Wagub: Jangan Takut Kelola Anggaran
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Wakil Gubernur Kalbar Christiandy sanjaya meminta jajaran SKPD di Pemrov Kalbar tak takut mengelola anggaran. Pasalnya, Presiden RI Joko Widodo melalui Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan akan melindungi Aparatur sipil Negara (ASN) dalam pengelolaan anggaran. Christiandy hadir secara langsung dalam kegiatan di Istana Merdeka RI Jakarta bersama Presiden RI Jokowi, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla...
Tak Berani Tingkatkan Anggaran
PONTIANAK POST – Pontianak. Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalbar Zeet Hamdy Assovie menyatakan besaran dana APBD 2016 yang diajukan pemprov Kalbar belum berani meningkatkan karena melihat gambaran dana alokasi umum yang dipatok pemerintah pusat. "APBD 2016 tetap mengacu pada 2015 yang sebesar RP4,29 triliun," ujar Zeet...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
bahwa air adalah salah satu sumberdaya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, serta merupakan komponen Lingkungan Hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya...
Seminar Kesehatan Hiperkolesterolemia dan Pencegahan Penyakit Kardiovaskuler di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
BPK Perwakilan Provinsi Kaliantan Barat melalui Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM) mengadakan kegiatan Seminar Kesehatan dengan tema Hiperkolesterolemia dan Pencegahan Penyakit Kardiovaskuler pada hari Jumat (23/10) bertempat di auditorium kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Seminar tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan layanan Poliklinik BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melalui pencegahan penyakit tidak menular. Hadir dalam acara tersebut narasumber seorang cardiologist,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 157 huruf a angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah,perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2013 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab perlu didukung adanya pengelolaan barang milik daerah yang ekonomis, efisien,efektif, tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan...
Sosialisasi Kesehatan, Keluarga Sehat Bahagia Tanpa Narkoba di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Biro SDM BPK bersama dengan BNN menyelenggarakan Sosialisasi Kesehatan dengan tema Keluarga Sehat Bahagia Tanpa Narkoba di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (20/10) bertempat di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai, pejabat struktural, tenaga kontrak, tenaga kebersihan, dan petugas resepsionis di lingkungan kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Jalannya kegiatan tersebut dipandu...
Pendapat BPK
Bidang tugas BPK selain melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu juga terdapat tugas BPK yang merupakan kewenangannya, yaitu memberikan pendapat. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, Pasal 11 huruf a menyatakan BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, Badan...
Sembilan Alasan
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Sebagai perumus revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), saya menegaskan ada sembilan alasan perombakan terhadap lembaga antirasuah sebagai sebuah keniscayaan...
Bupati Optimalkan Penyerapan Anggaran
RAKYAT KALBAR – Sungai Raya. Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali SH menegaskan, APBD perubahan tahun anggaran 2015, aspek kebijakannya tetap mengacu pada nota kesepakatan mengenai kebijakan umum APBD dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran yang telah di setujui pada APBD murni lalu. "Perubahan anggaran ini, bukan merupakan perubahan terhadap kebijakan anggaran yang telah disepakati. Namun lebih merupakan penguatan...
Presiden Jokowi Perintahkan Lima Menteri Kawal Hasil Audit BPK
RAKYAT KALBAR – Jakarta. Seusai menerima Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015
, Senin (12/10), Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan menteri-menteri yang hadir mendampinginya untuk mengawal tindak lanjut hasil audit atau pemeriksaan BPK. Mereka terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekertaris Negara, Pratikno, sekertaris Kabinet, Pramono Agung dan Wakil Menteri...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN...
bahwa Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang belum cukup mengatur reritang kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan yang menjadi pajak daerah...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang untuk melaporkan kekayaannya...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA,...
bahwa dengan ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang, maka perlu menetapkan perubahan tugas pokok dan fungsi jabatan di lingkungan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SINGKAWANG
bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya pengaturan Pusat Kesehatan Masyarakat...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SINGKAWANG
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, telah dibentuk Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN TERPADU PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SINGKAWANG
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, telah dibentuk Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA ...
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, telah dibentuk Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ABSENSI SIDIK JARI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan menjamin kepastian masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja perlu adanya absensi sidik jari...
Lembaga yang Rugikan Negara Diberi Masa ‘Idah’ 60 Hari
RAKYAT KALBAR – Pontianak. BPK RI melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) I tahun 2015 kepada DPR RI. Dari 666 objek pemeriksaan yang terdiri atas 117 objek pada pemerintah pusat, 518 objek pemerintah daerah dan BUMD serta 31 objek BUMN dan badan lainnya itu, BPK menemukan 4.609 permasalahan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Bahkan, nilai kerugiannya sangat fantastik yakni...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015
bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Singkawang, maka perlu diatur Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2015...
KKR Terancam Tak Lagi Dapat WTP
RAKYAT KALBAR – Sungai Raya. Masih ditemukan minimnya penerapan anggaran di Satuan Kerja Perangkap Daerah (SKPD) serta kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahannya, mengancam Pemkab Kubu Raya untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 DI KOTA SINGKAWANG
bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubemur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut keca.mat:an, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
bahwa lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi daerah harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA...
bahwa beberapa komponen dalam ketentuan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu khusus mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, perlu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Singkawang menyusun visi, misi dan tujuan serta kewenangan dan tanggungjawab untuk diketahui oleh seluruh jajaran auditee...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11TAHUN2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat ( 1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dapat dilakukan perubahan...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI BETINA PRODUKTIF
bahwa dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi dan mencegah berkurangnya temak sapi betina produktif, perlu dilakukan pengendalian terhadap temak sapi betina produktif...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TA.HUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI...
bahwa didalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Telmis Tata Cara Pemungutan Retribusi Peiayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kelas B Singkawang, masih terdapat rincian jenis pemeriksaan dan tindakan yang belum terakomodir serta penyesuaian perhitungan pada biaya tarif,sehingga perlu perubahan...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (6), Pasal 39 ayat (4), Pasal 42 ayat (8) dan Pasal 45 ayat (7), Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (4), Pasal 31 ayat (9), Pasal 34 ayat (7) dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (6), Pasal 39 ayat (4), Pasal 42 ayat (8), Pasal 45 ayat (7) dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Tempat Khusus Parkir...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (6), Pasal 39 ayat (4), Pasal 45 ayat (7) dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (URC-PHMS) KOTA SINGKAWANG
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014
bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Singkawang, maka perlu diatur Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2014...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
bahwa dengan keluarnya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan maka Lampiran Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2010 perlu dilakukan penyesuaian...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 2.A TAHUN 2014 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. ABDUL AZIZ
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN...
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran. 2014 dan untuk mencukupi kebutuhan pupuk sampai dengan Desember 2014, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan clan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMOTONGAN HEWAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemotongan Hewan dan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSfNAAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SINGKAWANG
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan persetujuan bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan dan bertartaggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2015...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, DAN PAJAK PARKIR
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (4), Pasal 65 ayat (2), Pasal 67 ayat (4), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (7), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
bahwa dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 06 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan disesuaikan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf c dan Pasal 20 Peraluran Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan pasal 108 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaflaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pontianak dipandang perlu untuk melakukan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pontianak dalam rangka mencegah terjadinya pembangunan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang Cell Plan dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 07 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu disesuaikan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Administrasi dan Pencatatan Sipil...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
bahwa dengan ditetapkannya perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat, maka Lambang Daerah Kabupaten Pontianak sudah tidak sesuai lagi untuk dipergunakan sebagai lambang Kabupaten Mempawah serta dengan perkembangan dan kondisi daerah, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 95 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PONTIANAK
bahwa bencana yang timbul dan masalah pengungsi yang terjadi, dampak bencana atau konflik sosial, perlu segera diupayakan penanggulangan dan penanganannya secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DI JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MEMPAWAH
bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang harga jual eceran dan Konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak tertentu...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) LAYANAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH DALAM DAERAH KABUPATEN DAN LUAR...
bahwa standar kebutuhan bahan bakar minyak pelayanan mobil ambulan dan mobil jenazah dari RSUD dr. Rubini Mempawah ke daerah/kota tujuan dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu menetapkan kembali standar biaya bahan bakar minyak...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN...
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pontianak Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pontianak Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara PengembalianKelebihan Pembayaran Retribusi Daerah...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014
bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 322/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bcrsubsidi Untuk sektor Pertanian 'I'ahun Anggaran 2014 mengamanatkan bahwa alokasi Pupuk Bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan. jenis, jumlah. Sub Sektor dan sebaran bulanan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Wajib Pajak dapat diberikan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pontianak Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Ketribusi Daerah...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA PENANAMAN MODAL KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Huruf D Angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak, perlu melimpahkan kewenangan penandatangan perizinan dan non perizinan daerah serta penanaman modal kepada Kepala tCantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tanggal 21 Juli 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat, perlu mengganti Peraturan Bupati Pontianak Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak dan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
bahwa sehubungan dengan meningkatnya beban kerja Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pontianak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pontianak...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
bahwa berdasarkan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan setiap Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG KLASIFIKASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan setiap Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP)...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN
bahwa berdasarkan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten khususnya dibidang perdagangan, maka diperlukan penataan dan pedoman bagi penyelenggaraan Toko Swalayan agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan saling menguntungkan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko Swalayan serta pengembangan kemitxaan dengan usaha mikro/kecil, sehingga tercipta persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok,...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 12), perlu ditetapkannya Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK MELALUI MEKANISME PENJUALAN/PELELANGAN TERBATAS
bahwa dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah berupa kendaraan dinas operasional sebagai tindak lanjut dari proses penghapusan, perlu adanya pengaturan tentang petunjuk pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Pontianak melalui mekanisme penjualan/pelelangan terbatas...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 37 TAHUN 2012
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan PERDA Nomor 7 Tahun 2012, ada beberapa jenis layanan kesehatan di RSUD dr. Rubini Mempawah yang belum diatur tarif retribusi pelayanan kesehatan...
Paripurna Hujan Interupsi
TRIBUN PONTIANAK – Melawi. Rapat Paripurna ke 1 masa sidang ke lll Tahun 2015, Penyampaian rancangan dan KUA PPAS RAPBD yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD, Kamis (8/10), diwarnai hujan interupsi dari sejumlah DPRD. Para dewan meminta rapat tersebut ditunda, karena ada persoalan yang lebih penting dari agenda rapat yang sedang dilaksanakan, yakni berkaitan dengan pengesahan APBD perubahan...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN Dl...
bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 mengamanatkan bahwa alokasi Pupuk Bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, Sub Sektor dan sebaran bulanan...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tanggal 21 Juli 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat, perlu mengganti Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH BESERTA SANKSI ADMINISTRASINYA
bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah beserta Sanksi Administrasinya...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAM NON PERIZINAN SERTA PENANAMAN MODAL KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN MEMPAWAH
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tanggal 21 Juli 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat, perlu mengganti Peraturan Bupati Pontianak Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pontianak...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan. Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAINAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DI JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN PONTIANAK
bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak tertentu untuk konsumen pengguna tertentu...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan pemunggutan retribusi dengan suatu Peraturan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERSUMBER DARI HIBAH
bahwa dalam rangka pelaksanaan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pontianak, perlu adanya pengaturan tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah Yang Bersumber Dari Hibah...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya dengan suatu Peraturan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN PONTIANAK
bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu melaksanakan deteksi dim dan peringatan dini di wilayah Kabupaten Pontianak...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
bahwa benda berharga yang digunakan sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah yang kondisinya rusak, hilang, tidak efisien, tidak diperforasi, tidak memiliki nomorator, telah mengalami perubahan nilai nominal dan/atau habis masa berlaku penggunaannya serta adanya perubahan dasar hukum pemungutan retribusi sehingga dihapuskan dan dimusnahkan, perlu diatur tata cara penghapusan dan pemusnahannya dengan suatu peraturan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2012
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kinerja Instansi serta semangat kerja bagi Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut PBB agar lebih berorientasi pada Optimalisasi Intensifikasi Pemungutan dan pengamanan rencana penerimaan PBB tahun berikutnya, perlu menetapkan pembagian insentif pajak bumi dan bangunan atas pemanfaatan pemberian insentif pajak bumi dan bangunan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Noraor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan suatu peraturan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG DISTRIBUSI JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah diperlukan tenaga yang cakap dan mampu melaksanakan kebijakan maupun prosedur pelayanan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI...
bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 dan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Pontianak Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Penarangan Jalan dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010, perlu petunjuk pelaksanaannya dengan suatu peraturan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2015
bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pontianak Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun Pemerintah Kabupaten Pontianak sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah berwenang menggali sumber pembiayaan untuk menunjang pembangunan daerah...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
bahwa dalam rangka memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan praktik akuntansi perlu diatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pontianak...
Hasil Audit BPK Ditindaklanjuti
JAKARTA, KOMPAS - Aparat penegak hukum berkomitmen menelusuri dugaan kerugian negara yang muncul dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diserahkan ke DPR. Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara RI akan menindaklanjutinya untuk mencegah terjadi kerugian negara. Kejaksaan Agung akan terus berkomunikasi dengan BPK untuk mempermudah penanganan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian negara, baik di...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFATAAN DANA JAMPERSAL DI PUSKESMAS DAN RSUD DENGAN STATUS NON BLUD
bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas, efisien pengelolaan keuangan di Puskesmas dan jaringannya, serta di Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk. Teknis Jaminan Persalinan, maka mekanisme pemanfaatan dana Jampersal harus dibuatkan aturan yang jelas...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN...
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka lebih meningkatkan kepastian dalam pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK...
bahwa untuk lebih tertib administrasi tansparan, akuntabel, efisien dan efektifnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Bagi Non PNS...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD-PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (KUA-PPAS) KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2016
bahwa dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Mempawah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilaksanakan Penyusunan KUA dan PPAS yang berpedoman kepada RKPD yang telah ditetapkan...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2016
bahwa Rencana Kerja Pembangunan Derah (RPKD) Kabupaten Mempawah Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFATAAN DANA JAMKESMAS DI PUSKESMAS DAN RSUD DENGAN STATUS NON BLUD
bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas, efisien pengelolaan keuangan di Puskesmas dan jaringannya, serta di Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas, maka mekanisme pemanfaatan dana Jamkesmas harus dibuatkan aturan yang jelas...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2015
bahwa untuk membiayai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan keperluan masyarakat, perlu adanya tata cara pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 DI KABUPATEN MEMPAWAH
bahwa untuk membiayai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan keperluan masyarakat, perlu adanya Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK, NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI NON PNS
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka perlu diatur standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Non PNS...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN BENDAHARAWAN DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa, perlu diberikan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa di Kabupaten Mempawah, perlu adanya Penetapan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan Bendaharawan Desa di Kabupaten Mempawah...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2014 DI KABUPATEN PONTIANAK
bahwa untuk membiayai kebutuhan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa yang sesuai dengan kewenangan desa dan keperluan masyarakat, perlu adanya Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014…
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2014
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pontianak Tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun Pemerintah Kabupaten Pontianak sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2014...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil, perlu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN PONTIANAK
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 25, dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1 tanggal 10 Pebruari 2012, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan suatu peraturan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
bahwa sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5 perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan dengan suatu peraturan...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN MEMPAWAH
ahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, pengelolaan manajemen dan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mempawah secara profesional, perlu dilakukan pemilihan dan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, menyatakan bahwa tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PERIZINAN USAHA PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92, Pasal 111, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN MEMPAWAH
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA SANKSI ADMINISTRATIFNYA
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta sanksi administratifnya...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG...
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta mempertimbangkan perkembangan nilai ekonomis atas jenis mineral bukan logam dan batuan, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Pontianak tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH
bahwa berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PAJAK DAERAH
bahwa dalam rangka penerapan sistem pengendalian internal atas penerimaan pajak daerah Kabupaten Pontianak, diperlukan adanya pengaturan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan pajak daerah...
Audit Kerugian
TRIBUN PONTIANAK – Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bisa mengaudit nilai kerugian yang diklaim PT Pertamina (Persero) akibat menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di bawah harga formula perseroan, jika diminta DPR...
Tanda Tanya di Belakang WTP
PONTIANAK POST – Jakarta. WTP Sejatinya sebuah pendapatan (opini) profesionalitas. Pendapat tersebut sebagai rumusan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan entitas. Pendapat profesional itu hanya sah. Tidak semua orang yang ahli dalam pekerjaan akuntansi boleh menyatakan pendapat profesional itu. Begitulah kreasi "aturan mainan" dalam komunikasi ini. Ilmunya sendiri adalah auditing dipandang katakan sebagai "pemeriksaan akuntan". Klaim sedemikian rupa yang membatasi...
Bareskrim Tunggu Klarifikasi BPK
PONTIANAK POST – Jakarta. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa terdapat potensi kerugian negara Rp 11,51 triliun selama semester I 2015 tidak membuat bareskrim bergerak cepat. Lembaga yang dipimpin Anang Iskandar itu justru masih menunggu klarifikasi BPK. Sesuai data BPK, dari 666 lembaga yang diperiksa terdapat 4.609 permasalahan yang berdampak financial senilai Rp 21,62 triliun. Angka itu terdiri dari...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PENCAPALAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2013
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perabagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, alokasi pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Pusat dibagikan sebagai insentif kepada Daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
bahwa berdasarkan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP-PBB) KABUPATEN PONTIANAK
bahwa dalam rangka memberi rangsangan kepada aparatur guna peningkatan penerimaan PBB, dipandang perlu menetapkan perimbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pontianak...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
bahwa sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012, perlu ditetapkan Peraturan pelaksanaannya dengan suatu peraturan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD dr. Rubini Mempawah, banyak keluhan dan keberatan dari masyarakat atas tingginya biaya tarif tersebut yang dirasa memberatkan...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu raengatur tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUALAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010
bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan perkembangan tingkat ekonomi masyarakat, maka perlu untuk dilakukan penyesuaian Tarif Retribusi Parkir...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2015
bahwa Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin merupakan salah satu program untuk Pembangunan dan penyempurnaan Sistem Perlindungan Sosial khususnya Bagi Masyarakat Miskin...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2014
bahwa Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin merupakan salah satu program untuk Pembangunan dan penyempurnaan Sistem Perlindungan Sosial khususnya Bagi Masyarakat Miskin...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasai 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD Tanggal 4 Januari 2006 angka 3 hal Tambahan dan penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN2014 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN...
bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Pengisian kembali Uang Persediaan (GU) dan batas penarikan tambahan uang persediaan (TU) serta Mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD Tanggal 4 Januari 2006 angka 3 hal Tambahan dan penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2015
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD Tanggal 4 Januari 2006 angka 3 hal Tambahan dan penjelasan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS...
bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Batas Jumlah Uang Persediaan (UP), Pengisian kembali Uang Persediaan (GU) dan batas penarikan tambahan uang persediaan (TU) serta Mekanisme pembayaran atas beban Anggaran...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN...
bahwa dalara rangka mengimplementasikan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah drubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Batas Jurnlah Uang Persediaan (UP), Pengisian kembali Uang Persediaan (GU) dan batas penarikan tambahan uang persediaan (TU) serta Mekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA
bahwa sarana dan prasarana kerja pemerintah merupakan faktor penting dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Daerah, sehingga perlu dilakukan penataan sarana dan prasaran kerja...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4.A TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN...
bahwa berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 511.1/1962/Ekbang-A tanggal 2 Juli 2013, hal Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalbar Tahun 2013, telah diminta kepada Bupati Se-Kalbar untuk melakukan perubahan isi Lampiran Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin 2013...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam melaksanakan tugas kedinasannya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 71 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, besaran bantuan biaya pendidikan diberikan sesuai anggaran yang telah ditetapkan dan diatur dengan Peraturan tersendiri...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dibutuhkan pembiayaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah...
PERATURABUPATI KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN KAYONG UTARA
bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya, maka Peraturan Bupati Kayong...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4.A TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2013
bahwa dalam rangka untuk melaksanakan program beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2013, perlu diatur petunjuk teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN)...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DIBIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Kantor mempunyai kewenangan untuk menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut kabupaten, jenis, jumlah dan sub sektor dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati...
Kalbar Raih Opini WTP
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalbar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bersama 26 provinsi se-Indonesia dalam pengelolaan laporan keuangan tahun 2014. Atas prestasi ini, Pemprov Kalbar meraih penghargaan yang diserahkan langsung Mentri Keuangan RI Bambang PS Brodjonegoro kepada Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya dalam Rapat Kordinasi Nasional Akuntansi di Kementrian Keuangan...
Pemprov Raih Opini WTP Lagi
PONTIANAK POST – Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali mendapatkan opini tertinggi dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan tahun 2014 yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di Indonesia terdapat 63 kementerian dan lembaga, 26 pemerintah provinsi, 149 pemerintah kabupaten, dan 50 pemerintah kota yang memperoleh opini WTP murni tersebut...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBAN
bahwa dalam rangka untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem dari kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya, perlu dilakukan penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2013
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut kabupaten, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarn 2011...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu standar operasional prosedur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAYONG UTARA
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan penataan organisasi dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kayong Utara...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA
bahwa keberadaan organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja dan Serikat Buruh di Kabupaten Kayong Utara yang merupakan unsur dari Dewan Pengupahan dengan rata-rata berpendidikan SLTA sederajat, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Kayong Utara perlu dilakukan penyesuaian kembali...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN...
bahwa Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap ketentuan penghitungan ulang surat suara dan pemungutan ulang suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu pengaturan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaannya...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAAN INFRASTRUKTUR DASAR PERDESAAN
bahwa untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa perlu adanya kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangannya, melalui dana stimulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH
bahwa dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang berhubungan dengan Barang Milik Daerah, perlu adanya suatu pedoman kapitalisasi Barang Milik Daerah untuk semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN
Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan melaksanakan penatausahaan barang persediaan milik daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah, diperlukan adanya pedoman pengelolaan barang persediaan...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, perlu diatur mengenai tata cara pengusulan keanggotaan dewan pengupahan kabupaten oleh Bupati...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENDAMPING DESA
bahwa untuk menciptakan pemerintahan dan kelembagaan di tingkat desa yang memiliki daya saing kuat perlu didukung dengan kemampuan manajemen yang handal terutama dalam hal penyelenggaraan administrasi, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas dan efektifi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu pengaturan mengenai ketentuan hari dan jam kerja bagi pegawai negeri sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 7.A TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara, maka untuk mendukung operasional serta meningkatkan sistem dan tatalaksana pelayanan kepada masyarakat dibidang pelayanan kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan, perlu dibentuk unit pelaksana teknis pusat kesehatan masyarakat...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2012
bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya dalam bentuk beras, maka perlu dilaksanakan Program Penyaluran Beras Bersubsidi secara terkoordinasi antar instansi/lembaga terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dengan Kecamatan se Kabupaten Kayong Utara...
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik...
Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2015 di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Dalam rangka memperingati Hari Peringatan Kesaktian Pancasila Tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada hari Kamis, 1 Oktober 2015 yang diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural, fungsional, dan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Upacara dilaksanakan di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan dipimpin oleh Kepala Sekretariat Perwakilan,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang bersama Bupati Ketapang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 696/BPKAD/2012 Tahun...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET
bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pontianak dibidang Pajak, Pengusahaan Sarang Burung Walet rnerupakan salah satu penerimaan daerah yang perlu diatur dengan Peraturan Daerah, selain untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengusaha yang mengeksploitasi sarang burung walet maupun sebagai landasan hukum Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak sarang Burung Walet...
Peringatan Hari Raya Idul Adha 1436 H Di Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat
Dalam rangka memperingati perayaan Hari Raya Idul Adha 1436 H BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan pemotongan hewan qurban di lingkungan kantor pada hari Kamis, 24 September 2015. Pelaksanaan pemotongan hewan qurban dilaksanakan di halaman belakang kantor perwakilan dengan jumlah hewan qurban untuk tahun ini adalah sebanyak 3 ekor sapi. Setelah pemotongan dilaksanakan pembagian daging qurban pada warga lingkungan...
Pemkab Selesaikan 86,46 Persen Rekomendasi BPK
RAKYAT KALBAR – Ngabang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, Didi Budi Satrio, menyerahkan laporan hasil pantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dan laporan hasil pemantauan kerugian daerah semester satu tahun 2015, di aula kantor bupati Landak, Selasa (22/9)...
Penyerahan 4 Laporan Pemantauan TLRHP Dan Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2015 di Kabupaten Landak
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari Selasa Tanggal 22 September 2015 kembali menyerahkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Laporan Pemantauan Kerugian Daerah Semester I Tahun 2015 terhadap 4 entitas (Kabupaten Landak, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas) di Ruang Aula, Kantor Bupati Landak. Penyerahan tahap ketiga ini dilaksanakan setelah sebelumnya juga sudah diserahkan kepada...
Abaikan Rekomendasi BPK, Bisa Jadi Temuan
PONTIANAK POST – Sintang. Ketua DPRD Sintang, Jefray Edward mengatakan akan terus mendorong eksekutif menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dorongan tersebut sekaligus menjalankan fungsi pengawasan dari DPRD. "Kami terus mengawasi kinerja Pemkab Sintang dalam meningkatkan kinerjanya serta mendorong agar menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK. Saya berharap 60 hari ke depan, rekomendasi yang sudah diberikan BPK agar kembali bisa diserahkan...
Pemkab Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
TRIBUN PONTIANAK – Sintang. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat menyerahkan laporan hasil pemantauan tindak lanjut, rekomendasi hasil pemeriksaan dan laporan hasil pemantauan kerugian Negara/Daerah Semester I 2015 kepada Pemkab Sintang, Kamis... (17/9)...
Penyerahan 5 Laporan Pemantauan TLRHP Dan Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2015 di Kabupaten Sintang
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari Kamis Tanggal 17 September 2015 kembali menyerahkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Laporan Pemantauan Kerugian Daerah Semester I Tahun 2015 terhadap lima entitas (Kabupaten Sintang, Sanggau, Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu) di Gedung Pancasila, Kabupaten Sintang. Penyerahan tahap kedua ini dilaksanakan setelah sebelumnya juga sudah diserahkan kepada enam entitas...
