Laporan BPK RI Semester II Tahun Anggaran 2017
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus mengharapkan, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar. Sebelum batas waktu yang telah ditentukan, karena akan berimbas terhadap capaian kinerja...
Rekomendasikan 9.649 Temuan
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Dra Ida Sundari menerangkan sampai dengan semester II tahun 2017, BPK Perwakilan Provinsi Kalbar telah menghasilkan 4.236 temuan dan 9.649 rekomendasi...
Jadi Termotivasi
TRIBUN PONTIANAK – Singkawang. Wali Kota singkawang, Tjhai Chui Mie berharap hasil pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (TLRHP BPK) menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat...
Pemkab Siapkan Transaksi Non Tunai di 2018
PONTIANAK POST – Putussibau. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas Hulu melakukan persiapan untuk penerapan transaksi non tunai di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk mematangkan penerapan transaksi tersebut, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kapuas Hulu menggelar sosialisasi bagi staf serta pejabat keuangan di Aula Sekretariat Daerah Kapuas Hulu, Selasa (16/1)...
4.236 Temuan dan 9.649 Rekomendasi
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar menggelar kegiatan penyerahan hasil pemeriksaan atas pemantauan kerugian negara/daerah, Selasa (16/1). Kegiatan yang dilakukan di Kantor BPK Kalbar ini sekaligus menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan semester II tahun 2017...
Belum Maksimal
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Doddy Riyadmadji mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalbar beserta Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sudah berupaya maksimal selesaikan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia mengaku penyelesaian masih belum maksimal...
Segera Tindaklanjuti Temuan BPK
PONTIANAK POST – Sungai Raya. Usai menerima hasil pemeriksaan atas pemantauan kerugian negara/daerah dari BPK RI Perwakilan Kalbar, Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kubu Raya segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat sebelum batas waktu yang telah ditentukan karena akan berimbas pada capaian kinerja...
Komitmen Selesaikan Hasil LHP
PONTIANAK POST – Pontianak. Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie bersama Ketua DPRD Kota Singkawang, Sujianto menerima Laporan Hasil Pemantauan (LHP) yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK Kalbar Ida Sundari di BPK Kalbar di Pontianak, Selasa (16/1/2018)...
Temuan Laporan Keuangan Meningkat
SUARA PEMRED – Pontianak. BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar mengungkapkan terjadi peningkatan atas temuan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada Semester II tahun 2017. Untuk seluruh Kalbar terdapat 4.236 temuan dari 9.649 rekomendasi...
4.236 Temuan dan 9.649 Rekomendasi di Semester II 2017
PONTIANAK POST – Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Barat sudah memberikan 4.236 temuan dan 9.649 rekomendasi pada semester II tahun 2017. Jumlah itu bertambah dari Hasil Pemeriksaan Kinerja dan PDTT Semester II Tahun 2017 yang telah diserahkan tanggal 19 Desember 2017...
Pelanggaran Administrasi
SUARA PEMRED – Pontianak. Kepala Inspektorat Kabupaten Kubu Raya, Gemuruh memastikan, tidak ada temuan hukum hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK terhadap OPD yang ada di Kubu Raya. "Temuan soal hukum tidak ada. Hanya administrasi," katanya...
Pemkab KKR Terima Hasil Pemeriksaan BPK
SUARA PEMRED – Kubu Raya. Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kalimantan Barat yang akan diserahkan ke masing-masing instansi...
Penyerahan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Kerugian Daerah Semester II Tahun 2017
Pontianak, 16 Januari 2017- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini, Selasa 16 Januari 2018 telah menyerahkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah Semester II kepada lima belas entitas di lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Upacara Memperingati HUT ke-71 BPK RI di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Tahun 2018, dengan upacara bendera pada senin, 15 Januari 2018. Diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, upacara bendera dipimpin oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Ida Sundari, M.M, dengan komandan upacara Suntoro.
Tema HUT ke-71 BPK kali...
Pekan Olahraga HUT ke-71 BPK RI Tahun 2018
Pontianak - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Pemeriksa Keuangan RI ke-71 Tahun 2018, dimeriahkan dengan penyelenggaraan Pekan Olahraga di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Pekan Olahraga yang berlangsung selama empat (4) hari sejak tanggal 8 – 11 Januari 2018 ini secara simbolis dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Ida Sundari, M.M. didampingi oleh para...
Modal Inti Bank Kalbar Capai Rp2,04 Triliun
SUARA PEMRED – Pontianak. Direktur Utama Bank Kalbar, Samsir Ismail mengatakan modal inti Bank Kalbar posisi 31 Desember 2017 telah mencapai Rp2,04 triliun. "Sejak 2015 lalu Bank Kalbar sudah masuk dalam Bank umum kelompok usaha 2. Kecukupan modal kita sangat baik," ujarnya di Pontianak, Rabu (10/1)...
Perbaiki Tata Kelola Keuangan
RAKYAT KALBAR – Sambas. Pemkab Sambas tidak ingin serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali dibawah 100 persen. Makanya, perbaikan tata kelola keuangan menjadi perhatian pada tahun 2018. "Memang serapan tahun 2017 belum 100 persen, namun telah melewati presentasi yang masih wajar," kata Bupati Sambas, H Atbah Romin Suhaili Lc, Rabu (3/1)...
Tingkatkan Standar Pelayanan Publik 2018
RAKYAT KALBAR – Sambas. Standar pelayanan publik Pemkab Sambas tahun 2017 lebih baik dibanding 2016. Penilaian Ombudsman RI tersebut harus direspons seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dengan mewujudkan standar pelayanan yang semakin berkualitas...
Atbah Janji Benahi Tata Keuangan
SUARA PEMRED – Sambas. Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili berjanji, untuk memperbaiki tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas pada tahun anggaran 2018. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017, serapan anggaran pembangunan belum mencapai 100 persen...
Bupati Minta Pelayanan Masyarakat Ditingkatkan
SUARA PEMRED – Ngabang. Hadir dalam pelaksanaan apel itu, Pj Sekda Landak, Alpius, para Asisten di lingkungan Pemkab Landak, sejumlah Kepala SKPD dan para PNS di lingkungan Pemkab Landak...
Kasus BLBI, KPK Periksa Dorodjatun
RAKYAT KALBAR – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa pejabat tinggi di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Kemarin (2/1) giliran mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti yang dipanggil KPK. Serupa dengan mantan Wapres Boediono, Dorojatun juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT)...
Bendahara Bakal Cuma Pegang Duit Rp1 juta
RAKYAT KALBAR – Ngabang. Apel pertama pada 2018 Pemkab Landak berlangsung di halaman kantor bupati, Kota Ngabang, Selasa (2/1). Dipimpin langsung Bupati Karolin Margret Natasa, yang meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Landak lebih siap melayani masyarakat dan negara tahun ini...
AKN VI BPK Menggelar Rakor untuk Persiapan Pemeriksaan Tematik JKN dan Dikdasmen
Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI BPK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pemeriksaan Tematik JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah) serta Sosialisasi Panduan Pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Kegiatan yang dilaksanakan di Semarang pada tanggal 28 dan 29 Desember 2017 tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan persiapan pemeriksaan tematik kepada pemeriksa di lingkungan AKN VI.
Pelajari Kasus
TRIBUN PONTIANAK – Sekadau. Terkait ambruknya bangunan Puskesmas di Belitang, Kapolres Sekadau AKBP Anggon Salazar Tarmizi mengatakan, dirinya sudah melakukan koordinasi dengan anggota reserse untuk mengumpulkan data, dan juga melakukan koordinasi dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pusat...
Ngotot Bayar Utang Jangka Pendek, Alasan DPRD karena Persoalan Aset
RAKYAT KALBAR – Melawi. Setakat ini belum ada titik terang ihwal skema kepastian pembayaran utang jangka pendek, sehingga berimplikasi terhadap APBD Melawi 2018. Yang hingga detik ini belum juga bisa dipergunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan...
Sri Mulyani Tulis ‘Surat Cinta’ Buat Jajarannya
TRIBUN PONTIANAK – Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunggah beberapa foto lembar surat tentang kesan terhadap kinerja dan pesan untuk seluruh jajaran Kementerian Keuangan sepanjang tahun 2017. Foto-foto itu diunggah melalui akun Instagram Ani, @smindrawati, pada Minggu (31/12) petang...
BPK Luncurkan Inovasi Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Bahrullah Akbar mengadakan jumpa dan bincang santai bersama media nasional di Hotel Santika Jakarta, Rabu (27/12). Wakil Ketua BPK yang didampingi Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional, R. Yudi Ramdan Budiman mengadakan acara ini ini untuk menyampaikan beberapa program inovasi BPK RI dalam meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalitas BPK agar semakin dikenal...
Serapan Anggaran Capai 96 Persen
RAKYAT KALBAR – Mempawah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mempawah berhasil menyerap anggaran sebesar 96 persen. Penyerapan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana Alokasi Umum (DAU) masuk kategori maksimal...
Selesaikan Aset, Target Raih WTP
PONTIANAK POST – Singkawang. Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie bertekad agar pemerintah kota Singkawang meraih opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP). Oleh sebab itu ia akan segera menyelesaikan permasalahan aset Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Sambas...
Matriks Perbandingan PP tentang Piutang Negara/Daerah
Matrik Perbandingan PP No 35 Tahun 2017, PP No.33 Tahun 2006 dan PP No.14 Tahun 2005 tentang Piutang Negara/Daerah
Pemkot Pontianak hibahkan Rp6,2 Miliar ke Panwaslu
Pemerintah Kota Pontianak menghibahkan anggaran sebesar Rp6,2 miliar kepada Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) KOta setempat untuk pengawasan Pilkada serentak tahun 2018.
Inspektorat Kubu Raya buka pelayanan konsultasi pada aparat desa
Kepala Inspektorat Kabupaten Kubu Raya Gemuruh mengatakan terkait optimalisasi dana desa di Kubu Raya, pihaknya pun telah membuka pelayanan konsultasi kepada aparat desa. sehingga jika ada permasalahan di desa terkait pengelolaan dana desa bisa langsung dikonsultasikan dengan inspektorat
Kejari Diskusikan Penyelesaian Aset Negara
Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang menggelar focus group discussion (FGD) di Pendopo Bupati Ketapang. Diskusi tersebut memfokuskan tentang penyelesaian aset negara terpadu. Kali ini, penyelesaian aset difokuskan pada aset negara yang berada di bawah Dinas Pendidikan Ketapang
Kapuas Hulu Tindaklanjuti 3.034 Temuan Aset Daerah
Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sedang menyelesaikan 3.034 temuan aset daerah bermasalah oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Dana Desa di Kalbar Rp 1,6 triliun
Memperkuat kapasitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat kerja pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan di Aula Kantor Bupati Mempawah.
BKD Segera Benahi Aset Daerah
Masalah pendataan aset masih menjadi persoalan serius di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu. Untuk itu, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kapuas Hulu terus mengupayakan pembenahan aset-aset daerah, termasuk aset kendaraan dinas
Dana Desa Tetap Rp 51 M
TRIBUN PONTIANAK – Mempawah. Pemkab Mempawah melalui Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Mempawah menyatakan tidak ada kenaikan Dana Desa (DD) setiap desa dari APBN. Hal tersebut langsung disampaikan Kabid Pemdes Dissos PP, PA dan PMD Kabupaten Mempawah Rizal Multiadi saat ditemui diruangannya...
Demi Mencapai Predikat Opini WTP
SUARA PEMRED – Sambas. Pemerintah Kabupaten Sambas terus berbenah dan menertibkan sejumlah aset dalam rangka memenuhi syarat pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Kita tengah merapikan data aset. Aset rapi karena bagian dari persyaratan untuk kita bisa mendapatkan WTP. Kemudian aset-aset yang memang saya pikir perlu akan kita lepas maka kita lakukan acara lelang...
Panji: Dana Bansos Jangan untuk Pencitraan Politis
SUARA PEMRED – Melawi. Bupati Melawi, Panji mengingatkan pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah semestinya disesuaikan dengan ketentuan. Jangan sampai justru kegiatan yang dijalankan dari dana hibah pemda bermuatan politis. Di akhir tahun, seluruh organisasi, lembaga maupun pihak yang menerima dana tersebut harus melaporkannya pada pemerintah...
BPK Perwakilan Kalimantan Barat Serahkan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan PDTT
Pontianak, 19 Desember 2017 – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Ida Sundari, M.M.menyerahkan enam (6) Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan dua (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada tujuh (7) entitas terperiksa, yaitu: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; Kabupaten Landak; Kabupaten Sintang; Kabupaten Kapuas Hulu; Kabupaten Bengkayang; Kabupaten Sambas; dan Kabupaten Melawi.Selain beberapa Kepala...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Dan PDTT Manajemen Aset Semester II 2017
Pontianak (19/12/17) – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini, Selasa 19 Desember 2017 telah menyerahkan hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Manajemen Aset, kepada tujuh (7) entitas yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat Dra. Ida Sundari, M.M, bertempat di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
Paolus Hadi Ingatkan Jajaran Serius Kelola Uang Negara
SUARA PEMRED – Sanggau. Kemampuan Pemkab Sanggau di bawah kepemimpinan Bupati Paolus Hadi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 menoreh prestasi. Pemkab Sanggau dinilai pantas menerima penghargaan capaian standar tertinggi dari Pemerintah RI melalui Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati...
Rusman Ali Tepis Penghargaan Hasil Membeli
TRIBUN PONTIANAK - Kubu Raya. Pemkab Kubu Raya menjadi daerah penerima penghargaan paling banyak selama periode kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rusman Ali-Hermanus...
Rupinus Ajak ASN Lebih Profesional Kelola Keuangan Daerah
SUARA PEMRED - Sekadau. Bupati Sekadau, Rupinus menerima piagam penghargaan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016, dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati. Penyerahan piagam penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis sebagai perwakilan pemerintah pusat di Balai Petitih...
Sekadau Terima Penghargaan Menkeu RI
RAKYAT KALBAR - Sekadau. Pemerintah Kabupaten Sekadau mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Penyerahan penghargaan diwakilkan Gubernur kepada Bupati Sekadau, Rupinus SH M Si di Pontianak, Kamis (14/12)...
Pemkab Beli Dua Alat Berat Untuk Pelihara Jalan
SUARA PEMRED - Melawi. Dua alat berat berupa satu unit dozer dan eskavator dibeli dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Melawi tahun ini. Alat berat yang menghabiskan kurang lebih Rp4,5 miliar melalui APBD Perubahan Melawi itu direncanakan akan difungsikan sebagai sarana Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) di Kecamatan Belimbing tahun depan...
Deadline Laporan Keuangan 2017 pada Akhir Maret 2018
RAKYAT KALBAR – Ngabang. Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Landak diminta segera menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), paling lambat Minggu kedua Februari 2018 mendatang...
Acara Amburadul, Kecewa Kepala Daerah Tak Hadir
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Gubernur Kalbar Cornelis dengan nada tinggi menegur sejumlah kepala daerah yang tidak hadir saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 kepada Satuan Kerja Pengelolaan Dana APBN di Balai Petitih Kantor Gubernur, Selasa (14/12). Cornelis juga mempertanyakan ketidakhadiran Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya yang tidak hadir pada penyerahan itu...
ICW Minta Kenaikan Dana Desa Dibatalkan
SUARA PEMRED – Jakarta. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan dana desa dari Rp 60 triliun menjadi Rp 120 triliun di tahun depan. ICW menyarankan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh program dana desa terlebih dahulu, karena sudah begitu banyak terjadi penyelewengan...
Setelah 7 Tahun Mangkrak
PONTIANAK POST - Nanga Pinoh. Rencana lanjutan tahapan pembangunan kantor Bupati Melawi bakal segera dilanjutkan tahun depan. Pemda Melawi berusaha merampungkan tahapan pembangunan fisik gedung tersebut. Meskipun beberapa tahun sempat mangrak, tetapi pemerintah daerah tetap optimis dapat menuntaskannya dengan baik...
BPK Raih Penghargaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Tahun ini, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) yang digelar di Jakarta selama dua hari (11-12 Desember 2017) mengusung tema "Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera".
Danai Partai Politik Adu Sigap
SUARA PEMRED - Pontianak. Partai politik masih kesulitan mendapatkan dana-dana segar bagi operasional dan kampanye partai. Tak heran bila beragam cara dilakukan demi mendapatkan dana operasional tersebut...
Berkas Tersangka Helmi Dikirim ke Kejari
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Unit Tipikor Sat Reskrim Polresta Pontianak resmi mengirimkan berkas tersangka korupsi meubeler Rusunawa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Helmi ke Kejari Pontianak...
Januari Tetapkan Tersangka
PONTIANAK POST – Mempawah. Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah membuktikan komitmennya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di masyarakat. Buktinya, sepanjang 2017 ini tercatat tujuh kasus korupsi yang sudah di meja hijaukan. Bahkan, dalam waktu dekat Kejari Mempawah juga merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Mempawah 2014-2016...
Pengadaan Jasa Cleaning Service BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018
PENGUMUMAN LELANG SEDERHANA
Pokja ULP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan melaksanakan Lelang Sederhana dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan jasa lainnya sebagai berikut:
Nama paket pekerjaan: Pengadaan Jasa Cleaning Service BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018.
Website : http://kalbar.bpk.go.id
Website LPSE : www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc
Nilai Total HPS : Rp834.708.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah).
...
BPK Mengajak Pemerintah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Guna membangun komitmen bersama dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara, terutama menjelang penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 yang akan diperiksa BPK pada awal tahun 2018, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bertemu dengan Presiden, Joko Widodo dalam rangka Persiapan Pemeriksaan Tahun 2017 pada Pemerintah Pusat dan Institusi Pengelolaan Keuangan Negara Lainnya dalam rangka mewujudkan tata...
Jokowi Sebut Bukan Prestasi
PONTIANAK POST – Jakarta. Pemerintah ditargetkan bisa mengulangi capaian 2016 dalam hal laporan keuangan. Yakni, mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Untuk mewujudkan hal itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah menerapkan sejumlah program guna mendukung penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar...
Dugaan Korupsi Drainase Diekspose ke BPK
TRIBUN PONTIANAK – Ketapang. Proyek pembangunan drainase Jl DI Panjaitan Kecamatan Delta Pawan yang menggunakan APBD Ketapang Rp3,3 miliar, yang dikerjakan oleh PT Graha Raya Perkasa pada 2015 diduga korupsi. Kasus tersebut terus ditindaklanjuti dan diusut oleh Polres Ketapang. Saat ini kasus tersebut sudah dilakukan ekspos Polres Ketapang ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...
Polres Ketapang Ekspose Kasus Drainase ke BPK
SUARA PEMRED – Ketapang. Kasus dugaan korupsi pembangunan drainase di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Delta Pawan dengan pagu anggaran sekitar Rp3,3 miliar yang dilaksanakan pada tahun 2015 lalu terus berlanjut...
Dirkrimsus Tangani Masjid Agung Putussibau
SUARA PEMRED – Putussibau. Pemerintah Daerah (Pemda) Kapuas Hulu telah memberikan dana hibah sampai belasan miliar untuk pembangunan Masjid Agung Darunnajah Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, sejak tahun 2012. Namun, sampai saat ini pembangunan tersebut belum terselesaikan...
Perilaku Korupsi Dalam Pelayanan Publik
PONTIANAK POST – Pontianak. Beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh aksi Setnov melarikan diri dari pengejaran KPK. Setnov dibidik karena tersangkut kasus korupsi e-KTP yang telah merugikan negara miliaran rupiah. Jabatan yang disandang oleh Setnov sebagai Ketua DPR RI telah mencoreng kredibilitas pejabat negara di Indonesia. Sebelumnya sudah banyak pejabat negara yang tersangkut kasus korupsi baik itu menteri, gubernur,...
Pengadaan Jasa Konsultansi KAP dalam rangka Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017
PENGUMUMAN SELEKSI UMUM
Pokja ULP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan melaksanakan Seleksi Umum dengan prakualifikasi untuk paket pekerjaan pengadaan jasa konsultansi sebagai berikut:
Nama paket pekerjaan: Pengadaan Jasa Konsultansi KAP dalam rangka Pemeriksaan Untuk dan Atas Nama BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017.
Website : http://kalbar.bpk.go.id
Website LPSE : www.lpse.kemenkeu.go.id/eproc
Nilai Total HPS : Rp 321.750.000,- (tiga ratus...
Lomba Nulis Blog “BPK Kawal Harta Negara”
Dalam rangka memeriahkan HUT BPK RI ke-71 Tahun 2018, BPK RI mengadakan Lomba Nulis Blog dengan tema " BPK Kawal Harta Negara"..
BPK sebagai Anggota Panel External Auditor PBB Dukung Perbaikan Tata Kelola PBB
Sebagai salah satu anggota Panel External Auditor badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ketua BPK RI, Dr. Moermahadi Soerja Djanegara mengikuti sidang Panel External Auditor ke-58 dari tanggal 30 November s.d. 1 Desember 2017 di Roma, Italia. Sidang tahunan ini mendiskusikan beberapa isu pemeriksaan pada komunitas badan-badan di PBB untuk dijadikan proses pembelajaran dan dasar bagi rekomendasi Panel External Auditor kepada...
46 Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia
Pontianak, 29 November 2017 – 46 Tahun sudah Korps Pegawai Republik Indonesia berdiri. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat memperingatinya dengan menyelenggarakan upacara bendera. Selaku inspektur upacara bendera kali ini adalah Patrice Lumumba Sihombing. Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada keluarga besar KORPRI atas sumbangsih dan pengabdiannya kepada bangsa, negara, dan masyarakat.
Menanggapi maraknya isu-isu SARA...
Kubu Raya Hapuskan Piutang Pajak
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus melakukan inovasi pelayanan dalam memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Disamping melakukan penhapusan denda pajak PBB-P2, pemerintah juga melakukan penhapusan piutang pajak.
Ketapang Raih Penghargaan WTP Dari BPK Kalbar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) anggaran 2016. Penghargaan itu diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar) di Pontianak, Selasa 6/6/2017
Kalbar Berkomitmen Tetap Akuntabel Kelola Keuangan Negara
Pada era reformasi dan demokrasi, kesadaran masyarakat untuk menuntut agar keuangan negara dikelola secara akuntabel dan transparan dan bebas dari penyelewengan dan penyalahgunaan.
BPK RI : Masih Ada Kelemahan dalam Pelaporan Dana Desa
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), mengharapkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan dana desa.
Hamka Siregar Tersenyum
TRIBUN PONTIANAK - Pontianak. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Hamka Siregar tersenyum lepas usai sidang kelima di Ruang Kartika, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Pontianak, Jalan Uray Bawadi, Rabu (15/11) sore...
Sidang Tipikor Rektor IAIN, JPU Hadirkan Tiga Saksi
SUARA PEMRED - Pontianak. Sidang perkara tindak pidana korupsi pengadaan meubeler Rusunawa IAIN Pontianak yang menjerat Rektor IAIN, HS terus bergulir. Pada Rabu (15/11) sekitar pukul 14.49 WIB, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang perkara tersebut. Semula sidang itu dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB...
