharapkan dapat terus dipertahankan...
Limpahkan Berkas Bansos ke Kejaksaan
BERKAT - Pontianak. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat limpahkan berkas kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial KONI Kalbar 2006-2008 ke Kejaksaan Tinggi. Kini kepolisian tinggal menunggu hasil pemeriksaan berkas kasus yang menyeret mantan wakil bendahara KONI Kalbar tersebut...
Walikota Ajak Pertahankan WTP
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Target Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan telah tercapai...
Penyertaan Modal PDAM Tak Miliki Dasar Hukum
PONTIANAK POST - Pontianak. Penyertaan modal Perusahaan Daerah Air Minum di Sintang, Sambas dan Ketapang menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2011. Hasil pemeriksaan BPK, ketiga kabupaten ini diberikan penilaian wajar dengan pengecualian...
Bertekad Meningkatkan Penilaian BPK: Seluruh Pimpinan SKPD Harus Berada di Tempat
EQUATOR - Putussibau. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat sedang melakukan pemeriksaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk mempermudah kinerja petugas BPK, Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir mengimbau seluruh pimpinan SKPD tidak meninggalkan tempat...
Tiga Kabupaten di Provinsi Kalbar Kembali Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian
Pontianak, 07 Juni 2012. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban BPK RI sebagaimana amanat pasal 23E ayat (2) UUD 1945, pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 dan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, hari ini BPK RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sambas TA 2011 bertempat di ruang...
Aset Masih Bermasalah: Bengkayang dan Kab. Pontianak Wajar Dengan Pengecualian
PONTIANAK POST - Pontianak. Pemerintah Kabupaten Pontianak dan Bengkayang diminta melakukan pembenahan aset daerah. Karena hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat untuk laporan keuangan tahun anggaran 2011 ditemukan aset kedua kabupaten itu masih bermasalah...
Bengkayang dan Pontianak Dinilai WDP
EQUATOR - Pontianak. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Pontianak TA 2011 telah diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Kalbar...
LKPD Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Pontianak TA 2011 Memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian
Pontianak, 31 Mei 2012. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Pontianak TA 2011 yang diserahkan hari ini, baik Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun Pemerintah Kabupaten Pontianak memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penyerahan yang dilaksanakan di ruang rapat pimpinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan nota kesepahaman antara BPK RI dengan DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten se-Kalimantan Barat dan dihadiri oleh...
Bahas Lapkeu Daerah
PONTIANAK POST - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Barat sedang membahas laporan keuangan tujuh kabupaten/kota di Kalbar. Hasilnya nanti akan menjadi dasar penentuan terhadap opini laporan keuangan daerah bersangkutan...
Selesaikan Aset
PONTIANAK POST - Pontianak. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, TTA Nyarong menyatakan akan menemui mantan pimpinan dewan terkait penertiban rumah dinas milik pemprov di Jalan Karvin Pontianak...
Dana Aspirasi Tidak Lewat Musrenbang: Potensi Jadi Temuan BPK dan Pidana
BORNEO TRIBUNE - Sukadana. Hati-hati dengan dana aspirasi masyarakat (asmara, red) yang kerap disuarakan wakil rakyat kepada eksekutif untuk difasilitasi. Pasalnya hal tersebut sangat berpeluang besar menjadi temuan BPK serta berpotensi menjadi kasus pidana...
BPK Datang, SKPD Dilarang ke Luar Kota
BORNEO TRIBUNE - Putussibau. Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir meminta kepada seluruh SKPD dilarang meninggalkan tempat selama pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. "Saya minta seluruh SKPD untuk sedapat mungkin tidak meninggalkan tempat selama pemeriksaan tersebut dilaksanakan," kata Nasir, Selasa (29/5) di ruang kerjanya...
BPK Persoalkan Mekanisme Pencairan Anggaran Perjalanan Dinas
EQUATOR - Jakarta. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Taufiqurrahman Ruki menyatakan, pihaknya akan meminta Kementerian Lembaga (K/L) untuk mengkaji ulang sistem pencairan uang perjalanan dinas. Pasalnya, masih ada celah untuk menyelewengkan keuangan negara dari uang perjalanan dinas...
BPK RI Periksa Laporan Keuangan; Kota Pontianak Dinilai WTP
EQUATOR - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kalbar sedang membahalaporan keuangan tujuh kabupaten/kota di Kalbar. Hasilnya nanti akan menjadi dasar penentuan terhadap opini laporan keuangan daerah bersangkutan...
Terus Berhemat Anggaran
EQUATOR - Pontianak. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak merupakan suatu prestasi. Obsesi yang harus diwujudkan bersama itu, memang tidak nyaman bagi segelintir orang. Tapi bisa dipastikan, dapat memberikan manfaat bersama...
Raih WTP, Pegawai Kemenag Dapat Remunerasi
EQUATOR - Pemalang. Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan tahun ini memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil audit pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Korupsi KONI Segera Masuk Kejaksaan
EQUATOR - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar menyatakan hasil perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar tahun anggaran 2007, 2008 dan 2009 sudah selesai diaudit...
Audit BPK Kelar
Pontianak, Berkat. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kalbar menyatakan hasil perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial KONI Tahun Anggaran 2007, 2008, dan 2009 Pemda Kalbar telah kelar...
30 Temuan BPK “Mangkrak” di Kejaksaan
Jakarta, Berkat. Sebanyak 30 temuan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) terkait tindak pidana korupsi selama periode semester II 2009 sampai semester I 2011, sampai sekarang masih "mangkrak" di Kejaksaan...
BPK Serahkan 32 Kasus, Kejaksaan Hanya Usut Dua
Jakarta. Kejaksaan Agung tak menindaklanjuti 30 temuan berindikasi korupsi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama periode semester kedua 2009 sampai semester satu 2011...
Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
Pontianak, 21 Mei 2012. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang diwakili oleh Sekretaris Daerahnya, Muhammad Sukri menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2011 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Sub Auditorat Kalimantan Barat II, Joni Rindra Putra.
Joni Rindra Putra menyatakan bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat segera memberangkatkan tim pemeriksa...
Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke 104
Pontianak, 21 Mei 2012. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 104 yang sebenarnya jatuh pada hari Minggu, 20 Mei kemarin. Upacara yang dimulai tepat pada pukul 08.00 WIB tersebut dilaksanakan di halaman kantor dan diikuti oleh seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Sekretariat Perwakilan, Nyoman Sujana bertindak sebagai Inspektur...
Korupsi Atas Nama Perjalanan Dinas
Seberapa sering PNS di daerah adna melakukan perjalanan dinas? Konon, ada PNS yang menghabiskan separuh jumlah hari dalam setahun untuk perjalanan dinas...
Pemkot Berhasil Capai WTP
Pemerintah Kota Pontianak berhasil mencapai target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2011...
Pemkot Pontianak Terima Hasil Audit BPK, Pemkot Capai Target WTP
Pontianak. Target Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil audit Badan Pemeriksa keuangan (BPK) akhirnya tercapai...
Mendagri Minta Daerah Hemat
Jakarta - Pemerintah terus mengupayakan langkah penghematan anggaran. Salah satunya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran daerah...
BPK Serahkan Temuan Bansos ke Polda
Pontianak, TRIBUN - Kepala BPK Perwakilan kalimantan Barat Adi Sudibyo mengungkapkan telah menyerahkan hasil perhitungan keuangan negara untuk kasus dugaan penyimpangan bantuan sosial KONI Kalbar ke Polda Kalbar...
Tak Puas Dulu
Pontianak - Setelah dua tahun mendapat opini wajar dengan pengecualian dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, kali ini Pemerintah Kota Pontianak mendapat opini tertinggi, wajar tanpa pengecualian...
Hasil Audit Sudah Diserahkan
Pontianak - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat telah menyerahkan hasil perhitungan kerugian negara untuk kasus dugaan korupsi dana Bansos KONI kepada Polda Kalbar...
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan bagi LKPD Kota Pontianak TA 2011
Pontianak, 16 Mei 2012. Walikota Pontianak, H. Sutarmidji menyambut gembira opini BPK RI atas LKPD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2011, yaitu Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas. Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Pontianak TA 2011 yang merupakan penyerahan LHP atas LKPD TA 2011 yang pertama dari lima belas entitas di Provinsi Kalbar, dilaksanakan di ruang...
Mental Korupsi Sudah Merata
Jakarta, Kompas - Perampokan uang negara oleh birokrat pemerintah lewat manipulasi perjalanan dinas mencerminkan meratanya mental korupsi di lingkungan birokrasi...
BPK Audit 18 Temuan di Kapuas Hulu
Selama 2011 audit tahunan telah dilakukan oleh BPK yang melakukan berbagai jenis audit dan telah menyampaikan 35 rekomendasi dari 18 jenis temuan........
Bansos KONI Tunggu Audit BPK
Pontianak, Berkat. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menyatakan masih menunggu hasil audit BPK untuk penuntasan kasus dugaaan korupsi Dana Bantuan Sosial Komite Olah Raga Nasional Indonesia (Bansoso KONI) Kalbar senilai Rp22,14 miliar....
Usut Dana Bansos Masih Menunggu Hasil Audit BPK
Pontianak - Penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Barat senilai Rp22,14 miliar hingga kini belum tuntas....
Proses Hukum Bansos KONI Menggantung
Pontianak. Penanganan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar senilai Rp22,14 miliar hingga kini belum tuntas....
Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau TA 2011
Pontianak, 15 Mei 2012. Menyusul tiga belas kabupaten yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2011, dimana sepuluh kabupaten diantaranya telah selesai diperiksa dan sedang dalam proses penyelesaian laporan hasil pemeriksaan, hari ini bertempat di ruang tamu kepala perwakilan, Pemerintah Kabupaten Sekadau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Yohanes Jhon dan Inspektur Kabupaten, Rasihan, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten...
Uang Rakyat Dirampok
Jakarta - Kompas - Penyelewengan anggaran perjalanan dinas sebesar 30 - 40 persen dari biaya perjalanan dinas Rp18 triliun selama setahun merupakan indikasi perampokan uang rakyat. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengindikasikan bahwa perampokan uang rakyat terjadi merata di semua instansi pemerintah...
Anggaran Negara Perjalanan Dinas Boros 40 Persen
Jakarta, Kompas - Badan Pemeriksa Keuangan menilai ada pemborosan anggaran pemerintah pusat dan daerah dari sisi perjalanan dinas pegawai. Pemborosan terjadi di semua kementerian dan lembaga pemerintah...
Konsinyering Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2011
Pontianak, 13 Mei 2012. Enam tim pemeriksa yang terdiri dari tim Kota Pontianak, Kabupaten Sintang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Ketapang setelah menyelesaikan pemeriksaan di masing-masing kabupaten/kota, pada tanggal 7 s.d. 13 Mei 2012 bersama-sama dengan seluruh Pengendali Teknis, Wakil Penanggungjawab dan Penanggungjawab berkumpul di Balai Agung Kencana Hotel Santika Pontianak untuk mengikuti Konsinyering Pelaporan Hasil...
Tata Kelola Asset Pemprov Retno: Tindaklanjuti Hasil Audit Khusus BPK RI
Pontianak, Berkat, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) supaya melakukan langkah-langkah konkrit untuk menindaklanjuti hasil audit khusus BPK RI terhadap penilaian dan tata kelola asset Pemerintah Provinsi kalimantan Barat....
Administrasi dan Asset Diberi Catatan BPK
Pontianak, Berkat. Berdasarkan hasil audit sementara BPK, Pemerintah Kota Pontianak tidak memiliki kewajiban mengembalikan uang ke kas daerah....
Franseda : Audit Dana BOS
Sintang, Tribun- Anggota DPRD Sintang, Franseda, Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat mengusut atau mengaudit kembali Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan Dana Bantuan perasional Sekolah (BOS)...
Audit Keuangan Elektronik
Pontianak. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peraturan Walikota Pontianak, Nomor 47 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pontianak...
Belum Puas dengan Pencapaian
Pontianak - Meski sudah mendapat berbagai penghargaan dan predikat bidang pemerintahan dan pelayanan publik tingkat nasional, Walikota Pontianak Sutarmidji belum puas terhadap pencapaian tersebut...
Walikota Tak Puas Rangking Enam Pelayanan Publik
Walikota Pontianak Sutarmidji masih merasa belum puas kendati Kota Pontianak meraih rangking keenam dalam pelayanan publik secara nasional...
Peringkat Enam Pelayanan Publik, Walikota Tak Puas
Pontianak. Walikota Pontianak, H. Sutarmidji SH, MHum mengakui masih merasa belum puas kendati Kota Pontianak meraih rangking enam dalam pelayanan publik secara nasional...
Tidak Puas dengan Capaian
Pontianak - Meski sudah mendapat berbagai penghargaan dan predikat bidang pemerintahan dan pelayanan piblik tingkat nasional, Walikota Pontianak Sutarmidji belum puas terhadap pencapaian tersebut...
E-Audit Hindari Penyimpangan Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Pontianak akan sediakan audit elektronik yang nantinya disinergikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi...
Nilai Asset Pemprov Simpangsiur
Banyak persoalan yang menjadi temuan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2011 DPRD Kalbar diantaranya masalah nilai asset...