BPK Kenalkan Teknologi Baru Audit Kehutanan
JAKARTA, INVESTOR DAILY - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkenalkan teknologi Geograpical Information System (GIS) dan Remote Sensing untuk membantu meningkatkan kapasitas audit dalam mengembangkan metolodogi dan teknik auditor, terkait proses sektor kehutanan. "Ini suatu ilmu, apakah hutan aman atau tidak aman bisa kelihatan dari sini, untuk mengetahui 'maping' (pemetaan)," ujar Wakil Ketua PK Sapto Amal Damandari usai membuka pelatihan...
BPK Akan Audit Penyebab Kebakaran Hutan
JAKARTA, KORAN TEMPO - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi di berbagai daerah makin marak belakangan ini. "Cuma (pembahasan rencana audit ini) harus dibawa ke sidang badan kita," ujar Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari di kantornya, kemarin. BPK akan berkoordinasi dengan Badan Nasioanal Penanggulangan Bencana (BNPB) serta pemerintah daerah dan pemerintah...
2.413 Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti
PONTIANAK, PONTIANAK POST - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan Kalbar Didi Budi Satrio menyatakan, penyelesaian tindak lanjut temuan dan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, serta kerugian negara atau daerah di Kalbar ukup rendah. Hingga semmester I 2015, sebanyak 2.413 rekomendasi atau 29,56 persen tindak lanjut belum sesuai rekomendasi. "Jumlah tindak lanjut belum sesuai rekomendasi ini meningkat 7,53 persen dari periode...
BPK Hasilkan 3.711 Temuan
PONTIANAK, TRIBUN - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar Didi Budi Satrio menyatakan, hingga semester I 2015, BPK telah menghasilkan 3.711 temuan atau mengalami penambahan jumlah temuan. "Dari hasil pemeriksaan semester II 2014 sebanyak 137 temuan dan 8.163 rekomendasi atau mengalami penambahan jumlah rekomendasi sebanyak 34 rekomendasi" ujar Didi Selasa 15/9).
150 Hari Tak Ada Tindaklanjut Akan Dipidana
RAKYAT KALBAR – Pontianak. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar menegaskan kepadasejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintahan Provinsi Kalbar dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Kalbar. Untuk dapat menindaklanjuti penyerahan laporan hasil pemantauan tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil laporan pemantauan kerugian kerugian negara/daerah semester I 2015...
2.413 Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti
PONTIANAK POST – Pontianak. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Kalbar Didi Budi Satrio menyatakan, penyelesaian tindak lanjut temuan dan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, serta kerugian negara atau daerah di Kalbar cukup renda. Hingga semester I 2015, sebanyak 2.413 rekomendasi atau 29,56 persen tindak lanjut belum sesuai rekomendasi...
Penyerahan Laporan Pemantauan TLRHP Dan Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2015
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari Selasa Tanggal 15 September 2015 menyerahkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Laporan Pemantauan Kerugian Daerah Semester I Tahun 2015 terhadap enam entitas (Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara) di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Penyerahan laporan tersebut dilaksanakan...
Penyerapan Anggaran Pemprov Rendah, Sekarang Penjabat Banyak yang Takut Ditangkap KPK
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Kepala Sub Auditorat Kalbar I, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar, Pemerintah Kabupaten/Kota tidak perlu takut menggunakan anggaran atau uang negara. Kendati demikian, ia mengingatkan supaya pemangku kebijakan dan penguasa anggaran jangan semena-mena terhadap dana negara. Sebab amanah rakyat tetap harus diemban. Supaya kepercayaan publik terhadap pemerintahan tetap selalu ada…
Media Workshop BPK Perwakilan Kalimantan Barat: Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemeriksaan LKPD Di Provinsi Kalimantan Barat
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan media workshop di Hotel Golden Tulip, Pontianak, Jumat 11 September 2015. Acara ini bertujuan menciptakan hubungan kesepahaman dan kerjasama yang baik dan saling mendukung antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan media cetak dan elektronik di Pontianak. Hadir dalam kegiatan ini insan pers baik dari media cetak maupun elektronik...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2013 – 2017
bahwa konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan sinergitas pembangunan antar daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013 -2017...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Singkawang mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA SINGKAWANG
bahwa dalam rangka mendorong keterbukaan informasi dan pembentukan kebijakan publik yang transparan dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA
bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima berdampak terhadap penggunaan fungsi jalan, kebersihan, ketertiban, serta pemanfaatan fungsi prasarana kawasan sehingga perlu dilakukan penataan...
Terkesan Dipaksakan
PONTIANAK POST – Pontianak. Maraknya pemeriksaan terhadap kasus-kasus oleh para penegak hukum saat ini dianggap menimbulkan keresahan dikalangan pengusaha dan instansi pemerintah yang melakukan kegiatan, khususnya proyek pembangunan. Bahkan, terkesan ada beberapa instansi pemerintahan yang enggan melaksanakan kegiatan mereka, dengan alasan takut tersandung kasus hukum. Meskipun pekerjaan tersebut sudah dilaksanakansesuai aturan yang ada...
PENINGKATAN PENYERAPAN ANGGARAN DI DAERAH, ‘Dijamin Tak Ada Kriminalisasi’
JAKARTA, BISNIS INDONESIA - Pemerintah Pusat menjamin aparat penegak hukum tidak akan mempidanakan pejabat di daerah yang terkait dengan pengambilan kebijakan dan penggunaan anggaran. Setiap persoalan yang bersifat administratif akan diselesaikan secara administrasi pula. Jaminan tersebut diberikan pemerintah pusat agar aparatur pemerintah daerah tak takut lagi megambil kebijakan dan menggunakan anggaran untuk membiayai proyek pembangunan. Jaminan tidak ada kriminalisasi...
Ikuti Aturan
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. DPRD Kalbar Mulyadi Tawik menyatakan proses penyerapan anggaran terkadang terkendala dengan waktu penatapan anggaran itu sendiri. Dalam arti, tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam APBD. "Kalau penyerapan anggaran sudah terhambat, maka akan dampak pada perekonomian. Seharusnya untuk mensejahterakan masyarakat," ujar Mulyadi Tawik kepada Tribun, Jumat (28/8)...
Tuntaskan Tiga Penghalang WTP
RAKYAT KALBAR – Singkawang. Masih melekatnya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Kota Singkawang, dikarenakan belum tuntasnya masalah pengelolaan aset, piutang PBB, dan pemberian hibah. "Ketiga faktor penyebab ini hendaknya segera dituntaskan, agar tahun-tahun berikutnya kita mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," Kata Tasman SPd, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Singkawang di tempat kerjanya, baru-baru ini...
PNS Takut Gunakan Anggaran
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Gubernur Kalbar Cornelis mengungkapkan ketakutan bawahannya untuk menjadi Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA). Mereka takut terjerat kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum. Kondisi ini, kata Cornelis, menjadi satu diantara hambatan dalam penyerapan anggaran. "Baru lelang, baru tender yang kalah lapor bahwa diduga ada kecurangan...
FGD Analisis Kebutuhan Diklat Tahun 2016 di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Dalam rangka penyusunan kalender diklat dan upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit kerja, Pusat Pendidikan dan Latihan BPK melaksanakan kegiatan Focus Group Discusion Analisis Kebutuhan Diklat Tahun 2016 di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari Jumat Tanggal 28 Agustus 2015. Kegiatan ini diikuti oleh unsur penunjang yang diwakili para kasubbag dan dari teknis yang diwakili perwakilan...
Cornelis: BPKP Bukan Alat Penghancur
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Gubernur Kalbar Cornelis melantik Arman Sahri Harapan sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Jl A Ayani, Rabu (26/8). "Saya minta setelah dilantik hari ini, Kepala BPKP segera berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait, termasuk Pemerintah Provinsi Kalbar," ujar Gubernur Kalbar kepada Tribun, Rabu (26/8)...
BPK Audit Khusus Tujuh Kabupaten
TRIBUN PONTIANAK – Melawi. Penjabat Bupati Melawi, Hatta meminta SKPD yang ada di jajarannya agar berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Jangan sampai memberi kebijakan di luar dari ketentuan, karena bisa berhadapan dengan hkum. Hatta mengatakan, dirinya juga sangat menghindari memberikan kebijakan di luar anggaran. Karena konsekuensinya juga sangat besar, kata dia, menjalankan aturan tidak bisa hanya mengandalkan keinginan sendiri...
Gubernur : BPKP Sebagai Audit Internal
HARIAN BORNEO – Pontianak. Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH, melantik dan mengambil sumpah Armansahri Harahap, Se, MM sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalbar dibalai petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (26/8)...
BPKP Harus Sinkron dengan BPK
PONTIANAK POST – Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalbar, Arman Syahri Harahap, Rabu (26/8). Cornelis meminta lembga tersebut berkoordinasi dengan Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya. "Wagub itu perannya sebagai pengawasan dan pengenalian. Ini diatur oleh undang-undang," ujar Cornelis saat pelantikan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar...
Ragukan WTP Untuk KKR
HARIAN BORNEO – Kubu Raya. Ketua pemuda melayu Kubu Raya Herri Z AR menambahkan Melihat kondis Kubu Raya yang seperti ini pihaknya juga mempertanyakan, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemkab Kubu yang diperolah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
USUT ASET, (LAGI) DPRD ANCAM BENTUK PANSUS (Catatan Berita)
PONTIANAK-RK. Dari periode ke periode, DPRD Kalbar selalu saja meributkan aset daerah. Bahkan selalu mengancam akan membentuk Panitia Kerja (Panja) maupun Panitia Khusus (Pansus). Namun hingga saat ini persoalan aset daerah itu tidak pernah disikapi dengan serius dan Pansus selalu kandas…
SUTARMIDJI BERI KESAKSIAN DI SIDANG MANTAN WALI KOTA (Catatan Berita)
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sidang dugaan korupsi dana bantuan sosial Pemkot Pontianak dengan terdakwa Drs Buchary A Rahman kembali digelar di Pengadilan Negeri Pontianak, Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak (23/3/2015) malam...
KASUS BANSOS SIAP DISIDANG (Catatan Berita)
PONTIANAK-RK. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar menyatakan kasus bantuan sosial (Bansos) fiktif pemkot Pontianak tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 yang melibatkan mantan Walikota Pontianak, Buchary A Rachman dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pontianak, Hasan Rusbini siap disidangkan di Pengadilan Tipikor Negeri Pontianak. “Berkasnya hampir rampung untuk disidangkan kata Didik Istiyanta, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalbar, Senin (24/11)...
Makam di Tengah Jalan Sungai Rengas
RAKYAT KALBAR – Kubu Raya. Seolah bosan mempertanyakan kapan Jalan Raya Sungai Rengas bakal diperbaiki, baik oleh Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) atau Pemkab Kubu Raya, masyarakat membuat makam di tengah badan jalan. Aksi protes ini juga mempertanyakan kelayakan Kubu Raya menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK) "Setahu saya, dana UPJJ ini untuk...
Bupati KKR Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2014
HARIAN BORNEO – Kubu Raya. Bupati Kubu Raya Rusman Ali menyampaikan pembahasan rencana pembangunan daerah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kubu Raya Tahun 2014 sebagai pengantar pada sidang paripurna DPRD Kubu Raya Selasa (18/8)...
Optimalisasi Pengelolaan APBD
PONTIANAK POST – Kubu Raya. Bupati Kubu Raya, Rusman Ali merasa bersyukur karena di tahun 2014 lalu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI. "Pencapaian WTP yang telah kita raih belum lama ini merupakan salah satu komitmen semua jajaran pemerintahan Kubu Raya dalam meleksanakan pengelolaan keuangan daerah," ucapnya usai menghadiri rapat...
Oh, Kota Layak Anak?
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Meraih penghargaan atau predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada akhirnya kini, makin memiriskan dengan kenyataan atau realitas dihadapkan di atas kertas. Contohnya, WTP Kota layak Anak bagi Kota Pontianak. Benarkah penilaian untuk ibukota provinsi yang jadi barometer 13 kota/kabupaten di Kalbar ini sudah jujur? Seharusnya dengan mendapat WTP itu kinerja semakin ditingkatkan, hasilnya pun berkualitas...
Upacara Peringatan HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan RI di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi Kalimanta Barat melaksanakan upacara peringatan HUT ke-70 Proklamasi Kemerdekaan pada hari Senin, 17 Agustus 2015 yang diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural, fungsional, dan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Upacara dilaksanakan di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan dipimpin...
Bupati Rusman Minta Dikritik
KUBU RAYA, TRIBUN - Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya, Rusman Ali dan Hermanus bersama Asisten 1, 2, dan 3 serta jajaran pimpinan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemda Kubu Raya mengunjungi Kantor Tribun Pontianak di Jl Sungai Raya Dalam, Kubu Raya, Kamis (13/8) siang.
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2015 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Sebagai upaya pemantauan penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK dan kerugian negara/daerah, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan pembahasan dan penyusunan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan laporan pemantauan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2015. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 10 s.d 14 Agustus 2015 dan diikuti oleh para pemeriksa...
DPRD Apresiasi Predikat WTP Terhadap Pemkab Landak
Harian Borneo - Ngabang. Tujuh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Landak dalam sidang LPJP anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014, Senin (10/8), menyatakan dapat menerima pelaksaaan LPJP dimaksud. DPRD juga mengapresiasi Peerintah Kabupaten Landak dan mengucapkan selamat atas laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Tiga SKPD Review Aset
Tribun Pontianak-Singkawang Pemerintah Kota Singkawang sedang mereview aset di tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 2014 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Opini WTP Tak Sebatas Administrasi
RAKYAT KALBAR – Ngabang. Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Landak akhirnya dapat menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Landak tahun 2014 yang disampaikan Bupati Landak, Adrianus Asian Sidot beberapa waktu lalu. Sikap politik ketujuh fraksi tersebut dituangkan dalam Pendapat Akhir pada rapat paripurna yang berlangsung Senin (10/8) di ruang sidang DPRD Landak...
Pertanyakan Aset Belum Tercatat Peralatan dan Mesin di 29 Sekolah Negeri
PONTIANAK POST – Singkawang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2014. Fraksi PKB dalam pandangan umum fraksi DPRD Kota Singkawang atas nota pengantar Walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2014, menyebutkan pengecualian sesuai penilaian dari BPK terkait penyajian saldo, pengelolaan aset tetap, peralatan, dan mesin...
BPK RI Serahkan LHP Dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual
HARIAN BORNEO – Pontianak. BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Jumat (6/10) menyerahkan laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual TA 2014 dan 2015 ( s.d. Triwulan III ) pada pemerintah Provinsi Kalbar dan Kabupaten Kubu Raya dan LHP atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Parpol 2014 pada pemerintah daerah se-Kalbar...
Silpa APBD Kapuas Hulu TA 2014 Capai Rp116,3 M
RAKYAT KALBAR – Putussibau. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Kapuas Hulu Tahun Anggaran (TA) 2014 sekitar Rp116,3 Miliar terdiri atas Kas Daerah sekitar Rp112,7 Miliar ditambah dana aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional (IKN) sekitar Rp3,2 Miliar. "Adapun komponen Silpa terdiri dari pelampauan pendapatan sekitar Rp34,8 Miliar, penghematan belanja sekitar Rp74,9 Miliar, dan pengeluaran pembiayaan yang belum terealisasi penuh pembayaran...
Terima Pertanggungjawaban RAPBD Ketapang
PONTIANAK POST – Ketapang. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang pada Penyampain Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, Selasa. (4/8). Pendapatan akhir tersebut dituangkan dalam Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Ketapang tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaa APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2014 di Geudng Kabupaten Ketapang...
Mobil dan Motor Dinas Kocar-kacir
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Koar-koar wacana pembentuka Pansus dari beberapa anggota DPRD untuk membahas temuan Badan Periksa Keuangan (BPK) soal tata aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum terwujud, sudah muncul problem lain. Konon, Pemrov Kalbar melakukan pemeliharaan atas kendaraan dinas yang dipinjamkan kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN)/pegawai negeri sipil (PNS)...
Pansus? Harus Ada Hasilnya
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Setakat ini, memang hanya anggota DPRD Kota Pontianak saja yang punya nyali mengkritisi kebijakan pemerintah. Tak cuma pepesan kosong cuap-cuap akan begini akan begitu. Lihat saja ketika DPRD Kalbar mencuapkan sebersip ide membuat panitia khusus (Pansus) terkait temuan BPK soal aset pemerintah provinsi, Dewan Kota Pontianak tanpa banyak bunyi langsung membentuk Pansus Perizinan ketika mendapat...
Harus Ada Audit BPK untuk Penyidikan Korupsi
PONTIANAK POST – Jakarta. Adu argumentasi hukum antara saksi ahli dan jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terjadi dalam sidang lanjutan praperadilan yang dimohonkan pihak Dahlan Iskan kemarin (30/7). Salah satu yang diperdebatkan adalah lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara...
Pemkot Komitmen Berantas Korupsi
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI bekerjasama dengan pemerintah Kota(Pemkot) Pontianak menggelar sosialisasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ADPPK) di Aula Abdul Muis Muin, Kantor Bappeda Kota Pontianak, Selasa (28/7)...
Realisasi Pendapatan KKU Rp 522 M
TRIBUN PONTIANAK – Kayong Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kayong Utara kembali menggelar rapat paripurna agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kayong Utara tahun anggaran 2014, du Gedung DPRD, Senin (27/7)...
Jangan Terpaku Pembangunan Fisik Saja
RAKYAT KALBAR – Sukadana. Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid meminta kepada selirih pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Kayong Utara (KKU), jangan hanya memperhatikan pembangunan fisik saja. Namun juga pembangunan manusia supaya menjadi lebih baik dan berdayaguna, demi peningkatan kesehjateraan bersama...
ADPPK Komitmen Berantas Korupsi
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI bekerjasama dengan pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar sosialisasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (ADPPK), Selasa (28/7), di Aula Abdul Muis Muin, Kantor Bappeda Kota Pontianak...
BPK Temukan Bansos Fiktif
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah penyimpangan pengelolaan dana bantuan sosial (Bansos) oleh Pemprov Sumut pada anggaran 2011-2012...
Bupati Janji Tata Asset
TRIBUN PONTIANAK – Sanggau. Bupati Sanggau, Poulus Hadi, mengakui persoalan inventarisasi asset-asset daerah masih menjadi perkerjaan rumah (PR) baginya. Untuk itu, ia berjanji akan terus melakukan penataan dalam upaya mewujudkan satu di antara program unggulannya dalam Seven Brand Images, Sanggau Tertib...
Ketua DPRD Desak Pemkab Benahi Aset
TRIBUN PONTIANAK - Melawi. Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin, berharap Pemkab Melawi melakukan pembenahan dan pendataan aset secara cermat dan tepat, sehingga hasil audit yang diperoleh Melawi bisa lebih baik...
BPK dan Kejaksaan Perlu Telusuri Oli Bekas PLN
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Ketua Forum Masyarakat Anti Pembodohan Pontianak, Ibnu Utomo menagih janji Deputi Manajer Komunikasi dan Hukum PT PLN wilayah Kalbar, Doing ihwal pemberian hadiah. Ahad lalu, Doing secara tersirat membuat sayembara. Pria berambut putih itu berjanji akan memberikan 'hadiah' kepada siapa saja, khususnya masyarakat kalbar yang bisa memberikan informasi dugaan potensi orang dalam PLN mencuri uang...
LHP LKPD TA 2014 Pemprov Kalbar Raih WTP
HARIAN BORNEO - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalbar telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2014 kepada 14 Kabupaten/Kota, dan dari jumlah LHP Kabupaten/Kota, terdapat 7 Kabupaten/Kota yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP)...
Laporan Keuangan Melawi Kembali Raih WDP
RAKYAT KALBAR - Nanga Pinoh. Kabupaten Melawi kembali hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014. Hal ini berarti sudah tiga tahun beruntun, Kabupaten Melawi belum juga bisa beranjak dari opini WDP. Persoalan aset menjadi salah satu penyebabnya...
Singkawang Raih WDP
TRIBUN PONTIANAK - Singkawang. Sekda Singkawang Syech Bandar mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian terhadap laporan keuangan Pemkot Singkawang tahun anggaran 2014. Opini ini diperoleh karena persooalan aset yang hingga kini belum tuntas...
Forum MDG’s Puji WTP Kubu Raya
PONTIANAK POST - Pontianak. Ketua Forum MDG's Kabupaten Kubu Raya, Syarif Usmulyani memuji pencapaian terbaik Pemerintah Kubu Raya di bawah Rusman Ali - Hermanus dan jajarannya yang baru setahun duduk sebagai kepala daerah mampu mencatatkan prestasi membanggakan...
Pontianak Pertahankan Opini WTP
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak beserta seluruh jajaran dan staf mengucapkan terimakasih kepada seluruh stakeholder dan masyarakat Kota Pontianak atas dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sehingga diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk keempat kalinya (2011, 2012, 2013, 2014)...
Penyerahan LHP Terakhir atas LKPD TA 2014 Kepada Tiga Entitas di Kalimantan Barat
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2014 kepada tiga entitas bertempat di Ruang Rapat Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Perwakilan, Didi Budi Satrio menyerahkan LHP tersebut kepada:
Walikota Singkawang, Awang Ishak dan Ketua DPRD Kota Singkawang, Sujianto, dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Wakil Bupati Kapuas Hulu,...
Sulut Ingin Contoh WTP Kalbar
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Sekitar 20 petugas Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berkunjung ke Dispenda Kalbar untuk mempelajari pengelolaan laporan keuangan...
Raih WTP Tiga Tahun Berturut
TRIBUN PONTIANAK – Sekadau. Pemerintah Kabupaten Sekadau, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) aporan keuangan tahun anggaran 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar. Opini ini menjadi pencapaian Pemkab tiga tahun berturut-turut meraih opini WTP, yakni pada 2012, 2013, dan kini 2014...
BPK Beri Predikat Wajar Tanpa Pengecualian
TRIBUN PONTIANAK - Ketapang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Pengantar Nota Keuangan dan Penyampaian Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ketapang 2014 saat Sidang Paripurna DPRD Ketapang, di aula gedung DPRD Ketapang, Senin, (6/7)...
Ketapang Raih WTP
RAKYAT KALBAR - Ketapang. Bupati Ketapang Henrikus menyampaikan pengantar nota keuangan dan penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014, di ruang sidang paripurna DPRD, Senin (6/7)...
Tiga Tahun Berturut Capai WTP
RAKYAT KALBAR - Sekadau. Pemkab Sekadau kembali mendapat penilaian positif dalam laporan keuangannya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk penggunaan keuangan Pemkab Sekadau tahun 2015. WTP merupakan predikat tertingggi yang diberikan BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah...
BPK RI Berikan Pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian
PONTIANAK POST - Ketapang. Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang dalam penyampaian Pidato Bupati Ketapang, atas pengantar nota keuangan dan penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2014, yang telah mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI, berlangsung di Aula Gedung DPRD Kabupaten Ketapang, Senin (6/7)....
WTP, Hadiah Untuk Kubu Raya
RAKYAT KALBAR – Kubu Raya. Memasuki usia ke delapan tahun ini, Pemkab Kubu Raya berhasil meraih penilaian pengelolaan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Ini merupakan hadiah untuk Kubu Raya dan semua masyarakat Kubu Raya," ujar H Rusaman Ali SH, Bupati Kubu Raya, kemarin...
Usia 8 Tahun, Kubu Raya Raih WTP
PONTIANAK POST – Kubu Raya. BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2014...
Lagi, Pontianak Raih Predikat WTP
HARIAN BORNEO – Pontianak. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak tahun 2014 kembali menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Predikat tertinggi dalam opini yang diberikan BPK ini merupakan ke empat kalinya di sandang Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak secara berturut-turut yakni sejak tahun 2011,2012,2013 dan 2014. Bahkan laporan...
Sintang Hattrick WTP
RAKYAT KALBAR – Sintang. Setelah pada 2012 dan 2013, kembali pada 2014 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang mendapat opini Wajar TAnpa Pengecualian (WTP) dari Badan Periksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalbar. Bupati Sintang, Milton Crosby mengungkapkan, di Kalbar, terdapat tujuh kabupaten/kota yang mendapat opini WTP. Sedangkan empat kabupaten mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian(WDP). "Dari tujuh kabupaten...
Pontianak Empat Kali Raih WTP
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalbar dalam penyusuna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2014. Ini kali ke empat Pemkot Pontianak meraih predikat WTP...
Rusman Ali Ucap Syukur
TRIBUN PONTIANAK – Kubu Raya. Bupati Kubu Raya, Rusman Ali mengatakan penghargaan atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK RI dari kementrian keuangan RI, adalah berkat kerja keras jajaran aparatur pemerintah kabupaten dan dorongan dari segenap lapisan masyarakat...
Dewan Apresiasi
TRIBUN PONTIANAK – Kubu Raya. Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Usman mengatakan dirinya mengapresiasi Pemkab Kubu Raya karena telah mampu meraih opini WTP oleh BPK dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah. "Kita apresiasi Pemkab Kubu Raya untuk pertama kali mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK. Predikat...
Luar Biasa
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin mengapreasiasi prestasi yang ditoreh Pemerintah Kota Pontianak yang empat tahun berturut-turut mempertahankan predikat WTP...
Pemkot Raih WTP Empat Tahun Berturut-turut
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak 2014 kembali menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalbar...
Pemkab Sintang Raih WTP dari BPK
PONTIANAK POST – Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2014. Penyerahan hasil pemeriksaan laporan keuangan diterima langsung Bupati Sintang, Milton Crosby, Jumat (3/7), kemarin diaula BPK Perwakilan Kalbar demekian kata kasubag pemberitaan humas dan protokol Setda Sintang, Syukur Saleh kemarin...
Penyerahan LHP atas LKPD TA 2014 Kepada Sebelas Entitas di Kalimantan Barat
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2014 kepada sebelas entitas bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Perwakilan, Didi Budi Satrio menyerahkan LHP tersebut kepada Walikota Kota Pontianak Sutarmidji dan Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, Bupati Landak Adrianus Asia Sidot dan Ketua DPRD Kabupaten Landak Heri...
Inspektorat Kapuas Hulu Anggap Kepemimpinan Nasir-Agus Berhasil
RAKYAT KALBAR – Putussibau. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu menilai kinerja AM Nasir SH Agus Miliana SH MH selama lima tahun memimpin Kapuas Hulu cukup berhasi. Diantaranya dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, pertanian, perikanan, serta lainnya...