Silahturahmi Humas BPK Perwakilan Provinsi Pontianak dengan Humas Pemda Singkawang dan Awak Media di Singkawang
Pontianak, 12 November 2017- Humas Badan Pemeriksa Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat berkunjung ke kantor Walikota Singkawang dalam rangka silahturahmi dengan humas kota Singkawang dan juga para awak media di Singkawang. Kunjungan ini dilatarbelakangi oleh perlunya membangun hubungan yang baik antar humas instansi dan juga dengan awak media. Pertemuan singkat yang berlangsung di ruang humas kota Singkawang ini berlangsung santai...
Harry Azhar: Rekomendasi BPK Wajib Ditindaklanjuti
SUARA PEMRED – Nanga Pinoh. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI, Harry Azhar Azis hadir di Melawi bersama jajaran pimpinan BPK RI Perwakilan Kalbar, Jumat (10/11) siang di Pendopo Bupati Melawi. Harry yang ikut dibawa dalam kegiatan kunjungan kerja dan reses anggota DPR RI, Sukiman memaparkan sejumlah hal terkait dengan proses pemeriksaan keuangan negara...
Peringatan Hari Pahlawan ke-72 Tahun 2017 di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak - 10 November 2017. Mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia, para peringatan Hari Pahlawan ke-72 yang jatuh pada hari Jumat, 10 November 2017 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan upacara bendera. Selaku Inspektur upacara yaitu Plh. Kepala Perwakilan, Aan Hayatullah menyampaikan amanat Meneteri Sosial Republik Indonesia, Khofiffah Indar Parawansa yang mengambil tema...
542 Lahan Sekolah Negeri Belum Bersertifikat
PONTIANAK POST – Ketapang. Hingga saat ini masih banyak aset Pemerintah Daerah Ketapang, berupa tanah yang belum terdata. Bahkan, masih banyak diantaranya yang belum memiliki sertifikat, sehingga berpotensi memunculkan gugatan dari pemilik maupun ahli waris sebelumnya...
Kades Bingung Kelola Dana Desa
SUARA PEMRED – Jakarta. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Republik Indonesia menilai masih banyak kepala desa yamg belum siap menerima dan memaksimalkan dana desa. Karena itu LPM akan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pelatihan bagi kepala desa...
BPK Raih Penghargaan Bidang Pengelolaan BMN Tahun 2016
BPK meraih penghargaan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Penghargaan ini diberikan Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada BPK atas kinerja yang sangat baik di bidang pengelolaan BMN Tahun 2016. Dalam hal ini, BPK meraih predikat sangat baik pada kategori Kepatuhan Pelaporan BMN, yang meliputi penilaian pada ketepatan waktu penyampaian laporan, kelengkapan dan kecermatan laporan, serta ketepatan waktu pelaksanaan...
BPK-RI Perwakilan Kalbar Jalin Silahturahmi dengan Jurnalis Singkawang
RAKYAT KALBAR – Singkawang. Humas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalbar melakukan kunjungan silahturahmi dengan Humas Setda Singkawang dan para jurnalis di ruang Bagian Humas Setda Singkawang, Kamis (2/11)...
Pertahankan WTP Kubu Raya
Bupati Kubu Raya Rusman Ali menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat
Pemkab Sekadau Gandeng BPKP untuk Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Sekadau melakukan berbagai cara dalam memaksimalkan pengawasan penggunaan dana masyarakat
Ini Penjelasan BPK Kalbar TErkait Dugaan Jual Beli Opini
Kepala perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar, Ida Sundari angkat bicara terkait kasus dugaan jual beli opini oleh oknum di BPK pusat, yang santer diberitakan belakangan terakhir ditingkat Nasional
Sambas Raih WDP, Ini Desakan Para Mahasiswa
Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) mendesak pemerintah Kabupaten Sambas harus mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian bukan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-89 Tahun 2017 di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, 30 Oktober 2017- Delapan puluh Sembilan tahun yang lalu, tepatnya tanggal 28 Oktober 1928, 71 pemuda dari seluruh penjuru tanah air berkumpul di sebuah gedung di jalan Kramat Raya daerah Kwitang, Jakarta. Pada kesempatan itulah tercetus ikrar satu nusa, satu bangsa dan satu Bahasa, yaitu Indonesia. Memperingati momen bersejarah ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat hari ini, Senin...
Korupsi Pasar Kedah Baru Satu Tersangka
PONTIANAK POST – Putussibau. Kasus pembangunan pasar Kedamin Indah (Kedah) di kecamatan Putussibau Selatan terus bergulir. Bahkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan satu orang tersangka berinisial TP, dalam kasus tindakan pidana korupsi (Tipikor) pembangunan Pasar Kedah, Jumat (20/10)...
Pengelolaan Keuangan Harus Semakin Baik
RAKYAT KALBAR – Putussibau. Supaya tata kelola keuangan semakin baik, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terus melakukan berbagai langkah. Salah satunya melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah, Senin (23/10) di Aula Bank Kalbar Putussibau...
Anton: OPD Wajb Selesaikan Temuan BPK
SUARA PEMRED – Putussibau. Pemerintah Daerah (Pemda) Kapuas Hulu secara terus menerus melakukan pembenahan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut bertujuan agar kedepannya Bumi Uncak Kapuas mampu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)...
BPK Goes to Vienna, The Second Engagement (Year 2017-2018)
BPK terus melanjutnya kiprahnya di dunia Internasional dengan menjadi pemeriksa eksternal International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk Tahun Anggaran 2017. Tim Pemeriksaan BPK terdiri dari Tim Pemeriksaan Kinerja dan Tim Pemeriksaan Keuangan. Tim Pemeriksaan Kinerja dipimpin oleh Muhammad Wahyudi beranggotakan Fitriyah, Budi Setiawan, Fery Irawan, Bulkhaira, dan Reny Maharani.
Inovasi BKD di Hari Jadi ke-246 Kota Pontianak
PONTIANAK POST – Pontianak. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak menciptakan sebuah inovasi untuk mempermudah penyampaian laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNas)...
Pro Kontra Pembentukan Densus Tipikor
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Komisi I DPRD Provinsi Kalbar tidak setuju ihwal rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tipikor oleh Mabes Polri. Sebagai upaya pemberantasan dan penanganan korupsi di Indonesia...
Ada Transparansi
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya malah mendukung pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) sebagai upaya pemberantasan dan penanganan korupsi di wilayah Indonesia...
Dukungan Transparansi Dana Desa
PONTIANAK POST – Sintang. Koordinator Wilayah Laskar Anti Korupsi Indonesia Kapuas Raya, Abang Damsik sangat mendukung langkah pemerintah yang senantiasa mendorong transparansi penggunaan dana desa. Pengawasan harus dilakukan instansi terkait supaya penggunaan Dana Desa bisa menjadi tepat sasaran...
Kubu Raya Hapuskan Piutang Pajak
SUARA PEMRED - Kubu Raya. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus melakukan inovasi pelayanan dalam memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Disamping melakukan penghapusan denda pajak PBB-P2, pemerintah juga melakukan penghapusan piutang pajak. Bupati Kubu Raya Rusman Ali mengatakan, penghapusan piutang pajak dilakukan agar masyarakat tidak terbebani oleh utang pajak yang sudah kedaluwarsa...
Hapuskan Piutang Pajak
PONTIANAK POST – Sungai Raya. Selain menghapuskan denda pajak PBB-P2, kini Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga menerapkan kebijakan untuk melakukan penghapusan piutang pajak. "Penghapusan piutang pajak PBB-P2 yang telah kedaluwarsa umur piutang tersebut terhitung dari tahun 1994 sampai tahun 2011," ucap Bupati Kubu Raya, Rusman Ali...
BPK RI Beri Kuliah Umum
PONTIANAK POST – Pontianak. Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Dr. Harry Azhar Azis, MA, Kamis (12/10) memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah (UM) Pontianak. Kuliah umum diikuti kurang lebih 400 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan pejabat di lingkungan UM Pontianak...
Masih Lemah dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset
PONTIANAK POST - Pontianak. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat M. Zeet Hamdy Assovie mengakui bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan pada pelaksanaan administrasi dan pengeloaan keuangan, termasuk pengelolaan asset...
FOCUS GROUP DISCUSSION TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN DAN PERMASALAHANNYA SE-KALIMANTAN
Pontianak, 12 Oktober 2017-Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menetapkan antara lain bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, berupa jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK akan...
Kuliah Umum Anggota VI BPK di Universitas Muhammadiyah Pontianak dan Poltekkes Kemenkes Pontianak
Pontianak, 13 Oktober 2017-Kamis, 12 Oktober 2017 bertempat di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Pontianak, Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis menyampaikan Kuliah Umum di hadapan para mahasiswa dan dosen Universitas Muhammadiyah. Kuliah Umum dengan tema “Pengelolaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat” dimoderatori oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Samsuddin, turut hadir dalam acara ini Rektor Universitas...
M Zeet Akui Pengelolaan Keuangan Masih Lemah
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Pemprov Kalbar telah berkomitmen untuk menyelesaikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Mengingat laporan keuangan Pemprov Kalbar masih dalam proses penyelesaian yang diajukan ke status IV (empat) atau temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah...
Dewan Harap Penyerahan Aset Segera Dilakukan
SUARA PEMRED – Singkawang. Ketua Komisi II DPRD Singkawang, Eka Chandra berharap penyelesaian masalah aset Singkawang direalisasikan saat moment Hari Ulang Tahun (HUT) Pemkot Singkawang ke-16 tahun 2017...
TNI Pertanyakan Amunisi Bulgaria
TRIBUN PONTIANAK – Jakarta. Sebanyak 5.932 peluru berjenis Amunition Castior with high exlposive fragmentation jump granade yang dibeli Brimob dari Bulgaria, ternyata spesifikasinya tidak sesuai untuk polisi. Peluru berkaliber 40 milimeter tersebut dianggap sangat berbahaya dan mematikan. Alhasil, 5.000 peluru tersebut kini disimpan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)...
BPK Serahkan IHPS I Tahun 2017 Kepada Presiden RI
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelamatkan keuangan negara senilai Rp13,70 triliun pada semester I tahun 2017. Jumlah itu berasal dari penyerahan aset/penyetoran ke kas negara, koreksi subsidi, dan koreksi cost recovery.
Penyaluran DID Diperketat
TRIBUN PONTIANAK – Jakarta. Pemerintah memperketat penyaluran dana insentif daerah (DID) mulai tahun depan. Salah satunya, mengubah ketentuan melalui penghapusan alokasi minimum penyaluran dana transfer daerah tersebut...
Minta Mabes Polri Ambil Alih
PONTIANAK POST – Pontianak. Ketua Umum DPP Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Burhanuddin Abdullah meminta Bareskrim Mabes Polri untuk mengambil alih kasus korupsi Kegiatan Unit Pemeliharaan Jalan (UPJJ) Jerora II-Sei Ana pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sintang. Kasus tersebut diduga dia melibatkan seorang mantan Pelaksana Tugas Dinas PU Kabupaten Sintang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)...
BPK Awasi Kredit Macet
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 2017. Dalam temuan ini BPK menyoroti dugaan kerugian negara dalam beberapa institusi pemerintah termasuk bank BUMN. Dari beberapa BUMN yang disoroti oleh BPK adalah terkait kredit bermasalah atau non perfoming loan (NPL) PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) dan PT Bank tabungan Negara Tbk (BTN)...
Belum Dihuni
TRIBUN PONTIANAK - Jakarta. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 5.108 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi baik melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Angsuran/Bunga (SSA/SSB) belum dimanfaatkan oleh debitur atau ‘pemilik asli’. Rumah-rumah tersebut tidak dihuni, dialihkan atau proses dialihkan kepada pihak lain...
BPK Menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 Kepada DPR
Jakarta, 03 Oktober 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 ke Dewan Perwakilan rakyat (DPR). IHPS tersebut diserahkan langsung oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara kepada Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II DPR
Upacara Memperingati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017
Pontianak, 02 Oktober 2017-Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 01 Oktober 2017, hari ini senin tanggal 02 Oktober 2017 bertempat di halaman gedung kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, seluruh Pegawai melakukan Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Upacara sendiri dipimpin oleh Komandan Upacar, Listoyo Darmanto Senoaji jabatan sehari-hari adalah Ketua Tim Senior pada Subaud...
Kunjungan Kerja Kepala Kanwil DJKN Ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, Senin 02 Oktober2017 - Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Barat menerima kunjungan Kepala Kanwil DJKN (Direktorat Jenderal Keuangan Negara) Kalimantan Barat, Edih Mulyadi dan beberapa Pejabat Struktural lainnya. Adapun maksud dan tujuan dari kunjungan DJKN ke kantor BPK Perwakilan Kalimantan Barat adalah untuk melakukan koordinasi tentang temuan pemeriksaan BPK yang dapat menjadi ranah kerja DJKN dan diselesaikan melalui DJKN.
Hadir...
Kerap Pakai Uang Pribadi, Hindari Penggunaan APBD
PONTIANAK POST– Kutai Kartanegara. Asalkan dia mendapat kabar tersebut, Rita tak segan merogoh kantong pribadinya untuk menghindari penggunaan dana APBD. Kebiasaan royal tersebut juga kerap dia realisasikan dengan memberikan berbagai sungguhan hiburan rakyat secara gratis, hingga biaya perjalanan dinas...
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Menyelenggarakan Tes TPA dan ITP TOEFL
Pontianak, 26 September 2017, Dalam rangka meningkatkan kemampuan akademik dan peningkatan penguasaan bahasa Inggris bagi pegawai, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan kegiatan Tes Potensi Akademik (TPA) dan Institutional Testing Program Test of English as a Foreign Language (ITP TOEFL) pada 25 dan 26 September 2017.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dibagi kedalam dua sub tes, pertama adalah...
Praperadilan, Setnov Beberkan LHP BPK
RAKYAT KALBAR – Jakarta. Tim advokasi Ketua DPR Setya Novanto terus berupaya memperkuat argumen hukum untuk melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Kemarin (25/9), mereka berpendapat penyidikan KPK terhadap ketua umum Partai Golkar tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP)...
Pemantapan Pemahaman Aplikasi Persuratan Versi 3.0 BPK Perwakilan Kalbar
Pontianak, 19 September 2017-Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Aplikasi Persuratan Versi 3.0. kepada seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari Kamis, 19 September 2017 bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Hadir sebagai narasumber dalam acara ini yaitu tim dari Biro Umum BPK Pusat yang terdiri dari Kepala Sub...
Kalbar Komitmen Akuntabel dan Transparan
RAKYAT KALBAR – Jakarta. Era reformasi dan demokrasi, kesadaran masyarakat semakin tinggi, menuntut agar keuangan negara dikelola secara akuntabel dan transparan, bebas dari penyelewengan maupun penyalahgunaan...
Peringatan Hari Raya Idul Adha 1438 H di Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, 04 September 2017.Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1438 H yang pada tahun ini jatuh pada hari Jumat, 01 September 2017, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan pengurus musholla Al-Amin menyelenggarakan pemotongan hewan qurban di lingkungan kantor yang pelaksanaannya dilakukan hari Sabtu, 02 September 2017.
Pelaksanaan pemotongan hewan qurban sendiri dilakukan oleh para Pegawai BPK Perwakilan Provinsi...
JK Keluhkan Inspektorat Kerap Tempat Buangan Pejabat
SUARA PEMRED – Jakarta. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengeluhkan jabatan-jabatan di inspektorat atau lembaga pengawasan internal di suatu instansi pemerintah, kerap diisi oleh pejabat yang tidak memiliki kompetensi di bidang pengawasan...
Kerja Sama BPK dan Inspektorat Provinsi dalam Percepatan Tindak Lanjut dan Mewujudkan Zona Integritas
Pontianak – Jumat, 25 Agustus 2017, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Dra. Ida Sundari, M.M. mensosialisasikan program percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK kepada para Inspektur Daerah se-Kalimantan Barat. Sosialisasi yang dimoderatori oleh Inspektur Provinsi Sekundus, S.Sos., M.M. ini merupakan salah satu bentuk tindak lanjut komitmen yang sudah ditandatangani antara Kepala Perwakilan BPK Provinsi...
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Menuju Zona Integritas
Pontianak – Kamis, 24 Agustus 2017 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selenggarakan kegiatan Sosialisasi Nilai-Nilai Dasar BPK. Hadir sebagai narasumber dalam acara ini Inspektur Utama, Dr. Drs. Mahendro Sumardjo, M.M., dan Inspektur Penegakan Integritas Selvia Vivi Devianti S.E., MSc., Ak., MCP., CFE. Materi yang disampaikan oleh para narasumber antara lain mengenai Whistle Blowing Systems, Program Pengendalian Gratifikasi,...
Dinas SP3AMD Monitoring Keuangan Desa
TRIBUN PONTIANAK – Kayong Utara. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (SP3AMD) melakukan monitoring Pengelolaan Keuangan Desa untuk mempercepat pencairan dana desa tahap II...
Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik BPK Perwakilan Prov. Kalbar 89%
Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 19 telah mengamatkan setiap penyelenggara pelayanan publik menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing.
Selain itu juga dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 secara jelas mengatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Setiap Informasi...
KINERJA KEGIATAN PEMERIKSAAN BPK PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017 SANGAT MEMUASKAN
Dalam rangka mengukur kepuasan pemangku kepentingan ekternal dalam hal ini pihak auditee terhadap kinerja pemeriksaan BPK, dilakukan survei kepuasan stakeholder yang dilakukan setelah rangkaian kegiatan pemeriksaan berakhir. Parameter pengukuran kepuasan meliputi aspek independensi, integritas dan profesionalisme. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK, dan juga merupakan salah satu pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK Perwakilan.
Kegiatan survei atas kepuasan auditee...
UPACARA PERINGATAN HUT KE-72 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Bertempat di halaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Kamis 17 Agustus 2017 diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural, fungsional, dan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Tahun 2017. Tema Peringatan Hari Ulang Tahun ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017 ini adalah Indonesia Kerja Bersama,...
BPK Segera Audit Dana Desa
SUARA PEMRED – Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan segera mengaudit penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa (DD) 2017. Audit ini dilaksanakan pada desa terpilih, yang DD-nya sudah disalurkan...
Komitmen Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Pontianak – Hari ini, Rabu 16 Agustus 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengundang Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat untuk membahas program percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut hasil workshop yang diselenggarakan di Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat Tanggal 11 Agustus 2017 lalu. Sebagai konsekuensi atas penandatanganan komitmen antara Kepala Perwakilan dengan Auditor...
Penyerahan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Laporan Pemantauan Kerugian Daerah Semester I Tahun 2017
Pontianak, Jumat (4 Agustus 2017) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan (BPK) Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Laporan Pemantauan Kerugian Daerah Semester I Tahun 2017 kepada 15 entitas provinsi, kota, dan kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Penyerahan dilaksanakan di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
BPK PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT BERIKAN PENJELASAN TENTANG DANA BOS KEPADA OMBUDSMAN PERWAKILAN KALIMANTAN BARAT
Pada hari Selasa, 1 Agustus 2017, dua orang perwakilan dari Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat, Tariyah dan M. Ridha, berkunjung ke Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan konsultasi terkait pemeriksaan atas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Barat.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sekaligus sebagai pemimpin pertemuan, Ida...
Rapat Konsultasi Antara Pansus DPRD Sambas dengan BPK Perwakilan Kalbar
Ketua DPRD Sambas Ir. H. Arifidiar mendampingi Panitia Khusus I DPRD Sambas pada hari Rabu, 26 Juli 2017, berkunjung ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak untuk melakukan konsultasi. Rapat konsultasi yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Aan Hayatullah ini membahas beberapa hal antara lain mengenai ruang lingkup pemeriksaan, penghargaan dan sanksi terkait tindak lanjut dan opini,...
KONSINYERING PEMBAHASAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH SEMESTER I TAHUN 2017
Sebagai upaya pemantauan penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK dan kerugian negara/daerah, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan pembahasan dan penyusunan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan laporan pemantauan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester I Tahun 2015. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 24 s.d 28 Juli 2017.
Acara ini diselenggarakan di Aula...
Knowledge Transfer Forum (KTF) “Pelayanan Prima”
Jumat, 21 Juli 2017 bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, diadakan kegiatan Knowledge Transfer Forum (KTF) dengan tema “Pelayanan Prima” yang diikuti oleh seluruh staf penunjang dan pendukung termasuk para Kasubbag dan tenaga tidak tetap di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Pemateri pada kegiatan tersebut adalah Wahid Rakhmanto, staff subbag HTUK...
Kejaksaan Negeri Mempawah Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK
Tidak jarang temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dijadikan salah satu alat bukti dalam tuntutan kerugian daerah, seperti halnya yang saat ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Mempawah yang disampaikan pada pertemuan dalam rangka konsultasi dengan pihak BPK pada hari Selasa, 18 Juli 2017. Tim penyidik Kejari Kab. Mempawah saat ini sedang mendalami salah satu temuan BPK atas Laporan Keuangan...
Penuhi Empat Kriteria
SUARA PEMRED – Pontianak. Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Ida Sundari mengatakan, dari lima entitas yang diperiksa, hanya satu yang mendapatkan predikat opini WTP yakni Pemkab Landak...
Landak Raih WTP (Lagi)
RAKYAT KALBAR – Ngabang. Laporan Keuangan Kabupaten Landak Tahun Anggaran (TA) 2016, mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalbar...
Halal Bi Halal Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan Syukuran Penggunaan Gedung Pemeriksa
Bulan ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah serta memberi kesan tersendiri bagi umat islam sedunia. Sebulan penuh kita melewatinya dengan penuh keimanan kepada Allah swt yang akhirnya akan membawa kita kembali suci (fitrah) sebagai manusia seutuhnya.
Islam menganjurkan kita untuk tetap menjaga keutuhan tali silaturahmi kepada sesama umat muslim, Islam tidak pernah membedakan ras, suku, dan golongan, karena...
Anggaran Tahun 2017, Entitas Harus Sampaikan LKPD Tepat Waktu
POSTKOTAPONTIANAK.COM – Pontianak. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Barat Dra. Ida Sundari, M.M telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerinth Daerah (LKPD) Tahun 2016 Kepada Lima Kabupaten/Kota di Wilayah Kalbar, di Ruang Rapat Pimpinan Lantai II Kantor BPK Perwakilan Kalbar pada Rabu (12/7/2017). http://www.postkotapontianak.com/anggaran-tahun-2017-entitas-harus-sampaikan-lkpd-tepat-waktu/
Aparat Pun Siap Bertindak
SUARA PEMRED – Nanga Pinoh. Kapolres Melawi, AKBP Ahmad Fadlin mengatakan institusinya pasti akan mendukung proses pembangunan di Melawi dari aspek pengawasan...
Dana Desa di Wilayah Kabupaten Landak Sudah Berjalan Dengan Sangat Efektif
POSTKOTAPONTIANAK.COM – Pontianak. Terkait dengan adanya penambahan dana Desa di tahun yang akan datang Bupati Kabupaten Landak Karolina Margret Natasa mengatakan pihaknya saat ini masih merasa kesulitan, terutama pada Sumber Daya Manusia (SDM). http://www.postkotapontianak.com/dana-desa-diwilayah-kabupaten-landak-sudah-berjalan-dengan-sangat-efektif/
Inilah Kunci Kabupaten Landak Pertahankan Predikat WTP
POSTKOTAPONTIANAK.COM – Pontianak. Bupati Kabupaten Landak Karolina Margret Natasa sangat bersyukur karena pada tahun ini, pihaknya bisa mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diberikan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalbar Dra. Ida Sundari, M.M dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 diwilayah Kalimantan Barat di kantor BPK...