Pengelolaan Sektor Kehutanan Banyak Kelemahan
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kalimantan Barat Adi Sudibyo mengungkapkan banyak terdapat kelemahan terhadap pengelolaan sektor kehutanan di provinsi itu...
Kendaraan Dinas Sintang akan Diperiksa BPK
Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang H. Zulkifli HA sangat merespon positif dengan akan di lakukannya pengecekan, pemeriksaan kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat yang secara fisik maupun secara surat menyuratnya pada 19 April oleh BPK ...
Data Kepemilikan Aset Pemprov
Ketua Komisi A DPRD Kalbar retno Pramudya, S.H. mengharapkan eksekutif agar segera mendata kepemilikan dan membuat sertifikat aset tanah milik Pemerintah Provinsi Kalbar karena diduga masih banyak tanah milik Pemerintah Provinsi kalbar yang belum memiliki sertifikat...
Dana Reboisasi Rp49,2 M belum Dilaporkan
badan Pemeriksa keuangan Menemukan adanya Penerimaan dana bagi hasil sumber daya akam-dana reboisasi dari 2009 sampai 2011 pada empat kabupaten belum dimanfaatkan dan dilaporkan kepada menteri Kehutanan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan, dan Lingkungan Kehutanan...
Pada hari ini, Senin 16 April 2012 bertempat di ruang Rapat Kepala Perwakilan, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengagendakan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), Rekening Pembangunan Hutan (RPH) Daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan, dan Lingkungan Kehutanan Tahun Anggaran 2009 s.d 2011 (Triwulan III).
Laporan Hasil Pemeriksaan ini...
BPK Masih Kekurangan 2 ribu Auditor
Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku kekurangan tenaga auditor sekitar 2000 orang...
Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI dengan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten se-Kalimatan Barat
Pontianak, 12 April 2012. BPK RI mengundang Kepala Biro Hukum/Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian Hukum se-Kalimantan Barat untuk melakukan workshop mengenai Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH). Acara yang diselenggarakan pukul 08.30 sampai dengan 13.00 WIB di Hotel Mercure Pontianak tersebut dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat, Adi Sudibyo.
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum BPK RI,...
PU Bantah Kerugian Negara
Sanggau - Dugaan terjadinya penguapan atau kerugian negara akibat realisasi pekerjaan Proyek Gedung Pertemuan Umum (GPU) atau Balai Betomu di bantah Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau...
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Sanggau Menyerahkan Laporan Keuangan TA 2011
Hari ini Rabu 04 April 2012 Bertempat di ruang tamu Kepala Perwakilan, Adi Sudibyo selaku Kepala Perwakilan serta didampingi oleh Kepala Sub Aud kalbar II Joni Rindera Putra, Kepala Sub Bag Set Kalan Fatkhur Rokhman, Ketua Tim Senior David Sitompul menerima Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Laporan diserahkan secara lansung oleh Sekretaris Daerah M. Zeet Hamdi Assofie yang...
SPI Bank Kalbar Belum Efektif
PONTIANAK POST - Pontianak. BPK RI Perwakilan Kalbar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Buku 2010 dan 2011. Penyerahan dilakukan Kepala Perwakilan, Adi Sudibyo kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Prabasa Anantatur, Wakil Gubernur Kalbar Christiady Sanjaya, dan Direktur Utama PT BPD Kalimantan Barat Sudirman, Kamis (29/3) di Pontianak...
Transfer Of Knowledge Internal Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, 29 Maret 2012. Untuk pertama kalinya, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan Transfer Of Knowledge Internal Perwakilan bagi pemeriksa. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 27 s.d. 29 Maret 2012 kali ini membahas tiga topik yaitu Pemeriksaan Operasional Bank Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Muhamad Suharno dan Arnawan Hendy Prabawa, Pemahaman & Pengujian Sistem...
BPK RI Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah
Pontianak, 29 Maret 2012. Hari ini bertempat di ruang tamu kepala perwakilan, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Buku 2010 dan 2011 (s.d. 30 September 2011). Penyerahan dilakukan oleh Kepala Perwakilan, Ir. Adi Sudibyo, M.M. kepada Wakil Ketua DPRD Ir. H. Prabasa Anantatur, M.H., Wakil Gubernur Kalimantan Barat Drs....
Waspadai Praktik Pencucian Uang
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Praktik pencucian uang dikhawatirkan marak selama proses Pemilukada Kalbar 2012 ini. Selain itu, peredaran uang palsu pada momentum yang sama juga perlu diwaspadai...
Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Kalbar TA 2011
Pontianak, 27 Maret 2012. Sampai dengan hari ini, dari lima belas entitas yang ada, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah menerima tiga laporan keuangan Pemerintah Kota/Kabupaten untuk selanjutnya melakukan audit atas laporan yang telah diterima tersebut. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa laporan keuangan...
Mantan Kepala BKD Tersangka
PONTIANAK - Pontianak Post. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat mengekspose dugaan korupsi penggantian biaya obat pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Kalbar pada 2006 lalu. Dalam kasus tersebut seorang terdakwa divonis bersalah di pengadilan, dan tersangka lain akan segera diperiksa dalam waktu dekat...
LAKI: Awasi Konspirasi
SINGKAWANG - Pontianak Post. Kejaksaan Negeri Kota Singkawang diminta secepatnya memproses kasus Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 08 Tahun 2008. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu dirasakan cukup untuk menindaklanjutinya pada proses pidana...
Kunjungan Komisi A DPRD Kabupaten Sanggau
Kamis, 2 Maret 2012. Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Adi Sudibyo, Kepala Sub Aud Kalbar II, Joni Rindra Putra, dan Ketua Tim Senior, Tukino menerima kunjungan dari Komisi A DPRD Kabupaten Sanggau. Ketua Komisi A, DPRD Sanggau, Drs. S. Riyanto beserta 6 orang anggota komisi, dan Sekretaris Dewan Kabupaten Sanggau melakukan diskusi dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat...
Berisiko Jadi Temuan
Pontianak Post - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Sambas berisiko menjadi temuan penyimpangan. Pihaknya juga sudah melakukan pemetaan tentang risiko akibat pengaturan dana aspirasi yang dinilai tanpa melalui perencanaan matang...
Audiensi DPC Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kabupaten Sambas
Kamis, 2 Maret 2012. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kepala Sub Auditorat Kalbar I, Hernold Ferry Makawimbang, Kasubag Hukum dan Humas, Sigit Pratama Yudha, Ketua Tim Senior, Tukino dan David Sitompul, serta Pemeriksa pemegang dosir Kabupaten Sambas, Desi Nopaisyah, dan Zoel Adly menerima kunjungan dari DPC Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kabupten Sambas.
Ketua DPC LAKI Kabupaten...
LAKI Sambas Tanyakan Dana Aspirasi
Berkat - Pontianak. Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Sambas, mempertanyakan dana aspirasi DPRD Kabupaten Sambas tahun 2011, termasuk proyek dari dana aspirasi tersebut...
Sikapi Temuan BPK Bentuk Pansus
Equator - Mempawah. Usul pembentukan Panitia Khusus (pansus) kerugian daerah akhirnya mendapat persetujuan lembaga DPRD Kabupaten Pontianak, Kamis (1/3). Pansus ini nantinya akan bekerja menyikapi temuan BPK RI Perwakilan Kalbar senilai Rp10 miliar terhadap pengelolaan keuangan APBD Kabupaten tersebut...
Sosialisasi Majelis Kehormatan Kode Etik BPK, Kode Etik BPK RI dan Gratifikasi
Pontianak, 02 Maret 2012. Hari ini bertempat di Hotel Santika Pontianak seluruh pegawai Perwakilan Provinsi Kalbar yang terdiri dari unit teknis dan unit penunjang mengikuti Sosialisasi Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik dan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik BPK. Sebagai narasumber perwakilan mengundang Drs. Yulindra Tri Kusumo (Inspektur...
Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan & Perencanaan P2 LKPD TA 2011
Pontianak, 01 Maret 2012. Setelah melaksanakan tugas pemeriksaan pendahuluan selama 20 hari sejak tanggal 06 Februari 2012, seluruh tim pemeriksa kabupaten dan kota bersama dengan penanggung jawab dan pengendali teknis melakukan Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dan Perencanaan Program Pemeriksaan LKPD TA 2011. Acara berlangsung selama tiga hari di aula gedung perwakilan. Pada pembukaan acara, Kepala Perwakilan Adi Sudibyo...
Bentuk Pansus Kerugian Daerah
Berkat - Mempawah. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pontianak, Susanto, SE, ME, dalam waktu dekat berencana membentuk panitia khusus (pansus) kerugian daerah menyikapi temuan dan rekomendasi yang disampaikan BPK RI terhadap hasil pemeriksaan di Pemerintah Kabupaten Pontianak...
DPRD Bidik Kerugian Negara Rp10 M Lebih
Equator - Mempawah. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan Pemerintah Kabupaten Pontianak sejak tahun 2006-2011 lalu, mendapatkan adanya kerugian negara sebesar Rp10 miliar lebih. Kerugian tersebut menyangkut penyelenggaraan bidang konstruksi atau proyek yang direalisasikan pemerintah daerah setempat ...
BPK Waspadai Penyelewengan SPJ
Tribun Pontianak - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan Kementrian Keuangan agar berhati-hati dalam penyaluran anggaran. Sejauh ini masih terdapat penyelewengan anggaran dalam bentuk perjalanan dinas oleh pegawai negeri sipil (PNS)...
Lima Tahun, Rp10 M Raib
Pontianak Post - Mempawah. Diperkirakan, sejak 2006 hingga 2011 keuangan daerah mengalami kerugian sebesar Rp10 miliar lebih. Jumlah ini muncul setelah audit BPK per 31 Desember 2011 itu. Tidak disebutkan, kerugian daerah disebabkan korupsi. Hal ini ada indikasi mark up dalam pembiayaan pembangunan...
Mantan Sekwan dan Bendahara Tersangka
Seputar Indonesia - Sangatta. Kejaksaan Negeri Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, menetapkan mantan Sekretaris DPRD Kutai Timur berinisial ER dan mantan bendahara berinisial HDR menjadi tersangka kasus dugaan korupsi senilai Rp1,7 miliar ...
Spesifikasi Peralatan Proyek Perlu Diperiksa
Seputar Indonesia - Jakarta. Tertunda-tunda penyelesaian proyek pemanfaatan gas buang di Kilang Balongan, Indramayu, mendorong sejumlah kalangan mendesak pemeriksaan lebih lanjut. Setelah pemeriksaan awal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga diharapkan memeriksa spesifikasi peralatan dan keterlambatan proyek...
SBY Persilakan Audit Utang
Tribun Pontianak - Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit kinerja secara khusus pengelolaan utang luar negeri. Kepala negara menegaskan, BPK memiliki hak untuk melakukan audit dan pemerintah mendukung sepenuhnya...
BPK Periksa Laporan Keuangan
Berkat-Kubu Raya. BPK RI wilayah Kalbar telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan Pemda Kubu Raya tahun anggaran 2011. Ketua Tim Pemeriksa BPK RI wilayah Kalbar, Diva Mahaendra mengatakan pemeriksaan keuangan tersebut merupakan amanah undang-undang...
DPD RI Sesalkan Arogansi Sekda M Zeet
Sikap kasar M Zeet terhadap wartawan disesalkan Erma Suryani Ranik, mantan jurnalis Kalbar yang sekarang menjabat Anggota DPD RI...
Timwas Century Minta Kejagung – KPK Sinergi
Jakarta - Tim Pengawas (Timwas) Bank Century DPR meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi dalam penuntasan kasus...
Arogan, Sekda Kalbar M Zeet Usir Wartawan. Wagub: Sosialisasi BPK untuk diketahui
PONTIANAK. Sikap arogansi ditunjukkan oleh Sekretaris Daerah Kalbar, M. Zeet Hamdy Assovie yang dengan ketus mengusir sejumlah wartawan keluar dari balai Petitih, Kantor Gubernur......
BPK: Century Rugikan Negara
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Rapat antara Tim Pengawas Kasus Century bentukan DPR dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di gedung DPR, Rabu (1/2), telah mengambil kesimpulan penting: kasus tersebut telah merugikan negara Rp6,7 triliun...
Apa Salah Saya?
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporannya, seperti yang diungkapkan di DPR, Rabu (1/2), menyebut aliran dana Century ke HEW dan PT MNP. HEW diduga adalah Hartanto Edi Wibowo, adik kandung Ibu Ani Yudhoyono...
Polda Tunggu Hasil Audit BPK
BERKAT - Pontianak. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat telah mendapat keterangan saksi ahli Zulfadhli dan Usman Ja'far dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial Komite Olahraga Nasional Kalimantan Barat. Keterangan kedua saksi akan menjadi bahan koordinasi terhadap Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalbar. Sebagai petunjuk kepolisian untuk mendapatkan hasil audit dari BPK...
Masih Menunggu Hasil Audit BPK
PONTIANAK POST - Pontianak. Keterangan saksi Zulfadhli dan Usman Jafar dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial Komite Olahraga Nasional Kalimantan Barat menjadi bahan koordinasi Polda Kalbar dengan Bdan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalbar. Karena pemeriksaan tersebut merupakan petunjuk bagi kepolisian untuk mendapatkan hasil audit dari BPK...