Workshop dan Survey Froud Risk Assessment di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Bertempat di auditorium Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan Workshop dan Survey Froud Risk Assessment (FRA) pada Hari Jumat, 26 Juni 2015. Inspektorat BPK secara berkala melakukan FRA yang hasilnya digunakan untuk mengevaluasi akurasi dan efektivitas dari pengendalian risiko yang ditemui BPK dalam periode waktu tertentu disebut dengan Profil Risiko BPK. Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan, Didi Budi...
Parlemen Kalbar Akan Bentuk Panja Aset, Guna Menginventarisir Persoalan Aset Pemprov
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Sepanjang tiga tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Kalbar kerap meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Kalbar Tahun Anggaran 2014. Bahkan, BPK RI mengapresiasi tindak lanjut yang dilakukan Pemprov Kalbar atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2013 berdasarkan rekomendasi dari BPK RI...
Kembali Wacanakan Pansus Aset
PONTIANAK POST – Pontianak. Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Kalimantan Barat akan menjadi pendorong dan pelopor pembentukan panitia khusus (pansus) aset yang hampir sepanjang tahun selalu menjadi temuan BPK RI. "Makanya kami mengawal dan membicarakan dari awal. Jangan sampai hanya wacana dan wacana. Di DPRD setidaknya ada 8 fraksi...
DPD Tolak Tunda Pilkada
TRIBUN PONTIANAK – Jakarta. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menilai, penundaan pemilihan kepala daerah secara serentak, mengada-ada. Pilkada serentak mesti berjalan pada Desember 2015 lantaran tidak ada alasan yang kuat untuk menggugurkan amanat Undang-undang perihal Pilkada serentak...
Terapkan SAP Berbasis Akrual Sekadau Pertama Di Kalbar
RAKYAT KALBAR – Sekadau. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sekadau serius menerapkan Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Saat ini, Kabupaten Sekadau merupakan satu-satunya di Kalbar yang sudah melakukan persiapan SAP berbasis akrual...
Temuan BPK-RI Dominan pada Periode 2004-2008
RAKYAT KALBAR – Putussibau. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Kapuas Hulu, pada periode 2010-2015 tidak seberapa. Justru paling banyak pada periode 2004-2008...
Tuntaskan Semua Temuan BPK
PONTIANAK POST – Putussibau. Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, A.M Nasir SH menagih komitmen masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dalam menyelesaikan temuan-temuan BPK-RI. Itu disampaikannya saat membuka rapat percepatan pemyelesaian tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksa BPK-RI Kalbar dan APIP dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu, di Aula Setda, Kamis (18/6)...
Persoalan Aset Sisa 30 Persen
PONTIANAK POST – Pontianak. Penyelesaian persoalan aset dilingkungan Pemprov Kalbar mencapai 70 persen. Sekertaris Pemerintah Provinsi Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie menyatakan sisanya sebesar 30 persen belum selesai karena terkait persoalan hukum. "Contohnya di (gang) Lamtoro, Jeruju. Itu aset Pemprov yang diberikan kepada Pramuka seluas 6 hektar," ujar Zeet seusai membuka lokakarnya di BKSDA Provinsi Kalbar, Senin (15/6)...
Tanah Asset Pemprov Jadi Temuan BPK
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Temuan BKP terkait asset Provinsi Kalbar yang berada di Kota Pontianak, tepatnya di Jalan Komyos Sudarso, Gang Lamtoro, Kecamatan Pontianak Barat. Walikota Pontianak, Sutarmidji menyatakan tak ambil pusing dan menyerahkan urusan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kalbar...
Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015
Selasa, 16 Juni 2015 Bertempat di ruang rapat pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2015 disaksikan oleh jajaran Pejabat Struktural, Ketua Tim Yunior, Ketua Tim Senior, dan para saksi, serta para rohaniawan.
Sumpah PNS merupakan pilar utama pemantapan seseorang untuk berkarier di lingkungan PNS...
Dukung Audit Dana Pilkada
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kalbar Umi Rifdiyawati mempersilahkan Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk melakukan audit anggaran pemilihan kepala daerah di tujuh kabupaten. Dukungan juga diberikan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya...
Rawan Korupsi
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Gemawan Kalbar Muhaimin menyatakan, wacana BPK akan mengaudit anggaran pilkada merupakan langkah yang baik bagi lembaga tersebut. Supaya dana itu tidak disalahgunakan. "Pemerintah telah menganggarkan dana pilkada, melewati proses dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku. Barulah dana itu dikucurkan ke lembaga yang digunakannya. Maka sangat perlu dilakukan pengawasan bagi BPK sendiri. Demi terhindar dari...
Wabup Hadiri Rakor BPK-RI WTP Tak Jamin Bebas Kecurangan
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Wakil Bupati, Yohanes Ontot bersama Wabup se-Kalbar menghadiri rapat koordinasi optimalisasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, Selasa (09/06) di Balai Petitih, Pontianak...
Dua Fraksi Sorot Temuan BPK
RAKYAT KALBAR– Pontianak. Dua Fraksi di DPRD Kalimantan Barat menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pandangan umum dan rekomendasi mereka terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kalbar tentang pertanggungjawaban APBD 2014, Kemarin...
Dana Pilkada Dianggarkan Dua Kali KPU Persilakan BPK Audit
RAKYAT KALBAR– Pontianak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar tidak mempermasalahkan, apabila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang akan dilakukan serentak 2015 ini. Wacana BPK akan mengaudit anggaran Pemilukada daerah tersebut lantaran adanya desakan dari pimpinan Komisi II agar BPK mengaudit penyelenggara Pilkada 2015...
BPK RI: Pemprov Kalbar Harus Benahi Pengelolaan Aset
HARIAN BORNEO - Pontianak. Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akrab, M.B.A., C.M.P.M. mengatakan, meski BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LHP Pemprov Kalbar Tahun Anggaran 2014 namun, masih ada hal yang perlu mendapat perhatian Pemprov Kalbar, diantaranya pengelolaan aset tetap...
Bareskrim Nyatakan JK Tidak Bersalah
PONTIANAK POST – Jakarta. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut nama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi penjualan kondesat, Senin (8/6). Dalam pernyataan, dia mengungkapkan, penunjukan PT TPPI sebagai perusahaan yang berhak mengelola penjualan kondesat bagian negara oleh BP Migas (Sekarang SKK Migas) tidak lepas peran JK...
Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Di Pontianak Kalimantan Barat
Dalam rangka mendorong pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dan sekaligus mensinergikan visi BPK yakni menjadi lembaga pemeriksa yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, BPK melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Dalam kesempatan kali ini...
BPK Soroti Aset Enam SKPD
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalbar kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2014. Predikat ini disampaikan langsung anggota VI BPK RI Bahrullah Akrab dalam Rapat Istimewa DPRD dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI kepada DPRD Kalbar di Kantor DPRD Kalbar, Senin (8/6) pukul 10.00 WIB...
Aset Masih Tak Genah
PONTIANAK POST - Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2014. Kendati demikian, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Salah satu pengelolaan aset pada enam satuan kerja perangkat daerah yang belum tertib...
WTP Pemprov Kalbar Kali Ini Tanpa Catatan Tapi Beberapa Temuan Harus Ditindaklanjuti
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Mantap, Laporan Keuangan tahun 2014 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dinilai tersaji Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Tentu saja, Gubernur Kalbar, Cornelis gembira bukan main...
Untuk Ketiga Kalinya Pemprov Kalbar Raih Predikat WTP
HARIAN BORNEO – Pontianak. Baharullah Akbar mengatakan, Laporan Keuangan Pemprov Kalbar TA 2014 telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Namun kata Bahrullah yang masih perlu diperhatikan pengelolaan aset tetap tanah, peralatan mesin, serta gedung dan bangunan enam SKPD (PU, Pertanian, Biro Umum, Dispenda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , RSUD Soedarso) perlu...
Dana Dua Desa Tak Cair
TRIBUN PONTIANAK – Kubu Raya. Pencairan dana desa dari pemerintah pusat masih belum dilakukan untuk dua desa di Kubu Raya. Padahal, pencairan dana desa kepada 116 desa telah dilakukan mulai Senin (8/6), dan tahap kedua akan dilakukan Agustus mendatang. "Masih ada dua desa yang belum dicairkan, yakni Desa Ampera Raya dan Desa Radak Baru. Dua desa ini belum mendapat...
Untuk Ketiga Kalinya Pemprov Kalbar Raih Predikat WTP
HARIAN BORNEO – Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalbar kembali meraih predikat wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan Keuangan Pemerintaha Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2014 dan langsung disampaikan Ketua VI BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, C.M.P.M. ketika menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar TA 2014 kepada rapat...
Diskusi Panel Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari Senin Tanggal 8 Juni 2015 menyelenggarakan Diskusi Panel dengan Tema “Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Kesejahteraan Rakyat” bertempat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Diskusi ini dihadiri oleh civitas akademika Universitas Tanjungpura Program Studi Ilmu Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Provinsi Kalimantan Barat, dan Kepala SKPD Provinsi Kalimantan...
BPK RI: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2014 Wajar Tanpa Pengecualian
BPK RI: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2014 Wajar Tanpa Pengecualian
Selengkapnya:
LKPD Provinsi Kalimantan Barat TA 2014 Wajar Tanpa Pengecualian
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Berikan Opini WTP atas LKPD Provinsi Kalimantan Barat TA 2014
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Barat TA 2014. Hal ini terungkap saat Anggota VI BPK RI, Bahrullah Akbar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Provinsi Kalimantan Barat TA 2014 kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, M. Kebing L dan Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis dalam...
Opini Wajar
TRIBUN PONTIANAK – Landak. Inspektur Kabupaten Landak, Asep Yusuf, mengatakan, pihaknya dalam hal ini siap melakukan penguatan pengawasan di lingkungan Pemkab Landak. Sebab, pihaknya dari APIP berperan dalam upaya pembangunan reformasi birokrasi di bidang pengawasan...
Inspektorat Fokus Tertibkan Aset Daerah
RAKYAT KALBAR – Sintang. Inspektorat Sintang sedang fokus menertibkan aset-aset daerah. Semua instansi diminta untuk selalu mengikuti prosedur, agar persoalan tersebut tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. "Kita selalu menggiring semua pihak mengikuti prosedur. Jangan sampai permasalahan aset serta keuangan menjadi temuan. Kita mengedepankan kepatuhan," kata Apolorius Biong, Kepala Inspektorat Sintang ditemui di Pendopo Bupati Sintang, Rabu...
Pelaporan Aset Sudah Berbasis IT
RAKYAT KALBAR – Sintang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang mengubah sistem pelaporan aset, dari manual ke berbasis Teknologi Informasi (IT) atau Information Technology (IT). Sehingga lebih mudah dan akurat. " Dengan adanya sistem yang berbasis teknologi ini, kita berharap dapat memudahkan memudahkan masyarakat Sintang sendiri," kata Dedy Hermaini, Kepala bagian (Kabag) Umum, Sekretariat Daerah (Setda) Sintang ditemui di ruang kerjanya,...
Rumah Jabatan Terbuka 24 Jam
PONTIANAK POST – Pontianak. Selama menjabat, Andi Soetomo, bupati Soppeng, membuka ruang interaksi bagi warganya untuk datang dan menemuinya di rumah jabatan. Terutama bila ada warga yang mempunyai masalah. Baik masalah pribadi maupun urusan dinas...
Mantan Sekda Pontianak Lemas
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pontianak menjatuhi vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta kepada mantan Sekda Pontianak, Hasan Rusbini, dalam kasus korupsi dan bantuan sosial (Bansos), Kamis (21/5) pagi. "Vonis dua tahun penjara itu, karena terdakwa terbukti melakukan korupsi dana bantuan sosial tahun anggaran 2006 hingga 2008," kata Ketua Majelis Hakim, Sugeng...
Hasan Rusbini Menangis
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Mantan Sekda Kota Pontianak, Hasan Rusbini, terdakwa korupsi dan bantuan sosial (Bansos) Kota Pontianak 2006-2008 menangis dan memeluk keluarganya, usai divonis dua tahun penjara dan denda Rp50 oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Pontianak. Hasan Rusbini juga diwajibkan mengganti kerugian negara Rp2.106.984.905...
BPK Periksa SKPD Kapuas Hulu
HARIAN BORNEO – Putussibau. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat melakukan audit terhadap Satuan Keraj Perangkat Daerah (SKPD) Kapuas Hulu. Hal tersebut sidampaikan kepala Inspektorat Kapuas Hulu Drs H Syafaruddin MM di Putussibau, Rabu (20/5)...
Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-107 Tahun 2015 di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-107, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan upacara bendera pada hari Rabu 20 Mei 2015 di halaman kantor perwakilan. Upacara diikuti oleh seluruh pejabat struktural, fungsional dan pegawai di lingkungan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kepala Perwakilan Didi Budi Satrio dan Komandan Upacara Kepala Subbagian SDM Wizar...
Kepala SKPD Diminta Standby di Kantor
RAKYAT KALBAR – Putussibau. Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta tidak keluar dari Kapuas Hulu. Lantaran saat ini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalbar sedang mengaudit penggunaan anggaran pembangunan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2014...
Siap Kucurkan dana Rp 20 Juta
TRIBUN PONTIANAK – Melawi. Bupati Melawi Firman Muntaco menyatakan siap mengakomodir dana bantuan masyarakat Rp 10-20 juta pada APBD. Masyarakat dipersilahkan mengajukan permohonan dana bantuan ke Pemkab Melawi. "Kalau hanya Rp 10 atau Rp 20 juta minta saja sam bupati, karena dalam APBD ada hak untuk masyarakat, minta untuk kegiatan nasional minta untuk kegiataan keagaaman atau lain sebagainya. Silahkan...
BPK-RI Periksa Kendaraan di Lima SKPD Kapuas Hulu
RAKYAT KALBAR – Putussibau. Badan Pemeriksa Keuangan republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalbar memeriksa kendaraan dinas di lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kapuas Hulu. "Sementara ini, kita belum menemukan kejanggalan pada kendaraan dinas yang diperiksa. Sejauh ini belum ada permasalahan," kata Tomi, Anggota Bagian Pemeriksaan, BPK-RI Perwakilan Kalbar ditemui di Dinas Pertanian Kapuas Hulu, Jumat (15/5) pagi...
Triliunan Uang Pengganti Korupsi Belum Dieksekusi
PONTIANAK POST – Jakarta. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi kinerja Kejaksaan Agung dalam hal eksekusi uang pengganti kasus-kasus korupsi. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada 13,146 triliun uang pengganti kasus korupsi yang belum dieksekusi Kejagung...
Penyerahan LKPD TA 2014 Kota Singkawang
Kota Singkawang menjadi entitas Kalimantan Barat yang kelima belas atau terakhir yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2014 ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Penyerahan tersebut dilaksanakan hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 bertempat di ruang tamu Kepala Perwakilan oleh Sekretaris Kota Singkawang Syech Bandar yang didampingi Inspektur Kota Singkawang dan diterima oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Barat I...
BPK: Hanya 19 Pemda yang Capai Target Penyediaan Air Bersih
HARIAN BORNEO – Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan hasil pemeriksaan atas penyediaan air bersih hari ini, Selasa 12 Mei 2015. BPK menyimpulkan bahwa penyediaan air bersih melalui Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) tidak mencapai target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-1014...
Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015
bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu menyusun Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2015...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkayang
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah
bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggungjawab Pegawai terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaraan dan ketertiban prosespenyelesaiaan kerugian daerah, maka perlu diatur mekanisme penyelesaiaan kerugian daerah...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 201 1 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkayang
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tentang Organisasi Pcrangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu mcnctapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupalen Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupatcn Bengkayang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 201 1 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bengkayang
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pcmberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkayang
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang
bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan di RSUD menggunakan sarana dan prasarana serta melibatkan jasa pelayanan yang diberikan oleh karyawan, dan dengan mempertimbangkan azas manfaat dan efisien dalam bekerja perlu diatur tentang tarif retribusi yang diberikan...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Berbasis Akrual Tahun 2014
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah Berbasis Akrual dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk menjamin tercapainya mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah perlu menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan dasar...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu memperhatikan keragaman peserta didik di masyarakat, dalam sistem pendidikan inklusif yang berbasis budaya...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Ketentuan Distribusi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan atas Pelayanan Kesehatan yang Bersumber dari Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah pada Rumah...
bahwa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Distribusi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Yang Bersumber Dari Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Distribusi Jasa Sarana Dan Jasa Pelayanan atas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang
bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang mendukung peningkatan derajat kesehatan dengan memberikan kontribusi kinerja pelayanannya sebagai bagian strategis dalam percepatan peningkatan pelayanan kesehatan yang semakin baik, terarah, tepat guna dan tepat sasaran...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk lebih mengefektifkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dipandang perlu membuat ketentuan tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dalam pemungutan retribusi daerah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan serta untuk meningkatkan pelayanan berdaya guna dan hasil guna pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, desa memiliki batas-batas wilayah teritorial tertentu...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang
bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pelayanan publik di bidang Perizinan dan Non Perizinan secara cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta guna meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima, dipandang perlu untuk melimpahkan wewenang penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap...
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Dalam Negeri...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Sekolah Luar Biasa Negeri Bengkayang Kabupaten Bengkayang
bahwa dalam rangka memberi peluang kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan pendidikan terutama bagi anak berkebutuhan khusus perlu membentuk Sekolah Luar Biasa Negeri di Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perhitungan Biaya Sewa Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang
bahwa dalamupaya optimalisasi pendayagunaan dan peningkatan Pendapatan Daerah dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga berupa pemberian hak guna bangunan diatas tanah hak pengelolaan milik pemerintah Kabupaten Bengkayang, maka perlu diatur tentang Perhitungan Biaya Sewa Aset Tanah Hak Milik Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk tertibnya pelaksanaan penyusutan arsip keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maka perlu adanya Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Menara Telekomunikasi Kabupaten Bengkayang
bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 49 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengendalian Menara Telekomunikasi perlu menetapkan tata cara pelaksana pemungutan retribusi dengan Peraturan Bupati...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkayang
bahwadalamrangkapelaksanaan kegiataninventarisasi barang milik daerah perlu menetapkan petunjuk teknis yang digunakan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan Kabupatenbengkayang
bahwa untuk memperjelas peranan dan memberikan pemahaman kepada setiap pelaksana teknis dalam pelayanan publik, perlu adanya uraian tugas pelaksana teknis pelayanan perizinan dan non perizinan...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif
bahwa pemberian Air Susu Ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi ibu danmerupakan hak asasi bagi bayi...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Usaha Perkebunan
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, menegaskan bahwa Perusahaan perkebunan wajib melaksanakan kemitraan dengan masyarakat sekitar dalam pembangunan usaha perkebunan...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Lurah untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Wilayah Kabupaten Bengkayang
bahwa untukmelaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan SebagianKewenangan Bupati Kepada Lurah di Wilayah Kabupaten Bengkayang...
Nomor 4/BPMPDPPKB/Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Bengkayang Tahun 2014
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan ProgramBeras untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Bengkayang Tahun 2014...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jumlah Uang Persediaan Bagi Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2014
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, maka perlu...
Belasan Mantan Pejabat Belum Kembalikan Mobil Dinas
RAKYAT KALBAR – Singkawang. Belasan mantan pejabat di Kota Singkawang belum mengembalikan Mobil Dinas (Mobdin). Termasuk di antaranya, mantan Walikota Hasan karman (HK), Wakil Walikota Edy R Yacoub dan ketua DPRD Tjhai Chui Mie. "saat ini kita sedang menginventarisir, sekitar 15 unit Mobdin belum dikembalikan mantan-mantan pejabat," kata Dra Muslimin MSi, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah...
Singkawang Belum Dokumen 169 Aset dari Kabupaten Induk
RAKYAT KALBAR – Singkawang. Kendati Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang sudah berusia 13 tahun, 169 aset tidak bergeraknya masih diatas nama kabupaten induk, 162 aset atas nama Kabupaten Sambas dan 7 aset atas nama Bengkayang. "Sesuai aturan, Sambas menyerahkan dokumen aset kita itu harus ke Bengkayang dahulu. Kita tidak menunggu kapan Bengkayang menyerahkannya ke kita," kata Drs Syech Bandar MSi,...
Malu Jadi Temuan
TRIBUN PONTIANAK – Singkawan. Wali Kota Singkawang Awang Ishak meminta aparaturnya tertib dalam pengadministrasian aset daerah. Penyimpan barang, juga harus bertanggung jawab atas barang yang dipegang. Awang mengaku malu jika setiap tahun harus menerima laporan tebal dari BPK. Sementara kepala daerah lain, temuan semakin berkurang...
Pemkot Ancam Tarik Paksa
TRIBUN PONTIANAK – Singkawang. Sedikit 15 kendaraan dinas masih digunakan eks pejabat Kota Singkawanag. Padahal mestinya kendaraan itu dikembalikan ke negara sehingga tak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Muslimin mengaku segan jika sampai melakukan penarikan. Pihaknya akan mengedepankan langkah-langkah persuasif...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggungjawab Bupati kepada Camat di Wilayah Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Bupati kepada Camat di Wilayah Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkayang
bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pasal 8 ayat (3), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2014
bahwa dalam rangka Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu menyusun Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2014...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 31 /BPKAD/Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 30 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Prosedur Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang
bahwa dalam rangka Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah yang lebih tertib, transparan, efektif efisien dan Akuntabel pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka dipandang perludiatur SistemAkuntansi dan Prosedur Penatausahaan serta Pertanggungjawabannya...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Noraor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkayang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B.1299/M.PAN-RB/3/2013
hal Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR. 130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B.1299/M.PAN-RB/3/2O13 hal
Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dan dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia Aparatur perlu mendorong.setiap aparatur untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui pendidikan dalam bentuk...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Parkir di
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, tentang Retribusi Parkir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Wilayah Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 19 Tahun 2013 Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkayang
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah di Kabupaten Bengkayang serta meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada Sektor Pajak Daerah di Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu mengatur Sistem dan Pengelolaan Pajak Daerah...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk lebih mengefektifkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan pemanfaatan fasilitas penanaman modal, dipandang perlu membuat ketentuan tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, dipandang perlu mengatur
mengenai Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri...
Bareskrim Rahasiakan Tersangka
PONTIANAK POST – Jakarta. Tidak ada perkembangan berarti dalam pengusutan dugaan korupsi penjualan kondesat yang diduga dilakukan pejabat Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta PT Trans pacific petrochemical Indotama (TPPI) kemarin (6/5). Bareskim yang semula aktif mencari barang bukti dengan menggeledah kantor SKK Migas dan TPPI kemarin terkesan membatasi informasi soal...
Penyerahan LKPD TA 2014 Entitas Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
Sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sudah menerima 14 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2014 yang diserahkan oleh pemerintah daerah entitas yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Penyerahan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan daerah dalam mempersiapkan LKPD untuk dilaksanakan pemeriksaan oleh BPK. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun...
OJK Perkuat Integritas
RAKYAT KALBAR – Bandung. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan tahun ini sebagai tahun penguatan integritas. Anggota Dewan Komisioner Bidang Audit Internal Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas OJK, Ilya Avianti menjelaskan, untuk mencapai penguatan integritas tersebut, pihaknya telah melakukan beberapa trobosan di industri jasa keuangan...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, perlu adanya petunjuk
pelaksanaan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang, maka dipandang perlu mengatur tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Dana Desa...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa di Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa di Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis tentang Badan Permusyawaratan Desa
bahwa untukmelaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Penetapan dan Penggunaan Laba serta Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, maka dipandang perlu menetapkan
Peraluran Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Hak dan Kcwajiban, Penetapan dan Penggunaan Laba serta Pembubaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Nomor Bupati Bengkayang 7 Tahun 2013 Tentang Jumlah Uang Persediaan Bagi Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten, maka perlu ditetapkanjumlah Uang Persediaan (UP) bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Bengkayang Tahun 2013
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah TanggaMiskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2012, Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 28/EKBANG/2013 tentang Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 tanggal 3 Januari 2013 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 35/EKBANG/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Beras untuk...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR. 130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 4 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Anggota DPRD, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tunjangan Peramahan Bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten BengkayangTahun Anggaran 2013...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
bahwa dalam rangka Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, maka dipandang perlu menyusun Standar Biaya Umum Belanja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013...
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyediaan Belanja Yang Bersifat Mengikat dan Belanja yang Bersifat Wajib untuk Kepentingan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan penyediaan dana belanja langsung dan tidak langsung untuk operasional pelaksanaan kegiatan...
Peraturan Bupati Landak Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013...
Peraturan Bupati Landak Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Beasiswa Utusan Daerah Program Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan Berbagai...
bahwa Beasiswa Utusan Daerah Program Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan berbagai Perguruan Tinggi mengalami perkembangan kebutuhan sehingga beberapa pengaturannya perlu dilakukan perubahan...
Peraturan Bupati Landak Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak
bahwa dalam rangka mewujudkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat, perlu Pedoman Prosedur Tetap Operasional (Protap) dalam menjalankan tugas...
Peraturan Bupati Landak Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014...
Peraturan Bupati Landak Nomor 9 Tahun 2013 tentang Mobile Teacher
bahwa program mobile teacher merupakan suatu program pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dimana guru diberi tugas tambahan untuk mengajar pada sekolah lainnya yang sangat membutuhkan tambahan tenaga pengajar...
Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak...
Peraturan Bupati Landak Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Badan Pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Landak...
Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, telah dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak...
Peraturan Bupati Landak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur perangkat daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati...
Peraturan Bupati Landak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur perangkat daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati...
Peraturan Bupati Landak Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur perangkat daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati...
Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, perlu diatur kembali mengenai tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Landak...
Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup...
Peraturan Bupati Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Beasiswa Utusan Daerah Program Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan Berbagai Perguruan Tinggi
bahwa mahasiswa yang mendapat beasiswa adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan dalam Program Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan berbagai Perguruan Tinggi...
Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak
bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak dapat berdayaguna dan berhasil guna perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak...
Peraturan Bupati Landak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Landak, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Landak...
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Mulai Tahun Anggaran 2015
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan diperkuat dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 dalam BAB VIII, Ketentuan Peralihan, Pasal 10, dinyatakan bahwa (1) Peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur SAPD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014; dan (2) penerapan SAP berbasis akrual...
BPK Sesalkan Isu Miring
RAKYAT KALBAR – Jakarta. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah melakukan audit mengenai Swap Mitratel yang dilakukan antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). BPK menilai proses tender aksi korporasi itu dinilai transparan dan tak bermasalah...