Karolin Akan Copot Kepala Puskesmas, Karena Hal Ini
POSTKOTAPONTIANAK.COM – Pontianak. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit dilingkungan masyarakat sangatlah penting, karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak, dan dalam hal ini peranan pemerintah di bidang kesehatan, juga sangat dibutuhkan. http://www.postkotapontianak.com/karolin-akan-copot-kepala-puskesmas-karena-hal-ini/
Kabupaten Landak Dapatkan WTP Dari BPK Perwakilan Provinsi Kalbar
POSTKOTAPONTIANAK.COM – Pontianak. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Landak pada Tahun Anggaran 2016 sudah diperiksa dengan teliti oleh Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. http://www.postkotapontianak.com/kabupaten-landak-dapatkan-wtp-dari-bpk-perwakilan-provinsi-kalbar/
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 KEPADA LIMA KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH KALBAR
Pontianak, Rabu (12 Juli 2017) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini, Rabu 12 Juli 2017 telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016, kepada lima entitas yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat Dra. Ida Sundari, M.M, bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan...
Bupati Landak Menerima LHP LKPD
POSTKOTAPONTIANAK.COM – Pontianak. Bupati Kabupaten Landak Karolina Margret Natasa bersama Ketua DPRD Kabupaten Landak tanda tangani serah terima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggran 2016 diwilayah Kalimantan barat di kantor BPK Perwakilan Kalbar pada Rabu (12/7). http://www.postkotapontianak.com/bupati-landak-menerima-lhp-lkpd/
Lima Kepala Daerah Hadiri Penyerahan Hasil Pemeriksaan Atas LKPD
POSTKOTAPONTIANAK.COM – Pontianak. Lima Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Kalbar menghadiri acara, penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 di aula BPK RI perwakilan Kalbar Rabu (12/7/). http://www.postkotapontianak.com/lima-kepala-daerah-hadiri-penyerahan-hasil-pemeriksaan-atas-lkpd/
Pansus Sentil 17 Penyidik KPK
TRIBUN PONTIANAK – Jakarta. Pansus Hak Angket KPK kembali membuat manuver. Pansus Angket kali ini menyebut ada 17 penyidik KPK dari institusi Polri yang diangkat dengan proses menyimpang...
Polres Komitmen Awasi Kegiatan Pembangunan Melawi
RAKYAT KALBAR – Nanga Pinoh. Kapolres Melawi AKBP Ahmad Fadlin, menegaskan pihaknya akan mengawasi jalannya proses pembangunan proyek yang seharusnya bersifat transparan. Sesuai dengan komitmen bersama yang juga sudah dilakukan kerjasama bersama Pemkab dalam hal pengawasan...
Demi Menjaga Integritas, Ketua BPK Melantik Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik BPK
Jakarta, Aktual.com – Lembaga negara yang melakukan tugas pemeriksaan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terus menggenjot kualitas auditnya demi menekan potensi kebocoran keuangan negara http://www.aktual.com/demi-menjaga-integritas-ketua-bpk-melantik-anggota-majelis-kehormatan-kode-etik-bpk/
BPK Perkuat WBS dan Program Pengendalian Gratifikasi
Jakarta, Aktual.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya memperkuat profesionalisme dan integritas para auditornya dalam melakukan tugas pemeriksaan terhadap keuangan negara di lingkungan kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah.http://www.aktual.com/bpk-perkuat-wbs-dan-program-pengendalian-gratifikasi/
Pengambilan Sumpah Anggota MKKE BPK Periode 2017-2020
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara memandu pengambilan sumpah Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (MKKE BPK) di Kantor Pusat BPK, pada hari Selasa (20/6).http://www.bpk.go.id/news/pengambilan-sumpah-anggota-mkke-bpk-periode-2017-2020
Launching Aplikasi Whistle Blowing System (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan launching aplikasi Whistle Blowing System (WBS) dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) sebagai sarana untuk menampung pengaduan-pengaduan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan BPK, pada hari Senin (19/06), di Jakarta. http://www.bpk.go.id/news/launching-aplikasi-whistle-blowing-system-wbs-dan-program-pengendalian-gratifikasi-ppg-bpk
Terapkan Sistem Pembangunan Zona Integritas
PONTIANAK POST – Pontianak. Selama 37 tahun Ibu Ida Sundari mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kariernya dimulai dari staf hingga kini menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Banyak harapan dan terapan kinerja yang coba dilakukan untuk kemajuan Kantor BPK Kalimantan Barat. Salah satunya mengimplementasikan sistem baru, khususnya untuk pembangunan zona integritas...
DPRD Apresiasi Kinerja Pemprov
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Rapat Paripurna di Ruang Balairung Kantor DPRD Kalbar, Jl Ahmad Yani Pontianak, Senin (19/6)...
Belum Ada Standar Akuntansi Laporan Bantuan Keuangan Parpol
RAKYAT KALBAR – Ngabang. Hingga kini belum ada standar akuntansi keuangan khusus yang dijadikan dasar penyusunan laporan bagi Partai Politik (Parpol) yang menerima bantuan dari pemerintah...
Penyelenggaraan Knowledge Transfer Forum (KTF) di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kamis, 15 Juni 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Biro SDM BPK Pusat, menyelenggarakan kegiatan Knowledge Transfer Forum (KTF) bertempat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Perwakilan, Ida Sundari didampingi oleh Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Rio Tirta. Dalam sambutannya Kepala Perwakilan menyampaikan ucapan terima kasihnya...
Terus Membaik
PONTIANAK POST – Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk kelima kalinya meraih penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya menilai ada beberapa indikator yang sejalan dengan perolehan penilaian untuk laporan keuangan Pemprov Kalbar tahun 2016 tersebut...
BPK Simpulkan Indikasi Kerugian Keuangan Negara pada PT Pelindo II Rp 4,08 Triliun
Jakarta, Selasa (13 Juni 2017) – Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menyimpulkan adanya indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II minimal sebesar USD306 juta ekuivalen Rp4,08 triliun (kurs tengah BI per 2 Juli 2015 sebesar Rp13.337,00/USD).
Simpulan tersebut merupakan hasil pemeriksaan investigatif atas perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoperasian pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (PT Pelindo II) berupa kerjasama usaha...
Pemprov Lima Kali Raih WTP
PONTIANAK POST – Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemprov Tahun Anggaran 2016. Ini merupakan WTP yang kelima kalinya diraih pemprov...
Kalbar Lima Kali WTP
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Pemprov Kalbar kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima kalinya secara berturut-turut untuk laporan keuangan tahun anggaran 2016. Predikat WTP itu disampaikan Auditor Utama Keuangan Negara VII RI Dr. Abdul Latief, SE, MM pada sidang Paripurna Istimewa DPRD Kalbar di Balairung Sari Gedung DPRD Kalbar, Senin (12/6)...
Pemprov Kalbar Lima Kali Raih WTP
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kelima kalinya. Kali ini WTP diraih untuk laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016
Pontianak, 12 Jani 2017, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, dengan memperhatikan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.
Tak Ada Iming-iming
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar Ida Sundari memastikan jajarannya betul-betul menjalankan proses yang cukup panjang dan profesional dalam memberikan penilaian kepada pemerintah daerah. "Tidak ada iming-iming atau kompensasi dalam bentuk apapun dari entitas," ujar Ida di sela-sela penyerahan hasil pemeriksaan LKPD 2016, Selasa (6/6)...
Pemkab Sekadau Terima Penghargaan WTP Untuk Yang Kelima Kali
TRIBUN PONTIANAK – Sekadau. Pemerintah Kabupaten Sekadau kembali meraih penghargaan atas predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat...
Pemkab Ketapang Raih WTP dari BPK Kalbar
TRIBUN PONTIANAK – Ketapang. Pemkab Ketapang mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) anggaran 2016. Penghargaan itu diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar) di Pontianak, Selasa (6/6)...
Bupati Ucap Syukur Raih WTP
TRIBUN PONTIANAK – Sanggau. Kabupaten Sanggau memperoleh status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemda Tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar, Selasa (6/6). Penyerahan laporan keuangan diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar kepada Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot didampingi Wakil Ketua DPRD Sanggau, Fransiskus Ason...
Tak Perlu Insentif
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Anggota Komisi I Kubu Raya, Agus Sudarmansyah mengapresiasi atas perolehan predikat WTP atas penerimaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kubu Raya. Apalagi, sudah tiga kali berturut-turut menyandang WTP...
Pemkot Enam Kali Raih WTP
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Tujuh entitas atau kabupaten/kota di Kalbar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara dua daerah meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar Ida Sundari mengungkapkan, tujuh daerah peraih WTP berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan 2016 yakni Kota Pontianak, Kubu Raya, Sanggau, Ketapang, Sekadau, Sintang dan Mempawah...
Bupati Akan Gelar Syukuran
TRIBUN PONTIANAK – Kubu Raya. Bupati Kubu Raya, Rusman Ali akan menggelar syukuran atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK RI Provinsi Kalimantan Barat...
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA SEMBILAN ENTITAS
Pontianak, (06/06/2017) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini, Selasa 6 Juni 2017 telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016, kepada sembilan entitas yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat Dra. Ida Sundari, M.M. bertempat di Ruang Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
UPACARA BENDERA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2017
Untuk pertama kalinya dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia pada hari ini Kamis 1 Juni 2017 bertempat di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila. Upacara kali ini dipimpin oleh komandan upacara Deddy Ardianto, Kepala Subbag Hukum. Sedangkan inspektur upacara adalah Kepala Subauditorat Kalbar II,...
TESTIMONI ENTITAS DI PROVINSI KALBAR TERKAIT HASIL PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH BPK PERWAKILAN KALBAR
Belakangan ini di media cetak maupun media elektronik sedang ramai memberitakan tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Pegawai BPK RI terkait pemberian Opini WTP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian tersebut. Terkait hal tersebut BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menjamin bahwa semua Opini WTP yang...
Upacara Bendera Memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-109 Tahun 2017 di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak-Senin, 22 Mei 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Upacara Bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-109 Tahun 2017. Selaku Inspektur Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-109 adalah Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Ida Sundari, dan dipimpin oleh Komandan Upacara Wizar Dien Yatim jabatan sehari-hari sebagai Kepala Subbag Humas dan TU Kepala Perwakilan. Upacara...
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN SERTA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUATEN KUBU...
bahwa berdasarkan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuas Pengguna Anggaran dapt diberikan Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran;
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetpakan Peraturan Bupati tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN...
bahwa dengan adanya perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun...
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA
bahwa dengan adanya perubahan tugas, pokok dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya;
Waspada Penipuan Mengatasnamakan BPK
Sehubungan dengan beredarnya undangan yang mengatasnamakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan ini kami umumkan dan sampaikan mengenai adanya upaya penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan menyebarkan undangan kegiatan SEMINAR / KURSUS / WORKSHOP / BIMBINGAN TEKNIS yang mengatasnamakan BPK atau seolah-olah bekerjasama dengan BPK.
Apabila Anda menerima undangan yang mengatasnamakan BPK mohon agar berhati-hati dan memastikannya dengan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK
bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas , baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, oleh karena itu perlu dicegah dan ditanggulangi secara lebih efektif dan berkelanjutan;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN
bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perempuan perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAYA
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang kinerja perusahaan yang sehat, tangguh dan mandiri diperlukan upaya untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUBU RAYA
bahwa dalam rangka untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya, dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
bahwa keberadaan suatu perusahaan memiliki peran penting dalam pembangunan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat, baik dampak ekonomi, lingkungan maupun sosial, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kubu Raya khususnya disektor pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan DAerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai tunas bangsa yang merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar,...
Mantan Ketua BPK Bantah Pergantian Terkait Panama Papers
SUARA PEMRED – Jakarta. Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar membantah pergantiannya terkait dengan masalah Panama Papers. Haris Azhar Moermahadi Soerja Djanegara, dan pelantikannya berlangsung di Gedung BPK, Rabu (26/4)...
Zulfadli dan JPU Ajukan Banding
PONTIANAK POST – Pontianak. Pengadilan Tinggi Pontianak telah menerima pemberitahuan pengajuan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak terkait perkara dugaan korupsi dana Bansos Provinsi Kalimantan Barat dengan terdakwa Zulfadli...
JPU-Zulfadhli Sama Banding
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Terpidana kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar Tahun Anggaran 2007-2008 dan bantuan dana Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (FK Untan) Tahun Anggaran 2006-2008, Zulfadhli, mengambil langkah hukum banding atas vonis bersalah yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Pontianak...
Tak Transparan
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pontianak dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Digulis, Selasa (25/4) pagi...
Dana Desa Terancam Mandek
TRIBUN PONTIANAK – Landak. Pj Bupati Landak, Jakius Sinyor mengungkapkan bahwa ada sekitar 29 dari 156 desa di Landak yang belum menyerahkan laporan keuangan dana desa (DD) pada tahap pertama Tahun 2016. Sedangkan, pada tahap kedua 2016, ada sekitar 32 desa yang belum melaporkan keuangan tersebut...
Selesaikan Persoalan
TRIBUN PONTIANAK – Landak. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Landak, Andi Ali menjelaskan Rapat Kerja (Raker) ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkini, termasuk wadah menghimpun isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat. Satu di antaranya soal laporan keuangan desa...
Persoalan Aset Kelar
PONTIANAK POST– Singkawang. Akhirnya setelah belasan tahun, persoalan aset tiga daerah Sambas, Singkawang, Bengkayang secara administrasi kelar, setidaknya satu ganjalan dalam usaha meraih penilaian laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) terselesaikan. "Alhamdulilah persoalan aset sudah tidak masalah lagi. Secara administrasi sudah selesai. Jumlah keseluruhan aset yang diserahterimakan ada 228 terdiri tanah dan bangunan," ungkap Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang...
Pemerintah Kubu Raya Sampaikan LKPj Akhir Tahun Anggaran 2016
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016 dalam paripurna di Kantor DPRD Kubu Raya, Senin (17/4). Bupati H Rusman Ali menuturkan, penyampaian LKPj merupakan bagian dari siklus penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk secara transparan dan akuntabel menyampaikan informasi atas kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang...
Zulfadhli Divonis Setahun Penjara
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Pontianak, memvonis anggota DPR asal Kalbar, Zulfadhli, setahun penjara dalam kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar Tahun Anggaran 2007-2008 dan bantuan dana Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (FK Untan) Tahun Anggaran 2006-2008...
Dana Desa Rawan Pelanggaran Administrasi
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengharapkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan dana desa. Hal ini disampaikan Anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar...
Dorong Pemerintah Daerah
PONTIANAK POST – Pontianak. Sumber daya manusia menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa di Kalbar. Anggaran dana desa yang digelontorkan pusat untuk daerah memiliki jumlah yang cukup tinggi. Oleh karena itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong pemerintah daerah agar melakukan pembinaan kepada desa khususnya dalam penyusunan laporan keuangan...
Pembinaan Internal dan Pengarahan Anggota VI kepada Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Senin, 03 April 2017 bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pembinaan internal dan pengarahan oleh Anggota VI BPK RI, Bahrullah Akbar, kepada seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Hadir dalam acara pengarahan ini Kepala Perwakilan, Ida Sundari, Kepala Sub Auditorat Kalbar I, Patrice Lumumba Sihombing, Kepala Sub Auditorat Kalbar II, Agvita Windiadi, Kepala...
Focus Group Discussion “Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa”
Senin, 3 April 2017 bertempat di Ruang Meranti Hotel Mercure Pontianak, Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa”. Kegiatan Fokus Groups Discussion (FGD) dimulai dengan pemaparan dari anggota VI BPK RI, Bahrullah Akbar, Anggota DPR RI Komisi XI yang juga Anggota Badan Anggaran DPR RI, dari Dapil Kalbar,...
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Serahkan Laporan Keuangan (unaudited) Tahun Anggaran 2016 ke BPK
Senin, 3 April 2017 yang bertempat di ruang tamu kepala Perwakilan Lt. 2 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Perwakilan, Ida Sundari, menandatangani Berita Acara serah terima Laporan Keuangan (unaudited) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016 yang diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Daerah, M. Zeet Hamdi Assofie. Sebelumnya pada tanggal 31 Maret 2017, Fisik Konsep Laporan Keuangan...
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBD TA 2016
Jumat, 31 Maret 2017-Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBAD TA 2016. Penyerahan ini dilakukan di Ruang Rapat Kepala Perwakilan Lt. 2 oleh Plh. Kepala Perwakilan, Aan Hayatullah kepada Kepala Badan/Kantor/Bagian Kesbangpol/Kesbangpollinmas se-Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan pasal 34 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun...
Pemerintah Kota Pontianak Serahkan Laporan Keuangan (unaudited) Tahun Anggaran 2016 ke BPK
Pemerintah Kota Pontianak menyerahkan Laporan Keuangan (unaudited) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 pada hari ini Jumat, 31 Maret 2017 bertempat di ruang tamu kepala perwakilan Lt. 2. Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Walikota Pontianak, Sutarmiji dan diterima oleh Kepala Perwakilan, Ida Sundari, yang didahului dengan penandatanganan berita acara serah terima.
Penyerahan ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun...
BPK RI Gelar Workshop dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD 2016 Wilayah Timur
PONTIANAK POST – Makassar. BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan merupakan lembaga yang mandiri dan bebas, serta mempunyai tugas dan wewenang sebagai Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada BAB III bagian kesatu dan kedua...
Pemerintah Kabupaten Ketapang Serahkan Laporan Keuangan (unaudited) Tahun Anggaran 2016 ke BPK
Senin, 27 Maret 2017, bertempat di ruang tamu Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sekretariat Perwakilan selaku Plh. Kepala Perwakilan Aan Hayatullah menerima secara resmi Laporan Keuangan (unaudited) Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2016 yang diserahkan oleh Bupati Ketapang, Martin Rantan.
Dalam sambutannya Plh. Kepala Perwakilan...
Pemerintah Kabupaten Mempawah Serahkan Laporan Keuangan (unaudited) Tahun Anggaran 2016 ke BPK
Senin, 27 Maret 2017, bertempat di ruang tamu Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Sekretariat Perwakilan selaku Plh. Kepala Perwakilan Aan Hayatullah menerima secara resmi Laporan Keuangan (unaudited) Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016 yang diserahkan oleh Wakil Bupati Mempawah, Gusti Ramlana.
Dalam sambutannya Plh. Kepala...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2016-2036
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2016-2036;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2014 – 2019
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hanya dapat dilakukan apabila salah satunya terjadi perubahan yang mendasar...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, perlu kiranya dilakukan upaya perubahan sistem akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju masyarakat adil dan sejahtera, arsip mempunyai nilai dan arti yang sangat penting sebagai rekaman penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG HARI JADI KOTA SANGGAU
bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, membangun kebanggaan daerah dan mendorong semangat memiliki serta memajukan daerah di Kabupaten Sanggau, perlu ditetapkan Hari Jadi Kota Sanggau sebagai cermin dari jati diri dan eksistensi Kota Sanggau,
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai perlaksanaan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha, sekaligus memberikan iklim yang kondusif bagi perekonomian daerah;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
bahwa desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 14 TAHUN 2015 T E N T A N G RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT, INTI SAWIT (PK) DAN...
Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Peraturan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.341/4559/SJ tanggal 16 November 2011 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Angkutan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, Inti Sawit (PK) Dan Minyak Kelapa Sawit (CPO) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 1990 TENTANG PENERTIBAN BANGUNAN YANG BERLOKASI DI PINGGIR DAN ATAU DI ATAS SUNGAI
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penertiban Bangunan Yang Berlokasi Di Pinggir Dan Atau Di Atas Sungai sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
bahwa untuk mewujudkan pola kehidupan masyarakat berwawasan lingkungan yang mengedepankan prinsip manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan
keseimbangan lingkungan yang sehat dan bersih perlu di dukung oleh perubahan pola konsumsi masyarakat yang menimbulkan sampah;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM
bahwa dalam membangun kehidupan masyarakat yang teratur dan terpadu dengan berazaskan kehidupan yang menjunjung tinggi falsafah bangsa indonesia, perlu didukung penataan struktur ruang agar mempunyai identitas yang jelas
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA
bahwa peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia hakikatnya merupakan upaya memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian, kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Plafon Supadio Runtuh Lagi
PONTIANAK POST – Pontianak. Bandara Internasional Supadio benar-benar harus berbenah. Lagi-lagi, plafon bandara kebanggan Kalimantan Barat tersebut ambrol kemarin. Itu adalah insiden kedua dalam sepekan terakhir setelah peristiwa serupa terjadi pada 21 Maret...
Perlu Audit Investigasi
PONTIANAK POST – Pontianak. Ambruknya plafon Bandara Supadio untuk kali kedua menyisakan tanda tanya. Terutama mengenai kualitas dan spesifikasi material plafon. "Harus diperiksa itu. Apakah spek pekerjaannya sudah sesuai. Wajib audit investigasi konstruksi dan mempertanyakan spek yang dikerjakan sudah sesuai kontrak atau belum? Harusnya berdasarkan ketentuan teknis dan pihak pelaksana berkompeten, jatuhnya plafon tak perlu terjadi. Kok ini bisa...
Pembuatan Prototipe Mobil Listrik Bukan Pengadaan
PONTIANAK POST – Surabaya. Penyidikan pembuatan prototipe mobil listrik yang menyeret Dahlan Iskan salah kaprah. Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut proyek yang dibiayai dana sponsorship itu melanggar peraturan pengadaan barang dan jasa. Padahal, sejumlah bukti dokumen dengan jelas menyebutkan bahwa pembiayaan pembuatan mobil listrik oleh sejumlah BUMN bukanlah pengadaan...
Beber Kejanggalan Penetapan Tersangka
RAKYAT KALBAR – Jakarta. Setelah sempat tertunda karena ketidakhadiran jaksa dari Kejaksaan Agung (Kejagung), sidang perdana praperadilan yang diajukan Dahlan Iskan akhirnya digelar kemarin (6/3). Sejumlah kejanggalan Kejagung yang menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus pembuatan prototipe mobil listrik diungkap dalam materi permohonan praperadilan...
Ancam Bekukan Keuangan Parpol
TRIBUN PONTIANAK – Sanggau. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Sanggau, Antonius mengancam akan membekukan keuangan partai politik (Parpol) yang tak patuh terhadap laporan surat pertanggungjawaban (SPj). Ia mengakui, semua Parpol sudah melaporkan, namun belum melengkapi berkas sesuai dengan ketentuan...
Beri Sanksi
TRIBUN PONTIANAK – Sanggau. Pengamat Hukum Sangggau, Zaenuri mengatakan, setiap Parpol berhak mendapat bantuan dana dari pemerintah dan sesuai dengan perolehan suara partai. Tentunya apabila sudah mendapat bantuan dana, harus melengkapi laporan pertanggungjawabannya. Karena, memang aturannya seperti itu dan wajib diikuti," ujarnya...