Kalbar Tindaklanjuti Temuan BPK
BERKAT - Pontianak. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Barat, Christianus Lumano, S.E., M.Si. mengungkapkan provinsi itu akan menindaklanjuti temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalbar...
BPK Periksa Belanja Infrastruktur
EQUATOR - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar melakukan pemeriksaan atas belanja infrastruktur dengan mempertimbangkan faktor pelestarian lingkungan. Pemeriksaan itu dilakukan pada November dan Desember 2011...
Rekomendasi BPK Sintang Posisi ke-3 Naik 10 Poin
BERKAT - Sintang. Kabupaten Sintang mendapatkan skor 44 atau naik 10 poin dan berada di posisi ke-3, berdasarkan penilaian BPK, terkait tingkat penyelesaian tindak lanjut atas pemeriksaan laporan keuangan semester II tahun 2011...
BPK Harus Berwawasan Lingkungan
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Adi Sudibyo menjelaskan berdasarkan kesepakatan BPK se-dunia, maka para pemeriksa tersebut harus berwawasan lingkungan...
Selamatkan Rp 3 M
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya mengatakan Pemprov Kalbar telah membentuk tim untuk melaksanakan rekomendasi BPK RI...
BPK Minta Intens Terhadap Lingkungan
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Sebanyak 10 dari 15 pemerintah daerah di Kalimantan Barat mengalami penurunan poin dalam penilaian yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut atas pemeriksaan laporan keuangan semester II tahun 2011...
Hasil Penilaian BPK RI Perwakilan Kalbar; Pemprov Peringkat Bawah, KKR Unggul
EQUATOR - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar melansir hasil tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan, penyelesaian kerugian daerah serta laporan hasil pemeriksaan (LHP) semester II Tahun 2011 pemerintah daerah se-Kalbar. Pemprov Kalbar di urutan terbawah, sedangkan Kubu Raya justru melejit unggul...
BPK RI Serahkan Hasil Pantauan
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalbar, Jumat (20/1) menyerahkan hasil pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada seluruh Ketua DPRD dan kepala daerah di wilayah Kalbar, di Aula BPK RI Perwakilan Kalbar...
Audit Berwawasan Lingkungan
PONTIANAK POST - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan RI sepakat mulai melakukan pemeriksaan dan audit berwawasan lingkungan. Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Barat, Adi Sudibyo mengingatkan dewan dan kepala daerah agar berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan di kawasan hutan...
Sambutan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat Pada Acara Penyerahan Hasil Pemantauan TLHP dan LHP Semester II Tahun 2011
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmatNya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Penyerahan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI (TLHP) dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2011 pada pagi hari ini...
BPK RI Menyerahkan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah serta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011
Pontianak, Jumat (20 Januari 2012) – Hari ini bertempat di aula kantor, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat Adi Sudibyo menyerahkan hasil Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan kepada seluruh Ketua DPRD dan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kalbar. Sebagai wujud apresiasi dan pemacu atas keseriusan pemda dalam melakukan tindak lanjut sampai dengan Semester II...
Zulfadhli Diperiksa Tujuh jam
Equator-Pontianak. Masih ingat dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Kalbar tahun 2006-2009 senilai Rp22,14 miliar? Kasus yang hampir ditangani KPK dan tersendat di Polda Kalbar itu, mulai dibuka lagi. Penyidik Polda Kalbar memeriksa Zulfadhli, anggota DPR RI sebagai saksi, Selasa (17/1)...
Zulfadhli Diperiksa, UJ Menyusul
Pontianak Post - Pontianak. Setelah menunggu hampir empat tahun, pengusutan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalbar senilai Rp22,14 miliar untuk tahun anggaran 2006-2009 mulai ada kemajuan...
Zulfadhli Diperiksa Polisi
Berkat-Pontianak. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI Zulfadhli sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Komite Olahraga Nasional Indonesia Kalbar. Sementara pemeriksaan terhadap Usman Ja'far (mantan Gubernur Kalbar) dan Ketua KONI Kalbar itu bakal menyusul...
Upacara Peringatan HUT Badan Pemeriksa Keuangan RI ke-65
Pontianak, 17 Januari 2012. Setelah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT BPK RI ke-65 pada awal Januari yang lalu, puncak peringatan dilaksanakan dengan melangsungkan upacara bendera pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2012 bertempat di halaman gedung perwakilan. Dalam upacara yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai perwakilan ini, Kepala Perwakilan Adi Sudibyo bertindak sebagai inspektur upacara. Pada...
Kesbangpol Singkawang Tunggu Hasil Audit BPK RI
EQUATOR - Singkawang. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) Kota Singkawang sudah menyampaikan hasil Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol). Kini tinggal menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...
Lomba dan Family Gathering Untuk Memperingati HUT BPK RI Ke-65
Pontianak, 8 Januari 2012. Dalam rangka memperingati HUT BPK RI ke-65, kantor perwakilan BPK RI di seluruh provinsi mengadakan serangkaian kegiatan selama sepekan yang diadakan di masing-masing perwakilan. Di Perwakilan Provinsi Kalbar sendiri kegiatan dimulai sejak minggu pertama Januari 2012 yaitu pertandingan badminton, tenis meja, volley dan futsal antar unit kerja serta family gathering yang diisi dengan senam pagi,...
Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, 4 Januari 2012. Mengawali tahun 2012, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan acara Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2012. Pembahasan yang diikuti oleh pemegang dosir wilayah dan pemeriksa tersebut dilaksanakan selama tiga hari bertempat di Hotel Mercure, Pontianak. Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan, Adi Sudibyo, Kepala Sekretariat Kepala Perwakilan, Nyoman Sujana bersama Kepala...
Jembatan Parit Jepang Retak
Pontianak-Tribun Pontianak. Empat anggota DPRD Kalbar meninjau kondisi Jembatan Parit Jepang yang berlokasi di depan markas TNI Angkatan Udara (AU) Supadio, Kamis (5/1). Jembatan yang selesai pengerjaannya pada 31 Desember 2011 lalu itu dilaporkan oleh masyarakat telah mengalami keretakan di beberapa bagian...
Kasus Obat Cacing Akan Dikembalikan ke Sanggau
Sanggau-Borneo Tribun. Sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pontianak, berkas kasus dugaan Tindak pidana Korupsi Pengadaan Obat Peningkatan Ketahanan Fisik Anak Sekolah tahun 2006 dan 2007 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau atau yang lebih familiar dikenal dengan sebutan "kasus obat cacing", akan dikembalikan ke Sanggau...
RUU Pemilu Tarik Menarik
JAKARTA - PONTIANAK POST. Gonjang ganjing politik diprediksi lebih ramai daripada 2012. Selain kasus-kasus besar yang dinggap belum selesai, masalah UU Pemilu akan menjadi perhatian spesifik yang harus diselesaikan pada Maret 2012...
Rapat Pembahasan Laporan dan Pelepasan Pegawai Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Menutup Tahun 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan rapat pembahasan untuk tiga kegiatan sekaligus pada tangggal 27 sampai dengan 31 Desember di Hotel Santika Pontianak. Kegiatan tersebut adalah Rapat Pembahasan Konsep Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Infrastruktur, Rapat Finalisasi Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, dan Rapat Pembahasan Pemantauan Kerugian Daerah.
Rapat Pembahasan yang berlangsung selama empat hari...
Bansos Masih Menggantung
PONTIANAK - PONTIANAK POST. Dugaan korupsi dana bantuan sosial komite olahraga nasional Indonesia Kalimantan Barat 2006-2009 senilai Rp22,14 miliar tetap menggantung penanganannya hingga tutup tahun 2011....
Kasus Bansos Terhambat Audit BPK
PONTIANAK - EQUATOR. Berkas penanganan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Kalbar senilai Rp 22, 14 miliar tak kunjung masuk Kejaksaan....
Respon BPK
PONTIANAK - TRIBUN PONTIANAK. Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Sambas, Akhyani, memberikan apresiasi atas upaya penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui program desa binaan sadar hukum....
Pengelolaan Aset Daerah Tak Maksimal
MEMPAWAH - EQUATOR. Ketua LSM Gerakan Pro Rakyat (Geprak), Agus Suhardi meminta Pemerintah Kabupaten Pontianak serius dalam mengelola asset daerah....
BOS Triwulan IV Cair 29 Desember
SANGGAU - BERKAT. Manager Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Sanggau, Drs. Jais, mengatakan, dana BOS triwulan ke IV akan segera cair tanggal 29 Desember 2011 ini....
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah perlu disesuaikan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
bahwa dalam rangka penataan dan penertiban administrasi kependudukan perlu dilakukan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar Wilayah Kabupaten Sekadau...
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan
bahwa dalam penjelasan pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan sudah berada pada Daerah Kabupaten maka Daerah hendaknya melakukan prakarsa dan menyiapkan perangkat peraturan Daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah Secara Penuh...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam menunjang pembangunan daerah karena produk akhirnya menghasilkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SALATIGA DAN KECAMATAN SELAKAU TIMUR
bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan di Kabupaten Sambas khususnya di Kecamatan Pemangkat dan Selakau serta adanya tuntutan aspirasi masyarakat dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemandiriannya sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah ...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KALIMANTAN BARAT
bahwa untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, perlu adanya pengendalian peredaran minuman beralkohol...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN SEKTORAL MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2010
bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah ...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah, salah satu sumbernya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pemerintahan daerah...
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 398 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI (UMP) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROPINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2006
bahwa peningkatan upah pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakan peran produksi melalui mekanisme Penetapan Upah Minimum...
Presiden Serahkan Hasil Audit Century pada Proses Hukum
JAKARTA - BERKAT. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan sepenuhnya hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang dana talangan Bank Century sebesar Rp6,7 triliun kepada mekanisme dan proses hukum....
Dana Bergulir KUMKM Tersalur Lampaui Target
JAKARTA - BERKAT. Dana bergulir bagi pelaku koperasi dan UMKM sampai 21 Desember 2011 yang disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)-KUMKM telah terdistribusikan sebesar Rp881.007.002.039 atau 110,13 persen dari target Rp800 miliar....
PERATURAN DAERAH TINGKAT KE-1 KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 1964 TENTANG BENTUK, UKURAN WARNA DAN MAKNA LAMBANG DAERAH TK. 1 KALIMANTAN BARAT
Membaca: Surat Keputusan DPR-GR Daerah Kalimantan Barat No.2/SK/UM/1964 tgl. 24 maret 1964 ...
BPK Kritik BPD
Jakarta-Tribun Pontianak. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap bank pembangunan daerah (BPD) November lalu, memang benar adanya...
Usut Dugaan Korupsi Bank Kalbar
PONTIANAK - BERKAT. Dugaan adanya korupsi ditubuh PT Bank Kalbar, disuarakan Barisan Anti Korupsi (BARAK) Kalbar. Mereka menilai, penyampaian yang dilakukan PT Bank kalbar tersebut ke publik tidak ada korupsi....
Benahi Administrasi Bank Kalbar
PONTIANAK - PONTIANAK POST. Bank Kalbar diminta segera membenahi persoalan administrasi. Hal ini menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang pinjaman pemerintah daerah yang tidak sesuai prosedur, yaitu senilai Rp2,7 miliar....
Warga Protes Pekerjaan Jalan Sungai Ayak
SEKADAU - BORNEO TRIBUNE. Sejumlah warga memprotes hasil pekerjaan jalan Sekadau, tepatnya dari Sengkabang Melayang - Simpang Sungai Asam. Mereka menganggap hasil pekerjaan jauh dari harapan masyarakat di Tiga Belitang....
Temuan BPK Bersifat Administratif
PONTIANAK - PONTIANAK POST. Pihak Bank Kalbar membantah adanya unsur korupsi dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penyelewengan penyaluran kredit kepada pemerintah daerah....
Bank Kalbar Bantah Korupsi
PONTIANAK - EQUATOR. Pelanggaran yang ditemukan BPK RI di salah satu BPD Kalbar masih dianggap wajar. Pelanggaran itu sendiri tidak menimbulkan kerugian negara karena hanya seputar pelanggaran administrasi saja....
Pengerjaan Pipanisasi Rp35 M Diperpanjang
SANGGAU - BORNEO TRIBUNE. Tanggal 15 Desember 2011 kemarin, seharusnya merupakan batas akhir dari pengerjaan proyek pipanisasi, Namun kondisi di lapangan melaporkan proyek yang dianggarkan selama tiga tahun berturut-turut itu belum maksimal....
Anggaran Pendidikan 23 Persen
PONTIANAK - PONTIANAK POST. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis membantah tudingan anggaran pendidikan pada 2012 kurang dari 20 persen....
ESDM Pastikan Tambah Kuota
JAKARTA - TRIBUN PONTIANAK. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan menambah volume BBM bersubsidi untuk tahun 2011....
BPK Tongkrongi Pelayanan RSUD Agoesdjam
KETAPANG - EQUATOR. Setelah sekitar empat tahun terbengkalai, pembangunan Poliklinik RSUD Agoesdjam bakal dilanjutkan setelah mendapatkan suntikan dana sebesar Rp 3,2 miliar dari APBD 2012....