Pangdam Minta Pertahankan Opini WTP
HARIAN BORNEO – Pontianak. Panglima Kodam XII Tanjungpura Mayjen TNI Toto R Soedjiman sangat berharap dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dapat memberikan konstribusi besar terhadap keakuratan pelaporan kekayaan TNI AD, "Kita harapkan, penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah kita dapatkan hendaknya dapat dipertahankan atau ditingkatkan," kata Pangdam, Rabu (29/4), dalam amanat...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 – 2016
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2014
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan
bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak
bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Rumah Sewa dan Rumah Kost
bahwa untuk menjaga atau menghindari implikasi negatif yang ditimbulkan dari rumah sewa dan/atau rumah kost seperti; perbuatan asusila, narkotika serta perbuatan lainnya yang melanggar norma agama, susila dan budaya lainnya, maka perlu dikelola secara baik...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
bahwa dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat dan guna tercapainya keserasian dan kelestarian lingkungan, perlu adanya penertiban dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikan, memanfaatkan dan merobohkan bangunan...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketahanan Pangan
bahwa untuk menjamin ketahanan pangan perlu adanya pengaturan terhadap ketersediaan, distribusi, dan konsumsi sebagai pedoman untuk menentukan program, skala perioritas, cadangan pangan di tingkat daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata
bahwa perkembangan usaha pariwisata di Kabupaten Landak menunjukkan kecenderungan meningkat, serta untuk tertib administrasi dan pengawasan, maka usaha pariwisata perlu dilakukan pendaftaran...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelayanan masyarakat, perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Landak Barajaki
bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah diperlukan usaha yang nyata dari Pemerintah Daerah dengan memberdayakan PT Landak Barajaki berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, dengan menunjang permodalan melalui penyertaan modal...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum
bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum, Pemerintah Kabupaten Landak perlu melakukan penyertaan modal daerah dengan landasan hukum dan kepastian hukum...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dan sumber pendanaan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2013
bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 25 Oktober 2012...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
bahwa tera atau tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya merupakan bagian dari kegiatan laboratorium kemetrologian yang dilakukan oleh pemerintah daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
bahwa tenaga kerja merupakan salah satu pendukung dan pelaksana perekonomian yang berperan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah di Kabupaten Landak, memerlukan pengaturan yang komprehensif mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial serta perlindungan tenaga kerja...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu disesuaikan...
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Landak Barajaki
bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah guna menunjang pusat pengembangan kawasan industri, meningkatkan pendapatan asli daerah, membuka kesempatan kerja sehingga mensejahterakan kehidupan masyarakat Kabupaten Landak, dipandang perlu mendirikan suatu Perseroan Terbatas (PT)...
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual
SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS
bahwa pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia kepada orang yang mengidap HIV dan AIDS serta keluarganya...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar perusahaan yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan usaha perusahaan di Kabupaten Bengkayang diperlukan adanya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan...
Peraturan Daerah Kabupaten BengkayangNomor 10 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan
bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peranan penting dalam peningkatan pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan bertanggung jawab yang dilandasi oleh norma-norma agama, nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan berwawasan lingkungan...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Aatas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dilakukan Perubahan...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Hari Jadi Kabupaten Bengkayang
bahwa sejak diresmikannya Kabupaten Bengkayang adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkayang pada tanggal 27 April 1999 sehingga perlu diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal
bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah yang bertujuan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, menopang pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja agar terwujud iklim investasi yang kondusif dengan menjadikan Kabupaten Bengkayang sebagai salah satu daerah tujuan yang menarik untuk penanaman modal...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Angkutan di Perairan Dalam Wilayah Kabupaten Bengkayang
bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pengusahaan Angkutan di Perairan Dalam Wilayah Kabupaten Bengkayang sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dicabut...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
bahwa untuk melaksanakan Pasal 127 huruf i, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf c, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Retribusi Izin Gangguan...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Izin Gangguan
bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan, maka diperlukan adanya upaya antisipatif terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggaraan usaha...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat
bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan penyandang cacat diperlukan sarana prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Daerah
bahwa masyarakat masih menghadapi berbagai masalah untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, antara lain disebabkan faktor keterbatasan ekonomi, pembiayaan kesehatan yang belum terjangkau dan terbatasnya cakupan jaminan kesehatan nasional...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang Pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri
bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Keuangan Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah (Persero) PT. Membangun Bengkayang Mandiri yang dinilai layak dan menguntungkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
bahwa penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalbar
Bahwa untuk meningkatkan dan mewujudkan kemampuan keuangan daerah tersebut dapat ditempuh melalui penyertaan modal pada PT Bank Kalbar yang dianggap cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C
bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban administrasi perizinan dan pedoman bagi pelaksana maupun masyarakat dalam usaha pertambangan bahan galian golongan C perlu diatur dalam Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang
bahwa pembayaran retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang ada di Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang
bahwa berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dengan Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah
bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi barang daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu mengatur tata cara pengelolaan barang daerah yang berkesinambungan dan bertanggung jawab...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang
bahwa untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara Legislatif dan Eksekutif, maka dipandang perlu ada ketentuan yang mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu mengatur kembali tata cara pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang
bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dititikberatkan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota maka dengan terbentuknya Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan dipandang perlu untuk meninjau kembali Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pertanian dan Peternakan...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor Serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bengkayang
bahwa Kabupaten Bengkayang memiliki komoditi peternakan yang potensial dan perlu ditangani secara tersendiri oleh Perangkat Daerah, agar program pemerintah dibidang pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilaksanakan secara maksimal...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siding
bahwa dengan terbentuknya Kecamatan Siding akan dapat memperpendek rentang kendali dan mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Bersih
bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih diperlukan prasarana dan sarana produksi yang memadai maka dipandang perlu didirikan Perusahaan Daerah Air Bersih...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pungutan/ Retribusi terhadap Hasil Produksi Bahan Olah Karet (Bokar)
bahwa sumber daya alam yang ada dapat menunjang dan memberikan manfaat bagi Pembangunan Daerah, salah satunya dari Retribusi terhadap hasil Produksi Bahan Olahan Karet...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek dan Angkutan di Jalan
bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pembangunan dan tugas kemasyarakatan guna mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Pemerintahan Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman
bahwa kewenangan dibidang Kepariwisataan khususnya usaha penyediaan makanan dan minuman berupa Restoran, Bar, Rumah Makan, Jasa Boga menjadi salah satu kewenangan Kabupaten dalam Pemberian Izin dan Pengawasan...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha
bahwa Izin Tempat Usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, merupakan obyek retribusi yang potensial untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali OrganisasPerangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang
bahwa memperhatikan praktek penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bengkayang serta perubahan wilayah administrasi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2001; maka dalam rangka meningkatkan kapasitas Organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkayang dipandang perlu untuk meninjau kembali Kelembagaan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum
bahwa Kabupaten Bengkayang memiliki Sumber Daya Alam yang potensial dan mengandung berbagai jenis bahan tambang, untuk dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif yang dapat merugikan daerah dan masyarakat dari kegiatan pertambangan...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
bahwa untuk dapat terselenggaranya tugas pemerintahan dan pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan
bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, perlu mengatur Pajak Hiburan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Penggunaan Listrik
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, perlu mengatur kembali pajak penggunaan listrik yang ditetapkan dalam peraturan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran
bahwa berdasarkan Pasal 2 (2) Huruf C Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame
bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a diatas perlu mengatur kembali pajak Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Fasilitas dan Pajak Parkir
bahwa dalam rangka menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Bengkayang dapat diadakan fasilitas parkir untuk umum...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengatur dan mengarahkan penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah dalam suatu Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemungutan Uang Leges
bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor: 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pasar-Pasar
bahwa retribusi dan sewa pasar adalah merupakan salah satu sumber keuangan daerah maka besarnya tarif perlu diatur yang disesuaikan dengan keadaan tingkat perkembangan harga-harga dewasa ini...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang luas mengalami peningkatan yang sangat cepat dan kompleks, sehingga dipandang perlu melaksanakan penataan kembali Lembaga Teknis Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah
bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja dilingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Bengkayang yang dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat dibidang pemerintahan, sehingga dipandang perlu menetapkan Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas dengan suatu Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Sekretariat
bahwa dalam rangka Pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang...
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah
bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Bengkayang agar berjalan lancar, berdaya guna berhasil guna dipandang perlu menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang...
Temukan Aset Tahun 1990
TRIBUN PONTIANAK – Singkawang. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Singkawang Muslimin, mengakui berhasil menemukan beberapa aset yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saat ditemukan, aset tersebut kondisinya tidak beroperasi. Sebelumnya, BPK merilis adanya temuan aset sebesar Rp58 miliar. Hal itu memaksa DPPKA untuk segera membuat laporan sejumlah keberadaan aset tersebut...
Bupati KKR Harapkan SKPD Komitmen, dan Transparan Mengelola Keuangan
HARIAN BORNEO – Kubu Raya. Belum lama ini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melakukan Louncing Simda itu nantinya dapat memonitor keuangan dan aset daerah. Bupati Kubu Raya Rusman Ali mengatakan louncing Simda merupakan dapat memonitor sejauh apa pelaporan keuangan dan penata aset di Kubu Raya yang selama ini menjadi kendala Kubu Raya untuk raih WTP...
Hasan Rusbini Juga Dituntut Kembalikan Duit Rp5 Milyar
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada anggaran Bantuan Sosial Kota Pontianak tahun 2006-2008 memasuki agenda Pembacaan Tuntutan (Requisitoir) oleh penuntut umu, kemarin. Dua terdakwa, mantan Wali Kota Pontianak, Buchary A.Rachman, dan eks sekertaris daerah, Hasan Rusbini, dituntut berbeda...
Dewan Dukung Pemkab KKR Raih WTP
HARIAN BORNEO– Kubu Raya. Pemkab Kubu Raya yang mulai serius untuk meraih penilaian keuangan dari BPK dengan predikat WTP. Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Soeprapto mengatakan dirinya sangat mendukung upaya dari pemkab KKR itu, katanya, kemarin...
Byarpet Hajar Rumah Dinas
PONTIANAK POST – Pontianak. Lampu Rumah Dinas Wali Kota Pontianak sering putus. Satu Bulan bisa mencapai 50 buah. Wali Kota Sutarmidji menuding putusnya lampu itu karena PLN kerap memadamkan listrik." Bahkan biasa lebih dari 50 lampu yang putus satu bulan nya," Ungkapnya kesal. Sutarmidji enggan menyebutkan biaya pemeliharaan atau penggantian lampu setiap bulan nya hanya saja dia mengatakan bahwa...
Pemkot Terbitkan Mobil Dinas
TRIBUN PONTIANAK – Singkawang. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Singkawang, Muslimin berencana menggelar apel kendaraan dinas, Kamis (23/4), mendatang. Kegiatan tersebut merupakan upaya pihak nya melakukan verifikasi aset Pemkot...
Terapkan SIMDA, Kubu Raya Ingin Raih WTP
RAKYAT KALBAR – Kubu Raya. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan keuangan dan aset diharapkan mampu mewujudkan impian Kabupaten Kubu Raya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebab, pengelolaan keuangan dan aset daerah bisa lebih transparan...
SKPD KKR Tindak Lanjutin Arahan BPK
HARIAN BORNEO – Kubu Raya. Bupati Kubu Raya, Rusman Ali mewajibkan kepada seluruh SKPD yang ada dikabupaten itu untuk menindaklanjuti berbagai araha yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar pemeriksaan yang dilakukan lembaga tersebut bisa memberikan hasil yang maksimal...
Kemenag Berikan Kuota Haji Ke KPK
PONTIANAK POST – Jakarta. Kementerian Agama (Kemenag) tahun ini memberikan kursi atau kuota haji untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu mendapatkan kuota karena ikut dalam tim pengawas pengendali (wasdal). Untuk haji tahun ini, Kemenag masih menyiapkan kuota untuk KPK. Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Mochammad Jasin menjelaskan, kuota haji untuk pegawai KPK tersebut tidak termasuk alias di...
Penyerahan Laporan Pemantauan TLRHP Dan Laporan Pemantauan Kerugian Daerah Semester II Tahun 2014
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari Senin Tanggal 6 April 2015 menyerahkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Laporan Pemantauan Kerugian Daerah Semester II Tahun 2014 terhadap entitas provinsi, kota dan kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Penyerahan laporan tersebut dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan penelaahan terhadap dokumen tindak lanjut yang diserahkan entitas. Penelaahan dilaksanakan di...
Penyerahan Laporan Pemantauan TLRHP dan Laporan Pemantauan Kerugian Daerah Semester II Tahun 2014
Pontianak, Senin 6 April 2015 - BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat hari ini menyerahkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Laporan Pemantauan Kerugian Daerah Semester II Tahun 2014 terhadap entitas provinsi, kota dan kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Penyerahan laporan tersebut dilaksanakan setelah sebelumnya dilakukan penelaahan terhadap dokumen tindak lanjut yang diserahkan entitas.
Sekadau Laporan ke BPK
TRIBUN PONTIANAK – Sekadau. Pemkab Sekadau menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2014 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalbar, di aula BPK, Jl Ahmad Yani Pontianak, Selasa (31/3). Sekda Sekadau, Yohanes Jhon, langsung menyerahkan laporan itu. Ia juga didampingi Inspektorat Sekadau, Rasihan, Kabag Humas dan Protokol Sekadau, Paulus Ugang serta kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Hadi Salahudin...
Hasan Akui Perintah Buchary
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Sidang korupsi dana bantuan sosail (Bansos) Kota Pontianak mendengarkan saksi mahkota untuk terdakwa mantan Wali kota Pontianak, Buchari A Rachman di pengadilan negeri Peradilan Negeri (PN) Pontianak, Senin (30/3) sore...
Pemprov Fokus Benahi Aset
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalbar terus berbenah menyelesaikan catatan dari BPK RI dari sebagai upaya mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2015 ini." kita sudah melakukan rapat kerja dengan BPK perwakilan Kalbar, membahas pemeriksaan pendahuluan terkait pengelolaan kekayaan dan aset daerah. dalam pertemuan itu, kita di ingat kembali untuk memperbaiki beberapa catatan yang diberikan oleh BPK,"...
Ternyata PDAM Tirta Khatulistiwa Tak Pernah Diaudit BPK dan BPKP
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Begitu mengejutkan, ternyata selama ini apa-apa saja yang dikerjakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam menggunakan APBD Kota Pontianak tidak pernah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Melainkan PDAM Tirta Khatulistiwa hanya menggunakan akuntan publik dalam audit APBD yang dipergunakan...
Dewan Desa Audit PDAM
TRIBUN PONTIANAK – Melawi. Sejumlah fraksi di DPRD Melawi menyoroti kinerja PDAM Tirta Melawi. Mereka menganggap PDAM belum bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Dewan harapkan agar keuangan PDAM dilakukan audit setiap tahunnya...
Pertahankan WTP
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Ketua DPRD Kalbar Suriansyah menuturkan, opini WTP dari BPK diiringi beberapa catatan seperti masalah aset. "Memang masalah aset di Pemprov masih lemah. Pemprov haru menangani masalah ini dengan segera. Sebab, ditahun 2015 peraturan untuk mendapatkan Opini WTP sudah sangat ketat," ujar Surianyah, Senin (2/3)...
Lutfi: Aset Pemprov Tak Terawat
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Anggota Komisi III DPRD Kalbar Lutfi A Hadi mempertanyakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat Pemprov Kalbar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran masih banyak aset-aset Pemprov yang tidak terurus. "Seharusnya dengan mendapat WTP, masalah aset sudah clear semua. Tidak ada lagi yang terbengkalai. Coba lihat, aset-aset masih banyak tidak terawat. Jadi ada apa...
Waw!!! Biaya Makan Dewan Kalbar Rp 2 Miliar
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Anggaran untuk operasional kinerja DPRD Kalbar benar-benar sangat bombastis. Bayangkan saja, untuk makan anggota dewan yang terhormat itu saja menelan dana Rp 2 miliar pertahun apalagi anggaran lainnya, sulit untuk dibayangkan...
Harga Bensin Naik
PONTIANAK POST – Jakarta. Masyarakat sudah dua kali menikmati harga BBM turun seiiring anjloknya harga minyak dunia. Kini, masyarakat harus menerima bagian pahit saat minyak dunia merangkak naik. Kepala Pusat komunikasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Saleh Abdurrahman mengatakan, seiring naiknya harga minyak dunia, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga premium RON 88 wilayah Luar Jawa-Madura-Bali sebesar...
Kasus Bansos Kalbar, 2 Maret UJ Siap Diperiksa
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Polda Kalbar terlihat gencar menuntas kan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kalbar yang menyeret mantan gubernur Usman Ja'far dan mantan ketua DPRD Kalbar Zulfadhli sebagai tersangka yang kini keduannya menjabat sebagai amggota DPR RI...
Serahkan Aset ke Daerah
PONTIANAK POST – PONTIANAK. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Barat Kadrie meminta aset-aset milik Pemprov Kalbar yang masih berpotensi menjadi tabungan dan berada di tingkat kabupaten/kota sebaiknya pengelolaan diserahkan kepada kabupaten/kota. "Saya pikir itu jalan terbaik. Sejauh ini kami juga belum ada data-data di mana saja aset-aset milik Pemprov Kalbar berada di kabupaten/kota," katanya belum lama ini di Pontianak...
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kota Singkawang
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dengan Hotel di Kota Singkawang
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kota Pontianak
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dengan Hotel di Kota Pontianak
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Sintang
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dengan Hotel di Kabupaten Sintang
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Sekadau
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dengan Hotel di Kabupaten Sekadau
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Sanggau
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dengan Hotel di Kabupaten Sanggau
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Sambas
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dengan Hotel di Kabupaten Sambas
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Mempawah
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dengan Hotel di Kabupaten Mempawah
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Melawi
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dengan Hotel di Kabupaten Melawi
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Landak
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dengan Hotel di Kabupaten Landak
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Kubu Raya
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dengan Hotel di Kabupaten Kubu Raya
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Ketapang
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dengan Hotel di Kabupaten Ketapang
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Kayong Utara
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dengan Hotel di Kabupaten Kayong Utara
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Kapuas Hulu
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dengan Hotel di Kabupaten Kapuas Hulu
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Bengkayang
MoU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dengan Hotel di Kabupaten Bengkayang
Pemkab Serius Kejar WTP
TRIBUN PONTIANAK – Kubu Raya. Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus, mengaku telah melakukan pembenahan di internal jajarannya. Hal itu sebagai bentuk keseriusan Pemkab Kubu Raya guna meraih opini pelaporan keuangan dari BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)...
Komisi B DPRD Sekadau Jiplak Ilmu DBMP Bandung
RAKYAT KALBAR – Sekadau. Sejumlah anggota Komisi B DPRD Sekadau yang membidangi insfrastruktur bertandang ke Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung, pekan lalu. Kedatangan mereka untuk mempelajari cari penanganan kerusakan jalan di kota kembang tersebut, baik yang berstatus nasional, provinsi, maupun jalan kota...
Wagub Target Raih Predikat WTP
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kalbar mendukung audit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar tahun 2014 yang akan dilakukan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar Pemprov audit dimulai 10 Februari hingga 15 Maret mendatang...
BPK Mulai Audit
PONTIANAK POST – PONTIANAK. Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya menyatakan Badan Permeriksa Keuangan RI mulai melakukan audit pendahuluan pelaksanaan APBD 2014 di lingkungan Pemprov Kalbar. Audit dilaksanakan selama 25 hari dan dimulai pada 10 Februari 2015...
KKR Targetkan Raih WTP
TRIBUN PONTIANAK – Kubu Raya. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menargetkan bisa mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan dan laporan keuangan daerah. Sebab, selama ini laporan keuangan dari BPK hanya mendapat penilaina Wajar Dengan Pengecualian (WDP). "Selama ini Kubu Raya mendapat predikat WDP. Kita akan berupaya untuk mencapai WTP," kata Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus, Kamis (12/2)...
Kepala SKPD Harus Tingkatkan Kinerja
PONTIANAK POST – Sungai Raya. Setelah belum lama ini melantik ratusan pejabat eselon II, III dan IV, Selasa (10/2) Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memberikan Dokumen Pelaksanaa Anggaran (DPA) APBD 2015 bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten Kubu Raya...
Pengarahan Pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan LKPD TA 2014
Pada hari senin tanggal 9 Februari 2015 di ruang rapat Kepala Perwakilan telah diadakan kegiatan pengarahan Kepala Perwakilan terkait persiapan pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan LKPD TA 2014. Dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan Bapak Didi Budi Satrio menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemeriksaan pemeriksaan pendahuluan. Kepala Perwakilan menjelaskan bahwa pemeriksaan LKPD kali ini mengedepankan fungsi pembinaan untuk meningkatkan opini...
Kuliah Umum Politeknik Negeri Pontianak
Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. Hal tersebut disampaikan dalam kuliah umum dengan mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak pada tanggal 6 Februari...
Kalbar Makin Maju dan Berkembang
RAKYAT KALBAR – Sukadana. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (KKU) mengadakan upacara bendera hari ulang tahun (HUT) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar di halaman Dinas Pendidikan (Disdik) KKU, Rabu (28/1). Upacara dihadiri para pimpinan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah KKU, angkatan bersenjata maupun keamanan, forum pimpinan daerah di KKU, perwakilan murid-murid SMP maupun SMA di Sukadana dan sekitarnya...
SPJ Fiktif dalam Laporan Keuangan
PONTIANAK POST - Pontianak. Polda Kalbar melanjutkan gelar perkara atas dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos)Kalbar dari APBD tahun anggaran 2006 hingga tahun 2009 yang menyeret mantan Gubernur sekaligus Ketua Umum KONI Kalbar Usman Ja’far (UJ) dan mantan Ketua DPRD Kalbar Zulfadli (Zul)...
Dana Bansos Dipinjamkan
PONTIANAK POST - Pontianak. Polda Kalbar membeberkan duduk perkara dugaan penyimpangan dana bantuan sosial (Bansos) Provinsi Kalimantan Barat, APBD tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008. Dugaan penyimpangan itu menyeret dua pejabat aktif di Senayan, Usman Ja'far (UJ) dan Zulfadli (Zul) serta beberapa mantan pejabat...
Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 29 Januari 2015 mengadakan acara sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan Bapak Didi Budi Satrio dan dibawakan oleh Ibu Ida Sundari yang merupakan Inspektur Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan (PIMK) Inspektorat Utama dengan moderator Bapak Petrice L. Sihombing...
Mantan Sekda Kalbar Calon Tersangka
PONTIANAK POST - Pontianak. Polda Kalbar tidak hanya menetapkan dua tersangka, Usman Jafar (UJ) dan Zulfadli (Zul) dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos), APBD Kalbar tahun anggaran 2006, 2007, dan 2008. Melainkan ada 13 orang calon tersangka dalam perkara yang berdasarkan audit BPK merugikan keuangan negara Rp20 miliar...
Hadirkan UJ – Zul Tak Lagi Izin Presiden
PONTIANAK POST - Pontianak. Untuk menghadirkan dua tersangka dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008, Usman Jafar (UJ) dan Zulfadli (Zul) yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI, Polda Kalbar tak perlu lagi meminta izin Presiden RI...
Polda Resmi Panggil UJ dan Zul
PONTIANAK POST - Pontianak. Polda Kalbar sedang memanggil mantan Gubernur dan Ketua DPRD Kalimantan Barat, Usman Ja'far (UJ) dan Zulfadli (Zul) untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) tahun anggaran 2006-2008...
BPK Desak Pemda Respons Rekomendasi
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar Didi Budi Satrio meminta Pemerintah Daerah (Pemda) di Kalbar segera merespons rekomendasi pengelola keuangan yang diberikan pihaknya...
Sudah Pra Audit
PONTIANAK POST - Putussibau. Dinas Bina Marga dan Perairan Kapuas Hulu merupakan SKPD yang paling banyak mendapat alokasi dana APBD. Untuk itu, sebelum dilaksanakan serah terima proyek, Dinas yang dipimpin Ana Mariana ST MM mengajukan permohonan pra audit kepada Inspektorat Kapuas Hulu ...
BPK Curiga Anak Usaha BUMN
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengantongi 801 temuan dan 1249 rekomendasi dari hasil audit atas 45 anak usaha badan usaha milik negara (BUMN). Temuan itu dianggap berpotensi merugikan keuangan negara...
Upacara Peringatan HUT BPK Ke 68
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-68 Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan upacara bendera pada tanggal 15 Januari 2015 yang diikuti oleh seluruh pegawai. Kegiatan upacara ini merupakan puncak peringatan HUT BPK setelah sebelumnya diadakan berbagai macam lomba untuk memperingati HUT BPK. Bertindak selaku Inspektur Upacara yaitu Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Didi...
Peringatan HUT BPK RI Ke-68 di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Untuk memeriahkan HUT BPK RI ke-68, yang jatuh pada tanggal 1 Januari 2015 lalu, seluruh perwakilan BPK dalam bulan Januari mengadakan berbagai rangkaian kegiatan di perwakilannya masing-masing. Di perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sendiri rangkaian kegiatan dimulai pada tanggal 8 Januari dengan berbagai pertandingan seperti bola voli, futsal, badminton, tenis meja, gaplek, PES 2013, catur dan diakhiri pada tanggal 13...
Jimi: 16 Desember APBD 2015 Harus Ditetapkan
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Ketua DPRD Kalbar sementara, M Jimi menyatakan, banyak agenda di parlemen yang akan kejar tayang. Salah satunya pembahasan APBD tahun anggaran 2015 yang sudah harus ketok palu 16 Desember mendatang...
Mantan Walikota dan Sekda Ditahan
PONTIANAK POST - Pontianak. Mantan Walikota Pontianak, Buchary A. Rachman dan mantan Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Hasan Rusbini resmi ditahan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat atas dugaan kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial (Bansos) Kota Pontianak tahun anggaran 2006, 2007, dan 2008 yang diperkirakan merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah...
Kejati Tahan Buchary
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar akhirnya menahan mantan Wali Kota Pontianak, dr Buchary A. Rachman dan mantan Sekda Kota Pontianak, Hasan Rusbini, Rabu (26/11)...
Bupati: BPK RI Sudah Masuk Kekecamatan dan Desa
BORNEO TRIBUNE - Putussibau. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nampaknya semakin ketat, pengawasan yang dilakukan tersebut saat ini menembus hingga tingkat kecamatan dan desa...