BPK: Belum Ada Permintaan Audit
PONTIANAK POST – Jakarta. Kejaksaan Agung (Kejagung) ternyata belum memegang audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam perkara pembuatan prototipe mobil listrik yang dilakukan tiga perusahaan BUMN. Hal tersebut memperkuat indikasi bahwa penetapan Dahlan Iskan sebagai tersangka tidak sah...
Bupati: Hati-hati Belanjakan Keuangan Desa
RAKYAT KALBAR – Sukadana. Bupati Kayong Utara, H Hildi Hamid mengharapkan, seluruh Kepala Desa dan BPD berhati-hati dalam menggunakan dan membelanjakan keuangan desa. Langkah itu penting supaya dapat merealisasikan APBDes sesuai dengan peruntukan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku...
BPD dan Kades Harus Kerjasama Bangun Desa
RAKYAT KALBAR – Sukadana. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa (Kades) merupakan mitra kerja dalam pembangunan sehingga harus dapat membangun komunikasi yang harmonis. Sekaligus bersinergi melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan...
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016
Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara menuntut kehati-hatian dan kecermatan dari setiap aparatur yang terlibat. Namundemikian, dapat saja terjadi kerugian negara sebagai akibat dari suatu tindakan pegawai sebagai aparatur negara. Tindakan pegawai tersebut baik sengaja maupun kelalaian menimbulkan konsekuensi adanya kewajiban bagi pegawai tersebut untuk memulihkan kembali kerugian negara tersebut. KepalaKantor/Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara tersebut juga diharuskan melakukan...
Atbah Warning Dana Desa
TRIBUN PONTIANAK – Sambas. Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, memberikan warning kepada seluruh kepala desa di Sambas dalam hal penggunaan dana desa. "Saya berharap karena dana desa maupun Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi perhatian KPK dan BPK tolong sangat-sangat hati-hati dan serius. Melaksanakan dan mengelolanya sesuai perundangan dan aturan ada harus itu," kata Atbah kepada Tribun, Kamis (16/2)...
Kadis Kominfo Jadi Pesakitan Kontraktor Ditetapkan Tersangka
RAKYAT KALBAR – Mempawah. Kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) Media Center yang menjerat Suharyadi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kubu Raya sudah memasuki proses sidang. Kasus ini ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah...
Sosialisasi Pelaporan Pajak secara Online
Pontianak. 03 Februari 2016. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, demikian pula dengan pelaporannya. Pelaporan pajak yang biasanya diisi pada form SPT Tahunan dan dilaporkan langsung ke Kantor Pajak bersangkutan, kini dapat dilaporkan melalui sistem online, sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan Sosialisasi Pelaporan Pajak Secara Online (e-filling). Kegiatan yang digagas oleh...
Diseminasi Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang SPKN di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, 01 Februari 2017 – BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan diseminasi Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) bertempat di Auditorium Perwakilan, Rabu 01 Februari 2017.
Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan, Ida Sundari yang dihadiri oleh Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan menekankan kepada pegawai BPK khususnya pemeriksa...
Suriansyah: Keuangan Negara untuk Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalbar menyampaikan laporan pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Kerugian Daerah Semester II tahun 2016. Terhadap pimpinan DPRD dan pimpinan Pemerintah Daerah se-Kalbar di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Selasa (24/1). "Laporan tersebut memuat mengenai berapa potensi kerugian negara serta tindaklanjut rekomendasi BPK RI...
Kubu Raya Pelajari Hasil Pemantauan BPK RI
RAKYAT KALBAR – Kubu Raya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalbar menyerahkan laporan pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Kerugian Daerah Semester II tahun 2016. Terhadap pimpinan DPRD dan pimpinan Pemerintah Daerah se-Kalbar di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Selasa (24/1)...
Penyerahan Laporan Pemantauan TLRHP Dan Laporan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun 2016
Pontianak, 24 Januari 2017. Bertempat di aula gedung BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengundang seluruh Ketua DPRD, Kepala Daerah dan Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat untuk hadir dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Pemantauan Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun 2016, sebagaimana amanah pasal 23E ayat (2) UUD...
Lomba dan Family Gathering HUT BPK RI Ke-70 Tahun 2017 di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak, 21 Januari 2017. Dalam rangka memeriahkan HUT BPK RI ke-70, yang jatuh pada tanggal 1 Januari 2017 lalu, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan berbagai rangkaian kegiatan pertandingan olahraga yang dimulai pada tanggal 9 Januari seperti futsal, badminton beregu, badminton perorangan, tenis meja, gaple’, dan catur. Pertandingan olah raga diikuti oleh Subauditorat Kalbar I, Subauditorat Kalbar II, Sekretariat...
Diklat LKPD Berbasis Akrual
Pontianak, 16 Januari 2017. Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016, yang dilaksanakan pada Semester I Tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Pusdiklat BPK RI menyelenggarakan diklat LKPD Berbasis Akrual bagi pemeriksa. Diklat dilaksanakan dari tanggal 16 s.d. 20 Januari 2017 di Aula BPK Perwakilan Provinsi...
Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
PONTIANAK. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:93/TK/TAHUN 2016 tanggal 22 November 2016 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, dua pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mendapat Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya ini diberikan pada Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BPK RI ke-70 Tahun 2017, di Halaman...
Upacara HUT BPK RI ke-70
PONTIANAK. Dalam rangka memperingati HUT BPK RI ke-70 Tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) BPK RI ke-70 Tahun 2017, di Halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat 78124, Senin (16/01/2017) pagi.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi...
BPK Berikan Bantuan Ahli Terkait Kasus Bansos TA 2006, 2007 dan 2008
PONTIANAK. Persidangan penetapan Hakim Pengadilan Tipikor sehubungan perkara Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2006, 2007, dan 2008 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas nama terdakwa, Ir. H. Zulfadhli, M.M., kembali digelar.
Sidang dipimpim oleh Hakim Ketua, Kusno, S.H., M.Hum., yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Pontianak.
Persidangan kali ini untuk mendengarkan Keterangan Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik...
Kurang Bergigi Alihkan ke Pusat
SUARA PEMRED – Pontianak. Peran Inspektorat daerah dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah, layak untuk diambil alih pemerintah pusat atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Selama ini, Inspektorat daerah dinilai tidak mampu memberikan transparansi dari hasil fungsi pengawasan yang dilakukan kepada kinerja Pemda...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa...
Pemkab Ketapang Sosialisasi Hibah dan Bansos
Bagian Pembangunan Setda Ketapang melaksanakan sosialisasi hibahi dan bantuan sosialii. Serta penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)iii Ketapang 2016 di hotel Borneo Emerald Ketapang
Seluruh Kades di Lima Kecamatan Bimtek Menyusun RPJMDes dan RKP Desa BPMPD Landak Bimtek RPJM dan RKP Kepada Kades
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)i Landak, melaksanakan bimtek untuk Kepala Desa (Kades)ii di lima Kecamatan yang ada di Landak bertempat di Rumah Radangk Aya
BPSK GUGAT WALIKOTA PONTIANAK 8 MILIAR
Wali Kota Pontianak, H. Sutarmidji, M. Hum digugat Rp 8 miliar oleh seluruh anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)i, karena sebagian besar gaji mereka tidak dibayar semenjak pembentukan 31 Desember 2012. Tuntutan pembayaran ganti rugi Rp 8 miliar ditujukan kepada Pengadilan Negeriii Kota Pontianak berdasarkan surat somasiiii John Pasulu, kuasa hukum para anggota BPSK, kepada Wali Kota Pontianak, Sutarmidji,...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA JASA USAHA PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA PONTIANAK
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, untuk membantu tugas Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Pontianak, agar berjalan secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel dipandang perlu menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
bahwa Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentangPenggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak perlu dilakukan perubahan kedua menyesuaikan dengan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan mengenai penyajian akuntansi aset dan kewajiban, maka perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 6.2 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN HASIL JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD...
bahwa sehubungan terdapatnya tambahan sumber pendapatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak yaitu yang berasal dari Pelayanan kefarmasian untuk obat kronis rawat jalan pasien Jaminan Kesehatan Nasional
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka memberikan dana pendamping biaya operasional sekolah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan untuk memberikan layanan pendidikan yang terjangkau serta bermutu, perlu memberikan Biaya Operasional Sekolah Daerah Kota Pontianak kepada Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA KHUSUS KELURAHAN DI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Alokasi Dana Khusus Kelurahan di Pemerintah Kota Pontianak, perlu disusun Alokasi Dana Khusus Kelurahan
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG SEWA PEMANFAATAN MEJA DAGANGAN DI PASAR BELIMBING KOTA PONTIANAK
bahwa salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan pasar tradisional sebagai tempat transaksi jual beli kebutuhan pokok masyarakat
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA UPAH PEKERJA HARIAN LEPAS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PONTIANAK
bahwa pelaksanaan tugas angkutan sampah, penyapuan jalan dan pasar, Workshop Sarana dan Prasarana, Pertamanan, Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan Limbah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, Petugas Keamanan Kantor dan Petugas Kebersihan Kantor pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak dilaksanakan oleh Pekerja Harian Lepas
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak khusus kunjungan kerja yaitu kegiatan reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN, TUNJANGAN PERUMAHAN DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL (BPO) PIMPINAN...
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 ayat (2) dan pasal 26 huruf ,c Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, perlu menyusun jaminan Tunjangan Perumahan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH TINGGAL DALAM GANG DI KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka penataan, penertiban dan pengendalian terhadap bangunan yang telah didirikan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan khususnya Rumah Tinggal Dalam Gang perlu dilakukan penataan kembali Izin Mendirikan Bangunan
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG DRAINASE KOTA PONTIANAK
bahwa seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota dan perkembangan industri sebagai akibat dari pembangunan wilayah semakin meningkat dan wilayah resapan air semakin berkurang berdampak pada terbebaninya sistem drainase
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA
bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa merupakan perusahaan daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di wilayah Kota Pontianak dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA
bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan tersedianya sarana dan prasarana air bersih secara kontinyu bagi masyarakat Kota Pontianak yang dikelola dan dikembangkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, Pemerintah Kota Pontianak perlu mengadakan penambahan penyertaan modal daerah
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dilakukan perubahan peraturan Daerah tentang...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI
bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH KAPUAS INDAH KOTA PONTIANAK
bahwa Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak sudah tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga kurang memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 memiliki peranan yag besar dalam penjaminan kredit bagi kegiatan usaha mikro, kecil (menengah) dan koperasi di Kota Pontianak dalam rangka pengajuan kredit di Lembaga Keuangan
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dilakukan perubahan peraturan Daerah tentang...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PRODUK UNGGULAN KOTA PONTIANAK SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN
bahwa sektor pertanian dan perikanan mempunyai peranan penting bagi penyediaan pangan dan kehidupan, oleh karena itu perlu dikelola dan diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA PONTIANAK
bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA PONTIANAK
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENANAMAN MODAL
bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagai subsistem dari sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER AIR BAKU
bahwa air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi kehidupan sehingga kondisi air secara kuantitas maupun kualitas perlu dilindungi
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENANAMAN MODAL
bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktorpenggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat di Kota Singkawang
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
bahwa dalam rangka menciptakan pelaksanaan pembangunan di daerah yang tertib, sehat, dan terarah, maka penyelenggaraan pendirian bangunan perlu dikendalikan agar dapat terlaksana secara efektif dan efesien sesuai dengan tata ruang wilayah
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM
bahwa untuk mewujudkan Kota Singkawang yang aman dan nyaman serta menciptakan suatu kondisi yang dinamis dimana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur dan tentram perlu adanya pengaturan hukum berkenaan dengan ketertiban umum
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 1 TAHUN2015 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
bahwa dengan ditetapkannya perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat, maka Lambang Daerah Kabupaten Pontianak sudah tidak sesuai lagi untuk dipergunakan sebagai lambang Kabupaten Mempawah serta dengan perkembangan dan kondisi daerah, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 10 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERSETUJUAN PRINSIP KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 14 ayat (3) Pergub No Tahun 2015 tentang Rencana Induk (Masterplan) Teknologi INformasi, perlu menetapkan Pergub tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Prinsip kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN JASA DOKTER JAGA/PETUGAS JAGA BAGI DOKTER SPESIALIS/SUB SPESIALIS YANG MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS PADA RSUD DOKTER SOEDARSO
bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan medis kepada masyarakat, diperlukan Dokter Jaga / Petugas Jaga bagi Dokter Spesialis / Sub Spesialis yangmembantu memberikan pelayanan kesehatan pada RSUD Dokter Soedarso
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 91 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 88 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN...
bahwa Permendagri No 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah telah dilakukan perubahan yang kedua kalinya dengan Permendagri No 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN...
bahwa berdasarkan Pergub No 15 Tahun 2014 telah ditetapkan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Pergub No 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa berdasarkan Perda No 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukan perubahan terhadap tugas pokok, fungsi dan tata kerja SEkretariat Korpri Provinsi Kalimantan Barat
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 15 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET...
bahwa berdasarkan Perda No 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukan perubahan terhadap tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH...
bahwa berdasarkan Perda No 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda No 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukan perubahan terhadap tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 23 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NO 2 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa berdasarkan Perda No 10 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 15 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 53 Tahun 2015 telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 16 TAHUN 2016 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2016
bahwa penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur No 32 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan GUbernur Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan sebelum Tahun 2015 [download
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 55 TAHUN 2015 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR PEMBUATAN SEBELUM TAHUN 2015
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Permendagri No 101 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 dinyatakan bahwa, Gubernur menetapkan NJKB dan nilai jual ubah bentuk untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum Tahun 2015
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 92 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DATA GEOSPASIAL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi data perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat secara terpadu dan berkesinambungan serta dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan integrasi data dan informasi geospasial antar sektor dan antar instansi pemerintah
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 31 TAHUN 2015 TENTANG PEMBUBARAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU KHATULISTIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa berdasarkan PP No 176 Tahun 2014 Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu telah dibubarkan
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 71 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS PADA BLUD RSUD DOKTER SOEDARSO PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, SKPD/Unit kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 11 TAHUN 2016 TENTANG LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa untuk menanggulangi permasalahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural yang akan bekerja ke luar negeri maka perlu dibentuk Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap yang menangani Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NO 90 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 PP No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
bahwa dalam rangka melaksanakan pungutan berupa Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 9 TAHUN 2015 TENTANG KEARSIPAN
bahwa arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting dan strategis, meliputi penyajian informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan [download
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi, profesionalisme dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
bahwa dalam rangka melaksanakan pungutan berupa Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 4 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh...
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN
bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dari segala bentuk kekerasan
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban terhadap pemenuhan modal disetor pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 6 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan salah satu kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah, dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 3 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2005-2025
bahwa Provinsi Kalimantan Barat memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan
kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang
aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan,
meningkatkan usaha peternakan dan kesehatan hewan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2014, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat perlu mengatur mengenai Penyelenggaraan
Peternakan dan Kesehatan Hewan
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian
yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
masyarakat
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk, perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan yang lebih merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna dengan peran serta masyarakat secara aktif
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENEMPATAN RAMBU LALU LINTAS, MARKA JALAN DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS
bahwa untuk mengoptimalkan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas perlu penempatan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lampu lalu lintas
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
bahwa pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN KAPUAS HULU
bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran merupakan perwujudan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG CACAT
bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN
bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan, merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENANAMAN MODAL
bahwa untuk mempercepat pembangunan daerah diperlukan peningkatan investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
bahwa keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa sangat diharapkan dalam rangka penegakan hukum terutama untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN KABUPATEN KAPUAS HULU SEBAGAI KABUPATEN KONSERVASI
bahwa sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PEMBANGUNAN TERINTEGRASI DAERAH
bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG POTENSI KETENAGALISTRIKAN DAERAH
bahwa ketenagalistrikan merupakan hajat hidup orang banyak yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta dapat mendorong kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, maka peran serta pemerintah daerah perlu ditingkatkan dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang fungsional sesuai dengan dokumen penataan ruang, izin mendirikan bangunan merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian penataan ruang di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR
bahwa penyeberangan di air merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan guna mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya, sebagai bagian dari subsistem transportasi darat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN SECARA BERKELANJUTAN
bahwa Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten konservasi sehingga kegiatan yang dilakukan berbagai pihak termasuk usaha perkebunan harus mengedepankan prinsip konservasi
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS UNCAK KAPUAS MANDIRI TAHUN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan...
BPK Kritisi Sembilan Pemda
PONTIANAK, TRIBUN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar menyerahkan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) belanja daerah kepada sembilan entitas kabupaten/kota se-Kalbar di ruang pimpinan lantai dua Kantor BPK Kalbar, Pontianak, Rabu (21/12). Sembilan pemerintah daerah itu
FGD Pola Karier
PONTIANAK. Biro Sumber Daya Manusia Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia beserta BPK Perwakilan Kalimantan Barat, menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pola Karier Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan bagi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan FGD ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier pegawai, dengan tujuan:
Menjamin keseragaman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan...
BPK Peringati Hari Ibu ke-88 Tahun 2016
PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Upacara Bendera memperingati Hari Ibu ke-88 Tahun 2016, di Halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak-Kalimantan Barat 78124, Kamis (22/12/2016) pagi.
Inspektur Upacara peringatan Hari Ibu kali ini Ketua Tim Senior, Masyitoh Yahya Sinaga, dan selaku Komandan Upacara Suhaibah Kadarsih, Pemeriksa pada Pelaksana BPK Perwakilan...
Konsinyering bahas tindak lanjut dan kerugian negara/daerah
PONTIANAK. Setelah melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi dan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah semester II Tahun Anggaran 2016 ke masing-masing entitas tanggal 15 s.d. 19 Desember 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan konsinyering pembahasan dan penyusunan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan laporan hasil pemantauan kerugian negara/daerah semster II Tahun Anggaran 2016.
Konsinyering ini dilaksanakan...
Penyerahan LHP Semester II Tahun 2016
PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016, di Ruang Rapat Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak-Kalimantan Barat 78124, Rabu (21/12/2016).
Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Ida Sundari kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur/Walikota/Bupati atau...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan PDTT Belanja Semester II 2016
Pontianak (21/12/16)- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini, Rabu 21 Desember 2016 telah menyerahkan hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Belanja Daerah, kepada sembilan entitas yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat Dra. Ida Sundari, M.M, bertempat di
Sinergi dalam Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan BPK
PONTIANAK. Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Dr. Drs. Mahendro Sumardjo, M.M. memberikan pemaparan terkait dengan “Sinergi dalam Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan BPK”.
Sosialisasi ini diselenggarakan di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat 78124, dan diikuti oleh seluruh pegawai pada Pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (14/12/2016).
Hadir pula dalam Sosialisasi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KAYONG UTARA
bahwa dalam rangka untuk memberikan sarana layanan komunikasi kepada masyarakat Kabupaten Kayong Utara dan sekitarnya yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, dan sebagai alat kontrol dan perekat sosial, perlu adanya media penyiaran publik lokal
Pengarahan Anggota VI dan Pisah Sambut
PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Pisah Sambut Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak-Kalimantan Barat 78124, Selasa (13/12/2016) sore.
Pisah Sambut ini diawali dengan sambutan Kepala Sekretariat Perwakilan, Suwarno. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Perwakilan lama, Didi Budi Satrio dan Kepala Perwakilan baru, Ida...
Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (13/12/2016).
Acara ini dihadiri oleh Anggota VI BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C. M. P. M., Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M., Dua Anggota DPR RI Komisi...
Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 dan Rencana Pemeriksaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2016
PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik dan Rencana Pemeriksaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2016, di Hotel Aston Pontianak Kalimantan Barat, Rabu (07/12/2016).
Sosialisasi ini dihadiri oleh Kepala Kantor/Badan/Bagian Kesbangpol/Kesbangpollinmas se-Kalimantan Barat, DPW/DPD Partai Politik Provinsi Kalimantan Barat, Para...
Seminar “Kebahagiaan yang Sinergi di Rumah dan di Kantor”
PONTIANAK. Employee Care Center (ECC) pada Biro Sumber Daya Manusia Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan seminar “Kebahagiaan yang Sinergi di Rumah dan di Kantor”, di Ruang Rapat Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124, Selasa (06/12/2016).
Acara seminar yang berlangsung selama dua hari (06 dan 07 Desember 2016) dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA
bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan pencabutan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI DANA DESA
bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu dilakukan pencabutan [download
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
bahwa materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu dilakukan pencabutan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI
bahwa pembangunan nasional dibidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM
bahwa dalam membangun kehidupan masyarakat yang teratur dan terpadu dengan berasaskan kehidupan yang menjunjung tinggi falsafah bangsa Indonesia, perlu didukung penataan struktur ruang agar mempunyai identitas
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT
bahwa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, belum dapat dilaksanakan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana tempat rekreasi dan olahraga, perlu melakukan penambahan struktur retribusi dan penyesuaian tarif retribusi dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian di Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT
bahwa pasar rakyat yang dibangun, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan barang milik daerah sebagai salah satu potensi yang mempunyai peran cukup penting dalam rangka meningkatkan perekonomian, pendapatan Daerah dan kesejahteraan masyarakat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PERANGKAT DESA
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu diganti
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
bahwa dalam rangka untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat Desa dan menyusun berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, perlu memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
bahwa Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah download]
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala Desa secara demokratis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala Desa
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf e dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DESA
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN PAS KECIL DAN PAS SUNGAI DAN DANAU BAGI KAPAL KURANG DARI GT 7 (TUJUH GROSSE TONNAGE)
bahwa dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage) yang melakukan pelayaran di laut dan pelayaran di sungai dan danau, perlu dilengkapi identitas dan tanda kebangsaan kapal dengan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan dapat mempengaruhi perilaku penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG SUMBER DAYA AIR
bahwa Sumber Daya Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh mahluk dalam segala bidang
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
bahwa air tanah merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai aktivitas masyarakat perlu dilakukan pengaturan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS
bahwa pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya, oleh karena itu setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, perlu dicabut
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah pendapatan daerah, perlu melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dilakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang...
Cornelis Pengin Semua Kabupaten/Kota Dapat WTP
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Anugerah wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan seolah-olah menjadi obsesi bagi kepala daerah. Meskipun penilaian itu tak menjamin orang-orang dalam pemerintahan tak korupsi, setidaknya di atas kertas laporan keuangannya sudah oke...
Dorong Benahi Laporan Keuangan
PONTIANAK POST – Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis berharap seluruh pemerintah di Kalimantan Barat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. "Saya berharap tahun depan provinsi dan semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat memperoleh WTP atas laporan keuangannya. Ini mencerminkan pelaksanaan administrasi keuangan pemerintah daerah Kalbar sudah berjalan baik," harap Cornelis...
Pemkab Ketapang Raih WTP dan DIPA
TRIBUN PONTIANAK – Ketapang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang menerima daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), dan penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan realisasi keuangan tahun 2015...
Ida Sundari Gantikan Didi Budi Satrio
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Kepala Badan Pengawasan Keuangan (BPK) Kalbar, Didi Budi Satrio, SH, MH menyerahkan jabatannya kepada Dra. Ida Sundari, MM. Proses serah terima jabatan dilaksanakan di aula BPK Kalbar Jalan Achmad Yani Pontianak, Selasa (13/12). Didi Budi Satrio dipindahttugaskan menjadi Kepala BPK Kalimantan Selatan...