Hari ini Sidang Korupsi Pipa
NANGA PINOH - EQUATOR. Meski proses hukum kasus korupsi pipanisasi air poring lama tak terendus publik, namun tak urung tetap disidangkan di Pengadilan Tipikor Pontianak....
Subsidi Listrik Bengkak Rp25,4 T
JAKARTA - TRIBUN PONTIANAK. Menteri Keuangan Agus Martuwardojo menyatakan untuk tahun 2011 ini terdapat tambahan anggaran untuk subsidi listrik sebesar Rp 25,4 triliun. Penyebabnya antara lain molornya proyek 10.11 MW....
Buat Sertifikat Asset Tanah Pemprov
PONTIANAK - BERKAT. Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalbar, Retno Pramudya, SH., mengharapkan eksekutif agar segera membuat sertifikat asset tanah milik Pemerintah Provinsi Kalbar karena masih banyak tanah milik Pemerintah Provinsi Kalbar yang belum memiliki sertifikat....
Kejari Bidik Korupsi Disdik
KETAPANG - PONTIANAK POST. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini jumlah penanganan kasus korupsi di Ketapang meningkat 1 kasus....
Demo Bansos Ricuh
PONTIANAK - BERKAT. Aksi demonstrasi kasus dugaan korupsi Bansos Koni Provinsi berakhir ricuh saat massa dibubarkan paksa oleh polisi, Senin (12/12) pagi, di bundaran Tugu Degulis Untan....
2011, Kejaksaan Menangani Enam Kasus Korupsi
KETAPANG - EQUATOR. Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang, Kusnendar melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Dezi Permana, mengaku pihaknya telah menangani enam kasus korupsi selama 2011....
Solmadapar Tanyakan Korupsi Obat Cacing
PONTIANAK - TRIBUN PONTIANAK. Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) mempertanyakan rentetan dugaan kasus korupsi di Kalbar yang tidak ada tindakan oleh aparat penegak hukum....
Seluruh Jaksa Malah Menghilang
BENGKAYANG - PONTIANAK POST. Hari Antikorupsi se dunia, 9 Desember lalu, di Kantor Kejaksaan Negeri Bengkayang tak satu pun jaksa yang berada di kantornya....
DKP Bantah Tidak Paham Peraturan
SAMBAS - EQUATOR. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sambas Drs. H. Dailami M. Si., membantah tudingan tidak memahami peraturan terkait kartu nelayan....
Pertamina Tunggu Keputusan
JAKARTA - TRIBUN PONTIANAK. Meski kuota BBM subsidi akan segera habis di Minggu ketiga bulan Desember ini, Himpunan Pengusaha Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) berharap pemerintah agar tetap melakukan penghematan BBM subsidi di akhir tahun 2011 ini....
Ketua Rukun Tetangga Harapkan Honor
BENGKAYANG - BERKAT. Salah seorang Ketua Rukun Tetangga atau RT di Kelurahan Bumi Emas, BD. Anon, mengharapkan, agar pihaknya mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkayang melalui Kelurahan, karena dengan tugas yang cukup berat selama ini pihaknya kurang mendapat perhatian....
Hari ini Demo Ganyang Koruptor
PONTIANAK - EQUATOR. Peringatan hari anti kourpsi yang jatuh pada hari ini, Jumat (9/12) menjadi momentum bagi Solidaritas Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) menggelar aksi di tiga titik, budaran Untan, halaman Pemprov Kalbar dan Kajati....
Tidak Terima Duit
JAKARTA - TRIBUN PONTIANAK. Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) membantah pernah menerima uang dari Muhammad Nazaruddin terkait dengan proyek Wisma Atlet di Palembang....
Kejati dan Polda Ditantang
PONTIANAK - EQUATOR. Lemahnya penanganan aparat penegak hukum dalam memproses kasus korupsi di Kalbar, sangat memprihatinkan. Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) bereaksi memberikan dorongan dengan mendirikan Posko Ganyang Korupsi di Bundaran Untan Pontianak....
Parpol Telat Laporakan Penggunaan Dana APBD
SINGKAWANG - PONTIANAK POST. Delapan dari 13 partai politik terwakili di DPRD Kota Singkawang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBD. Penyampaian ini telat. Seharusnya LPj disampaikan satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran....
Bansos KONI Terganjal Izin Presiden
PONTIANAK - BERKAT. Pengusutan kasus dugaan korupsi dana Bansos KONI Kalbar masih terganjal izin Presiden RI. Makanya proses hukum yang sudah lama berjalan, hingga kini belum menunjukan kemajuan....
Penanganan Kasus Korupsi Lemah
PONTIANAK - BERKAT. Kelompok massa tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) membangun posko "Ganyang Korupsi", Selasa (6/12) malam, di bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura. Aksi sebagai bentuk seruan ke masyarakat bahwa penanganan kasus korupsi di Kalbar masih jalan di tempat....
Awasi Pelaporan Anggaran SKPD Kota
PONTIANAK - BERKAT. Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Herri Mustamin mengatakan, selama ini hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Pontianak selalu menyebutkan tidak ada permasalahan. "Padahal nyatanya, setelah di BPK justru menemukan masalah terkait sistem laporan pengelolaan keuangan daerah....
Dituntut 7 Tahun, Eks Dirut PLN Kecewa
JAKARTA - PONTIANAK POST. Sidang kasus korupsi proyek pengadaan outsourcing Customer Information System-Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RIS) tidak berpihak kepada mantan Dirut PT PLN Eddie Widiono....
Perda Sebagai Payung Hukum
PONTIANAK - BERKAT. Telah disahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelesaian kerugian daerah menjadi peraturan daerah (perda), tentu menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai temuan kaitan kerugian keuangan daerah....
Miliaran Rupiah Aset Daerah Dikhawatirkan Hilang
KUBU RAYA - BERKAT. Kalangan anggota DPRD lagi-lagi mempertanyakan pengelolaan aset daerah bergerak dan tidak bergerak yang hingga kini belum jelas. Mereka mendesak dibuatkan payung hukum guna mencegah terjadinya penyimpangan....
Dewan Panggil Manajemen RSUD Rubini
MEMPAWAH - BERKAT. Usai memanggil belasan dokter dan petugas medis. Pagi kemarin, giliran manajemen RSUD dr Rubini Mempawah yang dipanggil DPRD....
Soal Anggaran DPRD Transparan
KETAPANG - EQUATOR. Besaran anggaran yang disetujui anggota DPRD, salah satu yang sering disoroti masyarakat. Wakil Ketua DPRD Ketapang, Jamhuri Amir SH., meminta anggota DPR terbuka soal kegiatan-kegiatan DPRD termasuk soal anggaran....
Khawatirkan Aset Miliaran Rupiah Lenyap
SUNGAI RAYA - PONTIANAK POST. DPRD Kubu Raya mengkawatirkan pengelolaan aset daerah bergerak dan tidak bergerak yang sampai sekarang belum ada kejelasan....
Tangkap Jaksa ‘Pilihan Setan’
PONTIANAK - BORNEO TRIBUNE. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar Jasman Panjaitan siap menangkap jaksa-jaksa pilihan "setan". Jaksa yang suka memainkan kasus dan mengambil keuntungan setiap perkara dengan menerima sogokan....
Terganjal Izin Presiden
PONTIANAK - PONTIANAK POST. Penuntasan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) KONI Kalbar sebesar Rp22,14 miliar masih jauh dari harapan....
Jamsostek Akan Prioritaskan Kepersertaan Jaminan Pensiun
JAKARTA - BERKAT. PT Jamsostek akan memprioritaskan kepesertaan program jaminan pensiun bagi pekerja yang belum mengikuti program dana pensiun....
Permasalahan di Papua Persoalan Keadilan
YOGYAKARTA - MEDIATOR. MPR melihat kasus Papua yang mencuat selama ini merupakan persoalan belum terwujudnya keadilan di wilayah itu, kata Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari....
Kemendikbud Tidak Tinggal Diam
JAKARTA - PONTIANAK POST . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tidak mau ketinggalan dalam urusan mengawasi sejumlah proyek pembangunan yang melibatkan sosok Muhammad Nazaruddin....
Agus: PLN Jangan Terlalu Berlebihan
MEMPAWAH - BORNEO TRIBUNE. Penagihan listrik yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Rya, ditanggapi Anggota DPRD Kubu Raya, Agus Darmawansyah. Ia meminta PT PLN transparansi terhadap penagihan beban listrik dan tidak terlalu berlebihan....
Syafiun: Awasi Ketat Target Perolehan APBD
PONTIANAK - EQUATOR. Untuk mengefektifkan perolehan target pendapatan dan belanja daerah dalam RAPBD 2012 mendatang, diperlukan aturan tegas dan pengawasan yang ketat dan terus menerus....
BPK Diminta Audit Keuangan RSUD Rubini
MEMPAWAH - MEDIATOR. Aktivis Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Pontianak, Andi Kamaruddin, meminta BPK Perwakilan Pontianak mengaudit keuangan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Rubini Mempawah....
Kasus Cacing Tak Digubris Jaksa Kalbar
SANGGAU - EQUATOR.Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar masih belum merespons keinginan sejumlah pihak yang meminta pengusutan korupsi Rp 7,1 miliar pemberian obat cacing....
RI Bayar Fee Terlambat Pakai Anggaran
JAKARTA - TRIBUN PONTIANAK. Kementrian/Lembaga (K/L) ternyata 'malas' mencairkan pinjaman yang sudah dianggarkan terutama dari oleh institusi luar negeri....
Kartius: Pemprov Terus Data Aset
PONTIANAK - TRIBUN PONTIANAK. Asisten III Pemerintah Provinsi Kalbar Bidang Administrasi Keuangan, Kartius, yakin tahun depan laporan APBD Kalbar akan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)....
Jaksa Kalbar Tak Berani Lawan Cacing
SANGGAU - EQUATOR. Kinerja jajaran kejaksaan di Kalbar makin melorot. Tiga tahun berlalu tetapi tak kunjung memproses korupsi Rp 7,1 miliar pemberian obat cacing untuk 54 ribu anak SD di Kabupaten Sanggau....
Lelang Rumah Budaya Harus Sistem E-proc
PONTIANAK - EQUATOR. Lembaga Pengembangan Jasa Konsturksi Daerah (LPJKD) Provinsi Kalbar mengingatkan agar pelelangan Rumah Budaya harus dilaksanakan dengan sistem elektronik atau e-proc....
Komitmen Tingkatkan Pelayanan Masyarakat
PONTIANAK - TRIBUN PONTIANAK. Memasuki usianya yang ke 35 tahun, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Soedarso terus melakukan pembenahan....
Sesalkan Tanah Pemerintah Tidak Bersertifikat
BENGKAYANG - BORNEO TRIBUNE. Sarina mensesalkan kondisi ratusan hektar tanah milik Pemda Kabupaten Bengkayang yang belum memiliki sertifikat berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2010....
LHP BPK RS Bengkayang
BENGKAYANG - PONTIANAK POST. Lumbung Pemuda Peduli Kabupaten Benkayang (LP2KB), mengaku siap melaporkan dugaan korupsi pada RS Bengkayang....
Direktur RSUD Bantah Tudingan LP2KB
BENGKAYANG - BERKAT. Pernyataan Ketua Lumbung Pemuda Peduli Kabupaten Bengkayang (LP2KB), terkait adanya dugaan korupsi dana retribusi dan insentif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkayang, di bantah keras oleh Direktur RSUD Bengkayang....
Hanya Rp3,37 M Diselamatkan
PONTIANAK - PONTIANAK POST. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serius menindaklanjuti temuan BPK. Buktinya menurut Wakil Gubernur, Christiandy Sanjaya, sebanyak 30 kasus kerugian daerah sudah dituntaskan....
Kontraktor Jadi Tersangka
SANGGAU - EQUATOR. Polres Sanggau memperdalam penyidikan pembangunan dermaga penyeberangan Tanjung Kapuas-Sungai Ranas, Sanggau yang bermasalah....
Cerdas Respon Kunker Kajati
SINGKAWANG - PONTIANAK POST. Laskar Anti Korupsi Indonesia secara tegas memberi aplus langkah Kajati Kalbar menyemangati kajari dalam menangani beberapa kasus korupsi yang masih menggantung....
Kabupaten Sekadau Raih WDP
SEKADAU - BORNEO TRIBUNE. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perwakilan Kalbar, Erma Suryani Ranik, memberikan apresiasi atas hasil kerja keras Pemerintah kabupaten Sekadau yang mampu meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)...
Kaji Sewa Kendaraan
PONTIANAK - BERKAT. Pemerintah Porvinsi Kalimantan Barat tengah mengkaji kemungkinan sistem sewa untuk kendaraan dinas yang akan digunakan di lingkungan pemerintah daerah....
Investarisir Aset Sangat Perlu
PONTIANAK - BORNEO TRIBUNE. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kalbar, Andry H Wijaya mengatakan menginvestarisir aset dinilai sangat perlu dilakukan oleh Pemprov Kalbar....