Kasus Bansos Siap Disidang
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar menyatakan kasus bantuan sosial (Bansos) fiktif Pemkot Pontianak tahun anggaran 2006, 2007, dan 2008 yang melibatkan mantan Walikota Pontianak, Buchary A Rachman dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pontianak, Hasan Rusbini siap disidangkan di Pengadilan Tipikor Negeri Pontianak...
Gubernur Minta SKPD Tindaklanjuti Temuan BPK
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Gubernur Kalbar Drs Cornelis, MH meminta kepada para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menindaklanjuti temuan BPK RI terkait dengan laporan keuangan dan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK RI...
Inspektorat Bukan Tempat Buangan
PONTIANAK POST - Pontianak. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya meminta bupati dan walikota memperkuat Inspektorat Daerah di wilayahnya sehingga dapat melakukan pengawasan dengan baik. Pejabat atau pegawai negeri yang ditempatkan di sana harus lebih disiplin dan tidak pernah melakukan penyimpangan selama bekerja...
Berhalangan Hadir, Anggota DPRD Harus Kembalikan Biaya Orientasi
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Gubernur Kalbar, Cornelis secara tegas meminta kepada anggota DPRD kabupaten/kota se-Kalbar periode 2014-2019 yang berhalangan hadir untuk mengembalikan biaya orientasi. Orang nomor satu di Kalbar ini juga mengingatkan jika ketidakhadiran tanpa alasan jelas, bisa dilaporkan ke ketua partai yang bersangkutan di Jakarta...
Banyak Aset Disdikpora Belum Tercatat
RAKYAT KALBAR - Putussibau. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kapuas Hulu mengumpulkan seluruh kepala sekolah (TK, SD, SMP, SMA/SMK), pengawas sekolah, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Kapuas Hulu di Gedung Voli Indoor, Putussibau, Kamis (20/11)...
Ketua Hakim Kasihani Lies
TRIBUN PONTIANAK - Singkawang. Terdakwa Tipikor MTQ Kalbar 2008 di Singkawang, Lies Indari mengatakan sejak adanya panitia kecil bentukan Kadisbudparpora kala itu, pengelolaan keuangan kepanitiaan di bidang kesenian dan rekreasi sepenuhnya dilakukan bendahara panitia kecil tersebut. Lies mengatakan, dirinya hanya menandatangani administrasi agar dana bisa cair...
Gampang-Gampang Susah
PONTIANAK POST - Putussibau. Hingga kini masalah pendataan aset daerah masih jadi masalah serius yang dihadapi masing-masing SKPD di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu. Bahkan, sebagian besar aset yang ada di setiap SKPD masih bernilai nol dan satu...
Nilai Aset Disdikpora Masih Banyak Nol
PONTIANAK POST - Putussibau. Untuk menyelesaikan persoalan aset daerah di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kapuas Hulu mengundang seluruh kepala sekolah (TK, SD, SMP, SMA/SMK), Pengawas Sekolah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) se-Kapuas Hulu...
Jaksa Hadirkan Saksi Ahli
PONTIANAK POST - Singkawang. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan kegiatan MTQ XXII tingkat Kalbar yang dilaksanakan di Kota Singkawang 2008. Dengan tersangka, Kadisbudparpora Kota Singkawang, Lies Indari kembali digelar di Pengadilan Negeri Pontianak, Senin (17/11)...
Lies Lapor Kuitansi Palsu ke Polda
TRIBUN PONTIANAK - Singkawang. Terdakwa kasus Tipikor MTQ Provinsi di Singkawang tahun 2008, Lies Indari melaporkan dugaan pemalsuan tanda-tangan pada kuitansi biaya transportasi penari 1000 tahar ke Direskrimum Polda Kalbar...
Protes Penetapan Kerugian Negara
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Sidang Tipikor MTQ Kalbar 2008 kembali digelar, Senin (17/11). Pihak terdakwa menghadirkan saksi ahli, Prof DR Kamarullah dari Universitas Tanjungpura...
Penentu Daerah
PONTIANAK POST - Ngabang. Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa atau (Pengelola PBJ) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundan-undangan...
Sekda Minta SKPD Tuntaskan Masalah Aset
PONTIANAK POST - Putussibau. Sekertaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Muhammad Sukri meminta seluruh pimpinan SKPD segera menuntaskan persoalan aset daerah di masing-masing SKPD...
Bantuan Minim tapi Pertanggungjawaban Besar
RAKYAT KALBAR - Sukadana. Terungkap di acara pembinaan partai politik (parpol) di Hotel Mahkota Kayong Utara, Kamis (13/11), bantuan keuangan dari pemerintah untuk pembinaan partai politik (parpol) cukup minim namun memiliki pertanggungjawaban besar...
SKPD Diultimatum Laporkan Aset Hingga Desember
RAKYAT KALBAR - Putussibau. Sekda Kapuas Hulu, Ir. H. Muhammad Sukri memberikan tenggat waktu hingga Desember 2014 kepada seluruh SKPD di Lingkungan Pemkab Kapuas Hulu untuk menyerahkan pelaporan data aset...
Masalah Aset Hambat Pemda Raih WTP
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) di Kalbar untuk segera menuntaskan permasalahan aset. Berdasarkan temuan BPK, aset-aset daerah rata-rata tidak memiliki status yang jelas, aset tersebut telah dilaporkan namun dalam pelaporan tidak terperinci dengan baik...
Media Workshop BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Selasa, 4 November 2014, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat kembali mengadakan acara media workshop dengan mengundang rekan-rekan pers di Kalimantan Barat, baik itu dari media cetak maupun elektronik. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun, untuk menjaga dan meningkatkan kerjasama yang baik dengan antara BPK Perwakilan dengan pihak media. Untuk workshop kali ini, Subbagian Hukum dan Humas sebagai penyelenggara...
Aset Kabupaten Pemekaran Tak Beres
Pontianak Post - Pontianak. Pemekaran tiga kabupaten di Kalbar, yakni Singkawang, Bengkayang, dan Sambas menimbulkan persoalan aset yang belum terselesaikan hingga saat ini. Kepala Subauditorat Kalbar I BPK RI, Patrice Lumumba Sihombing mengatakan jika persoalan tersebut tidak diselesaikan, dapat berpengaruh terhadap pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah...
BPK Desak Pemkab Tuntaskan Masalah Aset
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Kepala Sub Auditorat Kalbar I, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar Patrice L menilai, secara umum aset di Kalbar belum jelas. Saat dilaporkan, aset tersebut tak jelas lokasi, jumlah dan luasnya...
BPK Perketat Opini Laporan Keuangan
PONTIANAK POST - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal memperketat pemberian opini dalam laporan keuangan. Sebab, saat ini banyak lembaga yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP/unqualified opinion) dari BPK, namun terjangkit korupsi...
Laporan Keuangan Harus Ekonomis dan Tidak Berbelit-belit
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal terus menerapkan konsep transparansi laporan keuangan yang dikelola secara baik dan benar...
Pemprov Kalbar Bertekan Pertahankan WTP
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Masih banyak temuan oleh Inspektorat di Dinas/Badan di lingkungan Pemprov Kalbar, menunjukkan kurang optimalnya para SKPD yang memiliki temuan untuk menyelesaikan rekomendasi terhadap temuan-temuan tersebut, dan hingga sampai dengan periode 31 Desember 2013 terdapat 16 SKPD Unit Kerja yang memiliki temuan keuangan dari temuan 2005 sampai tahun 2012...
Wabup Inginkan WTP Berkualitas
BORNEO TRIBUNE - Nanga Pinoh. Wakil Bupati Melawi, Panji menginginkan jajarannya tidak hanya mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saja pada laporan keuangannya...
Harus Berkualitas, Jangan Hanya WTP
RAKYAT KALBAR - Nanga Pinoh. Wakil Bupati Melawi, Panji menginginkan jajarannya tidak hanya mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saja dalam pelaporan keuangan. Namun harus berkualitas, tidak hanya dari sisi laporan yang baik, tapi juga pada pekerjaan dan kesesuaian dengan aturan yang berlaku...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN...
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
bahwa untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, perlu ada jaminan perlindungan, pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN REPRODUKSI
bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak reproduksi masyarakat di Kalimantan Barat diperlukan pengaturan mengenai kesehatan reproduksi dalam Peraturan Daerah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah dalam penyelengaraan Pemerintahan dan pembangunan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat, sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2013
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA
bahwa penyediaan dan pelayanan air minum di Kota Pontianak merupakan salah satu tugas yang diemban oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar air minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat di Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi/yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota merupakan urusan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab perlu didukung adanya pengelolaan barang milik daerah yang ekonomis, efisien, efektif, tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
bahwa agar tercipta kepastian hukum dan tidak terjadi duplikasi pengaturan tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah, perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah yang sudah tidak diatur dan telah diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PONTIANAK
bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya disegala aspek kehidupan dan penghidupan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DI KOTA PONTIANAK
bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA BADAN USAHA MILIK...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa dengan adanya perubahan jabatan struktural eselon IV di bawah Inspektur Pembantu menjadi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan perubahan susunan organisasi pada Inspektorat Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dilakukan perubahan peraturan Daerah tentang...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG...
bahwa menindak lanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34/1025/SJ tentang Klarifikasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dalam pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
bahwa kondisi geografis pontianak termasuk daerah rawan bencana, terutama bencana antara lain: banjir, kebakaran, kekeringan, kabut asap, angin rebut/angin putting beliung, wabah penyakit dan konflik sosial yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwasehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013-2033
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kota Pontianak dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA...
bahwa untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2011 tentang retribusi Jasa Usaha...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
bahwa Kota Pontianak merupakan wilayah endemis berbagai macam penyakit, tergantung dari situasi dan kondisi sewaktu-waktu dapat mewabah yang berakibat pada kematian, sehingga sangat diperlukan upaya pencegahan sedini mungkin dan pananggulangan secara tepat dan cepat...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PONTIANAK
bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pontianak, sehingga diperlukan suatu kebijakan guna mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara layak untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS
bahwa perkembangan penyebaran HIV/AIDS di wilayah Kota Pontianak dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan, yang pada akhirnya mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan kehidupan, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangannya...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA
bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dalam menyelenggarakan sistem penyediaan air minum agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur kembali beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Bab XI tentang Sanksi Administratif pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu untuk mengatur besaran denda bagi setiap penduduk, apabila melampaui batas waktu pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam sistem perparkiran dalam daerah Kota Pontianak perlu diatur mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan tempat parkir...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA BADAN USAHA...
bahwa dalam rangka pengembangan usaha, peningkatan kinerja dan pendapatan serta perkuatan struktur permodalan, perlu menambah penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
bahwa dalam rangka meningkatkan kepemilikan saham, mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, perlu setoran modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT. Bank Pembagunan Daerah Kalimantan Barat...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
bahwa kegiatan investasi di Kota Pontianak memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan pembangunan, perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan daerah sehingga keberlangsungan kegiatan investasi tersebut perlu didukung melalui kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa untuk mengefektifkan penerimaan pajak daerah, maka dipandang perlu pengaturan kembali tentang jenis objek pajak daerah yang dapat ditarik serta menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf (a) di atas, dalam kaitannya dengan Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak perlu diarahkan sesuai prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi jasa umum, yang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut...
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
bahwa untuk keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan estetika penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Kubu Raya perlu pengaturan, penataan, dan pengendalian...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusaahan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya
bahwa untuk memberikan pelayanan air minum yang optimal diperlukan suatu perusahaan daerah, untuk itu perlu didirikan Perusahaan Daerah Air Minum...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya
bahwa dengan perkembangan kemampuan ekonomi, penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi desa, sarana dan prasarana pemerintahan dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu membentuk Desa Parit Baru sebagai pemekaran Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Kubu Raya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi tata ruang wilayah dan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan peta serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya perlu menetapkan tarif biaya cetak peta dengan Peraturan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, maka perlu adanya sumber pendapatan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pajak Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 24 Tahun 2010 tentang Modal Penyertaan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Jaya Bersama dan Koperasi Simpan Pinjam Grameen
bahwa untuk memperkuat struktur permodalan koperasi dapat dilakukan melalui pemupukan modal dengan menyertakan pihak lain dalam bentuk modal penyertaan ...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Mengkalang Jambu Kecamatan Kubu
bahwa dengan perkembangan kemampuan ekonomi, penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi desa, sarana dan prasarana pemerintahan dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu membentuk Desa Mengkalang Jambu sebagai pemekaran desa Seruat III Kecamatan Kubu...
Peraturan Daerah kabupaten Kubu Raya Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya
bahwa dengan perkembangan kemampuan ekonomi, penduduk, luas wilayah, sosial budaya, p
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya
bahwa dengan perkembangan kemampuan ekonomi, penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi desa, sarana dan prasarana pemerintahan dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu membentuk Desa Mekar baru sebagai pemekaran Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Kubu Raya
bahwa Peraturan daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti...
Peraturan Daerah kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di terminak dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan di kabupaten Kubu Raya maka dipandang perlu menetapkan tarif retribusi terminal...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
bahwa pembangunan kelengkapan dan pemeliharaan saran dan prasarana pada Tempat Khusus Parkir memerlukan biaya, sehingga perlu adanya peran serta dari pengguna jasa parkir untuk membayar retribusi...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di pelabuhan dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, dipandang perlu menetapkan tarif retribusi pelayanan kepelabuhan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan dalam upaya peningkatan ekonomi rakyat dan pendapatan asli daerah dari sektor perikanan, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui pemberian izin usaha perikanan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
bahwa untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan dan memeperoleh pelayanan pengolahan limbah cair, perlu adanya partisipasi dalam bentuk retribusi...
Peraturan Daerah kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
bahwa dalam rangka memanfaatkan kekayaan daerah secara optimal guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Kubu Raya, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Rumah Potong Hewan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi pelayanan Kesehatan
bahwa untuk memenuhi sebagian kebutuhan biaya operasional pelayanan perlu dilakukan pengaturan pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta untuk menyesuaikan dengan tingkat perkembangan perekonomian di Kabupaten Kubu Raya, maka perlu upaya penggalian sumber-sumber pendapatan secara optimal...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 tahun 2010 tentang Retribusi Izin Trayek
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian serta melindungi kepentingan dan ketertiban umum maka dipandang perlu menetapkan tarif retribusi izin trayek...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
bahwa untuk memberikan pengujian kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan keselamatan pengguna kendaraan bermotor, menunjang kelancaran transportasi serta pengendalian dan pengawasan terhadap kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan diperlukan adanya partisipasi pengguna kendaraan bermotor dalam bentuk retribusi ...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan
bahwa untuk membantu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan, khususnya yang berkenaan dengan pelayanan perizinan dan pengawasan kegiatan/usaha, diperlukan adanya partisipasi dan pelaku kegiatan/usaha dalam bentuk retribusi...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
bahwa retribusi daerah, khususnya retribusi pelayanan parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 tahun 2010 tentang Ketertiban Umum
bahwa dalam rangka mewujudkan suatu kabupaten yang tentram dan tertib sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Kubu Raya, perlu mengatur tentang pelaksanaan ketertiban umum dalam Daerah kabupaten Kubu Raya...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan mengimplementasikannya dalam satu bentuk peraturan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
bahwa peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa terhadap jasa pemberian izin mendirikan bangunan dapat dipungut retribusi sesuai dengan besaran jasa yang diberikan sebagai sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi...
PENGENDALIAN KEUANGAN INTERNAL LEMAH (Catatan Berita)
RAKYAT KALBAR - Mempawah. Wakil Bupati Mempawah, Gusti Ramlana mengakui, sering terjadi kontradiksi atau multitafsir antara kenyataan yang ada dan seharusnya dilaporkan, serta yang diungkap dalam laporan keuangan. Akibatnya, saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit dianggap sebagai temuan penyimpangan keuangan daerah...
BPK PERIKSA ANGGARAN PEMILU (Catatan Berita)
TRIBUN PONTIANAK– Pontianak. Petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan keuangan Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) Kecamatan Pontianak Utara di Aula Kantor Camat Pontianak Utara, Senin (1/9)...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 18 Tahun 2013 Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
bahwa organisasi dan tata kerja pemerintahan desa merupakan salah satu dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, efektif dan partisifatif...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Sumber Pendapatan Desa
bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa diperlukan pembiayaan, sehingga perlu sumber pendapatan desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerjasama Desa
bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat menjalin hubungan kerjasama dengan desa lain maupun dengan pihak ketiga...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
bahwa untuk mcningkatkan pcnyelcnggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan dan penguatan otonomi desa, perlu membcrikan penghasilan kepada kepala desa dan pcrangkat desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Desa
bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa di wilayah Kabupaten Kubu Raya dalam menata pasar desa, dipandang perlu mengatur pengelolaan pasar desa dengan peraturan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Perdagangan
bahwa penerbitan Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Desa Radak Baru Kecamatan Terentang
bahwa dengan perkembangan kemampuan ekonomi, penduduk, luas wilayah, sosial budaya, potensi Desa, sarana dan prasarana pemerintahan dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk...
bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Usaha Akomodasi
bahwa pesatnya perkembangan usaha perdagangan dan penyediaan akomodasi pariwisata diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan usaha akomodasi agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi...
Landak Harus Mampu Pertahankan Predikat WTP
RAKYAT KALBAR - Ngabang. Ketua DPRD Kabupaten Landak, Heri Saman, SH. MH, Senin (13/10), mengingatkan kepada eksekutif agar dapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Landak...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup...
Pemkab Benahi Aset Bermasalah
TRIBUN PONTIANAK - Melawi. Wakil Bupati Melawi, Panji, berharap 2015 mendatang Kabupaten Melawi bisa mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam pelaporan keuangan...
Tak Temukan Hasil Audit
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Terdakwa kasus dugaan korupsi dana MTQ XII Kalbar, Lies Indari mengajukan eksepsi pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Pontianak, Rabu (15/10). Eksepsi itu dibacakan penasihat hukumnya, Ike Florensi Soraya, SH...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal
bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah harus memperhatikan kondisi
sosial ekonomi masyarakat, adat istiadat, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan terencana dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi, penciptaan iklim usaha yang semakin kondusif guna menjamin kelangsungan kegiatan penanaman modal...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupatcn Kubu Raya yang sehat, tangguh dan mandiri diperlukan upaya untuk memperkuat struktur pcrmodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya dalam bentuk penyertaan modal...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa
bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum desa, perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum desa secara terencana, terpadu dan terkoordinasi...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian KepalaDesa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Badan Permusyawaratan Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentdang Badan Permusyawaratan Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipandang perlu melakukan pungutan retribusi...
Eksekusi Terpidana Korupsi Baju Hansip
PONTIANAK POST - Pontianak. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melakukan eksekusi terhadap Rukasi, terpidana tindak pidana korupsi pengadaan baju hansip tahun 2009 yang berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar merugikan keuangan Negara sebesar Rp3,5 miliar...
Pengendalian Keuangan Internal Lemah
RAKYAT KALBAR - Mempawah. Wakil Bupati Mempawah, Gusti Ramlana mengakui, sering terjadi kontradiksi atau multitafsir antara kenyataan yang ada dan yang seharusnya dilaporkan, serta yang diungkap dalam laporan keuangan. Akibatnya, saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit dianggap sebagai temuan penyimpangan keuangan daerah...
Inspektorat Puji Pemkot Pontianak
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) John Itang memuji era kepemimpinan Wali Kota Pontianak Sutarmidji. Pemerintahan Sutarmidji, jelasnya, menerapkan mekanisme pemeriksaan mulai dari awal atau lebih dikenal dengan sistem Planning, Organizing, Actuating and Controlling (POAC)...
Harapkan Opini WTP
PONTIANAK POST - Sukadana. Bupati Kayong Utara Hildi Hamid mengharapkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) minimal wajar tanpa pengecualian (WTP). Kemudian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, minimal 'CC' dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) rata-rata baik...
Koalisi Merah Putih Jadikan BPK Alat Politik
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai terlalu terburu-buru. Manuver tersebut semakin menunjukkan jika Koalisi Merah Putih (KMP) ingin kembali memainkan kekuatan perannya di pemerintahan lima tahun mendatang...
Bupati Sekadau Terima Penghargaan WTP Dari Menkeu RI
RAKYAT KALBAR - Sekadau. Simon Petrus, S.Sos., M.Si., kembali menerima piagam penghargaan atas keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Sekadau saat menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dari Kementerian Keuangan...
Terima Penghargaan dari Menkeu RI
RAKYAT KALBAR - Ngabang. Bupati Landak Adrianus Asia Sidot menerima piagam penghargaan dari Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Jumat (12/9)...
Lima Anggota BPK yang Baru
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Komisi XI DPR RI akhirnya menuntaskan pemilihan calon Anggota BPK RI. Dalam pemilihan yang dilakukan lewat dua kali voting ini, terpilihlah 5 Anggota BPK RI yang baru...
Direktur Pertamina Ngaku, Industri Besar Dibolehkan Impor Minyak
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini tengah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kepada PT Pertamina (Persero) dalam hal pengadaan BBM untuk kebutuhan dalam negeri...
Kendala PAD Tidak Tercapai Banyak Temuan
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) belum mencapai hasil yang memuaskan. Realisasi penerimaan tahun anggaran 2012 hanya mencapai Rp 1,1 triliun atau 99 persen lebih dari target yang telah ditetapkan...
Selisih Dana PER Rp 384 Juta
RAKYAT KALBAR - Mempawah. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Mempawah mengungkapkan adanya selisih penerimaan pembayaran atas tunggakan klaim dana Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) sebesar Rp 384 juta. PDI Perjuangan juga sependapat dengan sikap BPK RI yang menyebut program tersebut bukan lagi bergulir, melainkan piutang daerah...
BPK Periksa Anggaran Pemilu
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Petugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan keuangan Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) Kecamatan Pontianak Utara di Aula Kantor Camat Pontianak Utara, Senin (1/9)...
Persoalkan Pajak Honor Petugas
PONTIANAK POST - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara pemilu, mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait penggunaan anggaran Pemilihan Umum Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Senin (1/9)...
PDAM Pancuraji Disuntik Rp11 Miliar
PONTIANAK POST - Sanggau. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sanggau, Konggo Tjondro menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memberikan suntikan dana kepada PDAM Tirta Pancuraji Sanggau sebesar Rp11 miliar demi menyelamatkan PDAM dari kerugian...
Pensertifikatan Aset Ganjalan
PONTIANAK POST - Pontianak. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya menjawab pertanyaan fraksi-fraksi di DPRD Kalbar terkait status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan tahun anggaran 2013. "Sebetulnya sudah dijawab kemarin oleh BPK RI. WTP Dengan Paragraf Penjelasan sudah dijelaskan ke fraksi-fraksi di DPRD Kalbar," ungkapnya, Rabu...
Pemprov Mulai Telusuri Aset Kendaraan Dinas
PONTIANAK POST - Pontianak. Persoalan aset masih menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2013. Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya menyatakan Pemprov Kalbar terus berupaya melakukan perbaikan pengelolaan aset sesuai rekomendasi BPK tersebut...
Kendala Kelola Aset
PONTIANAK POST - Mempawah. Pemerintah Kabupaten Pontianak mengakui dalam pengelolaan manajemen aset, terdapat sejumlah kendala yang disebabkan masih kurang memadainya pengamanan terhadap sejumlah aset, sehingga menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pontianak tahun 2013...
Direktur RSUD Sebut Stop Sementara
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Kekecewaan tampak dari raut wajah Nursinta (42), pasien RSUD dr. Soedarso Pontianak yang hendak menjalani cuci darah, Senin (25/8). Ia biasanya cuci darah dua kali dalam seminggu setiap Selasa dan Kamis...
Gedung Terpadu Sudah Retak
PONTIANAK POST - Pontianak. Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak melakukan kunjungan mendadak di sekolah terpadu, SMP Negeri 23 dan SD Negeri 06 Kota Pontianak di Jalan S Parman. Kunjungan ini menindaklanjuti laporan yang menyebutkan bahwa gedung sekolah tersebut banyak rusak, seperti dinding retak, lantai jebol, dan bangunan miring...
Pelayanan Terhenti Karena Anggaran Habis
PONTIANAK POST - Pontianak. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso Pontianak, Gede Sandjaja mengatakan menyatakan terhentinya pelayanan cuci darah, Senin (25/8) karena persoalan anggaran. Tetapi persoalan ini telah mendapatkan solusi dan pelayanan tersebut segera diberikan kembali...
Fraksi di Parlemen Berharap Pemkab Kapuas Hulu Raih WTP Tahun Depan
RAKYAT KALBAR - Putussibau. Mayoritas fraksi-fraksi di DPRD Kapuas Hulu berharap dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan, Pemkab Kapuas Hulu mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalbar. Hal itu disampaikan saat paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013, Jumat (22/8) di ruang rapat DPRD setempat...
2015 Pemkab Sintang Prioritas Legalisasi Aset
RAKYAT KALBAR - Sintang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang berkomitmen untuk memprioritaskan penuntasan legalisasi aset daerah. Untuk mempermudah proses legislasi, maka Pemkab Sintang akan membentuk tim gabungan yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat...
PAD Kalbar Tak Capai Target
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar menggelar paripurna penyampaian nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 di Kantor DPRD Kalbar, Jl A Yani Pontianak, Jumat (22/8)...
Eksekutif Musti Transparan Kelola Keuangan Daerah
PONTIANAK POST - Putussibau. Enam fraksi di DPRD Kapuas Hulu meminta pemerintah daerah kabupaten Kapuas Hulu meningkatkan kinerjanya dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah. Prinsip kerja keras, transparan dan akuntabilitas publik oleh seluruh SKPD, maka penilaian opini wajar dengan pengecualian dari BPK-RI pada tahun 2013 berubah menjadi opini wajar tanpa pengecualian (WTP)...
Pemprov Kalbar Raih Opini WTP
PONTIANAK POST - Pontianak. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2013 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur Kalbar, Cornelis di Balairungsari Gedung DPRD Kalbar, Kamis (21/8)...
Pemprov Kalbar Raih WTP Dengan Paragraf Penjelasan
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar tahun anggaran 2013 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan. Predikat tersebut masih sama seperti tahun sebelumnya...
Pemprov Kalbar Raih Opini WTP
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2013, kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan...