Wagub Harap Kabupaten Raih WTP
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Ida Sundari secara resmi menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalbar menggantikan Didi Budi Satrio yang akan bertugas sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalsel, Selasa (13/12). Pada Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalbar, Wakil Gubernur Kalbar Christiandi Sanjaya mengatakan BPK RI di Kalbar selama kepemimpinan Didi Budi Satrio telah banyak...
Komitmen Sambas
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Kabupaten Sambas merupakan kabupaten yang masih meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mengatakan komitmennya bersama dengan lembaga pemerintah di Kabupaten Sambas untuk mengejar opini WTP dari BPK...
Siap Revisi Program di Tengah Perjalanan
PONTIANAK POST – Pontianak. Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Barat kini dijabat Ida Sundari. Jabatan sebelumnya dipegang Didi Budi Satrio. Ia pindah tugas ke Kalimantan Selatan. Ida menuturkan siap menjalankan program yang sudah disusun. Kendati demikian, menurutnya tidak menutup kemungkinan program itu akan direvisi karena melakukan penyesuaian dengan kondisi di Kalimantan Barat...
WTP Mudah, Asal Ikut Aturan Main BPK
SUARA PEMRED – Pontianak. Angka capaian rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Barat melampaui rata-rata nasional. Tercatat 71 persen rekomendasi BPK ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalbar pada semester pertama tahun ini. Sementara di tingkat nasional, hanya mampu mencapai 61 persen...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diganti untuk disesuaikan kembali
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
bahwa terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintahan Daerah, dapat dipunggut retribusi yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 5 TAHUN 2016 T E N T A N G PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI...
bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Ketapang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR
bahwa setiap orang berhak sejahtera dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, oleh karena itu lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diganti untuk disesuaikan kembali
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 – 2025
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan administratif serta teknis untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan baik penghuni maupun lingkungannya
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN, ANGKUTAN SUNGAI, DAN PENYEBERANGAN
bahwa dengan perkembangan sektor transportasi yang semakin meningkat, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan kepelabuhanan, angkutan sungai, dan penyeberangan di Kabupaten Ketapang guna disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KETAPANG
bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Ketapang, perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, telah ditetapkan bahwa semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNAN SERTA POLA KEMITRAAN
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang menetapkan bahwa daerah mempunyai kewenangan yang luas sehingga kewenangan tersebut perlu dilakukan secara aktif termasuk pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 – 2035
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Ketapang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu diselenggarakan penataan ruang [download
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG AREAL KONSERVASI DAERAH
bahwa sumber daya alam dan lingkungan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat untuk dimanfaatkan tanpa merusak fungsi lingkungan hidup itu sendiri sehingga perlu dikendalikan agar tetap lestari
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
bahwa volume, jenis, dan karakteristik sampah di Kabupaten Ketapang semakin beragam dan terus bertambah, di sisi lain pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
bahwa Retribusi Tempat Pelelangan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan bermanfaat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG KEPADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT
bahwa salah satu upaya menggali dan meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun Koperasi
TP4D Bantu Cegah Korupsi
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar Warih Sadono meminta pemerintah daerah dan BUMN berkoordinasi dengan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mncegah penyimpangan anggaran dalam proyek pembangunan...
Diseminasi dan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menyelenggarakan acara Diseminasi dan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK bagi Pemeriksa pada Pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat tanggal 05 Desember 2016 dan entitas pemeriksaan di Wilayah Kalimantan Barat yang dihadiri dari Inspektorat tanggal 06 Desember 2016.
Diseminasi dan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak...
KPK Sampaikan Kajian Pengelolaan Dana
SUARA PEMRED – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan hasil kajian soal pengelolaan dana yang melibatkan 10 partai politik (Parpol). Kajian tentang keuangan itu dilakukan bersama antara KPK dengan 10 partai politik yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga yang relevan mulai dari Kementerian Keuangan, Bappenas, BPK, Kemendagri, KPK, dan beberapa perwakilan masyarakat...
Dana Parpol Belum Transparan
SUARA PEMRED – Pontianak. Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan dana Partai Politik (Parpol) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), semula Rp1,3 miiar menjadi Rp9,3 triliun, di satu sisi menjadi angin segar bagi Parpol. Tapi di sisi lain, pemberian dana dalam jumlah besar dianggap belum optimal, selama Parpol belum bersikap transparan menggunakan dana bantuan diberikan selama ini. Contoh kecil,...
Undangan Diseminasi dan Pelatihan Aplikasi SiPTL
Yth. Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat
Sehubungan akan diselenggarakannya "Diseminasi dan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK", kami mengundang satu orang Pejabat Eselon III di Inspektorat yang menangani Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, satu orang Pejabat/Staf Inspektorat sebagai Admin, dan satu orang Staf Inspektorat sebagai Inputer.
Diseminasi dan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak...
Upacara Hari Ulang Tahun ke-45 KORPRI
PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun ke-45 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2016 di Halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Selasa (29/11/2016).
Upacara memperingati Hari Ulang Tahun ke-45 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2016 dipimpin oleh Inspektur Upacara, Kepala Subauditorat Kalimantan Barat II,...
Kunjungan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
PONTIANAK. Dalam rangka meningkatkan hubungan baik dan kerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, General Manager Branch Office Pontianak PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Siswanto Hary Purnomo beserta staf berkunjung ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Kunjungan ini disambut baik oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Suwarno didampingi Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, Gatot...
Masih ada partai politik yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban TA 2015 ke BPK
PONTIANAK. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Sampai dengan bulan September 2016, sebagian besar partai politik telah memenuhi UU tersebut.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat telah...
Penyerahan LHP Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Parpol TA 2015
PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pertanggungjawaban Penermaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik Tahun Anggaran (TA) 2015, pada hari ini, Jumat, 18 November 2016 di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat.
Bupati: Imbal Swadaya Terobosan Baru Bangun Jalan Lingkungan
RAKYAT KALBAR – Kubu Raya. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menyadari sepenuhnya apa yang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat di seantero Kabupaten Kubu Raya. Guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas umum, Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali membuat terobosan baru sebagai solusi untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan...
Kubu Raya Perkuat Pembangunan Jalan Lingkungan
SUARA PEMRED – Pontianak. Bupati Kubu Raya, Rusman Ali menyatakan akan memperkuat pembangunan jalan lingkungan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta menumbuhkan rasa memiliki atas fasilitas umum...
Menuju Laporan Keuangan Pemda yang Berkualitas
PONTIANAK POST – Pontianak. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual maka pemerintahan daerah (Pemda) dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi serta memiliki laporan keuangan yang berkualitas...
Kucurkan Program Imbal Swadaya
PONTIANAK POST – Kubu Raya. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi salah satu modal utama dalam meningkatkan pembangunan. Untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat serta menumbuhkan rasa memiliki atas fasilitas umum, Rusman Ali membuat terobosasn baru sebagai solusi untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan....
Ancam Denda Pelaksana Proyek Drainase Jalan DI Panjaitan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Ada perpanjangan waktu pengerjaan proyek Lanjutan Pembangun Drenase Jalan DI Panjaitan terhadap CV Nursyamsena sebagai pelaksana.
Semula kontrak awal berakhir pada 27 Oktober 2016 menjadi 29 November 2016.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ketapang, Lai Hi menegaskan itu sudah sesuai aturan.
Namun ia menegaskan perusahaan pengerja proyek tetap bisa didenda dan di-blacklist jika tidak menyelesaikan pekerjaan.
Ia menegaskan,...
Sebelum Perpanjang Proyek Drainase Jalan DI Panjaitan, PU Ketapang Konsultasi dengan BPK RI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ketapang, Donatus membenarkan ada perpanjangan waktu proyek Lanjutan Pembangun Drainase Jalan DI Panjaitan.
Perpanjangan waktu itu setelah pihaknya berkoordinasi sama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“BPK RI memutuskan bahwa kita harus taat aturan. Jika memang kontraktor mengajukan perpanjangan dan dihitung bisa selesai selama waktu perpanjangan maka diperpanjang,” kata Donatus kepada wartawan di Ketapang, Kamis (10/11/2016).
Menurutnya kalau...
Peringatan Hari Pahlawan ke-71 Tahun 2016: “Satukan Langkah Untuk Negeri“
PONTIANAK. Untuk memberi makna atas pengorbanan para pahlawan kusuma bangsa, dengan menyalakan jiwa kepahlawanan dalam perjuangan mengisi kemerdekaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-71 Tahun 2016 di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124, Kamis (10/11/2016).
Dalam sambutan Menteri...
Pelaporan Keuangan Jangan Sampai Bermasalah
RAKYAT KALBAR – Ngabang. Bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan laporan keuangan berbasis akrual digelar Pemkab Landak, Senin (7/11), di aula kantor Bupati Landak. Dibuka resmi oleh Pj Bupati Landak, Jakius Sinyor, Bimtek diikuti Kepala SKPAD dan bendahara masing-masing. Dalam sambutannya, Pj Bupati meminta supaya Bimtek ini diikuti dengan sungguh-sungguh supaya dalam pelaksanaanya sesuai aturan. Apalagi pelaporan tentang keuangan, jangan sampai...
Pengelolaan Dana Desa Harus Dilakukan Secara Transparan dan Akuntabel
Untuk meningkatkan pemahaman kepada pemerintah daerah dan aparat desa mengenai pengelolaan dana desa agar dikelola secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar dialog terbuka dengan tema “Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa” yang diselenggarakan di Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada hari, Sabtu (29/10).
Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar selaku keynote speaker pada acara...
KTF Sustainable Development Goals (SDGs)
PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bekerjasama dengan Biro Sumber Daya Manusia BPK Pusat menyelenggarakan Knowledge Transfer Forum (KTF) tentang Sustainable Development Goals (SDGs), di Ruang Rapat Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Lantai 2, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124, Rabu (02/11/2016).
Knowledge Transfer Forum (KTF) ini diikuti oleh pejabat struktural, pemeriksa, dan juga pegawai...
Meski Diguyur Hujan, Puluhan Mahasiswa Papua Geruduk KPK
JAKARTA - Puluhan pemuda dan mahasiswa asal Papua menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan gereja di Kabupaten Mappi, Papua.
Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan untuk Keadilan menggelar aksi di tengah guyuran hujan deras yang melanda sebagian wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Mereka menuntut agar lembaga antirasuah dapat...
PLN Pertimbangkan Penawaran Aset Chevron
JAKARTA – PT PLN (Persero) masih mempertimbangkan keikutsertaan penawaran lelang aset wilayah kerja panas bumi milik Chevron di Gunung Salak, Bogor, dan Gunung Darajat, Garut, Jawa Barat.
Laporan hasil audit dua wilayah kerja tersebut sampai saat ini masih belum lengkap. ”Sampai saat ini PLN belum menerima laporan keuangan yang telah diaudit. Padahal, laporan keuangan audit itu penting untuk mengevaluasi dua...
Dokter & Perawat Demo, Pasien Telantar di RSUD Sorong
SORONG - Ratusan dokter dan tenaga medis dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sorong, Papua Barat, melakukan aksi unjuk rasa damai di halaman rumah sakit, Senin 31 Oktober 2016. Aksi demo ratusan massa dari dokter dan tenaga medis ini menuntut pembayaran jasa medik dan transparansi dari pihak manajemen.
Koordinator Aksi, Dr Alex Irawan mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut guna...
KPK Serahkan Aduan Komnas HAM Soal Anggaran ke Penegak Hukum Lain
Jakarta - KPK memastikan pernah menerima pengaduan soal indikasi korupsi di Komnas HAM. Namun KPK merekomendasikan agar kasus itu ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
"Ada pengaduan yang diterima KPK 28 Januari 2016 dan saat itu rekomendasi KPK adalah diteruskan ke aparat hukum lain," ucap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, Selasa (1/11/2016).
Namun sayangnya, Yuyuk tidak menjelaskan lebih detail tentang...
Ada Anggotanya Selewengkan Anggaran, Komnas HAM Minta Bantuan KPK
Jakarta - Komnas HAM menyatakan ada penyalahgunaan anggaran oleh salah satu komisionernya. Lembaga pelindung HAM ini meminta bantuan KPK untuk melakukan pengusutan lebih jauh.
Anggota Komnas HAM yang terindikasi melakukan penyalahgunaan anggaran itu terungkap setelah BPK melakukan audit. BPK memberikan status disclaimer untuk Komnas HAM. Komisoner Komnas HAM itu disebut-sebut berinisial DB.
Penyelewengan anggaran tersebut terkait dengan penyalahgunaan biaya sewa rumah...
BPK Akan Luncurkan “E-auditing” Awal 2017
GRESIK, KOMPAS.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana meluncurkan program e-auditing pada Januari 2017. Dengan e-auditing, pemerintahan daerah dapat memantau secara online hasil pemeriksaan keuangan dan audit yang dilakukan BPK terhadap pemda bersangkutan.
“Masih dalam proses penyelesaian, dan rencananya memang akan kami resmikan pada bulan Januari 2017, bersamaan dengan perayaan ulang tahun BPK yang ke-70,” ucap Ketua BPK Harry Azhar...
Ditama Revbang Gelar Public Hearing Exposure Draft Revisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Dalam rangka menjamin kualitas proses revisi SPKN dapat berjalan dengan baik Ditama Revbang menyelenggarakan Public Hearing Exposure Draft Revisi SPKN di Auditorium Kantor Pusat BPK pada Selasa (1/11). Acara ini dihadiri para pejabat eselon I BPK, inspektur jenderal kementerian lembaga, Kepala Internal Audit Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Ikatan Akuntan Indonesia, Ketua Umum Ikatan Auditor Intern Pemerintah Indonesia, para Inspektur...
Kasus Proyek Rp 130 M di Riau Mangkrak, BPK Diminta Turun Tangan
Liputan6.com, Pekanbaru - Menelan biaya Rp 130 miliar, tiga megaproyek di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, justru terbengkalai. Akibatnya bangunan berupa pasar modern, hotel berbintang dan sebuah universitas, tak bisa dimanfaatkan masyarakat.
Kasus ini tengah diusut kejaksaan negeri (kejari) setempat. Proses pengumpulan bukti, berupa dokumen terkait proyek dan pengumpulan keterangan tengah dilakukan. Bahkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau turun tangan untuk memantau...
JK Yakin Dahlan Tak Korupsi
JAKARTA - Dukungan untuk Dahlan Iskan yang sedang berjuang menghadapi dugaan kriminaliasai hukum bermunculan. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menyampaikan simpatinya pada Dahlan. JK tidak yakin Dahlan terlibat dalam kasus dugaan korupsi di PT Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur.
JK menceritakan sudah bersahabat lama dengan Dahlan. Salah satunya JK dan Dahlan berkolaborasi dalam pembuatan koran di Makassar yang jadi...
Fahri Ajak Publik Bandingkan Kasus Dahlan Iskan dengan RS Sumber Waras
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku heran melihat cara aparat pemerintah dalam melakukan penegakan hukum. Sebab, ada diskriminasi yang jelas-jelas terlihat saat aparat penegak hukum bekerja.
Pernyataan Fahri itu untuk mengomentari langkah kejaksaan menjerat Dahlan Iskan sebagai tersangka dugaan korupsi pelepasan aset BUMD Jawa Timur, sekaligus membandingkannya dengan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah...
Opini atas LKPD se-Kalimantan Barat selama Tiga Tahun Terakhir
Daftar Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 Download disini
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 Tahun 2016
PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-88 Tahun 2016 pada hari ini, Jumat/28 Oktober 2016 di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124.
Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 Tahun 2016 ini dipimpin oleh Inspektur Upacara, Joni Rindra Putra...
BPK RI Jadi Tuan Rumah INTOSAI WGEA
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi tuan rumah pertemuan kelompok kerja audit lingkungan BPK sedunia atau International Organization of Supreme Audit Institutions Working Group on Environmental Auditing (INTOSAI WGEA). Pertemuan digelar di Fairmont Hotel, Jakarta, pada 25-27 Oktober 2016.
Pertemuan tersebut akan membahas peran aktif BPK dunia dalam mengawal capaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah dicanangkan...
BPK Selenggarakan 17th Assembly Meeting of INTOSAI WGEA di Jakarta
BPK menjadi tuan rumah dalam acara The 17th Assembly Meeting of INTOSAI WGEA, pada tanggal 24 – 27 Oktober 2016 di Jakarta. Tujuan pertemuan ini adalah memperkaya dan bertukar pengetahuan serta mendefinisikan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan masa depan dan masalah yang berkaitan dengan audit lingkungan. Selain itu BPK juga mengajak Supreme Audit Institutions (SAI) sedunia untuk berperan aktif...
Memperbaiki Jalan Desa Jadi Temuan BPK
WONOGIRI, suaramerdeka.com – Banyak jalan desa di Kabupaten Wonogiri rusak. Ironisnya, ketika Pemkab Wonogiri memperbaikinya, malah jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Membangun jalan desa yang dibiayai APBD Kabupaten, dinilai BPK sebagai bentuk penyimpangan anggaran.
Demikian diungkapkan Ketua DPRD Wonogiri, Setyo Sukarno, Kamis (27/10), saat menerima kunjungan kerja rombongan dari Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Jatim. Rombongan wakil rakyat dari...
UIN Jakarta Tagih Janji Fadel Muhammad
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta menagih janji pengusaha Fadel Muhammad terkait penyelesaian lahan seluas 40 hektar di Desa Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Rektor UIN Jakarta Prof Dr Dede Rosyada MA mengatakan, pihaknya menagih janji tersebut karena terus berlarutnya persoalan lahan sejak dibeli UIN Jakarta (dulu IAIN Jakarta) pada 9 Maret 1996 dari PT Anugerah...
BPK temukan kerugian di Sumatera Utara Rp1,087 triliun
Medan (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara di Sumatera Utara per tanggal 20 Oktober 2016 terdapat kerugian Rp1,087 triliun.
"Nilai kerugian itu dari temuan 3.229 kasus yang terjadi di Pemprov Sumut dan pemerintahan 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara," ujar Kepala Perwakilan BPK di Sumatera Utara, Ambar Wahyuni, di Medan, Rabu.
Dari jumlah itu telah...
Gamawan Sebut Nama Boediono dan Sri Mulyani
JAKARTA -- Mantan menteri dalam negeri Gamawan Fauzi kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP-el di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Gamawan menegaskan, penganggaran proyek pengadaan KTP-el di Kementerian Dalam Negeri diketahui semua pihak. Bahkan, ia menyebut penganggaran proyek yang dilaksanakan tahun 2012 tersebut sampai dibahas dengan wakil presiden Budiono dan sejumlah menteri pada...
KTF Pemeriksaan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
PONTIANAK. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 (s.d. Semester I), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Knowledge Transfer Forum (KTF) bagi pemeriksa di kantor perwakilan.
Sebelumnya, para pemeriksa telah mengikuti Knowledge Transfer Forum (KTF) terkait pengadaan barang/jasa yang dipaparkan oleh Suhaidi, S.Sos, Staf Subauditorat Kalimantan Barat...
Klarifikasi terkait Pengumuman Penerimaan CPNS BPK 2016
Sehubungan dengan beredarnya pengumuman terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BPK Tahun 2016, berikut kami sampaikan klarifikasi terkait hal tersebut: http://www.bpk.go.id/news/klarifikasi-terkait-pengumuman-penerimaan-cpns-bpk-2016
Kalbar Butuh Cepat Vaksin Rabies
PONTIANAK POST– Pontianak. Kementerian Kesehatan pada dasarnya bisa menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kerjasama itu dilakukan dalam penunjukan langsung (PL) pembelian vaksin rabies ke pabrik pembuatnya hingga penyalurannya kepada daerah yang membutuhkan...
Dialog Terbuka “Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa”
PONTIANAK. Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan...
Kades, Gunakanlah ADD Dengan Benar
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Gubernur Cornelis mengingatkan para Kepala Desa (Kades) agar menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) secara benar untuk kepentingan masyarakat di sana. Tak hanya itu, diingatkan agar membuat pelaporan dengan benar sesuai kaidah laporan keuangan yang ditetapkan pemerintah. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum terhadap Kades di kemudian hari...
Optimalkan Dana Desa
PONTIANAK POST– Pontianak. Gubernur Kalimantan Barat mengatakan Dana Desa mampu membuat ekonomi pedesaan menjadi lebih baik. Syaratnya, bila dana tersebut digunakan dengan tepat dan benar. "Potensi desa itu harus dipahami, karena setiap desa berbeda-beda. Sehingga dana desa yang digunakan perencanaannya harus sesuai apa yang dibutuhkan oleh desa itu," ujarnya saat dialog tentang Dana Desa di Pontianak Convention Center, kemarin...
Pemda Diminta Bentuk Regulasi Baru Dana Desa
SUARA PEMRED – Pontianak. Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Bahrullah Akbar meminta setiap pemerintah daerah di Kalimantan Barat, hendaknya menyiapkan peraturan baru terkait pengelolaan anggaran, terutama dana desa...
Sudah Ada Kades Tersangkut Hukum
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Digelar Dialog Terbuka Penetapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa di Pontianak Convention Center (PCC), Kamis (13/10). Salah seorang pembicaranya Anggota Komisi XI DPR RI Ir. Michael Jeno, MM. "Dari diskusi kita ada beberapa hal yang implementasinya di lapangan asih belum optimal. Karena regulasi di pusat, sehingga proses penyalurannya lamban. Kebutuhan tenaga kerja pendamping aparat desa di...
BPK RI Gelar Dialog Terbuka
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menggelar dialog terbuka, membahas tentang pemantapan pemahaman pengelolaan dana desa, di Pontianak Convention Centre (PCC) Pontianak, Kamis (13/10) pukul 09.00 WIB. Dengan jumlah peserta dialog terbuka, sekitar 500 orang terdiri dari Pendamping Desa dan Kepala Desa yang mewakili 14 kabupaten kota di Provinsi Kalbar...
Melihat Lelang Mobil Dinas di Pemkot Singkawang
DALAM lelang tersebut, tiga unit kendaraan dinas (mobil) milik Pemkot Singkawang terjual. Pelelangan terbuka digelar Rabu di Balairung Kantor Walikota Singkawang Rabu (11/10). Pelelangan ini dibuka resmi Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Syech Bandar,
"Jadi sejarah baru bagi Kota Singkawang. Ini adalah kali pertama pelelangan terbuka untuk kendaraan dinas (mobil), karena baru yang pertama kali dilakukan dan bertepatan dengan HUT Pemkot...
BPK Mendukung Hak Pekerja SKK Migas tidak Hilang
SERIKAT Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SP SKK Migas) telah melakukan pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil yang sangat positif dan memahami posisi kedua belah pihak.
BPK mendukung seluruh hak-hak pekerja tidak boleh ada yang berkurang seperti saat masih berbentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).
Pertemuan...
Dialog Terbuka “Pemantapan Pemahaman Pengelolaan Dana Desa”
Yth.
Para Pimpinan/Redaktur Media Cetak/Elektronik
di Wilayah Pontianak
Dengan ini kami sampaikan bahwa BPK RI akan menyelenggarakan acara Dialog Terbuka dengan tema "Pemantapan Pemahaman Pengelolaanm Dana Desa", dengan narasumber Anggota VI BPK RI, Anggota Komisi XI DPR RI, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan moderator Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat, pada...