Usul Sewa Mobdin
PONTIANAK - PONTIANAK POST. Fraksi PKS DPRD Kalimantan Barat kembali menyarankan agar pemerintah provinsi menerapkan sistem sewa kendaraan untuk keperluan dinas....
Tata 101 Rumdin
PONTIANAK - PONTIANAK POST. Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat mendesak pemerintah provinsi menata aset, khususnya aset berupa 101 unit rumah dinas golongan III....
Kuasa Hukum ZA Minta Proses Hukum Dihentikan
SANGGAU - BORNEO TRIBUNE. Kuasa Hukum tersangka ZA, Cecep Supriyatna, SH., MH, meminta proses hukum yang melibatkan kliennya dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembangunan dermaga penyebrangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau....
Segera Tindaklanjuti Temuan BPK-RI
SINGKAWANG - EQUATOR. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didesak untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI), sebelum dipanggil Kejaksaan dan Kepolisian....
Kasus Dermaga Dishubkominfo Berlanjut
SANGGAU - BERKAT. Tersangka ZA yang terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pembangunan dermaga di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau yang saat ini ditangani penyidik Polres Sanggau....
Segera Perbaiki Administrasi dan Ganti Kerugian Negara
SINGKAWANG - BERKAT. Saat ini korupsi dirasakan sudah membudaya dimana-mana. Sehubungan dengan itu, aparat hukum, seperti, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tipikor saling bekerjasama untuk memberantas korupsi demi menyelamatkan kerugian negara....
Ubah Disclaimer Jadi WDP Tidak Mudah
SEKADAU - BERKAT. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Kalimantan Barat, Erma Suryani Ranik, SH, memberikan apresiasi atas kerja keras Pemerintah Kabupaten Sekadau yang mampu memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)....
Pencairan Insentif RSUD Tunggu Aturan
BENGKAYANG - BERKAT. Belum dicairkannyadana insentif bagi pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bengkayang, membuat para pegawai RSUD resah. Sebab, biaya lembur dan jasa pelayanan tidak diberikan sebagaimana mestinya....
Ada Korupsi di RS Bengkayang?
BENGKAYANG - PONTIANAK POST. Ada indikasi korupsi pada Rumah Sakit Bengkayang tahun 2010 lalu. Hal itu sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Pontianak tahun 2010....
Ungkap Hasil Audit Forensik
PONTIANAK - TRIBUN. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu segera mengumumkan hasil audit forensik terkait bailout Bank Century secepatnya. Audit forensik BPK akan mengungkap aliran dana mencurigakan terkait kasus ini....
Delapan Parpol Belum Sampaikan Laporan Keuangan
SINGKAWANG - BERKAT. Sebanyak 13 partai politik yang mendapatkan bantuan partai dari Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang yang mana dana tersebut di cairkan melalui APBD Kota Singkawang tahun 2010....
Solmadapar Serang Tikus Berdasi
PONTIANAK - EQUATOR. Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanta Rakyat (Solmadapar) tak menyia-nyiakan momentum peringatan Hari Pahlawan. Mereka berdemonstrasi mengkritisi kierja aparat....
Hari Pahlawan Disambut Demo
PONTIANAK - BERKAT. Peringatan hari Pahlawan disambut aksi demonstrasi ratusan massa yang mendatangi kantor Gubernur dan DPRD Kalimantan Barat, Kamis (10/11)....
Pernyataan Anggota Dewan Menuai Kritik
KETAPANG - BORNEO TRIBUNE. Pernyataan anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Abdul Sani, yang mengatakan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Ketapang yang dinilai tidak berhasil....
Upacara Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2011
Pontianak, 10 November 2011. Mengangkat tema “Dengan Semangat Kepahlawanan, Kita Bangun Karakter Bangsa”, hari Pahlawan 10 November 2011 diperingati oleh berbagai instansi pemerintah dengan upacara bendera. Tak terkecuali oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang melangsungkan upacara di halaman gedung perwakilan dan dihadiri oleh seluruh pegawai. Komandan upacara kali ini dipercayakan kepada Kepala Sub Bagian Setkalan Fatkhur Rokhman...
Polda Terkendala BPK-BPKP
PONTIANAK - BERKAT. Direskrimum Polda Kalbar, Kombes (Pol) Purwadi Arianto, mengatakan banyak kasus korupsi menggantung di Polda Kalbar menunggu hasil audit investigasi baik itu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar....
BPK Puji Kalbar Satu-Satunya Mengaudit Masalah Aset
PONTIANAK - MEDIATOR.Provinsi Kalimantan Barat Merupakan satu-satunya daerah di indonesia yang sudah melakukan pemeriksaan aset di lingkungan pemerintah dengan mengadakan kerjasama dengan BPK RI untuk diaudit....
Pegawai RSUD Minta Jatah Makanan Tambahan
NGABANG - BERKAT. Para pegawai yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Landak yang terdiri dari dokter, perawat, apoteker dan penjaga loket menuntut haknya sebagai pegawai di RSUD tersebut....
Harus Patuhi Perundangan
JAKARTA - PONTIANAK POST. Kementerian Keuangan dan ESDM diminta mematuhi undang-undang (UU) seputar kisruh pembelian sisa tujuh persen divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT)....
Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
SINTANG - MEDIATOR. Pemkab Sintang diminta serius melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan pembangunan daerah, menyusul terjadinya defisit anggaran pada APBD 2011....
Audit Proyek Belum Tuntas, BPK Diminta Transparan
NANGA PINOH - MEDIATOR. Masih adanya proyek tahun lalu yang belum diselesaikan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, membuat masyarakat Melawi menginginkan agar Kejaksaan dan BPK untuk menindak tegas terhadap temuan -temuan yang telah merugikan....
Tarik Dua Mobdin
PONTIANAK - PONTIANAK POST. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Barat TTA Nyarong mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengeksekusi dua mobil dinas....
Pejabat Takut Salah
PONTIANAK - PONTIANAK POST. Realisasi APBD 2011 di lingkungan pemerintah provinsi relatif lamban. Menurut Anggota BPK RI, Rizal Djalil, pada semester pertama realisasi belanja modal hanya sekitar 11 persen dari total APBD....
Minsen: Selamatkan Aset Kalbar
PONTIANAK - TRIBUN PONTIANAK. Ketua DPRD Kalbar, Minsen meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKA) segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI terkait raibnya aset milik Pemprov Kalbar senilai Rp 1,95 miliar....
Pemerintah Jangan Jadi Objek Pemeriksaan
PONTIANAK - BORNEO TRIBUNE. Anggota BPK RI Komisi VI, Rizal Djalil menegaskan agar instansi seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menjadikan pemerintah sebagai bahan bulan-bulanan objek pemeriksaan....
Banyak Masalah Aset Belum Terjawab
PONTIANAK - EQUATOR. Komisi A DPRD Kalbar menilai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Kalbar tentang aset daerah belum detail....
Perjelas Status dan Selamatkan Aset Daerah
PONTIANAK - BORNEO TRIBUNE. Langkah Pemprov menggandeng BPK RI perwakilan Kalbar dalam melakukan pembenahan persoalan aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalbar, disambut baik oleh kalangan DPRD Provinsi Kalbar....
Aset Pemerintah Sering Terbengkalai
PONTIANAK - BORNEO TRIBUNE. Setelah satu bulan lalu melakukan pemeriksaan dengan objek tertentu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kamis (3/11) menyebutkan sederet temuan dan salah satunya terkait aset tanah yang bermasalah....
Retno: Ali Fungsi Lahan KONI Batal Demi Hukum
PONTIANAK - BORNEO TRIBUNE. Ketua Komisi A DPRD Kalbar, Retno A Pramoedya menjelaskan pidato nota pengantar LHP BPK yang disampaikan anggota VI BPK RI, Rizal Djalil belum menjawab segala persoalan aset yang ada di Kalbar....
Aset Kalbar Raib Rp 1,95 M
PONTIANAK - TRIBUN PONTIANAK. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil, membeberkan 26 temuan dari hasil pemeriksaan aset manajemen Pemprov kalbar, dalam rapat paripurna istimewa di DPRD Kalbar....
Aset Kalbar Diperiksa dengan Tujuan Khusus
PONTIANAK - BORNEO TRIBUNE. Untuk kali pertama dalam sejarah di Indonesia. Kalimantan Barat adalah provinsi yang pertama memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah aset dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan....
Rakyat Kritis
PONTIANAK - TRIBUN PONTIANAK. Setiap tahun pemerintah daerah menghadapi masalah seperti itu. Permasalahan pencatatan aset selalu saja terjadi dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....
BPK Temukan 26 Kasus Aset Pemprov
PONTIANAK - EQUATOR. BPK RI Perwakilan Kalbar telah selesai melakukan pemeriksaan manajemen aset Pemerintah Provinsi Kalbar. Hasilnya, terdapat 26 temuan pemeriksaan ditinjau dari aspek perolehan....
Aset Kalbar Rp 1,9 Miliar Tidak Jelas
PONTIANAK - BERKAT. Aset milik Pemerintah Provinsi Kalbar berupa Barang Milik Daerah (BMD) senilai Rp. 1.952.669.800 tidak diketahui keberadaannya. Menurut Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI, Rizal Djalil....
Kalbar, Provinsi Pertama di Indonesia Lakukan Pemeriksaan Tujuan Tertentu
PONTIANAK - BERKAT. Kalimantan Barat menjadi provinsi satu-satunya di Indonesia yang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia....
Aset Tanpa Sertifikat
PONTIANAK - PONTIANAK POST. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas manajemen aset pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, BPK memperoleh banyak temuan. Meski demikian BPK tetap mengacungkan jempol....
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, 3 Nopember 2011. Bertempat di Ruang Sidang Balairungsari DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Anggota BPK RI, H. DR. Rizal Djalil menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset Provinsi Kalimantan Barat kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Minsen, S.H. dan Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, M.H. dalam rapat paripurna istimewa yang mengagendakan Penyerahan LHP BPK...
Sosialisasi TP & TGR Bagi Pengguna Anggaran & Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemprov Kalbar
Pontianak, 03 November 2011. Dilatarbelakangi oleh adanya temuan APIP dan temuan BPK RI sampai dengan tahun 2010 sebesar lebih dari 156 milyar (rupiah) dan 11 juta (dollar), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Barat mengadakan Sosialisasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi bagi Pengguna Anggaran dan Kuasa pengguna Anggaran di Lingkungan Pemprov Kalbar. Acara tersebut berlangsung...
DPRD Tunggu Audit BPK-RI
PONTIANAK - EQUATOR. DPRD Kalbar tidak mau disebut omong kosong dalam membentuk Pansus Aset. Ketua DPRD Kalbar berkilah masih menunggu hasil audit aset dari BPK RI Perwakilan Kalbar yang akan disampaikan dalam rapat paripurna....
KKP Cananangkan SPI untuk Pertahankan Opini WTP
JAKARTA - BERKAT. Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) antara lain dalam rangka mempertahankan opini hasil audit yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)....
Biaya Nikah Bermasalah
PONTIANAK - SWARA KEADILAN. Pernikahan adalah hal yang sangat diwajibkan bagi setiap umat beragama, terutama bagi umat agama Islam. Sebelum pernikahan dilaksanakan dan calon pengantin ijab kabul....
Kasus Tipikor Pasar Dahlia Mandek di Kejati
PONTIANAK - SWARA KEADILAN. Belum hilang diingatan kita beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang ditangani oleh jajaran Kejati Kalbar dianggap belum tuntas, diantaranya, kasus KPU Provinsi Kalbar, kasus Bansos Kota Pontianak, kemudian kasus proyek pengadaan obat cacing dan multi vitamin....
Duit Freeport Sarat Gratifikasi
JAKARTA - TRIBUN. Polri telah mengakui ada dana yang mengalir dari PT Freeport Indonesia ke Korps Bhayangkara untuk keperluan pengamanan perusahaan tambang raksasa AS yang berlokasi di Papua tersebut....
Benahi Masalah, Capai Pontianak Lebih Baik
PONTIANAK - BERKAT. Di usia Kota Pontianak yang menginjak 240 tahun ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang cukup baik dan memperbaiki sejumlah kekurangan untuk mencapai Pontianak yang lebih baik....
Berharap Aparatur Pemerintah Maksimal Menjalankan Tugas
PONTIANAK - EQUATOR. Di usia Kota Pontianak yang menginjak 240 tahun ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang cukup baik, terutama pada administrasi keuangan, aset dan aturan pemerintah, mengingat hingga saat ini masalah-masalah tersebut masih belum maksimal dikerjakan....
Benahi Aset untuk Tingkatkan Perekonomian Khatulistiwa
PONTIANAK - BERKAT. Di usia Kota Pontianak yang menginjak 240 tahun ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang cukup baik, terutama pada administrasi keuangan, aset, dan aturan pemerintah....
Rumdin Mantan Penjabat Dibidik
PONTIANAK - BORNEO TRIBUNE. Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar, Bambang Soerachmat telah melayangkan surat pertama kepada pihak yang menguasai atas rumah dinas pimpinan DPRD Kalbar....
Solmadapar Cerca Pemprov dan SBY
PONTIANAK - EQUATOR. Memperingati Sumpah Pemuda, Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) mengkritisi kinerja pemerintah Kalbar dan Presiden SBY....