KKU Masih WDP
BORNEO TRIBUNE - Sukadana. Bupati Kayong Utara H. Hildi Hamid di hadapan anggota DPRD Kayong Utara menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013...
Raih Opini Wajar dengan Pengecualian
PONTIANAK POST - Putussibau. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2013. Kinerja keuangan Pemkab Kapuas Hulu mendapat opini wajar dengan pengecualian. Untuk itu kedepan diharapkan kinerja keuangan tersebut dapat terus ditingkatkan seluruh jajaran sehingga mendapat opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK-RI...
Kejari Tuntaskan Kasus Pupuk
TRIBUN PONTIANAK - Ketapang. Kejaksaan Negeri Ketapang, menargetkan penuntasan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kayong Utara (KKU) yang merugikan Negara sekitar Rp671.900.000, pada akhir Agustus ini...
Berantas Mafia Haji, Kementerian Agama Terapkan Jurus Khusus
BORNEO TRIBUNE - Jakarta. Kabar adanya mafia dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia membuat Kementerian Agama gerah. Tidak ingin anggapan publik bergulir liar, Kemenag menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memantau langsung penyelenggaraan haji 2014, sekaligus membuktikan ada tidaknya mafia ini...
Desak Audit Dana Bansos
PONTIANAK POST - Sanggau. Sejumlah OKP dan LSM mendesak agar pihak berwenang segera melakukan audit terhadap pengelolaan dana bansos yang diperuntukkan untuk DPD Pemuda Melayu. Bansos tersebut diduga diselewengkan...
BPK Dorong Penegak Hukum Responsif Atas Hasil Temuan
BORNEO TRIBUNE - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin 11 Agustus 2014, mengadakan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum, antara lain, Kepolisian, Kejaksaaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat ini untuk memperkuat kerja sama penegakan hukum, khususnya terkait kasus-kasus yang terindikasi kerugian negara...
Sosialisasi Keputusan BPK Nomor 2 Tahun 2013 dan Nomor 8 Tahun 2013
Pontianak, 19 Agustus 2014. Hari ini bertempat di ruang rapat pimpinan, Subbagian Hukum dan Humas bekerjasama dengan Ditama Binbangkum BPK RI Pusat mengadakan kegiatan sosialisasi Keputusan BPK Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan Unsur Pidana yang Ditemukan dalam Pemeriksaan kepada Instansi yang Berwenang, dan Keputusan BPK Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif. Kegiatan ini diikuti...
Desak Audit Dana Bansos
RAKYAT KALBAR - Sanggau. 'Raibnya' sekitar 80 persen dana DPD Pemuda Melayu berbuntut panjang. Sejumlah OKP dan LSM mendesak pihak yang berwenang segera mengaudit pengelolaan dana bansos tersebut...
Upacara Peringatan HUT ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
Pontianak, 17 Agustus 2014. Melalui tema “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan Menuju Indonesia yang Makin Maju dan Sejahtera”, peringatan proklamasi kemerdekaan tahun ini mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk mendukung kesuksesan proses pergantian kepemimpinan sebagai hasil pemilu yang telah dilaksanakan, untuk mencapai harapan bangsa dan negara serta kemakmuran...
BPK Diminta Audit Ganti Rugi JK I
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar diminta untuk melakukan audit investigasi ganti rugi atas penabrakan Jembatan Kapuas I, guna memastikan tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Anis maupun pemerintah atas ganti rugi tersebut...
Minta BPK Audit Ganti Rugi JK 1
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Lambannya perbaikan tiang fender Jembatan Kapuas (JK) 1 menimbulkan kecurigaan kalangan DPRD Kota Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar diminta untuk melakukan audit investigasi ganti rugi atas ditabraknya tiang JK 1, guna memastikan tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Asria Nurlinda Inti Sejahtera (ANIS) selaku pelaksana kerja maupun pemerintah Kalbar selaku pengawas...
Pengelolaan Keuangan Daerah
PONTIANAK POST - Mempawah. Fraksi di DPRD Kabupaten Pontianak mengharapkan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Meskipun pemerintah Kabupaten Pontianak telah mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada laporan keuangan tahun anggaran 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Tindaklanjut Rekomendasi LHP BPK RI
PONTIANAK POST - Sungai Raya. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang merekomendasikan dibentuknya Pansus terkait mekanisme pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial oleh tiga dinas di jajaran Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya yang dinilai berpotensi di salah gunakan hingga sekarang terus ditelusuri...
Dugaan Korupsi Bansos dan Hibah Rp 14,9 Miliar Masuk Babak Baru
RAKYAT KALBAR - Sungai Raya. DPRD Kubu Raya telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah tahun anggaran 2013 sebesar Rp 14,9 miliar. Usai berkonsultasi dengan Kemendagri, pansus akan segera menggelar rapat internal untuk mengambil langkah selanjutnya...
Proyek Swakelola Bina Marga Langgar Keppres?
PONTIANAK POST - Putussibau. Pekerjaan proyek jalan dan jembatan yang dikerjakan Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu dipertanyakan banyak pihak. Proyek swakelola tersebut telah menelan dana ratusan juta hingga miliaran rupiah itu dinilai melanggar Keppres No.80 Tahun 2003 yang sudah mengalami beberapa perubahan...
Pertahankan WTP
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Selain masih kekurangan tenaga pendidik dan tenaga medis, Pemkot Balikpapan juga membutuhkan akuntansi dan keuangan. Hal ini setelah melihat analisis kebutuhan pegawai di satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di mana sarjana akuntansi dan keuangan masih sangat minim...
WTP Kuadrat
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Penggunaan uang milik Negara tidak boleh dilakukan dengan serampangan dan asal-asalan. Uang milik Negara yang biasa disebut APBD atau APBN juga tidak boleh dikorupsi oleh siapa pun, baik pejabat maupun masyarakat...
Mantan Direktur RSUD Landak Jadi Tersangka
BORNEO TRIBUNE - Ngabang. Kejaksaan Negeri Ngabang menetapkan Direktur Rumah Sakit Ngabang, drg. K, menjadi tersangka atas kasus penggelapan dana APBD tahun 2010, sebesar Rp.700.000.000,-. Kepala Kejaksaan Negeri Ngabang, Teguh Wardoyo, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa, (22/7), mengatakan penetapan drg. K, sebagai tersangka sejak dua bulan yang lalu, atas kasus Tipikor, dugaan penggelapan dana APBD tahun 2010 sebesar...
Benahi Pengendalian Internal
PONTIANAK POST - Sungai Raya. Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus mengatakan laporan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) masih terbentur pada sisi kepatuhan dan pengendalian internal...
Serahkan ke Proses Hukum
PONTIANAK POST - Ngabang. Sekretaris Daerah Landak Ludis menegaskan pihaknya menyerahkan pada proses hukum kepada PNS di lingkungan Pemkab Landak yang tersangkut kasus hukum seperti tindak pidana korupsi...
Kejati Periksa 120 Saksi
PONTIANAK POST - Pontianak. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah memeriksa sebanyak 120 orang saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Kota Pontianak tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar miliaran rupiah...
Kapuas Hulu Masih Raih WDP
RAKYAT KALBAR - Putussibau. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Kapuas Hulu tahun anggaran 2013. Penilaian BPK ini masih sama dengan LHP BPK tahun anggaran 2012 lalu...
Kerja Tak Becus, DPRD Desak BPK Audit PLN
RAKYAT KALBAR - Pontianak. DPRD Kota Pontianak mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Pontianak yang kerap melakukan pemadaman listrik selama Ramadan...
Duit ke Pegawai KS Bagi-bagi
TRIBUN PONTIANAK - Ngabang. Kejaksaan Negeri Ngabang menetapkan mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak berinisial drg KS sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD 2010 sebesar Rp700 juta...
Mantan Direktur RS Tersangka
PONTIANAK POST - Ngabang. Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Landak drg. KR ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Ngabang atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2010 sekitar Rp700 juta...
Desak BPK Audit PLN
PONTIANAK POST - Pontianak. DPRD Kota Pontianak mendesak Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit Perusahaan Listrik Negara Cabang Pontianak yang kerap melakukan pemadaman listrik selama Ramadhan...
Pembahasan Anggaran Perubahan Terancam Molor
PONTIANAK POST - Pontianak. Momen Ramadan sepertinya tidak ada agenda penting di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Sejak bulan puasa pertama sampai pertengahan, wakil rakyat di DPRD Kalbar jarang menggelar rapat paripurna, istimewa ataupun internal. Padahal beragam agenda sudah tercatat dalam surat keputusan Penetapan Perubahan dan Penjadwalan Ulang Jadwal Kegiatan DPRD Kalbar, Juni sampai September 2014...
Benahi Kelemahan Pengelolaan Keuangan Daerah
PONTIANAK POST - Sungai Raya. Bupati Kabupaten Kubu Raya, Rusman Ali mengatakan berdasarkan telaahan pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2013 masih ditemukan kelemahan pada aspek kepatuhan terhadap perundang-undangan dan kelemahan atas pengendalian internal dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah...
Harus Bisa Hemat Air
PONTIANAK POST - Pontianak. PDAM Tirta Khatulistiwa akan memberlakukan tarif baru yang akan berlaku efektif untuk pemakaian bulan Agustus dan dibayar pada September 2014. Direktur Utama PDAM Tirta Afandi mengatakan, kenaikan tarif PDAM ini diberlakukan sebagai dampak dari meningkatnya biaya produksi air bersih PDAM...
Kebocoran Anggaran, Ada Kekeliruan
PONTIANAK POST - Sungai Raya. Setelah mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI belum lama ini, Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus menilai terdapat kekeliruan dari informasi kebocoran anggaran hingga miliaran rupiah pada APBD Kubu Raya tahun 2013 lalu...
Wako: Deposito Menguntungkan Pemkot
TRIBUN PONTIANAK - Singkawang. Wali Kota Singkawang, Awang Ishak menegaskan tidak sedikitpun uang deposito Pemkot Singkawang yang masuk ke kantong pribadinya. Menurutnya, justru Pemkot Singkawang diuntungkan dengan adanya deposito...
Pengacara Nilai Ada Kejanggalan
PONTIANAK POST - Pontianak. Kasus dugaan korupsi pengadaan sewa transponder satelit dan ground segment yang melibatkan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, DL Denny bersama dua tersangka lainnya, Musa Tulak Layuk selaku panitia pengadaan barang dan jasa 2009 serta Suwito, Dirut PT BT Pres, selaku rekanan mendulang kontroversi...
Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Melawi dan Kota Singkawang Mempertahankan Opini WDP
Pontianak, 15 Juli 2014. Hari ini bertempat di ruang rapat pimpinan, Kepala Perwakilan Didi Budi Satrio menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Melawi dan Kota Singkawang TA 2013 kepada masing-masing Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan selama 30 hari berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK RI...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, maka pelaksanaanya di daerah Kabupaten Sekadau berdasarkan Sistem Kependudukan Nasional dengan memperhatikan situasi dan kondisi daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau
bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Sekadau yang semakin pesat, di pandang perlu meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat perlu dibentuk Kelurahan dengan melaksanakan perubahan status Desa menjadi Kelurahan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa
bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan desa di Kabupaten Sekadau yang semakin pesat, dipandang perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa dengan cara mendekatkan rentang kendali pelayanan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan
bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan untuk melaksanakan sebagaimana yang termuat dalam huruf (a) di atas, perlu dibuat pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 09 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28, 67 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Keuangan Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Perencanaan Pembangunan Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja...
Dewan Soroti Temuan BPK di Diknas
PONTIANAK POST - Sintang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang, mempertanyakan adanya kelemahan sistem pengendalian dalam penyusunan laporan keuangan di Dinas Pendidikan. Hal tersebut sesuai temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga rawan akan terjadinya kebocoran anggaran...
Diguyur Rp57,7 Triliun, IPM Papua dan Papua Barat Tetap Jeblok
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil menyatakan pengelolaan dana otonomi khusus Papia dan Papua Barat perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, total dana otonomi khusus yang tersalurkan dari tahun 2001 ke 2014 berjumlah Rp57,7 triliun...
BPK Nilai Diknas Lemah Kelola Aset
RAKYAT KALBAR - Sintang. Kepala Dinas Pendidikan Sintang, Y.A.T. Lukman Riberu selaku pengguna anggaran dan barang dinilai belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aset dari Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Hari Jadi Kabupaten Sekadau
bahwa keberadaan Kabupaten Sekadau merupakan proses sejarah yang panjang dan penuh perjuangan dari seluruh elemen masyarakat sehingga perjuangan terbentuknya Kabupaten Sekadau perlu diperingati...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau
bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan, kondisi dan kebutuhan daerah Kabupaten Sekadau, maka perlu adanya perubahan pada tarif pajak hiburan umum, pajak hiburan khusus dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintah Desa
bahwa penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemerintah Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Pengaturannya kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Pengaturannya diserahkan kepada Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
bahwa agar Penyidik Pegawai Negeri Sipil mampu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang diperlukan personil yang memiliki integritas, kompetensi, obyektif dan independen dalam menjalankan tugas...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sekadau
bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sekadau...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sekadau kepada PT. Bank Kalbar
bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan memberikan dukungan kepada PT. Bank Kalbar untuk menjadi Bank Pembangunan Daerah regional champion, Pemerintah Kabupaten Sekadau secara bertahap selama 5 (lima) tahun akan memberikan tambahan modal kepada PT. Bank Kalbar....
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau
bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dijelaskan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota dibentuk dinas Kependudukan di Kabupaten/Kota dibentuk dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
bahwa Peraturan Daerah dapat disusun dan dilaksanakan secara efektif, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang retribusi daerah diatur sesuai golongan retribusi...
DPR Rekomendasi Penyelamatan Merpati
PONTIANAK POST - Jakarta. Harapan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) untuk kembali beroperasi tampaknya kembali kabur. Hal tersebut menyusul laporan panitia kerja (panja) Komisi VI DPR terkait penyelamatan Merpati, kemarin (7/7). Dalam laporan tersebut, dewan memberi sejumlah rekomendasi yang dinilai tidak memberikan solusi cocok. Rekomendasi pertama adalah permintaan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap Merpati...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
bahwa dalam rangka penataan dan penertiban administrasi kependudukan perlu dilakukan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah Kabupaten Sekadau...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Sekadau
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sudah tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti...
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Belitang di Kabupaten Sekadau
bahwa pemekaran desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, optimalisasi potensi desa, pengembangan dan pemberdayaan mayarakat desa secara terpadu, tepat guna dan berkesinambungan serta dalam rangka Penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah kecamatan di Kabupaten Sekadau...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
bahwa agar retribusi yang dipungut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah mempunyai kepastiam hukum, maka perlu mengganti Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah karena sudah tidak sesuai dengan kebijakan otonomi daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sekadau Tahun 2011-2015
bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)...
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu diselesaikan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN HARI JADI KETAPANG
bahwa Penetapan Hari Jadi Ketapang memiliki nilai historis yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang dan masyarakat Kabupaten Ketapang untuk memperingatinya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf e dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Retribusi...
bahwa sesuai ketentuan Pasal 110, Pasal 127 dan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, Retribusi Tanda Daftar Perusahaan, Retribusi Izin Usaha Perdagangan, Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga dan Retribusi Izin Usaha Industri, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal
bahwa untuk melaksanakan Pasal 127 huruf d dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf d dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi izin Trayek...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan Di Air
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 huruf h dan huruf j dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Retribusi Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf j dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan berdasarkan kenyataan dilapangan terdapat beberapa hal yang sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada pada saat ini, baik ditinjau dari segi hukum maupun tarif retribusi yang ditetapkan sebagai retribusi sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu adanya pengaturan tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011-2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011-2015...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2005-2025
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan memperhatikan Penjabaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel
bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, maka perlu adanya sumber pendapatan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pajak Hotel...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame
bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, maka perlu adanya sumber pendapatan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pajak Reklame...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran
bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, maka perlu adanya sumber pendapatan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pajak Restoran...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan
bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, maka perlu adanya sumber pendapatan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pajak Penerangan Jalan...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan
bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi terlaksananya izin usaha perkebunan dengan pola kemitraan di wilayah Kabupaten Melawi, perlu dilakukan pengaturan sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
bahwa dalam rangka mendorong keterbukaan informasi dan pembentukan kebijakan publik yang transparan dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2011tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak
bahwa Kabupaten Melawi yang merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Barat perlu melakukan antisipasi, pencegahan, pelayanan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap korban...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi...
Dukung Bentuk Pansus Tiga SKPD
PONTIANAK POST - Sungai Raya. Ketua komisi C DPRD Kabupaten Kubu Raya, Agus Sudarmansyah mendukung rekomendasi Panitia Kerja Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI untuk membentuk pansus bagi tiga SKPD di Kubu Raya seperti Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan terkait mekanisme penyaluran bansos dan hibah yang dilakukan tiga...
Bengkayang Peroleh WDP Berturut Empat Tahun
BORNEO TRIBUNE - Bengkayang. Empat tahun berturut Bengkayang mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang
bahwa berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur Kalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud, bahwa Perubahan atas Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dapat disetujui berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 061.1/1557/OR-A, tanggal 27 Mei 2013...
Tiga SKPD Kubu Raya Diduga Selewengkan Bansos
BORNEO TRIBUNE - Kubu Raya. "Ada lima poin terkait dana Hibah dan Bansos yang menjadi fokus dalam pengajuan diadakannya pansus terkait LHP BPK RI ini, diantaranya adalah penganggaran belanja bansos dan hibah barang yang dimasukan ke dalam pos belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 11 ayat (2), pasal 30 ayat (2) Permendagri nomor...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
bahwa dalam upaya meningkatkan kontribusi orang atau badan yang mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan selain kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan, perlu ditetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut...
Usul Pansus bagi Tiga SKPD
PONTIANAK POST - Sungai Raya. Ketua Panitia Kerja LHP BPK RI Asmara Hadi mengatakan mengacu pada fakta mendasar Panitia Kerja (Panja) LHP BPK RI, pihaknya merekomendasikan kepada pimpinan DPRD untuk membentuk panitia khusus terkait mekanisme pelaksanaan hibah dan bantuan sosial melalui belanja barang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Kehutanan dan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang
bahwa untuk memenuhi kebutuhan air, Pemerintah Kabupaten Sintang telah mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 12 Tahun 1980...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pendapatan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang
bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang menjadi rumah sakit dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai serta didukung dengan sistem pentarifan yang lebih otonom...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
bahwa kebijakan retribusi perizinan tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sintang, maka Pemerintah Kabupaten Sintang memandang perlu untuk melakukan penyertaan modal ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang, guna meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang...
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero)...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang
bahwa pembentukan desa baru merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 21 Tahun 2011Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang
bahwa pembentukan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang
bahwa pembentukan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang
bahwa pembentukan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang
bahwa pembentukan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang
bahwa pembentukan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang
bahwa pembentukan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang
bahwa pembentukan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2011Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang
bahwa pembentukan desa baru merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang
bahwa pembentukan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang
bahwa pembentukan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang
bahwa pembentukan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Desa di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang
bahwa pembentukan desa merupakan upaya memberikan pelayanan dan mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa secara terpadu, tepat guna, dan berkesinambungan serta dalam rangka penataan Desa yang lebih efektif dan efisien dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Sintang...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sintang
bahwa dalam rangka peningkatan upaya perlindungan, pemberdayaan, pengendalian dan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima serta perlindungan terhadap hak-hak pihak lain di Kabupaten Sintang, dipandang perlu pengaturan mengenai penataan Pedagang Kaki Lima...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang
bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dan dalam rangka efektifitas, efisiensi serta guna kelancaran pelaksanaan upaya pemulihan kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Dewan Pengawas atau Direksi Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa dalam kedudukannya baik sebagai bendaharawan atau bukan sebagai bendaharawan, maka...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang
bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat dari ancaman atau bahaya bencana, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten Sintang secara cepat, tepat, terencana, terkoordinasi, dan terpadu, dengan membentuk organisasi perangkat daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sintang
bahwa untuk menjamin efektifitas pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan agar lebih terarah, terpadu, dan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan wadah organisasi yang dapat mengkoordinasikan kebijakan kawasan perbatasan...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan Sintang
bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk kelurahan di wilayah Kecamatan Sintang...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan
bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian perlindungan, penyederhanaan, dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung
bahwa dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat dan guna tercapainya keserasian dan kelestarian lingkungan, dipandang perlu adanya penertiban dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikan, memanfaatkan dan merobohkan bangunan gedung...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sintang
bahwa guna mewujudkan keterpaduan dan keserasian dalam pembangunan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Sintang, perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sintang...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyarawah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang
bahwa untuk terselenggaranya pembangunan daerah yang efektif, efisien, tepat sasaran, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan perencanaan pembangunan daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendirian dan Pengelolaan Badan Hukum Koperasi
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendirian dan Pengelolaan Badan Hukum Koperasi, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pendirian dan Pengelolaan Badan Hukum Koperasi...
Indeks Kinerja Ekonomi Sintang Terbaik
PONTIANAK POST - Sintang. Setelah sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang pada tahun 2014 kembali meraih penghargaan Daya Saing Daerah se-Kalbar 2013/2014...
Gubernur Puji Keberhasilan Daerah Raih WTP
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, memberikan pujian dan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintah Kabupaten Landak, dan Pemerintah Kabupaten Sekadau atas prestasi dalam laporan keuangan daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 oleh BPK RI...
Banyak Aset Pemkab Kapuas Hulu
BORNEO TRIBUNE - Puttusibau. Upaya pemerintah Kapuas Hulu untuk mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK belum tercapai, saat ini BPK hanya memberika opini Wajar Dengan Pengecualian...
Pontianak Boyong Dua Penghargaan
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Indeks Dinamika Bisnis Terbaik (IDBT) dan Indeks Kinerja Pemerintah Terbaik (IKPT) kiprah Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak atas prestasi yang diraih selama ini patut diacungi jempol...
Singkawang Juara Umum
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Kota Singkawang meraih juara umum penghargaan Daya Saing Daerah Kalbar 2013/2014 dari 14 kabupaten/kota di Kalbar, Rabu (25/6), di Aula Bank Indonesia Perwakilan Kalbar Jl Ayani Pontianak...
Yang Paling Salah Saya, Bukan Jokowi
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama, mengaku ikut bersalah atas hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta yang menurun satu tingkat dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP)...
DPPKAD Gelar Rekonsiliasi Data Aset Daerah
PONTIANAK POST - Putussibau. Dinas Pendapatan Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Selasa (24/6) hingga Kamis (26/6) menggelar rekonsiliasi data aset tetap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2014. Acara tersebut dibuka dan dihadiri Sekda Kapuas Hulu Ir. H. M Sukri dan diikuti seluruh SKPD mulai tingkat kabupaten hingga kecamatan untuk menginventarisir seluruh aset tetap daerah hingga ke desa...
Inspektorat Optimis Kubu Raya Dapatkan Predikat WTP
BORNEO TRIBUNE - Kubu Raya. Kabupaten Kubu Raya yang saat ini menyandang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta program-program pembangunan yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI belum lama ini mengharuskan Inspektorat Kabupaten Kubu Raya yang selaku badan pemeriksa SKPD di Kubu Raya harus bekerja keras untuk mengawal proses pemerintahan...
Optimis Kubu Raya Raih Predikat WTP
RAKYAT KALBAR - Sungai Raya. Kabupaten Kubu Raya pada tahun anggaran 2013 masih menyandang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terkait pengelolaan keuangan daerah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar...
Raih WTP Tingkatkan Kinerja
PONTIANAK POST - Sungai Raya. Kepala Inspektorat Kabupaten Kubu Raya, Damhuri mengatakan ke depan jika ingin mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemerintah Kabupaten Kubu Raya termasuk pihak terkait lain harus bisa terus berupaya keras mengawal proses pemerintahan ke depan. Terutama berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah serta program-program pembangunan...
Upayakan Raih Predikat WTP
PONTIANAK POST - Sungai Raya. Berdasarkan audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI belum lama ini, Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus mengatakan tahun 2014 ini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya masih memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terkait pengelolaan keuangan daerah serta program-program pembangunan...
Kubu Raya Masuk Predikat WDP
BORNEO TRIBUNE - Kubu Raya. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terkait pengelolaan keuangan daerah serta program program pembangunan. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...
Terganjal Aset, Kubu Raya Masih Raih Predikat WTP
RAKYAT KALBAR - Sungai Raya. Wakil Bupati (Wabup) Kubu Raya, Hermanus mengatakan pemerintah daerah saat ini akan bekerja keras untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar...
Khawatir Kades Tak Bisa Kelola Uang Negara
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 30 Mei lalu...
Tomas Ikut Senang Sekadau Raih WTP
BORNEO TRIBUNE - Sekadau. Predikat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan yang diberikan BPK RI Perwakilan Kalbar terhadap LKPD Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2013 turut diapresiasi kalangan pemuda dan tokoh masyarakat...
Sintang, Sekadau Pertahankan WTP
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Setelah melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Pontianak TA 2013, yang dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material...
Minim Sarjana
PONTIANAK POST - Pontianak. Kelemahan pemerintah daerah (pemda) selama ini dalam pengelolaan anggaran sehingga banyak memperoleh opini yang kurang baik dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Disebabkan kurangnya sarjana akuntansi, yang dapat menyusun laporan keuangan dengan benar. Demikian diakui Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur, Bambang Wahyudi Basuki pada wartawan beberapa hari lalu...
10.996 Kasus Rugikan Negara Rp13,96 T
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK Semester II (HPS II) tahun 2013 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4)...
BPK Minta Kepala Desa Dibimbing Kelola Keuangan
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 30 Mei lalu. Diperkirakan setiap desa mendapatkan dana sekitar Ra 1,3 miliar berdasarkan PP itu...
Pertahankan WTP, Pemkab Jangan Terlena
RAKYAT KALBAR - Ngabang. Jajaran Pemkab Landak supaya bisa mempertahankan penilaian terhadap LKPD tahun 2013 yang mendapat opini dari BPK RI yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mempertahankan penilaian ini tentunya diperlukan kerja keras, konsisten dan komitmen yang tinggi dari semua pihak...