PLN Pontianak Prioritaskan Pergeseran Tiang Listrik di Titik Rawan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Manager PLN Area Pontianak Hitler SP Togatorop menuturkan pihaknya memprioritaskan pergeseran tiang di titik rawan seperti di persimpangan.
"Sementara ini untuk tempat agak rawan itu kita lakukan pemindahan dan biayanya dari PLN," ujarnya.
Dijelaskan, dana yang digunakan berasal dari dana pemeliharaan dan pembenahan.
"Dan itu hanya satu tiang saja mengingat keselamatan pengendara. Sementara untuk tiang yang ada di pinggiran jalan...
LKBH Korpri Advokasi PNS
JAKARTA -PNS rawan dikriminalisasi dalam melakukan tugas jabatannya. Kriminalisasi kebijakan dinilai merupakan puncak gunung es lemahnya fungsi pengawasan, koordinasi, dan supervisi dalam sistem birokrasi pemerintah.
Itu sebabnya, pada pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para petinggi institusi penegak hukum beserta semua gubernur di Bogor, beberapa waktu lalu, berkenaan dengan rendahnya penyerapan anggaran yang dapat mengakibatkan roda pemerintahan macet, Presiden Jokowi berpesan...
Polri: Penanganan Korupsi Kondensat Tunggu Audit Tambahan BPK
Liputan6.com, Jakarta - Kepala Bareskrim Polri Komjen Polisi Ari Dono Sukmanto yakin pihaknya dapat merampungkan penyidikan kasus korupsi dan pencucian uang dalampenjualan kondensat yang melibatkan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) dan SKK Migas pada 2009.
"Masih proses, kasus kondensat tinggal sedikit lagi. Ini masih menunggu hasil audit tambahan," ujar Ari Dono di Jakarta, Minggu (9/10/2016), seperti dilansir dari Antara.
Pengusutan...
Cegah Korupsi, Wiranto Minta BPK Audit Keuangan Parpol
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto buka suara mengenai dana bantuan untuk partai politik. Menurut Wiranto, potensi korupsi keuangan negara bisa diminimalisir dengan pemberian dana bantuan ke partai politik.
"Kalau tidak ada dana (bantuan) mereka mencari-cari dana yang bisa digerus untuk iuran. Kalau kemudian setan lewat, bisa digerus dana dari negara," ujar Wiranto...
Soal Pelimpahan Aset, Kini Singkawang Menunggu Waktu Tepat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG – Sekertaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang, Syech Bandarmengatakan bahwa hasil dari pertemuan kemarin antara wali kota Singkawang dan bupati Sambas menyepakati mengenai pelimpahan aset harus cepat selesai.
“Kita juga sudah sepakat dari pertemuan kemarin pak bupati dan pak wali udah clear, kita bertekad untuk kedepan apa yang masih sangkut menyangkut harus diluruskan,” katanya, Jumat (7/10/2016).
Percepatan pelimpahan...
Lensus Kandri : PDAM Provinsi Tak Mampu Penuhi Air Baku
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Asisten dua Pemerintah Provinsi Kalbar, Lensus Kandri mengatakan, pada 2006 yang lalu Pemprov Kalbar pernah berupaya melakukan pembentukan PDAM Provinsi Kalbar dalam rangka penyiapan bahan baku dengan mengeluarkan Perda nomor 2 tahun 2006 tentang pendirian PDAM.
Kemudian dalam kurun waktu beberapa tahun berjalan ada permaslahan yang membuat tidak berdaya lagi untuk tetap mempertahankan PDAM Provinsi eksis dalam...
Media Workshop: Peran PPID dan PIK dalam KIP, serta Pengendalian Gratifikasi
PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Dalam rangka melakukan tugas-tugas tersebut, tentunya BPK sebagai...
Sosialisasi Renstra dan RIR
PONTIANAK. Dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara dan dalam pelasanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyusun Rencana Strategis (Renstra).
Renstra BPK digunakan sebagai rencana lima tahunan BPK untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan, disertai dengan indikator-indikator pengukurannya.
Pelaksanaan Renstra BPK harus...
Serikat Pekerja Protes SKK Migas Dapat Opini Tak Wajar dari BPK
Liputan6.com, Jakarta Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SP SKK Migas) tidak terima dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menetapkan laporan keuangan perusahaan dalam kategori opini tidak wajar.
Ketua Umum Serikat Pekerja SKK Migas Dedi Suryadi mempertanyakan kualitas temuan dan standar yang digunakan auditor BPK, atas dikeluarkannya laporan audit BPK terhadap...
BPK Janji Proses Temuan Baru Kasus Sumber Waras
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan memproses setiap temuan yang berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan. Sebagai lembaga publik, BPK akan terbuka terhadap setiap pengaduan yang masuk, seperti memproses temuan dari Forum Aktivis Muda Jakarta (Formaja) terkait kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW).
Kepala Biro Humas BPK, Yudi Ramdan Budiman, menyatakan informasi yang didapatkan akan...
[VIDEO] Workshop BPK RI dengan Media di Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalbar mengelar media workshop dengan sejumlah media di Kalbar, di Hotel Marcure Pontianak, Kamis (6/10/2016).
Workshop bertema "Kiprah PPID Dalam Keterbukaan Informasi Publik, dan Pengendalian Gratifikasi di BPK Perwakilan Provinsi Kalbar".
Hampir semua perwakilan media hadir dalam workshop ini, serta para udangan lainnya.
Sumber: Tribun Pontianak
Tanggal: 06 Oktober 2016
BPK Temukan Anggaran Rp30,62 Triliun yang Bermasalah
KETUA Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar menyebutkan adanya temuan yang berpotensi merugikan negara dan harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum.
Hal itu dia sampaikan usai bertemu Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Rabu (5/10).
Kata Harry, secara keseluruhan BPK mengungkapkan 10.198 temuan yang memuat 15.568 permasalahan, yang meliputi 7.661 (49 persen) kelemahan sistem pengendalian internal, 7.907 (51 persen) permasalahan ketidakpatuhan...
BPK Sebut Ada Sejumlah Temuan Tidak Ditindaklanjuti Pemerintah
JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hary Azhar Azis telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan semester I tahun 2016.
Menurut Hary, dari temuan yang diperoleh sebanyak 61% selesai, 26,5% masih dalam proses dan sebanyak 12,2% temuan tidak ditindaklanjuti.
Hary mengaku, pihaknya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menindaklanjuti temuan itu. Menurutnya, Jokowi merespons akan meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda)...
BPK Serahkan Hasil Laporan Pemeriksaan Keuangan ke Jokowi
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan semester satu tahun 2016 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Laporan hasil pemeriksaan juga sudah diserahkan ke DPR. Ketua BPK Hary Azhar Azis mengatakan, opini untuk pemerintah pusat dari 2014 yakni 71 persen, turun pada 2015 menjadi 65 persen.
"Disclaimer juga turun, dari tujuh kementerian lembaga (K/L) menjadi empat...
Target WTP, Atbah Komitmen Tuntaskan Persoalan Aset
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS – Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili segera menuntaskan persoalan invetarisasi dan penataan aset Sambas. Hal tersebut dilakukanya untuk mencapai target penilaian opini WTP dari BPK tahun depan, Rabu (5/10/2016)
“Saya sebagai bupati, apapun persoalanya ingin masalah aset dapat segera tuntas. Sehingga tidak lagi mengganggu penilaian Negara terhadap Kabupaten Sambas,” ujar Atbah.
Jika memang itu hak orang lain silahkan kembalikan....
Penetapan Anggaran Kementerian Diusulkan Mengacu Audit BPK
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengusulkan proses penetapan anggaran setiap kementerian/lembaga harus didasarkan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Ke depan kami mengusulkan besaran anggaran kementerian dan lembaga juga diikutsertakan sistem reward and punishment (penghargaan dan sanksi). Jadi penetapan anggaran tidak semata-mata bersifat politis," tutur Taufik melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Rabu (5/10/2016).
Politikus Partai...
Seskab: Jangan Sampai TVRI Jual Aset
Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyoroti laporan keuangan lembaga penyiaran pemerintah TVRI. Laporan keuangan TVRI disclaimer 4 tahun berturut-turut dan berpotensi merugikan negara Rp 400 miliar.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Jokowi telah meminta Menteri Sekretaris Negara untuk menyurati TVRI perihal masalah ini. Jokowi juga meminta DPR ikut mengevaluasi hal tersebut.
"Karena proses Direksi TVRI ini kan melalui dewan pengawas, dewan pengawas...
Polri Terus Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Cengkareng
Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri terus mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Sejumlah orang telah diperiksa sebagai saksi, termasuk dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Penyelidikannya masih berjalan, sekarang kita sudah melakukan pemeriksaan dari kalangan pemerintah daerah, kalangan BPN kita ambil keterangannya," kata Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Adi Deriyan...
Jokowi Soroti Potensi Kerugian Negara Rp 400 M di TVRI
Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dari laporan itu, ada beberapa hal yang menjadi sorotan Jokowi.
Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, Presiden Jokowi memberi perhatian kepada lembaga penyiaran pemerintah TVRI yang 4 tahun berturut mendapat predikat disclaimer. Bahkan, berpotensi ada kerugian negara Rp 400 miliar.
"Presiden menanggapi secara...
BPK Siap Audit Freeport, Reklamasi hingga Dwelling Time
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menutup kemungkinan untuk mengaudit kinerja pada perusahaan yang dianggap memberikan dampak langsung kepada kepentingan publik dan juga yang menggunakan anggaran negara (APBN).
Dalam hal ini, pada PT Freeport Indonesia yang tengah melakukan aksi divestasi saham sebesar 10,64 persen dengan nilai USD1,2 miliar. Saat ini perusahaan tambang terbesar di Indonesia ini baru mewujudkan kewajibannya...
Presiden Jokowi Persilahkan UU tentang BPK Direvisi
Jakarta (Antara Kalbar) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan pihak-pihak berwenang melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Presiden menyatakan silahkan," kata Ketua BPK Harry Azhar Azis usai penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 kepada Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.
Harry menyebutkan selain menyampaikan IHPS I 2016, pihaknya juga menyampaikan...
DPRD Kalbar Diminta Tak Buru-buru Cabut Perda PDAM Provinsi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Forum Masyarakat Peduli Pembangunan Lingkungan dan Perbatasan (Formapp Libas), Zainul Arifin meminta DPRD Kalbar tidak terburu-buru mencabut Perda Pembentukan PDAM Provinsi Kalbar.
Pansus DPRD untuk Pencabutan Perda tersebut perlu menggelar public hearing dengan mengundang berbagai pihak terkait, seperti para pakar perguruan tinggi, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Kalbar.
Perlu juga diundang para mantan pejabat Pemprov...
BPK Temukan Potensi Kerugian Negara Rp 1,92 Triliun
Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemui Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan 2015 dan pemeriksaan satu semester 2016. Ada beberapa temuan yang berpotensi merugikan negara dan harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum.
Ketua BPK Harry Azhar mengatakan, ada 10.198 temuan yang mengandung 15.568 permasalahan. Permasalahan itu terbagi menjadi beberapa kategori.
"Kelemahan sistem pengendalian internal sebesar 49% dan betul-betul...
Eks Dirjen Dukcapil Beberkan Aliran Rp 2 Triliun Proyek E-KTP
Liputan6.com, Jakarta - Eks Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman membeberkan sejumlah hal ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya soal aliran duit korupsi Rp 2 triliun proyek E-KTP.
Hal itu dikatakan Irman usai diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2012.
"(Soal aliran duit Rp 2 triliun) itu ya sudah...
BPK Kalbar Peringati Hari Kesaktian Pancasila
PONTIANAK – Dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Upacara Bendera di Halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Senin (03/10/2016).
Sebagai Inspektur Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2016 adalah Kepala Subauditorat Kalimantan Barat II BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Joni Rindra...
BPK Habiskan Rp3 Triliun Periksa Keuangan Negara
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghabiskan dana Rp3 triliun setiap tahun dalam empat tahun terakhir untuk memeriksa keuangan negara. Angka tersebut tercatat naik dari lima tahun lalu sebanyak Rp1 triliun.
Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Slamet Kurniawan mengatakan, biaya yang dikeluarkan tersebut sudah termasuk anggaran pemeriksaan dan gaji pegawai. Khusus untuk pemeriksaan sendiri memakan porsi lebih dari 50%.
"Anggaran...
Audit Keuangan Negara, BPK Bentuk Unit Khusus Investigasi
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah membentuk Unit Khusus Investigasi dalam rangka mengaudit keuangan negara. Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Slamet Kurniawan menerangkan, Unit Khusus Investigasi ini merupakan organisasi baru di level eselon I.
Dia menambahkan segala bentuk kegiatannya akan dipimpin langsung oleh Profesor Eddy Mulyadi. "Memang ini organisasi baru level di eselon I di BPK. Dikomandoi di...
Uncak Kapuas Tunggu SK
PUTUSSIBAU – Sebagai daerah berkembang dan tujuan wisata, intensitas kunjungan ke Kapuas Hulu setiap tahun meningkat. Karenanya pemerintah daerah akan mempersiapkan sarana perhotelan yang lebih baik di Bumi Uncak Kapuas. Untuk merealisasikan rencana tersebut, PD Uncak Kapuas sebagai pengelola hanya menunggu surat penunjukan lokasi dari Bupati.
“Sudah tidak ada persoalan lagi terkait rencana pembangunan hotel PD Uncak Kapuas. Saya sudah...
Rp52 M untuk Jalan Ambalau
SINTANG, TRIBUN - Bupati Sintang, Jarot Winarno menegaskan pihaknya akan terus membantu memperjuangkan peningkatan Jalan Simpang Medang sampai Ambalau. Diakui hingga kini kondisi jalan Simpang Medang ke Ambalau masih
Pembangunan Jembatan Pawan V Dianggarankan Rp4 M
KETAPANG-RK. 2016, Pembangunan Jemabatan Pawan V kembali dianggarkan Pemerintah Kabupaten Ketapang sebesar Rp4 Miliar lebih dari Rp6 Miliar yang diusulkan Pemerintah
KUA-PPAS APBD-P Bengkayang 2016 Sudah Disepakati
BENGKAYANG-RK. Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Bengkayang telah menandatangani Nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Target Jembatan Tuntas Tahun Depan
KETAPANG, TRIBUN - Pembangunan jembatan pawan V pada 2016 diajukan anggaran sekitar Rp6 miliar. Namun setelah melalui proses hanya dianggarkan
Biaya Angkut Raskin Rp1 M
MELAWI, TRIBUN - Pemkab Melawi pada 2016 ini membantu penganggaran bagi biaya pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di desa yang tersebar di 11 kecamatan
Masyarakat Ikut Kawal
Anggota Dewan Penasehat GP Ansor Abang Indra mengaku tidak masalah berapapun anggaran yang dibutuhkan
KPU Minta Rp39 M
SANGGAU, TRIBUN - KPU Sanggau mengajukan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Sanggau 2018 sebesar Rp39 miliar. Ketua KPU Sanggau Sekundus Ritih mengakui jumlah ini jauh lebih besar dari pilkada
Dorong Profesionalitas Pengawas Internal Pemerintah
PONTIANAK, TRIBUN - Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya bersama seluruh Wakil Gubernur se-Indonesia menghadiri rapat kerja (Raker) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Pedagang Tolak Pasar Ikan Jungkat
MEMPAWAH - Pembangunan Pasar Ikan Jungkat senilai Rp2,4 miliar menuai protes dari pedagang setempat
DPRD Kalbar Dukung JK III Segera Terwujud
PONTIANAK - Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Thomas Alexander berharap program-program pembangunan infrastruktur dengan dana dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Barat harus membuat
Segera Bangun Jembatan Kapuas 3
PONTIANAK - Pembangunan Jembatan Kapuas 3 yang membentang di Wilayah Desa Sungai Rengas (Kubu Raya) dengan Desa Wajok (Mempawah) sepertinya akan mulus berjalan. Komisi V DPR RI berjanji akan sebisa mungkin membantu proses penanggaran rancang bangun rencana pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia tersebut. Wakil Ketua Komisi V DPR,
Izin Usaha di Pontianak Meningkat Drastis
PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak terus berusaha meningkatkan jumlah kepemilikan izin usaha bagi pelaku UMKM di wilayahnya. "Bagi usaha kecil kita membuat program perizinan mikro gratis. Syaratnya mudah siapkan KTP pelaku usaha dan
Untan Terima Dana Rp300 M
PONTIANAK, TRIBUN - Universitas Tanjungpura menerima kucuran dana hibah dari Islamic Development Bank sebesar Rp300 miliar. Dana bantuan diberikan dalam rangka pembangunan Untan menjadi
Karolin: Setiap Desa Bisa Terima Rp5 M
NGABANG-RK. Calon Bupati Landak, Karolin Margret Natasa berjanji mendorong peningkatan anggaran desa jika terpilih menjadi bupati. Saat ini, kata dia, dana desa yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum mencapai
Alamak.! Serapan Anggaran Baru 32,97%
SINTANG-RK. Sampai Juni 2016 atau akhir semester pertama, DPRD Sintang mencatat serapan anggaran baru 32,97 persen. Banyaknya SKPD yang melakukan kegiatan di bawah 50 persen dituding
Panwas Optimalkan Kinerja
SINGKAWANG - Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) sudah disepakati dan ditandatangani oleh Pemkot Singkawang dan Panitia Pengawas Pemilu Kota Singkawang baru-baru ini, besarannya
Anggaran KPU Rp39 Milyar Belum Final
SANGGAU-RK. KPU Kabupaten Sanggau mengajukan anggaran untuk menyelenggarakan Pilkada Sanggau 2018 sebesar Rp39 milyar. Jumlah ini jauh lebih besar dari Pilkada sebelumnya yang
Total ADD Rp509 Juta, Ditransfer hanya Rp411 Juta
RP98 Juta Raib, Tapi Rp45 Juta Diributkan
SINTANG-RK. Ketua Badan Permusyawarakatan Desa (BPD) Desa Manis Raya SP 1 SKPH mendesak Kepala Desa (Kades) segera mengembalikan Anggaran Dana Desa (ADD) sebesar
Bupati Bantah Pernyataan Presiden Jokowi
KUBU RAYA-RK. Presiden Joko Widodo menyatakan lebih dari Rp200 triliun uang daerah di seluruh Indonesia masih mengendap di
RP2,6 M Bangun Jalan Muksin
KUBU RAYA, SP - Blokade atau penutupan Jalan Parit Haji Muksin 2 di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
APBD Perubahan, Sektor Belanja Bengkayang Meningkat
BENGKAYANG, SP - DPRD Kabupaten Bengkayang menggelar Rapat Paripurna Nota Pengantar KUA/PPA Perubahan Tahun Anggaran 2016,
Partai Enggan Diaudit BPK
JAKARTA - Tak semua partai politik bersedia menerima kucuran dana triliunan dari dari APBN. Ada beberapa parpol yang belum sepakat lantaran penggunaan dana itu
Terima Dana Mau, Diaudit Keberatan
JAKARTA-RK. Partai politik bakal dapat kucuran duit cukup besar dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Namun, tidak semua partai langsung menerima rencana tersebut. Ada beberapa yang belum sepakat, karena penggunaan dana itu akan
Undangan Media Workshop “Peran PPID dan PIK dalam pelaksanaan KIP, serta Pengendalian Gratifikasi”
Kepada Yth.
Jurnalis/Wartawan Media
di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan pers guna mendorong terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, kami mengundang rekan-rekan wartawan mengikuti kegiatan media workshop...
Peraturan Bupati Landak Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Landak
bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, perlu pengelolaan cadangan pangan pemerintah;perbup-landak-no-75-tahun-2015-ttg-cadangan-pangan-2015
Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Landak Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor...
bahwa untuk mencukupi kebutuhan pupuk sampai dengan Desember 2015, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Landak;perbup-landak-no-74-tahun-2015-ttg-het-pupuk
Peraturan Bupati Landak Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Dan Banding Atas Pajak Air Tanah, Pajak Reklame Dan Pajak Bumi...
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pengajuan...
Peraturan Bupati Landak Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Landak Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten...
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu disusun Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016;perbup-landak-no-71-tahun-2015-ttg-perubahan-standar-biaya-umum-2016
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak
bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-N/06/2012 tentang sistem penanganan pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk...
Peraturan Bupati Landak Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Semata
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;perbup-landak-no-62-tahun-2015-ttg-tata-kelola-pkm-semata
Pemkot Terancam Tak Raih WTP (Lagi)
PONTIANAK-RK. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pontianak dan Satpol PP menyisir sejumlah obyek pajak tanah dan bangunan yang menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),
Peraturan Bupati Landak Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Darit
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;perbup-landak-no-61-tahun-2015-ttg-tata-kelola-pkm-darit
Peraturan Bupati Landak Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kuala Behe
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;perbup-landak-no-60-tahun-2015-ttg-tata-kelola-pkm-kuala-behe
Peraturan Bupati Landak Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Simpang Tiga
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;perbup-landak-no-59-tahun-2015-ttg-tata-kelola-pkm-simpang-3
Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Sompak
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;perbup-landak-no-58-tahun-2015-ttg-tata-kelola-pkm-sompak
Peraturan Bupati Landak Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Ngabang
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;perbup-landak-no-57-tahun-2015-ttg-tata-kelola-pkm-ngabang
Peraturan Bupati Landak Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Serimbu
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;perbup-landak-no-56-tahun-2015-ttg-tata-kelola-pkm-serimbu
Peraturan Bupati Landak Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Pahuman
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;perbup-landak-no-55-tahun-2015-ttg-tata-kelola-pkm-pahuman
Peraturan Bupati Landak Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Meranti
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya; perbup-landak-no-54-tahun-2015-ttg-tata-kelola-pkm-meranti
Peraturan Bupati Landak Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Karangan
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya; perbup-landak-no-53-tahun-2015-ttg-tata-kelola-pkm-karangan
Nantikan Penyerahan Aset Daerah
SINGKAWANG - Sejumlah tokoh masyarakat menantikan penyerahan aset daerah baik itu berupa bangunan gedung maupun lahan yang berada di bawah naungan Pemerintah Kota Singkawang. Sejak lima belas tahun berdirinya Pemerintah Kota Singkawang, belum sepenuhnya menerima penyerahan aset dari
Peraturan Bupati Landak Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Mandor
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnyaperbup-landak-no-52-tahun-2015-ttg-tata-kelola-pkm-mandor
Peraturan Bupati Landak Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Sebangki
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;perbup-landak-no-51-tahun-2015-ttg-tata-kelola-pkm-sebangki
Peraturan Bupati Landak Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;perbup-landak-no-50-tahun-2015-ttg-pedoman-gratifikasi-pemerintah
Peraturan Bupati Landak Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Standar Satuan Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu disusun Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2016;perbup-landak-no-46-tahun-2015-ttg-biaya-umum-pemerintah-daerah
Peraturan Bupati Landak Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Menjalin
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;perbup-landak-no-45-tahun-2015-ttg-tata-kelola-pkm-menjalin
Peraturan Bupati Landak Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Senakin
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnyaperbup-landak-no-43-tahun-2015-ttg-tata-kelola-pkm-senakin
Peraturan Bupati Landak Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Jelimpo
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;perbup-landak-no-44-tahun-2015-ttg-tata-kelola-pkm-jelimpo
Peraturan Bupati Landak Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Sidas
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;perbup-landak-no-42-tahun-2015-ttg-tata-kelola-pkm-sidas
Peraturan Bupati Landak Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten...
bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri berdasarkan biaya riil atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;perbup-landak-no-35-tahun-2015-ttg-perubahan-perjalanan-dinas-dalam-negeri
Tunggakan PBB Mencapai Rp62 Miliar
PONTIANAK - Besaran tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Pontianak mencapai angka Rp62 miliar. Jumlah tersebut merupakan limpahan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya dikelola
Peraturan Bupati Landak Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Landak Tahun 2017; perbup-landak-no-32-tahun-2016-ttg-rkpd-tahun-2017
Mayoritas Pegawai Sibuk Bikin SPJ
Jokowi Minta Laporan Simpel
JAKARTA - Pelaporan keuangan yang rumit menjadi sorotan Presiden Joko Widodo saat membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Peraturan Bupati Landak Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Landak
bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, perlu dilakukan Sensus Barang Milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasinya guna mendapatkan data yang terbaru, akurat, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan;perbup-landak-no-30-tahun-2015-ttg-pedoman-teknis-sensus-barang
Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah...