Upacara Memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-83 Tahun 2011
Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-83, hari ini Jumat tanggal 28 Oktober 2011 bertempat di halaman gedung kantor perwakilan, seluruh pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan upacara bendera.Bertindak selaku inspektur upacara yaitu Plh. Kepala Perwakilan Nyoman Sujana sedangkan jalannya upacara dipimpin oleh komandan upacara Faisal. Secara keseluruhan upacara berjalan dengan lancar dan hikmat.
Pada...
Walikota Harapkan WTP
PONTIANAK - BERKAT. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menargetkan penyelesaian permasalahan pencatatan dan penilaian aset daerah tahun ini agar opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)....
Dewan Minta Program Nice Diaudit
SINTANG - BORNOE TRIBUNE. Anggota DPRD Sintang daerah pemilihan Kayan Hilir-Kayan Hulu Franseda mengatakan bahwa dirinya akan meminta bantuan kepada komisi III yang membidangi masalah pendidikan dan kesehatan untuk memanggil pengelolaan program Nutricion Improvement through Community Empowermwent (Nice)....
Realisasi Program NICE Fiktif
SINTANG - MEDIATOR. Program NICE (Nutrition Improvement through Community Improvement) merupakan salah satu program Pemerintah untuk memacu dan meningkatkan minat serta semangat para masyarakat untuk lebih memperhatikan diri terutama dalam masalah gizi....
Perbaiki Sistem Pelaporan Aset
PONTIANAK - BERKAT. Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak Syafiun berharap di usia Pontianak yang menginjak 240 tahun ini bisa memberikan manfaat yang cukup baik, terutama pada administrasi keuangan, aset dan aturan pemerintah, mengingat hingga saat ini masalah-masalah tersebut masih belum maksimal dikerjakan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
Hati-hati Penulisan Laporan Administrasi Keuangan
PONTIANAK - BERKAT. Pemerintah Kota Pontianak harus hati-hati dalam penulisan administrasi, karena hampir setiap tahun selalu ada yang salah pada administrasinya sehingga menjadi temuan BPK - RI....
Usulan Distribusi Alat Berat Disetujui
SUNGAI RAYA - PONTIANAK POST. Usulan tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Kubu Raya untuk menarik perda retribusi alat berat disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubu Raya....
Pembelian Saham Newmont Sah
JAKARTA - PONTIANAK POST. Pembelian 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NTT) oleh pemerintah tak kunjung tuntas. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berpendapat pembelian tersebut tidak sah karena tidak disertai persetujuan DPR....
Elite Politik Dalang Korupsi
JAKARTA - TRIBUN. Penyimpangan anggaran selama 7 tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai Rp 103,19 triliun. Data ini dilansir Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)....
Tarik Retribusi dari Alat Berat
SUNGAI RAYA - BERKAT. Anggota Fraksi Reformasi Keadilan Nurani Rakyat DPRD Kabupaten Kubu Raya, Jauhari Ja'far mengatakan, pemerintah perlu melakukan penataan aset daerah terutama peningkatan pendapatan dari aset alat berat....
BPK Diminta Teliti jembatan Sungai Kapar
SEKADAU - EQUATOR. Buruknya kualitas jembatan Sungai Kapar menyedot perhatian banyak pihak. berbagai komentar yang mengkritisi proses pembangunan jembatan tersebut pun bermunculan....
Nama LPPNRI Dicatut?
SANGGAU - EQUATOR. Sukses sebagai pelapor, pada kasus dugaan indikasi penyimpangan dalam pengadaan generator set (genset) Pemkab Sanggau kemudian dihibahkan PLN Cabang Sanggau, belum lama ini....
DPRD Bahas Lima Raperda
SAMBAS - TRIBUN. Para anggota DPRD Sambas siap membahas lima rancangan peraturan daerah 2011. Semua Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sambas menyatakan siap membahas empat raperda inisiatif eksekutif dan satu raperda inisiatif DPRD....
Penyerahan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Sambas, Bengkayang dan Kota Singkawang
Hari ini, Jumat (21/10), BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat secara bersamaan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas manajemen aset Pemerintah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Kalimantan Barat, Adi Sudibyo, kepada Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK...
Demokrat Ajak Diskusi Usulan Badan Akuntabilitas
PONTIANAK - EQUATOR. Temuan BPK Perwakilan Kalbar sebesar Rp 156 miliar dalam APBD Kalbar 2010 yang belum ditindaklanjuti mendapat respons dari kalangan DPRD Kalbar....
Dana Pemprov Bocor, Solmadapar Makin Garang
PONTIANAK - EQUATOR. Semangat tak pernah memudar ditunjukkan para aktivis yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar). Mereka kembali berunjuk rasa mempersoalkan kebocoran APBD Pemprov....
Kajati Tantang Solmadapar Jadi Saksi
PONTIANAK - BERKAT. Belasan mahasiswa tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Pengemban Aspirasi Rakyat (Solmadapar) berunjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kamis (20/10) siang....
Gunakan Bansos dan Hibah Tepat Sasaran
PONTIANAK - BERKAT. Bendahara Fraksi PPP DPDRD Kalabr, H. Miftah mengingatkan pemerintah provinsi kalbar agar menyalurkan Belanja Daerah dalam APBD Perubahan 2011 tepat sasaran....
Bansos Tepat Sasaran
PONTIANAK POST - PONTIANAK. Fraksi PPP DPRD Kalimantan Barat mengingatkan pemerintah provinsi agar menyalurkan belanja daerah dalam APBD Perubahan 2011 tepat sasaran, berdaya guna, efektif dan efisien....
Hindari Polemik, Harus Harmonis
MEMPAWAH - PONTIANAK POST. Tokoh masyarakat Mempawah Drs. H. Daeng Syarifudin mengajak semua pihak untuk melihat setiap persoalan dengan kepala dingin. Jangan jadikan media sebagai ajang untuk berpolemik....
Desak BPK Audit Jamsostek
JAKARTA - TRIBUN. Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Komite Aksi Jaminan Sosial (KJAS) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pengelolaan dana titipan pekerja di jamsostek....
Rekening Liar Tanpa Persetujuan Langsung Ditutup
PONTIANAK - BORNEO TRIBUNE Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengungkapkan terkait temuan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar mengenai rekening Kesbangpol yang dibuka tanpa mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kalbar akan ditutup...
Dewan Sarankan Pemkab Koordinasi Dengan Kabupaten Sintang
NANGA PINOH - BORNEO TRIBUNE Saat ini penataan aset terus digencarkan Pemkab Melawi melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten Melawi. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Melawi, Amri Kalam bahkan meminta agar dalam menginventarisir aset Melawi terutama yang bermasalah dalam hal administrasi, Pemkab dapat terus melakukan koordinasi dengan kabupaten induk, Sintang, termasuk ke Pemerintah Provinsi...
DPPKA Tata Asset 0 dan 1
NANGA PINOH - EQUATOR Persoalan Aset bagi daerah pemekaran seperti melawi cukup pelit. Ditambah lagi kekayaan aset ini merupakan salah satu komponen dari audit tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hingga itu, Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKAD) terus melakukan penataan aset tipe 0 dan 1...
Tunggakan PSDH-DR Ratusan Miliar
PONTIANAK - EQUATOR Temuan 178 kasus hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalbar, mengindikasikan kerugian Rp 156 miliar dan USD $ 11.709.282,89. Satu persatu mulai terungkap. Hal terbaru kerugian dalam bentuk dollar diketahui dari tunggakan Provinsi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) di Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar...
Gubernur Awasi Kinerja Bupati/Walikota
PONTIANAK - BORNEO TRIBUNE Realisasi dana anggaran pembangunan di Kalbar ditemukan 178 temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kerugian daerah ditaksir Rp 156 miliar...
Kubu Raya Sertifikasi Lahan Aset Daerah
SUNGAI RAYA - TRIBUN PONTIANAK Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan sertifikasi pada beberapa lahan yang menjadi aset daerah, sebelum membangun perkantoran, dinas, badan dan instansi vertikal...
Mark Up Anggaran Mesti Diklarifikasi
KUBU RAYA - BORNEO TRIBUNE Terkait dengan adanya kebocoran dana di Pemerintah Provinsi Kalbar yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pengamat Politik, Drs. Gusti Suriansyah, M.Si. mengatakan seharusnya ada klarifikasi dari pemerintah terhadap hasil audit tersebut. Tunjukkan di pos atau item apa saja kebocoran tersebut ditemukan...
FKPB Tuding Pengantar Nota Keuangan Pemkab Copy Paste
SANGGAU - BERKAT. Fraksi Partai Karya Peduli Bangsa (FPKBP) Kabupaten Sanggau menuding pengantar nota keuangan yang disampaikan Bupati Sanggau dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda pengantar nota keuangan Raperda Perubahan APBD 2011 yang dibacakan senin lalu adalah copy paste....
Banyak Pegawai Ajukan Doom Kendaraan
PONTIANAK - BERKAT. Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Kartius, SH, M.Si, mengungkapkan tahun ini cukup banyak pegawai negeri sipil yang mengajukan doom kendaraan....
Proposal Tanpa SPJ Harus Diabaikan
PUTUSSIBAU - BERKAT Wakil Bupati Kapuas Hulu, Agus Mulyana, SH dengan tegas mengatakan bahwa dirinya sudah menginstruksikan untuk mengabaikan semua bentuk proposal yang tidak disertai surat pertanggungjawaban (SPJ) yang jelas....
Puluhan Mobil Dinas Diajukan Dum
PONTIANAK - PONTIANAK POST. Puluhan mobil dinas diajukan dum sepanjang 2010 hingga 2011. Tetapi belum satu pun yang diproses hingga saat ini....
Kali Pertama KPK Kalah
BANDUNG - TRIBUN. Rekor 100 persen yang dicetak Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyidik dan menuntut terdakwa kasus korupsi akhirnya tumbang di Pengadilan Tipikor Bandung, Selasa (11/10)....
Musibah Hukum
BANDUNG - TRIBUN PONTIANAK. Vonis bebas terhadap Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohammad, yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung tidak memiliki semangat pemberantasan korupsi....
Pengumuman Penawaran Rawan Penyimpangan: Pengadaan Dikelilingi Mafia Anggaran
PONTIANAK - EQUATOR. Banyak sekali pelanggaran atau kecurangan terhadap prosedur pengumuman lelang proyek, khususnya pengadaan di kabupaten/kota maupun provinsi kalbar....
Sabli Dituding Hanya Cari Sensasi
MEMPAWAH - PONTIANAK POST Wakil Ketua DPD Partai Golkar Syarif Saleh, Kabupaten Mempawah menilai perbuatan Sabli Awaludin Wakil Ketua DPRD Mempawah memolisikan Bupati Ria Norsan hanya mencari sensasi...
Tata Usaha Aset Penting
PUTUSSIBAU - PONTIANAK POST Penatausahaan aset bagi sebuah pemerintahan, termasuk pemerintah daerah adalah sangat penting. Bahkan aset menjadi salah satu point penting dalam penilaian terhadap pelaksanaan keuangan pemerintah daerah...
48 PNS Ikuti Diklat Penatausahaan Aset
PUTUSSIBAU - MEDIATOR 48 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, mengikuti Diklat penatausahaan aset bagi pengurus/penyimpan barang yang dilaksanakan di Gedung Korpri Putussibau, dimulai 10 s/d 14 Oktober 2011, sedangkan untuk Diklat ini dibuka Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana, SH, Senin (10/10) pukul 08.00 wib...
LHP BPK Sebut DI Jangkang Belum Maksimal
SANGGAU - BORNEO TRIBUNE Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2010 menyebutkan bahwa proyeksi Daerah Irigasi (DI) di Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau senilai Rp 14 milyar, yang bersumber dana APBN belum maksimal. Data terakhir yang dihimpun BPK menyatakan proyeksi tersebut belumlah dapat dioperasikan secara maksimal...
Sopir Sabli Tuding Sy Shaleh Cari Muka
MEMPAWAH - BORNEO TRIBUNE Muncul pernyataan Legislator Partai Golkar, Sy Shaleh yang menilai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Sabli Awalludin hanya mencari sensasi terkait laporan Bupati Pontianak ke polisi, dinilai Joni, sopir pribadi Sabli Awalludin hanya mencari muka...
Aset Perlu Ditata dengan Baik
PUTUSSIBAU - EQUATOR Salah satu kelemahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu ketika dilakukan audit BPK pada tahun 2010 yang lalu adalah belum tersajinya laporan aset daerah dengan baik. Ini disebabkan belum terbitnya pencatatan, administrasi dan mutasi pada setiap SKPD...
Penyerahan LHP Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2010
Hari ini, Senin tanggal 10 Oktober 2011 bertempat di ruang rapat pimpinan lantai dua, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2010. Laporan diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Adi Sudibyo, kepada Ketua DPRD Heri Saman serta dilanjutkan kepada Pemerintah Kabupaten Landak yang dalam hal ini diterima oleh Wakil...
Bupati Bisa Serang Balik Sabli Awaludin
MEMPAWAH - PONTIANAK POST Lembaga Kajian Pembangunan Indonesia (LKPI) Anak Negeri menilai, Bupati Mempawah Ria Norsan bisa kick balik Sabli Awaludin, jika tuduhan pencemaran nama baiknya tidak terbukti. Demikian ditegaskan Maman Suratman...