Orang Muda Puji Raihan WTP Berturut
RAKYAT KALBAR - Sekadau. Predikat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar terhadap LKPD Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2013 dipuji kalangan pemuda dan tokoh masyarakat. Apalagi, WTP berhasil dipertahankan selama dua tahun berturut-turut...
Benahi Aset Daerah
PONTIANAK POST - Putussibau. Berdasarkan hasil audit BPK RI, Dinas Pendapatan Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) belum mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), bahkan sejumlah aset hanya bernilai satu bahkan nol. Itu terjadi lantaran masih banyak aset yang hanya terdaftar secara fisik, terutama tanah dan bangunan, namun tidak memiliki bukti-bukti tertulis...
Aset Daerah Bermasalah Cenderung Menurun
PONTIANAK POST - Sambas. Sekretaris Daerah Sambas H Jamiat Akadol mengatakan opini LKPD TA 2011, 2012 dan 2013 menunjukkan trend menurun dari sisi permasalahan. "Tahun 2011 ada 5 catatan BPK, di tahun 2012 menurun menjadi hanya dua catatan, dan tahun 2013 sisa satu catatan dari BPK dan itu soal aset," jelasnya...
Pemkab Sambas Optimis Kembali Raih WTP
RAKYAT KALBAR - Sambas. Kesuksesan Pemkab Sambas tahun 2007 meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ingin diulang. Masalah aset dengan Pemkot Singkawang dan Pemkab Bengkayang yang selama ini menjadi kendala, dipastikan segera ditemukan solusinya...
Pemkab Gagal Kelola Aset
TRIBUN PONTIANAK - Melawi. Dalam dua tahun terakhir, Pemkab Melawi harus puas dengan pencapaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Kalbar...
Aset Kendala Raih WTP
TRIBUN PONTIANAK - Sambas. Ketua Tim Komite IV DPD RI, Erma Suryani Ranik SH menyarankan Pemkab Sambas segera berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar dan BPKAD Kalbar terkait permasalahan aset di daerah ini...
Soal Aset Hambat Raih WTP
PONTIANAK POST - Sambas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas kini berusaha keras meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dalam hal penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terkait laporan keuangan daerah. Namun untuk memperoleh predikat tersebut, ternyata jalannya tak mudah. Penghalang besar Pemkab dalam hal ini adalah persoalan aset pemerintahan, yang melibatkan dua wilayah, Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang dan Pemkab Bengkayang...
Sekadau Dapat WTP Dua Tahun Berturut
RAKYAT KALBAR - Sekadau. Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sekadau bisa dibilang baik. Buktinya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menyematkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan Kabupaten Sekadau tahun anggaran 2013...
Singbebas Tak Bakal Raih WTP?
RAKYAT KALBAR - Sambas. Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Sambas (Singbebas) tidak akan pernah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan. Pasalnya, hingga saat ini status aset ketiga daerah tidak kunjung beres...
Bupati Melawi Targetkan WTP
BORNEO TRIBUNE - Nanga Pinoh. LHP BPK RI terhadap laporan keuangan Kabupaten Melawi tahun ini ternyata masih berpredikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Persoalan aset menjadi salah satu kendala Melawi untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)...
Tahun 2013, Utang Negara Rp2.652 T
BORNEO TRIBUNE - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2013 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 10 Juni 2014...
Sekadau Kembali Raih WTP
BORNEO TRIBUNE - Sekadau. Meski diganjar dengan opini WTP, namun tetap ada catatan dari BPK RI Perwakilan Kalbar. BPK RI Kalbar menggarisbawahi perihal aset tetap tanah, peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang masih memerlukan upaya inventarisasi secara intensif oleh Pemkab Sekadau...
Sekadau Kembali Raih WTP DPP
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Untuk kedua kalinya, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan Pemkab Sekadau pada Tahun 2013 kini kembali tahun 2014 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP DPP) dari BPK RI Perwakilan Kalbar, Senin (9/6) di Aula Kantor BPK RI Kalbar...
Nilai Aset Tanah Pemkab Landak Masih Nol
RAKYAT KALBAR - Ngabang. Sekda Landak, Ludis membeberkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Landak tahun 2013 yang baru saja diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). "Puji Tuhan opini yang kita dapatkan dari BPK RI untuk tahun 2013 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ucap Sekda...
Aset Masih Perlu Berbenah
PONTIANAK POST - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar menyerahkan hasil audit terhadap laporan keuangan Kabupaten Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Mempawah tahun 2013, Senin (9/6). Hasilnya, keempat kabupaten tersebut tidak ada perubahan dari opini tahun sebelumnya. Sekadau dan Sintang meraih wajar tanpa pengecualian (WTP), sedangkan Kapuas Hulu dan Mempawah mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP)...
WTP dan Kualitas Pelayanan Publik
PONTIANAK POST - Pontianak. Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Pontianak tiga kali secara berturut-turut, sejak 2012 hingga 2014 merupakan bentuk pencitraan positif di dalam pengelolaan dan administrasi keuangan pemerintah. Prestasi ini menyiratkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak semakin akuntabel dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan...
Sintang Kembali Raih WTP
PONTIANAK POST - Sintang. Untuk kedua kalinya, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang pada 2013 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat...
Sintang Berhasil Pertahankan WTP
RAKYAT KALBAR - Sintang. Kabupaten Sintang berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
bahwa terhadap pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan dapat dipungut retribusi yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Dearah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
bahwa dengan diserahkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sepenuhnya kepada daerah merupakan pelimpahan sumber-sumber pajak pusat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah, hal ini dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai pelaksanaan tugas dan wewenangnya, yang berorientasi pada sumber-sumber pendapatan daerah sendiri sebagai penerimaan utama...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta pemberian pelayanan terhadap masyarakat yang akan melakukan pemotongan hewan agar memenuhi persyaratan kesehatan dan layak untuk dikonsumsi, Pemerintah Daerah telah menyediakan Rumah Potong Hewan dan atas penggunaan fasilitas tersebut dapat dipungut retribusi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
bahwa barang milik daerah merupakan kekayaan daerah yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu dikelola secara tertib dan dimanfaatkan secara optimal...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
bahwa pengujian kendaraan bermotor memerlukan sarana dan prasarana serta biaya operasional yang termasuk kedalam pelayanan Pemerintah Daerah, sehingga kepada pengguna jasa pengujian kendaraan dapat dikenakan pungutan Retribusi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
bahwa terhadap pemberian izin trayek dapat dipungut retribusi atas badan usaha yang menyelenggarakan jasa angkutan umum sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ketapang...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
bahwa untuk kelancaran dan kesinambungan atas pemberian jasa pelayanan terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, diperlukan biaya untuk kegiatan operasional sehingga atas penyedian jasa tersebut dapat dipungut retribusi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
bahwa retribusi tempat khusus parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran guna terwujudnya kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas maka perlu dipungut Retribusi Parkir bagi kendaraan yang memanfaatkan badan jalan dan pelataran parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat parkir...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TRIBUN JAYA KECAMATAN MANIS MATA
bahwa pembentukan Desa Tribun Jaya diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TANJUNG MEDAN DAN DESA KAYUNG TUHE KECAMATAN NANGA TAYAP
bahwa pembentukan Desa Tanjung Medan dan Desa Kayung Tuhe diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA MERABU JAYA KECAMATAN SUNGAI LAUR
bahwa pembentukan Desa Merabu Jaya diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA ISTANA KECAMATAN SANDAI
bahwa pembentukan Desa Istana diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA KERTA BARU DAN DESA MUARA SEMAYOK KECAMATAN PEMAHAN
bahwa pembentukan Desa Kerta Baru dan Desa Muara Semayok diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA KAMORA KECAMATAN SIMPANG DUA
bahwa pembentukan Desa Kamora diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERIGI, DESA BAYAM RAYA, DAN DESA PANGKALAN PAKET KECAMATAN JELAI HULU
bahwa pembentukan Desa Perigi, Desa Bayam Raya dan Desa Pangkalan Paket diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA BOTUH BOSI KECAMATAN SIMPANG HULU
bahwa berdasarkan aspirasi dan hasil Penilaian dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi desa, dan pertimbangan dari aspek sosial budaya dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Balai Pinang, dipandang perlu membentuk Desa Botuh Bosi di wilayah Kecamatan Simpang Hulu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SEPURING INDAH KECAMATAN TUMBANG TITI
bahwa pembentukan Desa Sepuring Indah diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006...
Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau Mempertahankan Opini WTP DPP
Pontianak, 09 Juni 2014. Setelah melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Pontianak TA 2013, yang dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK menyatakan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN DENGAN PARAGRAF PENJELASAN (WTP DPP)...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAERAH
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka ketentuan mengenai usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pertambangan Umum Daerah sudah tidak sesuai sehingga dibutuhkan perubahan peraturan daerah di bidang pertambangan yang dapat menjadi landasan hukum terhadap pengelolaan dan pemanfaatannya, guna kepentingan pembangunan di Kabupaten Ketapang...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN HARI JADI KETAPANG
bahwa Penetapan Hari Jadi Ketapang memiliki nilai historis yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Ketapang dan masyarakat Kabupaten Ketapang untuk memperingatinya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan semangat juang, jati diri, rasa persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kecintaan warga masyarakat terhadap tanah air, nilai-nilai budaya bangsa, nilai kearifan lokal, dan usaha pembangunan nasional melalui penyelenggaraan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang bersama Bupati Ketapang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan...
Opini atas LKPD Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Pontianak TA 2013 Belum Mengalami Perubahan dari Tahun Lalu
Opini atas LKPD Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Pontianak TA 2013 Belum Mengalami Perubahan dari Tahun Lalu...
Pemkot Berharap Terbaik
PONTIANAK POST - Singkawang. Opini dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Barat atas laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang. Akan diketahui sekitar Juli mendatang, lantaran sekarang ini proses audit masih berjalan. "Kalau untuk Kota Pontianak sudah selesai, sementara untuk di Singkawang sekarang ini masih proses audit dan di perkirakan Juli opini dari BPK RI Perwakilan Kalbar akan...
5 Tahun Chui Mie Tunggu WTP
TRIBUN PONTIANAK - Singkawang. Penyelesaian dokumen aset dan data penyertaan bantuan modal bergulir 2003, menjadi ganjalan administrasi Kota Singkawang untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Syech Bandar mengatakan pihaknya sedang berupaya untuk merapikan administrasi, terkait dua hal itu...
DPRD Impikan Predikat WTP
TRIBUN PONTIANAK - Ketapang. Hingga kini, Kabupaten Ketapang belum pernah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Wajar jika Ketua DPRD Ketapang, Gusti Kamboja berharap tahun berikutnya predikat itu bisa dicapai. Kata Kamboja, hasil pertemuan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Pontianak predikat Ketapang stagnan...
Kota Pontianak Kembali Raih Predikat WTP
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Kota Pontianak kembali menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan atas laporan keuangan tahun 2013. Predikat penilaian tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) ini diraih tiga kali berturut-turut yakni tahun 2011, 2012 dan 2013...
KONI Apresiasi WTP Pontianak
PONTIANAK POST - Pontianak. Fachrudin D Siregar, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pontianak mengapresiasi prestasi Pemerintah Kota Pontianak yang bisa tiga kali berturut turut mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari hasil audit laporan keuangan Pemkot Pontianak tahun 2013...
Pengelolaan Aset Daerah
PONTIANAK POST - Pontianak. Semua daerah di Kalimantan Barat masih bermasalah terhadap pengelolaan aset. Masalah itu juga yang membuat sebagian daerah sulit mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Terus terang saja ini menjadi beban kami (BPK)," kata Joni Rindra Putra, Kepala Sub Auditorat BPK RI Perwakilan Kalbar...
Jangan Hanyut
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Ketua DPRD Kota Pontianak Hartono Azas bergembira atas predikat WTP yang diraih Pemkot Pontianak. Menurutnya, hal ini tak terlepas dari kerjasama semua pihak yang terus meningkatkan sinergitas antar instansi dan lembaga...
Pontianak Raih Predikat WTP Ketiga
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak untuk ketigakalinya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari BPK RI Kalbar. Senin (2/6), Walikota Pontianak Sutarmidji menerima hasil pemeriksaan di kantor BPK RI Kalbar...
Hattrick, Kali Ketiga Kota Pontianak WTP
PONTIANAK POST - Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya. Hattrick. Senin (2/6) Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menerima penyerahan hasil audit dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Didi Budi Satrio...
LKPD Pemerintah Kota Pontianak dan Kabupaten Landak Memperoleh Opini WTP DPP
Pontianak, 02 Juni 2014. Dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupten Ketapang, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas TA 2013 yang diselenggarakan hari ini di aula perwakilan, Kepala Perwakilan, Didi Budi Satrio menyatakan bahwa Pemerintah Kota Pontianak untuk ketiga kalinya dan Kabupaten Landak untuk pertama kalinya memperoleh opini...
Reklame Ilegal Akan Diterbitkan
BORNEO TRIBUNE - Nanga Pinoh. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi berencana menertibkan reklame dan baliho iklan ilegal yang banyak bertebaran di sejumlah toko di wilayah Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi...
Aset Pemkab Melawi Rp 1,471 Triliun
RAKYAT KALBAR - Nanga Pinoh. Melawi merupakan kabupaten baru di Kalbar, namun aset daerah yang tercatat baru Rp 1,471 triliun. Nilai ini dipastikan akan terus bertambah, lantaran banyak aset daerah milik kota Juang yang belum didata...
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-106
Pontianak, 20 Mei 2014. Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati oleh bangsa Indonesia setiap tanggal 20 Mei merupakan peringatan atas bangkitnya semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme diikuti dengan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Boedi Oetomo kemudian menjadi cikal bakal gerakan yang bertujuan untuk kemerdekaan Indonesia. BPK RI Perwakilan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, perlu diatur dengan Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan
bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
bahwa penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang Perdagangan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban, sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada PT Bank Pembangunan...
bahwa untuk melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, perlu dilakukan penyesuaian kembali...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan
bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tata ruang, perlu dilakukan pengendalian izin mendirikan bangunan secara efektif dan efisien...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, merupakan jenis pajak kabupaten, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Parkir
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan jenis pajak Kabupaten yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf d dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyeberangan di Air
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf j dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penyeberangan di Air, merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf n dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Kayong Utara
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 28 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Kayong Utara perlu dilakukan perubahan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara
bahwa untuk keseragaman dan tertib penggunaan Lambang Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan perubahan...
Salurkan Dana Bansos, DPPKAD KKR Dibimbing KPK
BORNEO TRIBUNE - Kubu Raya. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam mengatakan saat ini pihaknya mendapatkan bimbingan dari KPK terkait penyaluran dana bantuan sosial...
Segera Selesaikan Soal Aset Daerah
PONTIANAK POST - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan Pemprov Kalbar tahun anggaran 2013 pada Mei ini. Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya meminta pimpinan satuan kerja perangkat daerah segera membenahi data pendukung dan tindak lanjut temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya...
Pemkab Kapuas Hulu Targetkan WTP
RAKYAT KALBAR - Putussibau. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu menargetkan pengelolaan keuangan pada tahun anggaran 2013 meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah...
Bupati Persilakan BPK Audit
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Bupati Melawi Firman Muntaco berang dengan ulah oknum tertentu yang menebar isu, bahwa kas keuangan Kabupaten Melawi sempat kosong. Bahkan isu tersebut sudah sampai ke provinsi...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri
bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, maka diperlukan pengaturan tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri...
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima
bahwa untuk menciptakan kesejahteraan pedangan kaki lima dan meweujudkan kota yang tertib, bersih, sehat dan indah, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima...
Polda Kalbar Tangani 14 Kasus Korupsi
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Penyidik Polda Kalbar fokus menyelesaikan 14 kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang tersebar di berbagai daerah...
Rizal Djalil Resmi Gantikan Hadi Pernomo Jabat Ketua BPK
BORNEO TRIBUNE - Jakarta. Pengganti Hadi Poernomo, Rizal Djalil, resmi menjabat sebagai ketua baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Senin, 28 April 2014. Rizal berucap sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA), Muhammad Hatta Ali, di Gedung Sekretariat MA, Jakarta...
Cornelis Yakin Rizal Mampu Pimpin BPK
BORNEO TRIBUNE - Jakarta. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan yang baru, DR. H Rizal Djalil pada senin (28/04) dilantik. Bertempat di Ruang Sidang Utama Lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Jalan Ahmad Yani Kav. 58 By Pass Cempaka Putih Jakarta Pusat...
Cornelis Hadiri Pelantikan Ketua BPK RI
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH menghadiri langsung pengambilan sumpah jabatan Ketua BPK RI Dr H Rizal Djalil di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Senin (28/4)...
Cornelis Hadiri Sumpah Jabatan Ketua BPK RI
PONTIANAK POST - Jakarta. Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH menghadiri pengambilan sumpah jabatan Ketua BPK RI, Dr. H. Rizal Djalil, di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (28/4). Usai kegiatan Cornelis mengucapkan selamat kepada Ketua BPK RI yang baru Dr. H. Rizal Djalil...
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan PT. BPD Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kota Singkawang dan PT. BPD Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kota Singkawang dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kota Pontianak dan PT. BPD Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kota Pontianak dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Sintang dan PT. BPD Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Sintang dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Sekadau dan PT. BPD Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Sekadau dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan PT. BPD Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Sambas dan PT. BPD Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Sambas dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Pontianak dan PT. BPD Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Pontianak dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Melawi dan PT. BPD Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Melawi dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Landak dan PT. BPD Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Landak dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan PT. BPD Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang dan PT. BPD Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan PT. BPD Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan PT. BPD Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan PT. BPD Kalimantan Barat
Kesepakatan Bersama Antara BPK RI dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
KPK Belum Panggil Mendagri
PONTIANAK POST - Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi masih berkeyakinan bahwa proyek e-KTP tidak bermasalah. Namun, lembaga antirasuah tidak memedulikan sikap tersebut karena penyelidik telah menemukan dua bukti permulaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tidak buru-buru meminta keterangan dari Gamawan terkait dengan keyakinanya itu...
Tekan Penyimpangan dengan E-Audit
PONTIANAK POST - Jakarta. Penyimpangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi, kabupaten, maupun kota terus ditekan. Salah satunya dengan program elektronik audit atau e-audit yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu oleh Badan Pemeriksa Keuangan. "Ini merupakan upaya preventif untuk mencegah penyimpangan anggaran," kata Ketua BPK Hadi Poernomo, Rabu (16/4)...
Bupati Teken MoU dengan BPK RI
PONTIANAK POST - Jakarta. Bupati Simon Petrus ikut dalam kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama antara BPK RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar dan Bank Kalbar di auditorium lantai dua tower BPK RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, (16/4). MoU tersebut berkutat tentang akses data transaksi rekening Pemda se-Provinsi Kalbar...
Pemprov-BPK RI Teken MoU Pengolahan Data Berbasis Online
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Gubernur Kalbar Drs. Cornelis MH mengatakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan data keuangan daerah yang benar, pemprov Kalbar bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah membuat nota kesepahaman atau MoU pengelolaan data dengan sistem online di Jakarta...
Dampingi Gubernur, Bupati Teken MoU dengan BPK RI
RAKYAT KALBAR - Sekadau. Bupati Sekadau, Simon Petrus, ikut dalam kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalbar dan Bank Kalbar di Auditorium lantai dua Tower BPK RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, kemarin. Memorandum of Understanding (MoU) tersebut berkutat tentang akses data transaksi rekening Pemda se-Provinsi Kalbar...
Pemkab Sekadau Teken MoU Bersama BPK RI
BORNEO TRIBUNE - Jakarta. Bupati Sekadau Simon Petrus mengikuti penandatanganan kesepakatan bersama antara BPK RI Perwakilan Kalbar dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalbar dan Bank Kalbar tentang akses data transaksi rekening Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalbar di Auditorium lantai dua gedung tower BPK RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat...
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat
Jakarta, 16 April 2014. Sebagai salah satu bentuk implementasi e-audit BPK dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, hari ini bertempat di auditorium kantor pusat BPK di Jakarta, dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Kalimantan Barat oleh Kepala Perwakilan, Didi Budi Satrio, Direktur Utama BPD Kalimantan Barat, Sudirman HMY, Gubernur Kalimantan Barat,...
Orang Kaya Masih ‘Minum’ BBM Subsidi Wamen ESDM Bilang Itu Sangat Tidak Pantas!
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Pemerintahan yang akan datang perlu mengatasi masalah terus membengkaknya anggaran subsidi, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM)...
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp9,2 T
PONTIANAK POST - Jakarta. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara harus terus ditingkatkan. Ini terkait dengan terus adanya temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpotensi merugikan keuangan negara...
Kasus Lawas Bansos KONI Kalbar 2006-2008
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Kasus lawas, dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Kalbar tahun 2006-2008, tampaknya segera memasuki fase final. Kemarin, Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar memastikan, dalam waktu dekat, hasil penghitungan kerugian negara dalam kasus tersebut dirampungkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar...
Polisi Komitmen Bongkar Korupsi Bansos
TRIBUN PONTIANAK- Pontianak. Polda Kalbar tetap melanjutkan penyidikan dugaan korupsi melalui bantuan sosial Kalbar yang dialokasikan melalui anggaran tahun 2006-2008...
Polisi-Jaksa Bidik Proyek Satelit TVRI
PONTIANAK POST - Pontianak. Proyek Pengadaan Satelit TVRI bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada TVRI Pontianak melalui pihak ketiga diduga bermasalah. Soalnya institusi Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sudah mulai melakukan penyidikan...
Berpeluang Periksa Menpera
PONTIANAK POST - Pontianak. Penyidikan Pembangunan Proyek Rumah Khusus yang diduga kuat bermasalah di Kalbar sangat mungkin memanggil pihak yang lebih tinggi seperti Menteri Perumahan Rakyat. Hanya itu semua tergantung hasil proses penyidikan lebih lanjut...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2012...
BPK Bukan Untuk Ditakuti
PONTIANAK POST - Pontianak. Banyak masyarakat mengeluh terhadap pelayanan dinas atau institusi pelat merah yang terhenti ketika sedang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan. Pasalnya, institusi yang bersangkutan takut apabila kinerja mereka ketika menerima masyarakat terpantau oleh BPK. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ali Masykur Musa mengatakan seharusnya tidak perlu dianggap momok oleh institusi negara ketika diperiksa...
Penyimpangan Anggaran Rp 292 M
PONTIANAK POST - Pontianak. Dari hasil audit BPK semester pertama tahun 2013 terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten kota Kalimantan Barat ditemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 292.134.870.000 dengan 1.904 kasus penyimpangan anggaran. Hasil audit ini dipaparkan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)...
Penyimpangan se-Kalbar Rp 292 M
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, dari hasil audit BPK semester I Tahun 2013, wilayah se-Kalimantan Barat ditemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 292.134.870.000 dengan 1.904 kasus penyimpangan anggaran...
BPK Periksa Anggaran Jalan Negara
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Ali Masykur Musa mengatakan, pihaknya sedang memeriksa anggaran perbaikan jalan negara di Kalbar. Ini disampaikannya kepada wartawan saat menjadi pembicara dalam dialog terbuka di Universitas Tanjungpura, Kamis (20/3)...
Cegah Calon Koruptor
PONTIANAK POST - Pontianak. Maraknya perilaku korupsi di Indonesia menjadi masalah bangsa yang paling pelik dituntaskan. Meningkatnya angka korupsi juga berkaitan dengan merosotnya moral sebagian masyarakat Indonesia. Cukup mencengangkan, hampir seluruh koruptor punya latar belakang pendidikan tinggi, minimal sarjana...
Ali Nilai Berat Lawan Jokowi
PONTIANAK POST - Pontianak. Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Ali Masykur Musa optimis dengan keterpilihan dirinya. Saat survei konvensi tahap pertama, dirinya menjadi calon dengan perolehan suara yang cukup tinggi. Bahkan mampu mengalahkan nama-nama tenar lainnya. "Alhamdulillah saya masuk lima besar dalam survei di antara para peserta konvensi lainnya," ujarnya saat menyambangi kantor redaksi Pontianak Post, kemarin(20/3)...
Regulasi Lemah, Infrastruktur tak Mendukung
BORNEO TRIBUNE - Bandung. Implementasi kebijakan keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Politik Otonomi Pasca reformasi belum sepenuhnya dapat mendukung tercapainya tujuan Otonomi, yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia...
BPK Ingatkan Penggunaan Dana Asing
PONTIANAK POST- Jakarta. Pertemuan presiden dan wakil presiden bersama para pimpinan lembaga tinggi negara yang berlangsung kemarin menghasilkan sejumlah poin kesepakatan penting. Secara garis besar, para petinggi negeri ini sepakat tentang perlunya sama-sama menjaga Pemilu 2014 menjadi pemilu yang berkualitas...
Jalan Rusak Sumbang Inflasi
PONTIANAK POST - Pontianak. Eksploitasi Sumber Daya Alam di Kalimantan Barat memicu kerusakan jalan. Kerusakan infrastruktur tersebut berdampak besar bagi perekonomian. Percepatan mobilisasi ekonomi terganggu. Persoalan tersebut akhirnya menyumbang tingginya inflasi di Kalbar...
BPK Awasi Dana Asing di Pemilu 2014
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaku siap mengawasi penggunaan dana asing untuk kampanye Pemilu 2014. Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, penggunaan dana asing terutama yang tidak jelas asal-usulnya untuk berkampanye menyalahi peraturan perundang-undangan. "BPK dengan cara ini telah bisa mensetting semua rekeningnya, tetapi seizin partai," katanya di gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/3)...
BPK RI Periksa Dana Infrastruktur Jalan di Kalbar
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sedang mendalami pengelolaan keuangan negara, digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan di Kalbar...
Dorong Dewan Panggil PDAM
PONTIANAK POST - Pontianak. Sekretaris Front Pembela Kedaulatan Rakyat Kabupaten Pontianak Firmansyah meminta laporan proyek pipanisasi Rp419 juta yang terjadi di Dusun Untang Desa Pentek Kecamatan Sadaniang dan Sungai Pinyuh sebesar Rp1,28 miliar ke Kejaksaan Tinggi Kalbar dapat dituntaskan. "Artinya ada penjelasan ke publik seperti apa kasus tersebut sehingga masyarakat menjadi tahu dan paham," katanya Senin malam kemarin di Pontianak...
Awasi APBN Online dan Real Time
PONTIANAK POST - Pontianak. Sekretaris Upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara terus dilakukan. Kali ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengembangkan sistem pengawasan layaknya closed circuit television (CCTV)...