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, perlu menetapkan tata kelola, yang merupakan salah satu syarat untuk menetapkan suatu instansi pemerintah menjadi Badan Layanan Umum Daerah;perbup-landak-no-28-tahun-2015-ttg-tata-kelola-blud-rsud
Peraturan Bupati Landak Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak
bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;perbup-landak-no-27-tahun-2015-ttg-zona-integritas
Peraturan Bupati Landak Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
bahwa keuangan desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat;perbup-landak-no-22-tahun-2015-ttg-apbdesa
Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan pendirian rumah ibadah ditegaskan bahwa FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati;perbup-landak-no-19-tahun-2016-ttg-forum-kerukunan
Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
bahwa untuk memenuhi Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;perbup-landak-no-17-tahun-2016-ttg-pedoman-belanja-tak-terduga
Peraturan Bupati Landak Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); perbup-landak-no-16-tahun-2016-ttg-tc-pergeseran-anggaran
Peraturan Bupati Landak Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak
bahwa dalam rangka menjamin pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil yang memiliki/memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang lebih tinggi, maka perlu mengatur pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;perbup-landak-no-10-tahun-2015-ttg-ujian-kenaikan-pangkat
Peraturan Bupati Landak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Eselon Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Landak
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);perbup-landak-no-9-tahun-2015-ttg-eselonering-kepala-pkm
Peraturan Bupati Landak Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Dan Ganti Uang Serta Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan...
Pemkab Usul Tujuh Raperda
MELAWI, TRIBUN - Pemerintah Kabupaten Melawi menyerahkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk diproses lebih lanjut DPRD Melawi. Ini disampaikan Wakil Bupati Dadi Sunarya,
Peraturan Bupati Landak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak
bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati bertanggungJawab atas efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;perbup-landak-no-4-tahun-2015-ttg-spip
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Sumber Air Baku
bahwa perlindungan terhadap sumber air baku di Kabupaten Landak dilakukan karena adanya kecenderungan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan semakin meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran di daerah resapan air akibat kegiatan manusia;perda-landak-no-5-tahun-2015-ttg-perlindungan-sumber-air-baku
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;perda-landak-no-3-tahun-2015-ttg-pengelolaan-sampah
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan...
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diamanatkan bahwa pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya;perda-landak-no-2-tahun-2015-tttg-pencabutan-retribusi-ktp-dan-akta
Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 2016
Hari Raya Idhul Adha Tahun 2016/1437 H
Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan penyembelihan hewan kurban, di depan Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 12/09/2016).
Kejati Kalbar dan BPK Kalbar Sinergikan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
PONTIANAK. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan sinergitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berkunjung dan mengadakan pertemuan dengan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Warih Sadono, didampingi...
Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pemeriksaan Kinerja
PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Knowledge Transfer Forum (KTF) terkait Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pemeriksaan Kinerja.
Knowledge Transfer Forum (KTF) terkait Pengadaan Barang dan Jasa dipaparkan oleh Pemeriksa Muda pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Suhaidi, S.Sos,. Harapannya setelah peserta mengikuti Knowledge Transfer Forum (KTF) terkait Pengadaan Barang dan Jasa ini,...
Tersangkut Korupsi Dana Bansos, Anggota DPR Terancam 20 Tahun Penjara
PONTIANAK. Berkas perkara korupsi dana bansos yang menjerat Anggota DPR RI dari Partai Golkar Dapil Kalimantan Barat berinisial Z sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Kalbar.
"Tertanggal 23 Agustus 2016, berkas perkara Z dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat Kejati Kalbar Nomor B-2021/Q.15/Ft.1/08/2016," papar Direktur Ditkrimsus Pokda Kalbar, Kombes Pol Wawan Munawar.
Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus)...
BEM Untan Kunjungi Kantor Perwakilan
PONTIANAK. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tangjungpura (BEM UNTAN) melakukan kerja kunjungan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (29/08/2016).
Disampaikan oleh Presiden Mahasiswa, Prima Yulianto kegiatan ini merupakan program kerja kunjungan ke berbagai pihak dari Kementerian Kebijakan Eksternal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Tangjungpura (BEM UNTAN), termasuk ke Badan Pemeriksa Keuangan...
Area Kunci Pemeriksaan Kinerja, Gaya Selingkung, dan Pengadaan Tanah
PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Knowledge Transfer Forum (KTF) terkait Penentuan Area Kunci, Pedoman Penulisan Laporan BPK RI (Gaya Selingkung), Pengelolaan Kertas Kerja Pemeriksaan, Penilaian Tanah menurut Peraturan Perundang-Undangan”.
Kegiatan Knowledge Transfer Forum (KTF) ini dibuka oleh Kepala Subbauditorat Kalimantan Barat I, Patrice L. Sihombing selaku Pelaksana Harian Kepala Perwakilan, yang didampingi...
Didi: Sampai dengan Semester I 2016 terdapat 3.970 temuan dan 8.887 rekomendasi
PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengundang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah se-Kalimantan Barat untuk menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2016 dan Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sampai dengan Semester I Tahun 2016.
Laporan Hasil Pemantauan Tindak...
Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
PONTIANAK. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:53/TK/TAHUN 2016 tanggal 21 Juli 2016 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, sebanyak 11 (sebelas) pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mendapat Tanda Kehormatan.
Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya ini diberikan pada acara pelaksanaan Upacara Bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 di Halaman Kantor BPK Perwakilan...
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara (ISSN 2460-3937) Volume II No 1, Edisi Juni 2016
Perencanaan pembangunan daerah tidak bisa terlepas dari perencanaan pembangunan nasional. Salah satu isu sentral perencanaan pembangunan di Indonesia selama ini adalah lemahnya koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi, sehingga perencanaan pembangunan dapat efektif mendukung pembangunan nasional yang terpadu dan komprehensif...
Peringatan HUT ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia
PONTIANAK. Pada tanggal 17 Agustus 2016 seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat juga memperingatinya dengan menyelenggarakan Upacara Bendera. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 diselenggarakan di Halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak – Kalimantan Barat, Rabu (17/08/2016).
Upacara peringatan Hari Kemerdekaan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, oleh karena itu perlu dicegah dan ditanggulangi secara lebih efektif dan terus-menerus...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia yang mengabaikan harkat, martabat dan derajat manusia sehingga perlu dicegah dan ditangani secara adil dan manusiawi melalui pengaturan dan penanganan yang menyeluruh dan terpadu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
bahwa pembangunan di bidang ketenagakerjaan diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dengan tidak mengesampingkan keberadaan perkembangan dunia usaha di daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN JASA KONSTRUKSI
bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan perlu dilakukan pencabutan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PEMBERHENTIAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan dan pemberhentian kepala desa perlu disusun tata caranya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
bahwa dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah, arsip mempunyai nilai dan arti yang sangat penting sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk menjamin agar perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkesinambungan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG BERUPA BARANG MILIK DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM...
bahwa dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kinerja dan memperkuat struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan Daerah, dipandang perlu melakukan penyertaan modal dari pemrintah Daerah guna memperkuat struktur permodalan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN...
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan persyaratan modal dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu melakukan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
bahwa untuk mendukung serta meningkatkan hasil usaha dibidang perikanan dan pertanian diperlukan benih, bibit , dan/atau induk ikan serta mata entres yang unggul dan bermutu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARE ULAKAN TAHUN ANGGARAN 2014-2017
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau dijual kepada pihak lain yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan...
Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015
Dalam rangka memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi atas Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara pada Badan Pemeriksa Keuangan akan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015.
Sehubungan dengan kegiatan tersebut, maka Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
bahwa urusan pemerintahan merupakan sesuatu yang diurus bersama antar tingkatan pemerintahan berdasarkan azas efektifitas, efisiensi dan eksternalitas...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
bahwa dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga perlu dilakukan pengelolaannya secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG
bahwa segala bentuk kekerasan terutama tindak pidana perdagangan orang, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, yang korbannya wajib mendapat penanganan secara menyeluruh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dan/atau masyarakat...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG GELAR DAERAH
bahwa setiap warga negara berhak memajukan, memperjuangkan dan memperoleh kesempatan yang sama dalam membangun masyarakat, sehingga patut mendapatkan penghargaan atas jasa yang telah didarmabaktikan bagi kemajuan pembangunan Daerah Kabupaten Sambas ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH
bahwa dalam upaya memacu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang usaha-usaha pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah, maka perlu memanfaatkan segala potensi pendapatan daerah, maka perlu memanfaatkan segala potensi pendapatan daerah melalui sumbangan pihak ketiga....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
bahwa untuk menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, maka perlu diperlukan pemberian bantuan hukum bagi orang miskin/tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUN RAYA SAMBAS
bahwa Kabupaten Sambas sesuai dengan arah kebijakan pembangunan konservasi menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan...
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan Media Visit ke PONTV
PONTIANAK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan media visit ke salah satu media lokal yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Pontianak Televisi (PONTV). Media visit tersebut dilakukan oleh Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Wizar Dien Yatim dan Staf Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MUARE ULAKAN KABUPATEN SAMBAS
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang bertujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedian barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN
bahwa ruas jalan umum mempunyai kemampuan tertentu dan terbatas dari segi daya fukung/kemampuan struktur maupun menampung lalu lintas harian rata-rata, sehingga perlu dilakukan langkah antisipatif untuk memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat sekitar ruas jalan umum
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015-2035
bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Sambas dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keamanan, perlu diselenggarakan penataan ruang
Mengapa Opini WTP Tidak Berarti Bebas Korupsi?
Bapak Didi Budi Satrio, S.H., M.M., Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat hadir pada Program “Bursa Pontianak” di Pontianak Televisi (PONTV) yang akan ditayangkan Senin (08 Agustus 2016) mulai pukul 10.00 WIB, dan akan ditayangkan ulang Senin (08 Agustus 2015) mulai pukul 21.00 WIB di PONTV dengan pokok bahasan “Mengapa Opini WTP Tidak Berarti Bebas...
Pengarahan Kepala Perwakilan, Evaluasi Kegiatan Semester I TA 2016 dan Pisah Sambut Pegawai
PONTIANAK - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio menyampaikan evaluasi kegiatan selama Semester I Tahun Anggaran 2016 sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (26/07/2016).
Evaluasi ini menjadi tolok ukur untuk pelaksanaan kegiatan Semester II...
Kunjungan Panja Pembahas LHP TA 2015 DPRD Kota Singkawang
PONTIANAK. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang, Sujianto dan Ketua Panitia Kerja Pembahas Hasil Pemeriksaan atas Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2015, Suriandi, serta tiga belas anggota Panitia Kerja melakukan koordinasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terkait Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota...
KTP Elektronik Berlaku Seumur Hidup
Berdasarkan Amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013:
Pasal 64 ayat (7) huruf a bahwa KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.
Pasal 101 huruf c bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup.
Dengan demikian, KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun...
BPK memberikan opini WDP terhadap LKPD TA 2015 Kabupaten Melawi
PONTIANAK – Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi, Abang Tajudin dan Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, di Ruang Rapat Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak...
Terhadap LKPD TA 2015, BPK memberikan opini WTP untuk Kabupaten Landak, dan WDP untuk Kabupaten Mempawah
PONTIANAK – Selasa (28/06/2016). Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio, kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak, yang...
Pemerintah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau meraih opini WTP atas LKPD TA 2015
PONTIANAK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2015 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak - Kalimantan Barat, Selasa (28 Juni 2016).
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang...
Kegiatan Ramadan 1437 Hijriah
PONTIANAK - Dalam rangka menambah dan lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, khususnya bagi pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, selama Bulan Ramadan 1437 Hijriah Mushalla Al-Amin mengadakan pengajian yang diselenggarakan setelah selesai ibadah Shalat Dzuhur secara berjamaah.
Kegiatan diselenggarakan setiap empat kali dalam satu minggu, dari hari Senin sampai dengan hari...
KTF “Isu dan Tantangan Pemeriksaan Kinerja Sektor Publik” dan “Knowledge Management and Auditing”
PONTIANAK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat bekerja sama dengan Biro SDM BPK Pusat, menyelenggarakan kegiatan Knowledge Transfer Forum (KTF) bagi pemeriksa dengan tema “Isu dan Tantangan Pemeriksaan Kinerja Sektor Publik” dan “Knowledge Management and Auditing”, di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (20 Juni...
Pemerintah Kota Singkawang meraih opini WDP atas LKPD TA 2015
PONTIANAK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2015 di Ruang Rapat Pimpinan Badan Pemeriksa (BPK) Perwakilan Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak - Kalimantan Barat, Jumat (10 Juni 2016).
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran...
Pemerintah Pangkas Subsidi BBM
TRIBUN PONTIANAK – Jakarta. Pemerintah berencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari Rp 1.000/liter menjadi Rp 350/liter dalam APBN-P 2016 yang saat ini tengah dibahas bersama DPR...
Cabut Semua Keputusan Pejabat Bupati Melawi
RAKYAT KALBAR – Nanga Pinoh. DPRD Melawi menyerahkan hasil kerja Panitia Hak Angket terhadap kebijakan-kebijakan Pejabat (Pj) Bupati Melawi. Rekomendasinya, meminta Bupati Definitif untuk mencabut semua keputusan Pj. Bupati...
Didi: Tiga WTP, Empat WDP
PONTIANAK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menyelenggarakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan...
Jenis-Jenis Opini dalam Penilaian terhadap Laporan Keuangan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa opini atas laporan keuangan terbagi menjadi empat jenis:
A. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP atau Unqualified Opinion)
Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK...
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Raih Opini WTP atas LKPD TA 2015
PONTIANAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Sidang Paripurna Istimewa. Penyelenggaraan Sidang Paripurna Istimewa ini terkait dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015. Sidang Paripurna Istimewa ini diselenggarakan tidak berdasarkan kuorum dan dihadiri oleh 26 anggota DPRD dari 65...
Polemik Pemindahan Tiang Listrik
PONTIANAK POST – Pontianak. Soal pemindahan tiang listrik yang berdiri di ruas jalan akibat pelebaran dan perbaikan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, sampai saat ini masih berpolemik. Pemerintah Kota Pontianak sebenarnya sudah berupaya menganggarkan dana untuk pemindahan, namun sayangnya tak dibenarkan BPK...
Pemerintah Kabupaten Ketapang Raih Opini WTP atas LKPD TA 2015
PONTIANAK – “Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2015, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, demikian disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio dalam sambutannya pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2015 diserahkan Kepala Perwakilan...
Bupati Nilai Kinerja SKPD Cukup Baik
Evaluasi 100 Hari Program Kerja Kepemimpinan Martin-Soeprapto
KETAPANG – Pasca dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang periode 2016-2021 pada 17 Februari 2016 di Kantor Gubernur Kalbar, maka Martin Rantan SH dan Drs Soeprapto S, melakukan evaluasi kinerja 100 hari pemerintahannya. Evaluasi 100 hari pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dilakukan di depan seluruh SKPD Kabupaten Ketapang yang dilaksanakan di...
Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016
PONTIANAK – Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 dilaksanakan mulai pukul 08.30 WIB secara sederhana dan hikmat di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kamis (26/05/2016).
Pengambilan Sumpah oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio, dan dilanjutkan dengan...
Web BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat: Terbaik Tahun 2015
PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mendapat penghargaan sebagai web perwakilan Terbaik Tahun 2015 dari 34 (tiga puluh empat) BPK Perwakilan yang ada di seluruh Indonesia. Penghargaan tersebut diumumkan pada salah satu acara Rapat Koordinasi Kehumasan yang diselenggarakan pada tanggal 16 s.d. 18 Mei 2016, oleh Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan Republik...
Upacara Bendera Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108
PONTIANAK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Upacara Bendera peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 Tahun 2016. Sebagai Inspektur Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-108 adalah Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio, di Halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (20/05/2016).
Pada pelaksanaan upacara ini,...
Klarifikasi terkait Undangan Seminar yang Mengatasnamakan BPK
Sehubungan dengan beredarnya undangan Bimbingan Teknis yang mengatasnamakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bersama ini kami beritahukan bahwa BPK TIDAK PERNAH mengeluarkan undangan tersebut, tetapi dikeluarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Berikut contoh undangan dimaksud:
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI
Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta 10210
No. Telp : 021-25549000 ext....
Konsinyering Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2015
PONTIANAK – Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan Konsinyering Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015. Konsinyering ini dibuka oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Barat I, Patrice Lumumba Sihombing, Kamis (12/05/2016).
Konsinyering ini bertujuan...
Wakil Bupati Melawi Serahkan Laporan Keuangan (Unaudited) Tahun Anggaran 2015
PONTIANAK - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio didampingi oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Barat I, Patrice Lumumba Sihombing dan Kepala Subauditorat Kalimantan Barat II, Joni Rindra Putra menerima secara resmi Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan oleh Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa...
BPK Terima LK Kabupaten Sekadau TA 2015
PONTIANAK - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio didampingi oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Barat I, Patrice Lumumba Sihombing dan Kepala Subauditorat Kalimantan Barat II, Joni Rindra Putra menerima secara resmi Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan oleh Wakil Bupati Sekadau, Aloysius di Ruang Tamu Kepala...
Sintang Serahkan LK TA 2015 ke BPK
PONTIANAK - Kepala Sekretariat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Suwarno yang didampingi Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Wizar Dien Yatim menerima secara resmi Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan oleh Inspektur Kabupaten Sintang, Apolonaris Biong di Ruang Tamu Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi...
Pemkab Landak Serahkan LK TA 2015 ke BPK
PONTIANAK - Kepala Sekretariat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Suwarno yang didampingi Staf Subauditorat Kalimantan Barat, Susanti Ariningtyas dan Purnomo Budi Utomo menerima secara resmi Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, Asuardi Daris di Ruang Tamu Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan...
Pemkab Mempawah Serahkan LK TA ke BPK
PONTIANAK - Kepala Sekretariat Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Suwarno menerima secara resmi Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, Mochrizal di Ruang Tamu Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (29/04/2016).
Acara penyerahan Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015...
Kunjungan Kepala Cabang PT. TASPEN Pontianak
PONTIANAK – Kepala Cabang PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pontianak, Tris Putranto berkunjung ke Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio di Ruang Tamu Kepala Perwakilan, Senin (18/04/2016).
Tris mengatakan, maksud kunjungannya ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang pertama menjalin silaturahmi....
BPK Terima Laporan Keuangan Kota Singkawang TA 2015
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menerima secara resmi Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2015. Laporan Keuangan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang, Syech Bandar yang didampingi Inspektur Kota Singkawang, Siti Kodam Mariana kepada Kepala Subauditorat Kalimantan Barat I, Patrice Lumumba Sihombing yang didampingi oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Barat II, Joni Rindra Putra...
Pemeriksaan LKPD TA 2015
PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan kegiatan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 pada 9 (sembilan) entitas yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kapuas Hulu secara serentak, setelah pemerintah daerah tersebut menyerahkan...
Klarifikasi terkait Undangan Bimtek Internal Audit yang Mengatasnamakan BPK
Sehubungan dengan beredarnya undangan Bimbingan Teknis yang mengatasnamakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bersama ini kami beritahukan bahwa BPK TIDAK PERNAH mengeluarkan undangan tersebut, tetapi dikeluarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Berikut contoh undangan dimaksud:
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK)
Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK RI
Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta 10210
No. Telp : 021-25549000 ext....
WTP Jadi Target Kubu Raya
RAKYAT KALBAR – Sungai Raya. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keungan Daerah (DPPKD) Kabupaten Kubu Raya (KKR), Yusran Anizam memastikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sudah sesuai dengan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan...
Serahkan Laporan Keungan
PONTIANAK POST – Kubu Raya. Bupati Kubu Raya Kubu Rusman Ali menyerahkan Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kubu Raya tahun anggaran 2015 kepada Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (30/3)...
Pemerintah Kota Pontianak Serahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 ke BPK
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio didampingi oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Barat I, Patrice Lumumba Sihombing dan Kepala Subauditorat Kalimantan Barat II, Joni Rindra Putra menerima secara resmi Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan oleh Walikota Pontianak, Sutarmidji di Ruang Tamu Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan...
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat & Kabupaten Bengkayang Serahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 ke BPK
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio didampingi oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Barat I, Patrice Lumumba Sihombing dan Kepala Subauditorat Kalimantan Barat II, Joni Rindra Putra menerima secara resmi Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, M. Zeet Hamdy Assovie dan...
Pemerintah Kabupaten Sambas Serahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 ke BPK
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio didampingi oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Barat I, Patrice Lumumba Sihombing dan Kepala Subauditorat Kalimantan Barat II, Joni Rindra Putra menerima secara resmi Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan oleh Wakil Bupati Sambas, Pabali Musa di Ruang Tamu Kepala Perwakilan...
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Serahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 ke BPK
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio didampingi oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Barat I, Patrice Lumumba Sihombing dan Kepala Subauditorat Kalimantan Barat II, Joni Rindra Putra menerima secara resmi Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero di Ruang...
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Serahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 ke BPK
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio didampingi oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Barat I, Patrice Lumumba Sihombing dan Kepala Subauditorat Kalimantan Barat II, Joni Rindra Putra menerima secara resmi Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan oleh Bupati Kubu Raya, Rusman Ali di Ruang Tamu...
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Serahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 ke BPK
Kepala Subauditorat Kalimantan Barat II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Joni Rindra Putra didampingi oleh Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Wizar Dien Yatim menerima secara resmi Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara, Hilaria Yusnani di Ruang Tamu Kepala Perwakilan...
Pemerintah Kabupaten Sanggau Serahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 ke BPK
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio didampingi oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Barat I, Patrice Lumumba Sihombing, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Wizar Dien Yatim menerima secara resmi Laporan Keuangan (Unaudited) Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan oleh Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot di Ruang Tamu...
Proyek Jalan Sejangkung Sambas ” Berbau Korupsi”
SWARA KEADILAN – Sambas . Hasil Investigasi empiris yang dilakukan oleh Taufik Hidayat,S.Pd, Investigator Lembaga Tim Investigasi dan Analisis Korupsi (TINDAK) Provinsi Kalimantan Barat terhadap Proyek Jalan Sejangkung yang menghabiskan dana APBD tahun 2015 sebesar Rp.3 Milyar lebih belum sampai satu tahun kondisi jalan tersebut amburadul sudah rusak dan hancu lebur...