BPK Telah Mengklarifikasi
MEMPAWAH - BORNEO TRIBUNE Pemerintah Kabupaten Pontianak membantah keras Laporan Polisi (LP) salah satu unsur Pimpinan DPRD, Sabli Awaluddin yang menuding Bupati Pontianak, Ria Norsan telah melakukan pencemaran nama baik...
Sarankan Bentuk Badan Akuntabilitas
PONTIANAK - BERKAT Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalbar, Ary Pudyanti, SE, mengatakan hasil temuan BPK perlu ditindaklanjuti sehingga tuntas. Bahkan, Ary yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kalbar ini, menyarankan dibentuknya Badan Akuntabilitas yang memantau tindak lanjut temuan tersebut setelah masa kerja Pansus DPRD tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK selesai dan satu bentuk perwujudan dari kekuasaan sebagai pemegang...
Solmadapar Ditantang F-PDIP
PONTIANAK - EQUATOR. Aksi demonstrasi Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) yang meminta pengusutan mafia anggaran di Gedung DPRD Kalbar, berujung panjang....
Opini BPK Jadi Senjata Lawan Politik
SUNGAI RAYA - BORNEO TRIBUNE. Opini BPK RI mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan daerah kerap dijadikan ajang politisasi lawan bagi politik kepala daerah....
Pemkab Inventarisir Aset Daerah
KUBU RAYA - BERKAT. Pengelolaan aset daerah Kabupaten Kubu Raya telah menjadi perhatian khusus tim pemeriksa BPK RI lantaran pengelolaannya tidak maksimal. Tak heran, di tahun 2010 BPK RI tidak memberikan pendapat (opini disclaimer)....
Sesalkan Demo Solmadapar Tak Beretika
PONTIANAK - BERKAT. Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Krisantus Kurniawan, S.Ip menyesalkan demo yang dilakukan Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) yang diduga tak ada etika di Gedung DPRD Kalbar....
Bupati Tidak Lakukan Pencemaran Nama Baik
MEMPAWAH - BERKAT. Pemerintah Kabupaten Pontianak secara tegas membantah jika Bupati Pontianak, Drs. H. Ria Norsan, MM, MH, telah melakukan pencemaran nama baik salah satu unsur pimpinan DPRD....
Ada Ralat dari BPK
MEMPAWAH - PONTIANAK POST. Somasi dari Sabli Awaludin, Wakil Ketua DPRD Mempawah kepada sosok bupati kabupaten Pontianak H Ria Norsan dibantah keras oleh Pemerintah Daerah. Laporan Polisi (LP)....
Minta Solmadapar Tunjuk Hidung Mafia Anggaran
PONTIANAK - PONTIANAK POST. Aksi demonstrasi Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (solmanadapar) yang mengusung isu mafia anggaran beberapa hari lalu di Gedung DPRD Kalbar masih berujung panjang....
Guru Besar Untan Gagal Masuk BPK
PONTIANAK - EQUATOR. Bahrullah Akbar terpilih menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggantikan T Nurlif yang nonaktif setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 1 september 2009 lalu....
Tolak Calo Anggaran atau Jadi Temuan
PONTIANAK - BORNEO TRIBUNE Oktober adalah bulan rawan karena para calo anggaran gentayangan menawarkan aneka proyek di dalam anggaran perubahan. Baik APBN-P maupun APBD-P. P=Perubahan...
Pimpinan DPRD Polisikan Bupati
MEMPAWAH - EQUATOR Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Sabli Awaluddin mempolisikan Bupati Pontianak, Ria Norsan, Kamis (6/10). Ketua DPC Demokrat Kabupaten Pontianak itu merasa nama baiknya dicemarkan lantaran Pemkab Pontianak tidak mencantumkan namanya dalam LKPJ APBD 2009 dan 2010 lalu...
Tudingan Mafia Anggaran Pemprov Dibantah
PONTIANAK - PONTIANAK POST Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Kartius, membantah adanya praktik mafia anggaran di pemerintah provinsi. Karena itu, kekhawatiran adanya praktik tersebut dinilai tidak beralasan. "Tidak ada itu kalau di pemerintah provinsi. APBD kita kecil, mana sempat di-mafia," katanya saat ditemui usai rapat gabungan pembahasan anggaran perubahan 2011 di DPRD, Kamis (6/10)...
Ria Norsan Dipolisikan
MEMPAWAH - PONTIANAK POST Sabli Awaludin SE, Wakil Ketua DPRD Mempawah datang ke Mapolres guna melaporkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari H Ria Norsan, Bupati Mempawah yang dinilainya telah melakukan pencemaran nama baiknya selaku unsur pimpinan di lembaga legislatif itu...
SKPD Takut Diaudit
PONTIANAK - PONTIANAK POST Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemkot Pontianak diminta tidak takut diaudit atau diperiksa baik oleh Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. "Jangan takut kalau diaudit. Kalau memang tidak bersalah mengapa harus takut, kecuali memang kita melakukan penyimpangan, " ungkap Sekretaris Daerah Kota Pontianak M. Akip, kemarin (5/10)...
Jangan Takut Diperiksa
PONTIANAK - TRIBUN PONTIANAK Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Muhammad Akip meminta kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak agar tidak takut jika sewaktu-waktu diaudit atau diperiksa. Pemeriksaan itu baik yang dilakukan Inspektorat, BPK, BPKP maupun auditor lainnya...
Pejabat Bingung Buat Laporan
PONTIANAK - TRIBUN PONTIANAK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengakui banyak keterbatasan yang dimiliki dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Bahkan setingkat pejabat eselon dua ada yang kebingungan dalam pelaporan keuangan. Tak jarang akibat keterbatasan tersebut berbuah laporan temuan-temuan yang mencurigakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
PAP DPD Kaji Penyelenggaraan Akuntabilitas Keuangan Negara di Kalbar
PONTIANAK - BERKAT Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan kajian terhadap penyelenggaraan akuntabilitas keuangan Negara di daerah, salah satunya Kalimantan Barat...
AKIP: Jangan Takut Diperiksa
PONTIANAK - EQUATOR Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Akip minta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak agar tidak merasa takut jika sewaktu-waktu diaudit atau diperiksa, baik oleh inspektorat, BPK, BPKP, maupun auditor lainnya...
Audit Sosial
PONTIANAK - TRIBUN PONTIANAK Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan 305 kasus diduga tindak pidana, dengan kerugian negara mencapai Rp 33,6 triliun sejak 2003 hingga semester I 2011, sebenarnya sedikit dibandingkan dengan APBN 2010 yang sekitar 1.200 triliun...
Harta Negara Bocor Rp 33 T
JAKARTA - TRIBUN PONTIANAK Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2003 sampai semester I 2011 menemukan 305 kasus yang diduga tindak pidana. Nilai kerugian negara dalam 305 kasus itu mencapai Rp 33,66 triliun...
DPD Bahas di Aston
PONTIANAK - TRIBUN PONTIANAK Pengelolaan keuangan negara di daerah akan dibahas dalam Focus Group Discussion di Hotel Aston Pontianak, Rabu (5/10) ini. FGD ini diselenggarakan oleh Panitia Akuntabilitas Publik DPD RI dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan...
Utang Subsidi Rp 5 T ke BUMN
JAKARTA - TRIBUN PONTIANAK Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan telah memeriksa pelaksanaan subsidi pemerintah ke BUMN. Ternyata pemerintah masih berhutang Rp 5,56 triliun ke BUMN untuk penyaluran subsidi...
Pemprov Siap Eksekusi Mobdin Mantan Pejabat
PONTIANAK - TRIBUN PONTIANAK Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat segera mengeksekusi mobil dinas unsur pimpinan DPRD yang kini masih digunakan anggota komisi X DPR RI, Zulfadhli...
Anggota Dewan Rebut Spanduk
PONTIANAK - TRIBUN PONTIANAK Unjuk rasa yang dilakukan Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (4/10) sempat diwarnai kericuhan...
Pansus DPRD Dinilai Mandul
PONTIANAK - BERKAT Kelompok massa tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pengemban Aspirasi Rakyat menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Kalbar, Selasa (4/10). Mereka menuntut aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan BPK yang terkesan diabaikan. Mereka turut menilai Pansus DPRD Kalbar yang dibentuk guna memantau Pemprov dalam penyempurnaan temuan dianggap mandul...
Perubahan Anggaran Alami Kenaikan
PUTUSSIBAU - EQUATOR Dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2011 mengalami kenaikan. Baik itu dari segi pendapatan maupun pengeluaran...
Solmadapar: DPRD Kalbar Mandul
PONTIANAK - EQUATOR Sekelompok massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pengemban Aspirasi Rakyat (Solmadapar) berunjuk rasa di DPRD Kalbar, menuntut aparat penegak hukum mengambil langkah atas temuan BPK yang terkesan diabaikan pemerintah provinsi, Selasa (4/9)...
Bongkar Mafia Anggaran
PONTIANAK - EQUATOR Paripurna pandangan umum Fraksi-Fraksi di DPRD Kalbar terhadap perubahan APBD 2010 dalam paripurna di Balairung Sari DPRD Kalbar, Selasa (4/9) diwarnai aksi demonstrasi. Sejumlah mahasiswa dari Solidaritas Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) menuntut penegak hukum membongkar mafia anggaran di provinsi itu...
Solmadapar Demo DPRD
PONTIANAK - PONTIANAK POST Kelompok massa yang tergabung dalam solidaritas Mahasiswa Pengemban Aspirasi Rakyat, Selasa (4/9), berunjuk rasa di DPRD Kalbar menuntut aparat penegak hukum mengambil langkah atas temuan audit BPK terhadap pemerintah provinsi. Pansus DPRD Kalbar yang sudah dibentuk untuk memantau Pemprov dalam penyempurnaan temuan juga dianggap mandul. Karena itu dinilai lebih baik dibubarkan...
Solmadapar Minta Penegak Hukum Usut Kebocoran Anggaran
PONTIANAK - BORNEO TRIBUNE Sekitar belasan orang yang tergabung di dalam organisasi Solmadapar berunjuk rasa ke gedung DPRD Kalbar, Selasa (4/10) kemarin...
Pemeriksaan Proyek RHL Kewenangan BPK-RI Pusat
PONTIANAK - BORNEO TRIBUNE Kepala Hukum dan Humas BPK Perwakilan Kalbar, Sigit P menjelaskan proyek yang anggarannya bersumber dari APBN merupakan kewenangan BPK RI Pusat yang melakukan pemeriksaannya...
Lima Mobdin Pemprov akan Ditarik Paksa
PONTIANAK - EQUATOR Pemerintah Provinsi Kalbar segera melakukan eksekusi terhadap lima aset milik daerah berupa mobil dinas (Mobdin), satu diantaranya mobil dinas Ketua DPRD Kalbar periode 2004-2009 yang sampai saat ini masih di tangan Zulfadhli...
Mobil Dinas Zulfadhli Segera Dieksekusi
PONTIANAK - BERKAT Kepala Satpol PP Provinsi Kalbar, TT Nyarong, menegaskan mobil dinas milik mantan Ketua DPRD Kalbar periode 2004-2009, Ir. Zulfadhli, akan segera dieksekusi...
DPRD Sahkan 9 Perda dari 12
PONTIANAK - BERKAT DPRD Kota Pontianak akhirnya mengesahkan 9 dari 12 raperda yang dibahas sejak beberapa bulan lalu. Kesembilan perda yang sudah disahkan ada diantaranya Perda Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah, Perda Pembentukan Rumah Sakit Daerah Kota Pontianak...
KPK-DPD Ambil Langkah Antisipasi: 17 Gubernur Terlibat Kasus
JAKARTA - BORNEO TRIBUNE Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi pada saat RDPU pada tanggal 17 Januari 2011 di hadapan Sidang Komite I DPD RI Bidang Otonomi Daerah menjelaskan bahwa saat ini terdapat 155 Kepala Daerah yang tersangkut masalah hukum dan 17 orang diantaranya adalah gubernur...
Century Rp 1 M Ngalir ke Pejabat BI
JAKARTA - TRIBUN PONTIANAK Kabar mengenai aliran dana dari Bank Century ke pejabat Bank Indonesia ternyata benar adanya. BI pun membenarkan ada setoran dana Rp 1 miliar dari bos Bank Century, Robert Tantular, kepada Deputi Gubernur BI Budi Mulya...
Sat Pol PP Siap Eksekusi Aset
PONTIANAK - PONTIANAK POST Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kalbar, TTA Nyarong mengatakan siap jika kepala satuan kerja perangkat daerah meminta bantuan penertiban asetnya. Pada tahun ini, penertiban aset fokus pada rumah dinas pimpinan dewan dan lima unit mobil milik Pemerintah Provinsi Kalbar. "Kalau kepala SKPD sudah melimpahkan pada kami, siap eksekusi. Tetapi hingga saat ini masih persuasif," ujar...