Kunjungan Anggota BPK RI ke Pontianak Post
Pontianak, 20 Maret 2014. Bekerjasama dalam mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan media lokal di Kalimantan Barat, misalnya melalui undangan peliputan kegiatan dan penyelenggaraan media workshop. Kali ini, masih dalam rangka menjalin hubungan dengan pihak media, Anggota IV BPK RI, Ali Masykur Musa didampingi...
Dialog Terbuka Anggota BPK RI di Universitas Tanjungpura
Pontianak, 20 Maret 2014. Untuk memperkenalkan visi, misi, serta tugas pokok dan fungsi BPK RI kepada masyarakat khususnya kalangan akademisi, hari ini BPK RI menyelenggarakan kegiatan dialog terbuka bersama Anggota IV BPK RI, Ali Masykur Musa, di Universitas Tanjungpura Pontianak. Mengangkat tema “Moralitas Bangsa dan Keuangan Negara”, acara dihadiri oleh mahasiswa, dosen, serta para pejabat di lingkungan Universitas Tanjungpura...
BPK Pra Audit Keuangan Pemkab Kapuas Hulu
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar saat ini tengah melakukan pra audit pengelolaan keuangan Pemkab Kapuas Hulu tahun anggaran 2013. Pra audit itu dilakukan selama 25 hari yang akan berakhir pada tanggal 14 Maret mendatang...
Audit Dana BOS dan BOSDA Kubu Raya
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Dana BOS dari Dinas Pendidikan (Diknas) Kalbar, serta Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari Dinas Pendidikan Kubu Raya 2013 menjadi perbincangan hangat di Kubu Raya...
Buchary Diduga Terima Jatah
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Penyidikan terhadap dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Kota Pontianak terus dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar. Satu diantaranya menelisik peran mantan Wali Kota Pontianak, Buchary A Rachman...
Benahi Temuan BPK
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Direktur Investigasi dan Advokasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak lebih baik dibanding daerah-daerah lainnya. Kendati diakuinya masih ada beberapa sumber pendapatan lain yang masih perlu digali potensinya...
BSM Cegah Siswa Putus Sekolah
PONTIANAK POST - Ketapang. Masyarakat miskin mendapatkan bantuan pembiayaan pendidikan anak sekolah dengan rincian SD Rp425 ribu, SMP Rp575 ribu, dan SMA/SMK Rp700 ribu, untuk membiayai anak-anaknya yang sedang mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Masyarakat menyambut baik dan berterima kasih atas bantuan dana pendidikan yang diberikan pemerintah...
Penyerahan BSM Ketapang Dipantau BPK
PONTIANAK POST - Ketapang. Sekitar dua ribu siswa memadati Lapangan Sepakat, kemarin (24/2). Mereka mewakili 23.339 siswa di Ketapang yang menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Penyerahan BSM secara simbolis dipantau dan dihadiri langsung oleh Kemdikbud RI dan BPK RI...
BSM Cegah Siswa Putus Sekolah
PONTIANAK POST - Ketapang. Bantuan siswa miskin (BSM) yang diserahkan kepada 23 ribu lebih siswa di Ketapang, mendapat respons baik dari para orangtua siswa. Jumlah yang diterima siswa sebesar Rp300 ribu selama satu tahun. Dengan dana ini diharapkan siswa bisa tetap melanjutkan sekolah...
BSM Rawan Penyelewengan
RAKYAT KALBAR - Ketapang. Auditor BPK RI Syahrudin menegaskan, program nasional Bantuan Siswa Miskin (BSM) sangat rawan diselewengkan. Untuk itu BPK akan menaruh perhatian serius kepada BSM ini agar tapat sasaran...
Penyerahan BSM Ketapang Disaksikan BPK RI
BORNEO TRIBUNE - Ketapang. Seribu orang siswa-siswi hadir mewakili 23.339 orang siswa siswi di Kabupaten Ketapang, menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM), dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Penyerahan BSM tersebut disaksikan langsung oleh anggota BPK Ri, Moermahadi Soerja Djanegara di Lapangan Sepakat Kelurahan Sampit Ketapang Senin (25/02) kemarin...
Ananda Takut Putus Sekolah
TRIBUN PONTIANAK - Ketapang. Sekitar seribu siswa/i dari SD, SMP, SMA, dan SMK dan ratusan orang tua siswa, guru, dan lain-lain, berkumpul di Lapangan Sepakat Ketapang, Senin (24/2). Mereka menyaksikan penyerahan Bantuan Siswa Miskin (BSM) secara simbolis kepada 23.339 siswa di Ketapang...
BPK Pantau Langsung Penyerahan BSM
RAKYAT KALBAR - Ketapang. Skitar seribu siswa-siswa hadir mewakili 23.339 orang siswa-siswi yang ada di Kabupaten Ketapang, menerima Bantuan Siswa Miskin (BSM), dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Penyerahan BSM tersebut disaksikan langsung Anggota BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara dan anggota DPR-RI Drs. Kamaruddin Sjam, MM. di lapangan Sepakat Kelurahan Sampit Ketapang...
BPK Awasi Langsung Penyaluran BSM
PONTIANAK POST - Ketapang. Sekitar seribu siswa-siswi menghadiri acara penyerahan bantuan siswa miskin (BSM) di Lapangan Sepakat Ketapang, kemarin (24/2) pagi. Penyerahan BSM tersebut disaksikan langsung oleh anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Moermahadi Soerja Djanegara. Di Ketapang, terdata sekitar 23.339 siswa yang menerima BSM dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)...
Ada yang Ingin Midji Terjerat Kasus Bansos
PONTIANAK POST - Pontianak. Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengatakan bahwa ada pihak yang ingin menyeretnya pada indikasi korupsi dana bantuan sosial (bansos) Kota Pontianak tahun 2006, 2007, dan 2008. "Saya harus siap-siap terima serangan itu," katanya, Senin (24/2). Sutarmidji menganggap bukan hal baru jika ada pihak yang ingin menyeretnya dalam kasus ini. Dia sudah berkali-kali dilaporkan kepada penegak hukum...
Penyusunan LKPj dan LPPD Harus Tepat Waktu dan Sesuai Format
RAKYAT KALBAR - Ngabang. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) harus tepat waktu, terukur dan sesuai format yang telah ditentukan dalam ketentuan yang berlaku. Hal itu penting dalam upaya pencapaian opini terhadap laporan keuangan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Kalbar, dan harus menjadi perhatian serius seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemkab Landak...
SKPD Siapkan Data Keuangan Lengkap
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta Wakil Walikota Pontianak, Ir H Edi Rusdi Kamtono MM, MT, untuk fokus dalam mempersiapkan data-data yang diperlukan dalam menghadapi pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga proses pemeriksaan bisa berjalan dengan lancar...
Tindaklanjuti Temuan BPK
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Setiap pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hasil temuan dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dapat dipidana...
Kejati Terus Bidik Koruptor
Pontianak Post - Pontianak. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memeriksa mantan anggota dewan Kota Pontianak terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Kota Pontianak tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008. Pemeriksaan berbagai pihak terkait, terus dilakukan lembaga yudikatif ini, setelah kemarin menetapkan Buchary A Rahman, Walikota Pontianak periode 2003-2008 dan bekas Sekda Kota Pontianak, Hasan Rusbini sebagai tersangka. Kerugian negara mencapai...
Pemantauan atas Penyerahan BSM untuk Siswa-Siswi di Kabupaten Ketapang
Ketapang, 24 Februari 2014. BSM (Bantuan Siswa Miskin) merupakan program nasional pemerintah yang bertujuan untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (bahkan hingga tingkat menengah...
Ancaman 20 Tahun
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Penggeledahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, untuk dugaan Bansos Kota Pontianak, merupakan tata cara untuk menemukan segala barang bukti. Apa yang ditemukan sekarang, walaupun kejadian pada 2006, masih memungkinkan dijadikan barang bukti...
Belanja Tak Langsung
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Koordinator Data dan Informasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ahmad Taufik, menjelaskan bantuan sosial (Bansos), termasuk bagian dari belanja pemerintah. Belanjanya bersifat tidak langsung. Dalam artian, tidak terikat program kegiatan...
Pernah Ditangani Polresta, Sempat Diambil Alih Polda
PONTIANAK POST - Pontianak. Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menyebut dirinya tidak terkait dengan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) 2006, 2007, dan 2008 itu. Dia beralasan pada waktu itu dirinya bukan wali kota melainkan wakil wali kota. Menurutnya wakil wali kota tidak terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk dana bansos dan hibah. "Waktu itu saya tidak mengelola keuangan. Pengelolaan bansos...
Kejati Buru Koruptor Bansos
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Selama dua jam Satuan Khusus (Satgas) Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, menggeledah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pontianak, Rabu (19/2)...
Kejaksaan Geledah Kantor Pemkot
PONTIANAK POST - Pontianak. Tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat melakukan penggeledahan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kantor Wali Kota Pontianak terkait dugaan korupsi bansos tahun anggaran 2006 sampai 2008...
Barang Jadul, dari 2009 Sudah Jadi Temuan BPK
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) bukan hal baru alias Jadul. Desember tahun 2009, Badan Pemeriksa Keuangan RI telah menemukan indikasi kerugian Negara sebesar Rp21,46 miliar. Hasil pemeriksaan BPK RI tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPK di Kalimantan Barat, Mudjijono kepada DPRD Kota Pontianak yang diwakili oleh Ketua DPRD Pontianak, Hartono Azas L., dan Wali Kota...
Anggota Dewan Diusulkan Kelola Anggaran Sendiri
PONTIANAK POST - Jakarta. Hak yang dimiliki seorang anggota DPR bisa bertambah seiring dengan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Salah satunya terkait dengan hak anggota dewan untuk mengelola keuangan secara mandiri...
Bupati Akan Koordinasi BPK
BORNEO TRIBUNE - Sukadana. Bupati Kayong Utara H. Hildi Hamid tidak ingin terseret ke "hotel prodeo" karena salah dalam mengambil kebijakan terkait pendanaan pendamping program jaminan sosial kesehatan, sehingga dirinya akan sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan pemeriksa keuangan (BPK) sebelum menentukan kebijakan...
BPK Serahkan Laporan Pemantauan Semester II/2013
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Setelah melakukan penelaahan terhadap dokumen tindak lanjut yang disampaikan oleh seluruh entitas kepada BPK, untuk menentukan status tindak lanjut rekomendasi apakah telah sesuai, belum sesuai, atau belum ditindaklanjuti pada tanggal 6 hingga 8 Januari yang lalu, hari ini bertempat di aula perwakilan, BPK mengundang seluruh Ketua DPRD, Kepala Daerah dan Inspektur di Kalbar untuk menghadiri...
SKPD Diingatkan Tindaklanjuti Hasil Temuan
PONTIANAK POST - Pontianak. Setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hasil temuan dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai Permenpan No 9 Tahun 2009 pada point f, menyebutkan, setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pengawasan BPK, dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan...
SKPD Harus Tindak Lanjuti Hasil Temuan
BORNEO TRIBUNE - Sukadana. Bupati Kayong Utara Hildi Hamid menerima langsung laporan hasil pemeriksaan semester II dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya...
Tahapan Pemeriksaan LKPD
Berdasarkan metodologi pemeriksaan LKPD sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas LKPD sesuai Keputusan BPK Nomor 56a/K/I-XX.2/9/2007, tahapan pemeriksaan LKPD meliputi tahapan perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan lapangan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang secara ringkas meliputi 24 langkah, yaitu:
Perencanaan Pemeriksaan:
Pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan
Pemenuhan kebutuhan pemeriksa
Pemahaman atas entitas
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sebelumnya
Pemahaman Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Pemahaman...
Penyerahan Laporan Pemantauan TLRHP dan Kerugian Daerah Semester II/2013
Pontianak, 13 Februari 2014. Setelah melakukan penelaahan terhadap dokumen tindak lanjut yang disampaikan oleh seluruh entitas kepada BPK, untuk menentukan status tindak lanjut rekomendasi apakah telah sesuai, belum sesuai, atau belum ditindaklanjuti pada tanggal 6 s.d. 8 Januari yang lalu, hari ini bertempat di aula perwakilan, BPK mengundang seluruh Ketua DPRD, Kepala Daerah dan Inspektur di Kalimantan Barat untuk...
Wabup Warning 24 Kades yang Belum Menyerahkan LPj ADD 2013
RAKYAT KALBAR - Putussibau. Wakil Bupati (Wabup) Kapuas Hulu, Agus Mulyana SH MH meminta kepada para Kepala Desa (Kades) segera menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013. Pasalnya, dari 278 desa yang ada di kabupaten paling timur Kalbar itu, masih ada 24 Kades yang belum melaksanakan kewajiban pelaporan itu...
Awasi Dana Pemilu
PONTIANAK POST - Sintang. Koordinator Laskar Anti Korupsi (LAKI) wilayah Kapuas Raya, Abang Damsik, berharap masyarakat dapat turut serta mengawasi penggunaan dana Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)...
Perkenalan Kepengurusan Baru DWP BPK Kalbar Tahun 2014
Pontianak, 6 Februari 2014. Siang ini bertempat di aula perwakilan, DWP BPK Kalimantan Barat untuk pertama kalinya di tahun 2014 melangsungkan pertemuan rutin dengan seluruh anggotanya yang terdiri dari seluruh PNS perempuan dan istri PNS, yang dalam hal ini adalah pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Kesempatan ini digunakan pula untuk memperkenalkan kepengurusan DWP BPK Kalbar tahun 2014.
Ibu...
Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah Perlu Dilakukan Pengawasan Secara Optimal
Pontianak, Kamis (30 Januari 2014) – Dalam rangka membangun komunikasi efektif dengan pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat terutama membangun kesamaan pandangan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/BUMD yang merupakan bagian dari keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menyelenggarakan Diskusi Tebatas “Optimalisasi Pengawasan Atas Kekayaan Negara Yang Dipisahkan” pada hari ini (30/1) di Hotel Grand Mahkota,...
Tingkatkan Etos Kerja dan Disiplin Aparatur
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Walikota Pontianak, Sutarmidji, SH, MHum, menyatakan di usia Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) yang ke 57, telah menunjukkan berbagai isyarat kemajuan dan perkembangan menuju peningkatan taraf kedewasaan...
Midji Ancam Copot PNS Cuti Awal Tahun
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengancam mengganti posisi PNS yang mengajukan cuti pada awal tahun anggaran 2014 ini...
Larang Pejabat Pemkot Cuti Awal Tahun
PONTIANAK POST - Pontianak. Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dilarang cuti pada awal tahun. Ketika anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) baru direalisasikan. Namun, ada yang tidak mengindahkannya. Lima pejabat tetap mengambil cuti pada Januari ini...
Upacara Peringatan HUT BPK RI ke-67
Pontianak, 28 Januari 2014. Dibentuk untuk pertama kalinya pada tanggal 1 Januari 1947 dengan ketua R. Soerasno dan berkedudukan sementara di Magelang, tahun ini BPK telah menginjak usia 67 tahun. Dan sebagai puncak peringatan hari ulang tahun BPK, seluruh perwakilan secara serentak melangsungkan upacara bendera pada tanggal 28 Januari 2014. Di perwakilan Provinsi Kalbar, upacara yang dipimpin oleh Kepala...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2013
Pontianak, 23 Januari 2014. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di tahun 2014 diawali dengan penyerahan LHP Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah pada Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Bengkayang, LHP Dengan Tujuan Tertentu atas Pendapatan Asli Daerah pada Kota Singkawang, LHP Kinerja Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang, LHP Kinerja atas Pajak Hotel...
Siapkan Diri Akuntabel Laporan Keuangan
Pontianak Post - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengadakan kegiatan seminar Internasional, "Strategi Akuntabilitas Publik Untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment." Acara tersebut dihadiri dari berbagai peserta, antara lain, Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan lain-lain. Seminar yang berlangsung di Gedung BPK RI menghadirkan para narasumber/pemateri dari BPK RI, Menpan, Dirjen Keuangan Daerah, Kemendagri, Pertamina, Majalah...
Sekda Kalbar Hadiri Seminar BPK
BORNEO TRIBUNE - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adakan kegiatan seminar Internasional, "Strategi Akuntabilitas Publik Untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Goverment." Acara tersebut dihadiri dari berbagai peserta, antara lain, Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan lain-lain...
Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
BORNEO TRIBUNE - Ngabang. Rabu (15/1), bertempat di aula Kantor Bupati Landak dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2013. Bimtek dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Landak, Drs. Ludis, M.Si, berlangsung hingga Jumat, kemarin. Sekda Ludis membacakan sambutan tertulus Bupati Landak, Adrianus Asia Sidot...
Family Gathering dalam Rangka Peringatan HUT BPK RI ke-67
Pontianak, 13 Januari 2014. Untuk memeriahkan HUT BPK RI ke-67, yang jatuh pada tanggal 1 Januari 2014 lalu, seluruh perwakilan BPK dalam bulan Januari mengadakan berbagai rangkaian kegiatan di perwakilannya masing-masing. Di perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sendiri rangkaian kegiatan dimulai pada tanggal 8 Januari dengan berbagai pertandingan seperti bola voli, futsal, badminton, tenis meja, PES 2013, dan diakhiri pada...
Awasi Anggaran
PONTIANAK POST - Pontianak. Seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar diminta mengawasi pelaksanaan anggaran tahun 2014, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Upaya tersebut untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dalam laporan keuangan...
Gara-gara Jalan Negara Seperti Kubangan Kerbau
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Rusaknya jalan negara di sejumlah titik Provinsi Kalbar sudah tak tertahankan dampaknya. Seperti yang sudah diketahui dan dirasakan publik, alih-alih dilapisi aspal, malah seperti kerbau merendam diri...
Opini WTP Pemprov Harus Dipertahankan
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Opini Laporan Keuangan Pemprov Kalbar tahun 2012 lalu berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus dapat dipertahankan...
Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Penerimaan Tahun 2012
Pontianak, 8 Januari 2014. Setelah menjalani tugas kedinasan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu tahun, hari ini tiga orang pegawai di perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengikuti pengambilan sumpah PNS yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan, Didi Budi Satrio. Ketiga pegawai yang diambil sumpahnya adalah Herdian, S.E. didampingi rohaniwan H. Rahmatullah dengan saksi Wizar Dien Yatim (Kepala Sub Bagian...
Pemkot Siap Copot Kepala SKPD
Pontianak Post - Pontianak. Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengancam akan mencopot kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) jika instansi yang dipimpinnya mendapat temuan pada audit yang mengakibatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurun...
Midji Ancam Copot Jabatan Kepala SKPD
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sedianya harus mempersiapkan mental sejak sekarang. Pasalnya, Walikota Pontianak, H Sutarmidji SH, MHum, mengancam akan mencopot jabatan kepala SKPD yang hasil temuan pemeriksaan audit di SKPD yang dipimpinnya mengakibatkan penilaian laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merosot...
Midji Ancam Copot Jajaran Dinas
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Walikota Pontianak memberikan ultimatum kepada seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemkot Pontianak. Ultimatum tersebut cukup keras, ialah pencopotan jabatan sebagai kepala dinas bila sampai kualitas opini pemkot menurun dari sebelumnya yang meraih WTP...
Sulitnya Menghindari Potensi Merugi di Kasus Bank Century
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Siapa yang menyangka kalau kasus Bank Mutiara (dahulu Bank Century, red) bukan saja bertele-tele, tapi juga menyengat kesadaran publik saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan kerugian negara mencapai Rp 689,3 miliar ditambah Rp 6.742 miliar sehingga berjumlah Rp 7,4313 triliun? Saya sendiri berpendapat kerugian itu tidak demikian besarnya, melainkan jumlah itu dikurangi dengan harga penjualan...
Reses Sedot Rp52,3 M
PONTIANAK POST - Sukadana. Dana aspirasi DPRD KKU berdalih hasil reses untuk anggaran 2014, menyedot duit rakyat hingga Rp52,3 miliar. Uniknya banyak aspirasi itu di luar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) desa...
BPK Hitung Kerugian Negara Rp 7,4 Triliun
PONTIANAK POST - Jakarta. Pantas masyarakat terus mendorong KPK agar segera mengungkapkan kasus Bank Century. Hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan BPK menunjukkan betapa besarnya kerugian. Disebutkan, total kerugian dari pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik mencapai Rp 7,4 triliun...
Sanggau Peroleh Rp. 202,90 Miliar Alokasi DIPA 2014
BORNEO TRIBUNE - Sanggau. Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Sanggau menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Lembaga dan Alokasi Transfer Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk wilayah pembayaran KPPN Sanggau kepada tiga kabupaten yakni Kabupaten Sanggau, Landak dan Sekadau dengan total 82 DIPA. Penyerahan tersebut diterima secara simbolis diwakili oleh Bupati Sanggau, H. Setiman H. Sudin, Selasa (17/12) pagi...
KPK Perlu Mengembangkan Kasus ke Legislator Senayan
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Peneliti pada LSM Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM Oce Madril meminta KPK mengembangkan kasus Hambalang ke legislator di Senayan...
BPK Sudah Audit Dana Bansos KONI
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalbar mengaku, audit dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar tahun 2007, 2008 dan 2009 sudah selesai dan telah diserahkan ke Polda Kalbar...
BPK Butuh Dokumen Audit Bansos Untan
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Koordinator Wilayah Kalbar IA, Badan Pemeriksa Keuangan RI Diva Mahaendra menyatakan telah menyelesaikan proses perhitungan kerugian negara pada kasus dana Bansos KONI. Sementara untuk audit dana Bansos ke Fakultas Kedokteran Untan masih berjalan...
Tanggungjawab atas Kasus KONI Dianggap Selesai
PONTIANAK POST - Pontianak. Koordinator Wilayah Kalbar IA Badan Pemeriksa Keuangan RI, N Diva Mahaendra menyatakan tanggungjawab BPK RI terhadap kasus bantuan sosial Pemprov Kalbar kepada KONI telah selesai. Saat ini instansi tersebut hanya menangani bansos Pemprov Kalbar kepada Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura tahun 2006, 2007, dan 2008...
Bantuan Keuangan ke Parpol
RAKYAT KALBAR - Sukadana. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) KKU menyelenggarakan pengarahan bantuan keuangan kepada partai politik (Parpol) di KKU. Bertempat di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Selasa (3/12)...
Pengarahan Bantuan Keuangan
PONTIANAK POST - Sukadana. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kabupaten Kayong Utara menyelenggarakan pengarahan bantuan keuangan kepada partai politik (Parpol) di kabupaten ini. Kegiatan bertempat di Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Selasa (3/12) lalu...
Midji: Lebih Baik Sekolah di Daerah Masing-masing
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Beberapa hari lalu, Pontianak digegerkan dengan aksi 2 siswa sekolah swasta yang menggalang dana untuk keperluan membayar SPP. Aksi tersebut dilakukan agar mereka dapat ikut ulangan di sekolah tersebut yang mengharuskan, setiap siswa bisa ikut ulangan bila sudah tidak ada tunggakan SPP...
APBD 2013 Dinilai Belum Wakili Rakyat Kalbar
PONTIANAK POST - Pontianak. Koordinator Forum Independen untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadapi menilai anggaran yang berada di pos Sekretariat DPRD dan Legislatif Kalbar tahun 2013 dianggap belum memiliki aspirasi rakyat Kalimantan Barat. Ada beberapa item yang harus mendapatkan penjelasan...
Dicurigai, Bailout Century Dibarter Jabatan Wapres
RAKYAT KALBAR - Jakarta. Wakil Presiden (Wapres) RI Boediono mungkin tidak menerima uang skandal Bank Century. Namun dia dicurigai menerima gratifikasi lain, yaitu janji berupa jabatan wakil presiden. Inilah dugaan yang disampaikan ekonom senior, Dr Rizal Ramli kepada wartawan di Jakarta, Minggu (24/11)...
Gubernur: Lembaga Pemeriksa Keuangan Yang Sah Hanya BPK
RAKYAT KALBAR - Pontianak. Gubernur Kalbar, Drs. Cornelis, MH menegaskan, satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan yang direkomendasikan pemerintah melalui Undang-Undang Dasar hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Segera Sertifikatkan Aset Milik Pemerintah
BORNEO TRIBUNE - Pontianak. Aset-aset pemerintah baik milik pusat maupun daerah mesti menjadi perhatian serius untuk diurus kepemilikannya. Proses sertifikatnya segera diselesaikan. Hal ini urgen, karena ada korelasinya dengan opini yang akan diberikan oleh BPK," tutur Cornelis, saat memberikan sambutan pada seminar Peran BPK dan DPR dalam Mengawal Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara baru-baru ini di Hotel Mercure...
Lanjutkan Pembangunan Pelabuhan dan Lantamal
RAKYAT KALBAR - Mempawah. Menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban-Akhir Masa Jabatan (LKPj-AMJ) Bupati Pontianak Periode 2009-2014, Jumat (15/11) pagi, DPRD Kabupaten Pontianak menyampaikan 15 rekomendasi. Diantaranya menindaklanjuti pembangunan Pelabuhan Regional dan Lantamal Kuala Mempawah...
Waspadai Belanja Bansos untuk Pemilu
PONTIANAK POST - Jakarta. Penyimpangan anggaran dana bantuan sosial (bansos) kerap menjadi "primadona" demi kepentingan pesta demokrasi. Indikasi bakal munculnya penyimpangan dana bansos kembali muncul menjelang Pemilu Legislatif 2014. Pada 2013 total anggaran bansos di sejumlah kementerian yang diisi tokoh partai politik sedikitnya berjumlah Rp 69,5 triliun, melonjak dari pagu anggaran yang sama pada 2012 yang berjumlah sekitar Rp...
KPK Bidik Istri Anas
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum, di Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (12/11) siang...
BPN Persulit Sertifikasi Aset Pemerintah
PONTIANAK POST - Pontianak. Gubernur Kalbar, Cornelis menegaskan Badan Pertanahan Nasional mempersulit pembuatan sertifikat aset-aset milik pemerintah. Kondisi tersebut menjadi penyebab daerah tidak bisa mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI...
Segera Benahi Aset
PONTIANAK POST - Pontianak. Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Zeet Hamdy Assovie meminta semua jajaran satuan kerja perangkat daerah segera menyelesaikan persoalan pengelolaan aset di instansinya...