Pejabat BI Disanksi
JAKARTA - PONTIANAK POST Pejabat Bank Indonesia (BI) akhirnya tersentuh kasus Bank Century. Dari pemeriksaan internal BI terungkap bahwa Deputi Gubernur Budi Mulya telah melanggar kode etik pegawai dan pejabat bank sentral setelah menerima uang Rp 1 miliar dari bekas pemegang saham Bank Century, Robert Tantular...
Upacara Hari Kesaktian Pancasila
Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 01 Oktober 2011, hari ini senin tanggal 03 Oktober 2011 bertempat di halaman gedung kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, seluruh Pegawai melakukan Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Bertindak selaku Inspektur Upacara yaitu Kepala Perwakilan Adi Sudibyo sedangkan komandan upacara Mohammad Zahruddin Kepala Sub Bagian SDM.
Dalam upacara yang...
Opini BPK Jadi Ajang Politisasi
SUNGAI RAYA - EQUATOR Pertanggungjawaban keuangan daerah yang opininya dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sering dijadikan ajang politisasi lawan politik kepala daerah...
Tuntaskan 178 Kasus Pemprov
PONTIANAK - EQUATOR Kebocoran Rp 156 miliar dan US $ 11.709.282,89 anggaran Pemprov Kalbar Tahun 2010 berdasar audit BPK RI didesak untuk diselesaikan...
Opini Tidak Wajar Sering Dipolitisasi
YOGYAKARTA - PONTIANAK POST Pertanggungjawaban keuangan daerah yang opininya dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sering dijadikan ajang politisasi lawan politik kepala daerah. "Karena opini tersebut kepala daerah atau bupati sering kewalahan menghadapinya," kata Sujiwo Ketua DPRD Kubu Raya seusai mengikuti PSDM di Yogyakarta, Jumat siang...
Sambut Baik Pansus Aset
PONTIANAK - EQUATOR Keinginan DPRD Kalbar mengatasi persoalan aset melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) disambut baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Hal itu sejalan dengan keinginan gubernur untuk penataan aset menjadi lebih baik...
Sosialisasi Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) & Manajemen Kinerja Individu (MAKIN)
Pontianak, 29 September 2011. Bertempat di ruang rapat pimpinan perwakilan, seluruh pemeriksa menghadiri Sosialisasi Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional (JFP) dan Manajemen Kinerja Individu (MAKIN) yang diselenggarakan oleh Sub Bagian SDM. Sebagai narasumber pembinaan teknis JFP hadir Kepala Sub Bagian Jabatan Fungsional pada Biro SDM Kris Dianto beserta seorang stafnya Novi Priyana. Untuk kegiatan pendampingan MAKIN hadir Guntur Yulianto dari...
Dewan Sepakat Bentuk Pansus Aset
PONTIANAK - BORNEO TRIBUNE DPRD Provinsi Kalbar sudah sepakat untuk membentuk panitia khusus (pansus) menyelusuri keberadaan dan status aset yang berpengaruh terhadap hasil penilaian BPK atas pengelolaan keuangan pemprov Kalbar...
DPRD Sesalkan Lambatnya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2010
BENGKAYANG - BORNEO TRIBUNE DPRD menyesalkan keterlambatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam menyampaikan pertanggungjawaban APBD 2011. Laporan itu baru dibahas pada akhir bulan September. Padahal, dalam aturannya, pertanggungjawaban itu sudah mulai dibahas pada bulan April dan paling lambat bulan Juli pada tahun anggaran berjalan...
Nasib Malang Komisi Informasi
PONTIANAK - EQUATOR Kebocoran yang tertera dalam hasil audit BPK terhadap keuangan daerah, bisa jadi disebabkan tertutupnya informasi publik. Amanah untuk membentuk KIP terganjal tanpa sebab...
Jaga Aset Sesuai Peruntukannya
PONTIANAK - PONTIANAK POST Dengan semakin berkembang dan majunya Kabupaten Sekadau serta jajaran pemerintahan yang kian melebar, asset daerah yang menjadi daya dukung kinerja pemerintahan bertambah pula setiap tahunnya. Untuk itu benda dan hal lainnya yang tergolong dalam aset diminta dijaga serta sesuai peruntukannya seperti yang diatur dalam Undang Undang, PP dan Perda...
Audit Asset Sudah Keluar
PONTIANAK - BERKAT Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK-RI perwakilan Kalbar, Sigit Pratama Yudha, mengatakan hasil sementara pemeriksaan asset Kalbar sudah dikeluarkan dan telah diserahkan kepada Badan Pengelola Asset Pemprov Kalbar, namun pihak BPK-RI perwakilan Provinsi Kalbar belum berani memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apa yang temuan permasalahan asset...
Usut Laporan BPK
PONTIANAK - TRIBUN PONTIANAK Banyak anggapan, pergantian Kajati dilakukan untuk menutup, memutus kasus-kasus yang ditangani sebelumnya. Lalu, kasus lama itu menjadi pekerjaan baru lagi bagi Kajati selanjutnya. Untuk menghilangkan sinisme itu, rotasi ini harus dijadikan momentum untuk menuntaskan kasus sebaik-baiknya...
Dukungan Pansus Aset Makin Menguat
PONTIANAK - EQUATOR Hasil pemeriksaan BPK RI terhadap aset Pemprov Kalbar belum rampung. DPRD Kalbar masih menunggu hasil tersebut untuk segera membentuk Pansus Aset...
Sigit: Tidak Ada Sanksi Tegas
PONTIANAK - BORNEO TRIBUNE Mengenai informasi awal adanya kerugian negara yang mencapai Rp 156 miliar di dalam APBD tahun 2010 Pemerintah Provinsi Kalbar dan belum dibayar lunas untuk dikembalikan ke kas daerah, mendapat tanggapan langsung dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar...
Raperda Penyertaan Modal Sesuai Permintaan BPK
PONTIANAK - BERKAT Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Herry Mustamin mengungkapkan tiga Raperda terkait penyertaan modal pemerintah ke Banleg DPRD Kota Pontianak atas dasar permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
BPK RI Minta Pemprov Laksanakan Semua Rekomendasi
PONTIANAK - BORNEO TRIBUNE Berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar, Ketua Pansus LHP BPK RI, Tony Kurniadi menegaskan bahwa sebelumnya pihaknya sudah meminta saran dan masukan dari BPK RI terkait langkah-langkah yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi dalam usahanya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)...
Rapat Pembahasan Laporan Hasil PDTT atas Manajemen Aset, PDTT atas Pendapatan Asli Daerah dan Pemeriksaan Kinerja Tahap II Tahun 2011
Pontianak, 24 September 2011. Dalam rangka meningkatkan mutu hasil laporan pemeriksaan Triwulan III, dan pembahasan perencanaan pemeriksaan yang akan dilakukan pada Semester II Tahun 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan serangkaian kegiatan di Hotel Mercure, Pontianak pada tanggal 21 s.d 24 September 2011. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh tim pemeriksa yang terlibat dalam kegiatan pemeriksaan pada Triwulan...
Tim Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
PONTIANAK - EQUATOR Ketika pemerintah daerah di laporan keuangannya bermasalah ada "dalih" Tim Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi atau biasa disingkat TP-TGR. Nyamannya. Enaknya. Sedapnya. Meong...
Anggaran Pemprov Bocor Rp156 M
PONTIANAK - EQUATOR Sebanyak 178 kasus temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar mengindikasikan kerugian daerah sebesar Rp156 miliar. Pemprov Kalbar belum menindaklanjuti temuan itu seluruhnya...
Gedung Baru RS Terkendala Listrik
Tribun Pontianak - Landak. Gedung RSUD Landak yang baru, masih menemui banyak kendala. "Masih dalam proses pembangunan dan pengadaan supaya bisa jadi tipe C. Kendalanya sumber listrik dan air. Harapan kami, kalau boleh ditalangi dulu pihak ketiga, hingga bisa masuk dahulu," kata Direktur RSUD Landak, Krisman, Kamis (22/9)...
DPRD Kalbar Latah Bentuk Pansus
BERKAT _ Pontianak. Anggota DPRD Kalbar Fraksi PDIP, Krisatus Kurniawan, S. Ip, mengatakan anggota DPRD Kalbar suka latah membentuk pansus, semua masalah ingin di pansuskan, padahal dibentuknya pansus harus bersifat urgensi dan mendesak dalam menangani masalah yang muncul di Kalbar...
Pemprov Diminta Benahi Sistem Administrasi
Borneo Tribune - Pontianak. Ketua Pansus laporan Hasil Pemerisaan (LHP) BPK RI, Tony menyatakan pihaknya menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Gubernur Kalbar dalam membenahi sistem administrasi yang ada di Kalbar...
Pansus LHP Sampaikan 13 Rekomendasi
Equator - Pontianak. Sebanyak 13 rekomendasi disampaikan Panitia Khusus (pansus) DPRD Kalbar terhadap Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) BPK Perwakilan Kalbar atas laporan keuangan pemerintah provinsi Kalbar tahun anggaran 2010. Laporan itu disampaikan langsung dalam sidang paripurna di Balairung Sari DPRD Kalbar, Rabu (21/9)...
Pansus LHP BPK Minta Gubernur Tegas Terhadap Pimpinan SKPD
BERKAT - Pontianak. ketua Pansus DPRD kalbar Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun anggaran 2010, Tony Kurniadi, ST, mengatakan dari hasil rapat gabungan antara Panitia Khusus dengan Tim Eksekutif temuan yang sudah ditindaklanjuti adalah Sistem Pengendalian Intern dan merekomendasikan 13 hal.
Dinilai Belum Taat
Pontianak Post - Pontianak. Banyak temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang belum ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini terungkap dalam laporan Panitia Khusus DPRD Pembahas Laporan hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah Pemprov 2010, yang disampaikan dalam sidang paripurna, Rabu (21/9) di Gedung DPRD...
BPK RI Awasi Seleksi Calon Transmigran Lokal
KUBU RAYA - BERKAT Minat warga lokal Kecamatan Sungai Raya untuk mengubah hidup di tempat baru ternyata cukup tinggi. Buktinya tawaran menjadi transmigran lokal di tempat baru di Kecamatan Terentang, Desa Terentang Hulu disambut antusias. Warga kecamatan terpadat ini berbondong-bondong mengikuti seleksi awal di, Minggu (18/9) di Aula Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi...
Sekwan: Zulfadhli Harus Kembalikan Mobil
PONTIANAK - BERKAT Sekretaris DPRD Kalbar, Drs. Bambang Soerachmat, mengatakan sudah berkali-kali menyurati mantan Ketua DPRD Kalbar, Ir. H. Zulfadhli, agar kendaraan dinas operasional Ketua DPRD Kalimantan Barat periode 2004-2009, merk Toyota Camry 2400 AT untuk segera dikembalikan kepada pemerintah provinsi Kalbar. Bahkan jelas Bambang, masalah ini menjadi salah satu catatan dalam hasil pemeriksaan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK...
KPK Didesak Usut Aliran Dana: Mafia Anggaran Beraksi di Luar Rapat Banggar
JAKARTA - SEPUTAR INDONESIA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut adanya aliran dana kasus korupsi di sejumlah kementerian yang diduga masuk ke Badan Anggaran (Banggar) DPR...
Pembangunan Dermaga Berlanjut: Proses Hukum Tetap Berjalan
SANGGAU - BORNEO TRIBUNE Setelah sempat mendapat penyegelan dari pihak Kepolisian Resort Sanggau pada tanggal 6 Mei 2011, pelaksanaan proyek Dermaga milik Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Sanggau kini mulai beroperasi kembali...
Zulfadhli Belum Kembalikan Mobil Dinas
PONTIANAK - EQUATOR Kendaraan dinas operasional Ketua DPRD Kalbar periode 2004-2009 belum dikembalikan kepada pemerintah provinsi. Kendaraan jenis sedan Toyota Camry 2400 AT itu sampai saat ini masih di tangan Mantan Ketua DPRD Kalbar, Zulfadhli...
Minta Kejati Ambil Alih
SINGKAWANG - PONTIANAK POST Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kota Singkawang kembali bakal menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pihak terkait untuk mengusut dugaan penyimpangan dana (korupsi) pada sejumlah proyek yang dibiayai APBNP dan APBD tahun anggaran (TA) 2008-2010 di Kota Singkawang...
Tarik Mobil Zulfadhli
PONTIANAK - PONTIANAK POST Kendaraan dinas operasional Ketua DPRD Kalimantan Barat periode 2004-2009 sampai saat ini belum dikembalikan kepada pemerintah provinsi. Kendaraan jenis sedan dengan merk Toyota Camry 2400 AT itu masih di tangan Mantan Ketua DPRD Kalbar, Zulfadhli...
Minta Kejati Ambil Alih Kasus Korupsi
SINGKAWANG - BERKAT Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kota Singkawang, kembali bakal menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pihak terkait untuk mengusut dugaan penyimpangan dana (korupsi), pada sejumlah proyek yang dibiayai APBNP dan APBD tahun anggaran (TA) 2008-2010 di Kota Singkawang...
PPATK Ungkap Transaksi Mencurigakan Libatkan Banggar
JAKARTA - SEPUTAR INDONESIA Bau busuk merebak dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ini terkait dengan surat rahasia Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada pimpinan DPR yang membeberkan 21 transaksi mencurigakan yang dilakukan anggota Banggar DPR...