Pemkab Serahkan LKPD ke BPK
PONTIANAK POST – Ketapang. Salah satu keberhasilan suatu daerah bisa dilihat dari hasil kinerja kepala daerah dalam menyusun program kerja dari anggaran yang tersedia. Kepala daerah dituntut untuk mempertanggung jawabkan pengguna anggaran sesuai waktunya...
Pemerintah Kabupaten Ketapang Serahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 ke BPK
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio didampingi oleh Ketua Tim Senior, Agvita Windiadi, dan Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Wizar Dien Yatim menerima secara resmi Laporan Keuangan (unaudited) Pemerintah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan oleh Bupati Ketapang, Martin Rantan di Ruang Tamu Kepala Perwakilan BPK Perwakilan...
GEMURUH: Kadis Harus Laporkan Harta Kekayaan
RAKYAT KALBAR – Sungai Raya. "Inspektorat Kubu Raya akan minta data harta kekayaan yang dimiliki pegawai yang berada di Kubu Raya terutama kepala dinas. Datanya akan kami serahkan ke BPK. Semua harta kekayaan akan kami laporkan,"ucap. Kepala Inspektorat Kubu Raya, Gemuruh, Selasa (22/3)...
Peraturan Bupati Kubu Raya No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
bahwa pemerintah daerah sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat sesuai dengan kewenangannya...
BPK Undang Inspektur untuk Pembekalan Reviu LK TA 2015
PONTIANAK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan pembekalan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 bagi Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten se-Kalimantan Barat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio, Selasa (15/03/2016).
Acara ini dipandu oleh moderator Ailando Siregar, Ketua Tim Senior (KTS)...
Oknum Jaksa Sekadau Diduga Punya ‘ Paket’ Senyap Perkara
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalbar, Martinus Sudarno, naik darah setelah mendengar aduan konstituenya di Kabupaten Sekadau ihwal aksi oknum jaksa yang di duga doyan memeras kontraktor setempat...
Selesaikan Temuan BPK
PONTIANAK POST – Kalbar. Pemerintah provinsi Kalimantan Barat berupaya menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan secepatnya. Temuan tersebut mulai dari tahun 2004. "Sejak adanya undang - undang mengenai BPK, ada 47 kali pemeriksaan (di Kalbar) yang di lakukan periodik. Jadi temuan itu ada yang tahun 2004 dan 2005," ujar Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya,Senin (14/13), seusai pertemuan bersama kepala Satuan...
Masalah Aset Jadi Sandungan Dapat WTP
TRIBUN PONTIANAK –Batam . Badan Pemeriksa Keungan RI meminta pemerintah daerah memperhatikan tiga hal utama yang biasa menjadi sandungan dalam laporan keungan Pemda untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian…
Laporan Keuangan
Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari:...
Surat Sekjen BPK terkait Undangan Penipuan
Kepada Yth.
1. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga; dan
2. Para Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
di Tempat
Sehubungan dengan maraknya peredaran surat/undangan palsu yang mengatasnamakan BPK, dapat kami sampaikan bahwa BPK tidak pernah menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam surat/undangan palsu tersebut. Untuk menghindari tindak penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, kami mohon bantuan dari Bapak/Ibu untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu...
SKPD Tidak Tahu atau Tidak Buat Laporan?
RAKYAT KALBAR – Sanggau. Ketua Komisi D DPRD Sanggau, Konggo Tjintalong Tjondro mengaku heran dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang di nilai masih sangat rendah. Itu terbukti dari Laporan Akhir Hasil Evaluasi Akuntabelitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP) Daerah Kabupaten Sanggau yang jauh dari harapan masyarakat...
Pembekalan Reviu LKPD TA 2015
Yth. Inspektur Provinsi/Kota/Kabupaten
di Wilayah Kalimantan Barat
Dalam rangka mendorong pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 oleh Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 unauditeed dapat disampaikan ke BPK tepat waktu, maka bersama ini kami mengundang Saudara/i untuk hadir pada:
Hari/Tanggal : Selasa/15 Maret 2016
Waktu : 09.00 s.d. Selesai
Tempat ...
Rencana Strategis BPK 2016-2020
Sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk dan diatur di dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama dengan lembaga negara lain memiliki tugas untuk mendorong pencapaian tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD tersebut. Hal ini dilakukan BPK melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.
Untuk menjalankan tugas tersebut, Pasal...
Koordinasi Inspektorat-BPK Harus Dibangun
PONTIANAK POST – Sintang. Bupati Sintang, Jarot Winarno mengharapkan antara Inspektorat, SKPD, dan BPK bisa bersinergi dalam membantu tata kelola keuangan yang baik, agar bisa terwujudnya masyarakat Sintang yang cerdas, berkualitas dan bersih...
BPK-RI Ingatkan SKPD dan Inspektorat
RAKYAT KALBAR – Sintang. Tim BPK-RI Perwakilan Kalbar pada Kamis (25/2) sore mendatangi Pemkab Sintang untuk mengingatkan Inspektorat, SKPD dan BPK agar bersinergi membantu tata kelola keuangan yang baik...
Ombudsman melakukan audiensi ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
PONTIANAK - Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Agus Priyanto melakukan audiensi terkait permasalahan anggaran pemindahan tiang listrik. Ombudsman disambut baik oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio yang didampingi oleh beberapa pejabat lainnya, di Ruang Tamu Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (24/02/2016).
Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat...
Daftar KAP yang Memeriksa Untuk dan Atas Nama BPK atas LKPD TA 2015
Daftar KAP yang Memeriksa Untuk dan Atas Nama BPK atas LKPD TA 2015
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kota Singkawang
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kota Singkawang
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Sintang
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Sintang
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Sekadau
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Sekadau
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Sanggau
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Sanggau
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Sambas
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Sambas
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Mempawah
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Mempawah
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Melawi
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Melawi
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Landak
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Landak
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Kubu Raya
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Kubu Raya
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Ketapang
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Ketapang
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Kayong Utara
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Kayong Utara
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Kapuas Hulu
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Kapuas Hulu
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Bengkayang
Nota Kesepahaman BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Hotel di Kabupaten Bengkayang
Keterbukaan Informasi Publik
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan...
Pemeriksaan Pendahuluan atas LKPD TA 2015
PONTIANAK - Secara serentak, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melakukan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015 pada pemerintah daerah provinsi/kota/kabupaten di Wilayah Kalimantan Barat. Kegiatan pemeriksaan ini dilaksanakan mulai dari pertengahan bulan Februari 2016 sampai dengan minggu ke dua bulan Maret 2016.
Pemeriksaan Pendahuluan atas LKPD TA 2015 ini dilaksanakan untuk...
Bupati: Tak Punya Inovasi, Pimpinan SKPD Mundur
RAKYAT KALBAR – Sungai Raya. Dua tahun sudah Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali dan wakilnya Drs Hermanus menjabat sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, SKPD yang berada di bawah pemerintahannya harus terus melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat...
WTP Singkawang Terhalang Aset
RAKYAT KALBAR – Singkawang. Laporan Keungan Kota Singkawang tidak akan pernah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keungan Republik Indonesia (BPK-RI), bila permasalahan aset tidak segera diselesaikan...
Selektif Gunakan Anggaran
PONTIANAK POST – Kubu Raya. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan berusaha keras mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK pada tahun 2016.Untuk meningkatkan prestasi yang telah di capai tersebut,Bupati Kubu Raya,Rusman Ali menyatakan akan memperketat proses laporan penggunaan anggaran pada setiap SKPD .''saya berharap agar BPK bisa terus memberikan bimbingan kepada kami untuk meminilasir kesalahan pada laporan keungan dari...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Program Penanggulangan Kemiskinan, Pelayanan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, PT. BPD Kalimantan Barat, dan Pemantauan Tindak Lanjut serta Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester II...
PONTIANAK - BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat kembali menyelenggarakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Belanja Daerah, Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Semester II Tahun 2015. Laporan ini langsung diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio kepada...
Diklat LKPD Berbasis Akrual
PONTIANAK - Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015, yang dilaksanakan pada Semester I Tahun 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan diklat LKPD Berbasis Akrual bagi pemeriksa. Diklat dilaksanakan dari tanggal 09 s.d. 11 Februari 2016 di Ruang Rapat Kepala Perwakilan.
Diklat dibuka oleh Kepala Subauditorat Kalimantan II, Joni Rindra...
Penyerahan LHP Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan TA 2010 s.d. 2014
PONTIANAK - BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2010 s.d. 2014 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang. Laporan diserahkan oleh Kepala Perwakilan, Didi Budi Satrio kepada pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang serta Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Bengkayang pada tanggal...
Sisa Dana Ratusan Miliar
PONTIANAK POST –Jakarta. Aroma tak sedap menerpa dunia olahraga di indonesia. Anggota Komisi X Yayuk Basuki menanyakan sisa anggaran satlak prima 2015 sebesar Rp 380 miliar. Pasalnya, hingga saat ini, penggunaan dana yang ditunjukan untuk peningkatan prestasi atlet tersebut tidak jelas pertanggungjawabannya...
Bimbingan Teknis “Pemeriksaan LKPD TA 2015 Berbasis Akrual”
PONTIANAK - BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual pada tanggal 28 s.d. 29 Januari 2016 di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.
Bimtek ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Didi Budi Satrio dan ditutup oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Barat I dan II, Patrice Lumumba...
Rekomendasi LHP-BPK
TRIBUN PONTIANAK – Melawi. Rapat antara komisi C dengan DPPKAD ini merupakan tindak lanjut LHP-BPK, supaya kedepan ada progres yang lebih baik. Sehingga kedepan dalam laporan keungan tidak lagi ada masalah yang menjadi temuan BPK...
Aset Daerah Rawan Hilang
TRIBUN PONTIANAK – Melawi. Ketu Komisi C DPRD Melawi, Malin berharap Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Keungan Daerah (DPPKAD) Melawi bisa segera menyelesaikan sejumlah aset milik pemkab yang masih bermasalah...
Lino Siap Datangi KPK
TRIBUN PONTIANAK – Jakarta. Mantan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino masih bisa tersenyum. Dia terlihat santai usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Kamis (28/1). Dalam pemeriksaan di Bareskrim, RJ Lino kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crane. Penyidik Mabes Polri telah menetapkan seorang tersangka, yaitu Direktur Teknik PT Pelindo II Ferialdly Neorlan dalam kasus...
Dorong Penyusunan LPPD Secara Benar
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong jajarannya menyajikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) secara benar demi pencapaian kinerja yang baik...
Uji Fisik Dermaga Sumpit Amburadul
SWARA KEADILAN – Sambas. Puluhan miliar proyek amburadul Dermaga Sumpit yang berlokasi di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Provinsi Kalbar perlu uji fisikdari pihak otoritas BPKP terkait wujud fisiknya (tehnis) dan BPK RI terkait anggarannya (penggunaan anggaran), tidak menutup kemungkinan keadaan amburadulnya dari pekerjaan proyek Dermaga Sumpit di Kabupaten Sambas tersebut terindikasi adanya pelanggaran hukum tipikor secara sengahja, yang potensinya...
KETERLAMBATAN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG PPT RSUD SOEDARSO
SWARA KEADILAN – Pontianak. Sebagaimana informasi yang di himpun oleh mendia ini menyebutkan terkait Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pekerjaan Belanja Modal gedung Bangunan pada Proyek Pembangunan Gedung Pelaksanaan Pelayanan Terpadu (PPT) dibilangan RSUD dr. Soedarso Pontianak yang mana dananya bersumber dari APBN 2015 sebesar Rp. 13,4 Milyar lebih dengan Pelaksananya PT.KARYA ...
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pemenang Penilaian LHP Laporan Keuangan Terbaik Tahun 2015
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat meraih juara pertama atas Penilaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Terbaik Tahun 2015. Kepala Perwakilan, Didi Budi Satrio menerima penghargaan dan sertifikat serta piala bergilir untuk kategori Penilaian LHP Laporan Keuangan Terbaik, yang diserahkan langsung oleh Ketua BPK RI, Harry Azhar Aziz di Auditorium Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI di Kalibata, Jakarta...
Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-69 BPK RI Tahun 2016 Di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kamis, 21 Januari 2016 BPK RI secara serentak baik itu di BPK RI Pusat maupun di Perwakilan-perwakilan melaksanakan upacara untuk memperingati Hari Ulang Tahunnya yang ke-69. Upacara peringatan HUT BPK RI ke-69 di Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan di dalam Aula Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan sejak pagi turun hujan di bumi khatulistiwa ini. Upacara diikuti oleh para pejabat...
Jangan Remehkan Temuan Inspektorat
PONTIANAK POST – Putussibau. Setiap tahun ditemukan sejumlah temuan di setiap satuan perangkat daerah (SKPD), baik pelanggaran administrasi atau masalah keuangan. Untuk itu, Inspektur Inspektorat kabupaten Kapuas Hulu, Drs. H.M. Yusuf, M.M meminta, temuan-temuan yang disetiap SKPD jangan dipandang sebelah mata. Karena temuan-temuan tersebut harus segera diproses, sehingga tidak berlarut-larut...
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap jasa telekomunikasi menjadikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia bergerak begitu cepat. Kondisi ini berdampak terhadap penyediaan layanan komunikasi yang meningkat melalui perluasan cakupan area dengan cara mendirikan menara telekomunikasi...
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan barang yang sah antara lain barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, berdasarkan ketentuan undang-undang, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengelolaan Barang Milik...
Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol
Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik adalah peraturan yang dikeluarkan BPK yang ruang lingkupnya mengatur tentang Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban oleh Parpol kepada BPK, Pemeriksaan Pertanggungjawaban oleh BPK, dan Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban kepada parpol.
Setiap parpol yang menerima bantuan keuangan wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada BPK. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilakukan...
KULIAH UMUM KETUA BPK RI “BPK, PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT” Auditorium Rektorat Universitas Tanjungpura, 15 Januari 2016
BPK sebagai salah satu pilar negara dalam usaha untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dituntut untuk menyelaraskan kebijakan dan kegiatannya dengan lembaga lain melalui komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingannya. Sejalan dengan visi BPK untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara...
RAMAH TAMAH DAN TATAP MUKA ANTARA KETUA BPK RI DENGAN KEPALA SKPD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Istana Rakyat Kalbar, 15 Januari 2016
Kegiatan kerjasama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga terkait lainnya merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk semakin meningkatkan pengetahuan bagi pegawai, masyarakat maupun stakeholder BPK RI akan tugas dan peran BPK RI sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa seminar/sosialisasi kepada pihak eksternal (Pemerintah Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi/Kota/Kabupaten, dan pihak media).
Acara ramah tamah dan tatap muka antara...
Family Gathering dalam Rangka Peringatan HUT BPK RI ke-69 dan HUT BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ke-10
Pontianak, 18 Januari 2016. Untuk memeriahkan HUT BPK RI ke-69, yang jatuh pada tanggal 1 Januari 2016 lalu, seluruh perwakilan BPK dalam bulan Januari mengadakan berbagai rangkaian kegiatan di perwakilannya masing-masing. Di perwakilan Provinsi Kalimantan Barat sendiri rangkaian kegiatan dimulai pada tanggal 12 Januari dengan berbagai pertandingan yaitu bola voli, futsal, badminton, tenis meja, catur, dan gaple. Puncak dari seluruh...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa
bahwa pemilihan kepala desa merupakan sarana bagi masyarakat desa untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dengan memperhatikan bertambahnya jumlah penduduk desa, kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan perkembangan lingkungan serta nalar masyarakat setempat yang bercirikan desa...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan...
TATAP MUKA DAN PEMBINAAN INTERNAL OLEH KETUA BPK RI
Awal tahun 2016, Ketua BPK RI Harry Azhar Azis melakukan serangkaian kunjungan ke Perwakilan BPK di Kalimantan sekaligus dalam rangka menyambut HUT BPK ke-69. Ketua BPK berkunjung ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat selama 3 hari, yaitu dari tanggl 14 Januari s.d 16 Januari 2016.
Dalam kesempatan ini, bertempat di Hotel Mercure Pontianak, 14 Januari 2016, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan acara tatap...
KPK-BPK Sepakat Berantas Korupsi Tambang
PONTIANAK POST – JAKARTA. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan kunjungan perkenalannya dengan sejumlah pimpinan lembaga negara. Kemarin mereka menyambangi kantor Badan Pemeriksa Keungan (BPK). Ketua BPK Harry Azhar Azis dan jajaranya di eselon 1 menyebutkan kedatangan ketua KPK Agus Rahardjo beserta empat wakil ketua...
Kerugian Negara,Segera Selesaikan!
RAKYAT KALBAR – PUTUSSIBAU. Penyelesaian indikasi kerugian negara mestinya di selesaikan di tahun yang sama. Namun fakta sekarang,berkaitan dengan proyek besar biasanya berlanjut hingga tahun berikutnya...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan daerah, diperlukan penguatan kapasitas dan pengaturan ketenagakerjaan di daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
bahwa barang milik daerah yang diperoleh atas beban APBD maupun sumber lainnya yang sah, maka diperlukan pengelolaan barang milik daerah yang lebih baik, tertib, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan
bahwa agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan pembinaan dari pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna dan lingkungannya...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara terpadu dengan memperhatikan keseimbangan ekologis untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang...
Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK
Pemeriksa menyusun laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai dilakukan. LHP atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, LHP atas Kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, sedangkan LHP dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada LHP. LHP atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketahanan Pangan
bahwa perlu adanya jaminan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang secara merata dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan
bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Kubu Raya perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2014 tentan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Rayaa
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan dapat berjalan secara dinamis, perlu didukung dengan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensial daerah...
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2019 memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029......
Motivasi Jajaran
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Herri Mustamin menganggap apa yang dilakukan Wali Kota Pontianak merupakan bentuk motivasi kepada Kepala SKPD di jajaran Pemkot Pontianak...
Daftar Opini LKPD Entitas Pemerintah Daerah Se-Kalimantan Barat Tahun 2009-2014
Perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerinta Daerah untuk entitas pemerintah daerah yang berada di wilayah Kalimantan Barat dalam enam tahun terakhir (Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014)
Pemkab Terus Evaluasi Asset Tetap
TRIBUN PONTIANAK – Landak. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Landak sudah dua tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP ini diberikan atas laporan keungan Tahun Anggaran 2013 dan 2014...
Upacara Bendera Dalam Rangka Memperingati Hari Ibu Ke-87 Tahun 2015 di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Dalam rangka memperingati Hari Ibu Ke-87 Tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan upacara bendera pada hari Selasa (22/12) di halaman kantor perwakilan. Upacara diikuti oleh pejabat struktural, fungsional dan pegawai di lingkungan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kepala Subbagian Umum dan TI, Supadi dan Komandan Upacara Maya Safira, staf Subbagian Humas...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu diatur suatu Peraturan Daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendirian bangunan gedung yang fungsional, tertib, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungan dan pembangunan daerah, perlu dilakukan pengendalian bangunan gedungmelalui izin mendirikan bangunan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DAERAH
bahwa arsip sebagai sumber informasi dan bahan bukti pertanggungjawaban Pemerintah daerah mempunyai nilai dan arti yang sangat penting dan strategis, meliputi penyajian informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaiamana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA
bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita penderita gizi buruk...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KECAMATAN
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan wilayah dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SIRIN MERAGUN KABUPATEN SEKADAU
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja serta kelancaran tugas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sekadau sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan untuk mengelola dan memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA DI KABUPATEN SEKADAU
bahwa seni dan budaya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Sekadau dapat menjadi aset yang perlu dikelola secara aspiratif, terencana, terarah, terkoordinasi dan terpadu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan dapat berjalan secara dinamis dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, perlu didukung dengan perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai karakteristik dan potensi daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu belum cukup mengatur tentang Retribusi Peroanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam Wilayah Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2013...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG HARGA DASAR BIBIT DURIAN DAN LENGKENG DI BALAI BENIH HOLTIKULTURAN KABUPATEN SEKADAU
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2012, pasal 2 huruf (g) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH DALAM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah yang berhubungan dengan Sistem Akuntansi Pemerintah yang berhubungan dengan Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah, perlu adanya suatu Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sekadau...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SEKADAU
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati perlu menetapkan...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 16, dan pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadua tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI, KEPEGAWAIAN DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SIRIN MERAGUN KABUPATEN SEKADAU
bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan untuk mengelola dan memberikan pelayanan air bersih bagi masyarakat...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DAFTAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DAN DAFTAR KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan Keputusan Bupati Sekadau...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja,...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG SATUAN BIAYA
bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah terjadi perubahan nomenklatur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menjadi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pedoman Umum Penyaluran Beras bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sekadau Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Sekadau Tahun 2015...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH SPP-IUP DAN SPP-GU TAHUN ANGGARAN 2015
bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan belanja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, maka dipandang perlu menetapkan besaran pagu Uang Persedian/ Ganti Uang (UP/GU) Tahun Anggaran 2015 sesuai ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomnor...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sekadau...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADAU
bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA
Bahwa berdasarkan ketentuan PAsal 110 ayat (1) huruf I dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi penggantian Biaya Cetak Peta merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.......
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan PAsal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PAsal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing....
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGALIHAN DANA BERGULIR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEKADAU PADA PT.BANK KALBAR
bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tentang Penyaluran Modal Usaha Bagi Pemberdayaan Usaha Mikro Pola Pemberdayaan Usaha Mikro Pola Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kabupaten Sekadau yang bertujuan untuk membuka peluang bagi para pengusaha untuk meningkatkan struktur permodalan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n dan PAsal 156 ayat (1) undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang retribusi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Bahwa terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. berdasarkan penjelasan diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN
Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pengaturan Retribusi selama ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar Pemerintahan Daerah, perlu diganti untuk disesuaikan kembali. berdasarkan penjelasan diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan.... [Selanjutnya}
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
bahwa pelayanan kesehatan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi setiap warga Negarayang berdasarkan kepada pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dinyatak bahwa setiap Rumah Sakit mempunyai hak menerima imbalan Jasa Pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap setiap usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan. perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan....
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2015
bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2015 mengamanatkan bahwa Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota...
Pendapat BPK November 2015: Kesiapan Pemerintah dalam Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2015
Melanjutkan tulisan mengenai Pendapat BPK, BPK kembali mengeluarkan Pendapat BPK di Bulan November 2015. Pendapat BPK ini didasarkan pada hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 dan 2015 terhadap efektivitas upaya pemerintah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam rangka menyusun pertanggungjawaban APBN/APBD tahun 2015. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK memandang perlu untuk memberikan pendapat terkait dengan kesiapan pemerintah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABOLATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
Bahwa dalam Upaya memberikan pelayanan labolatorium kepada segenap lapisan masyarakat dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam penetapan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum, berdasarkan penjelasan di atas maka...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN DI WILAYAH KABUPATEN MELAWI
Bahwa penatausahaan hasil hutan semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing usaha serta membuka lapangan kerja yang berdampak pada semangat pembangunan kehutanan berbasis masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Wilayah Kabupaten Melawi....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf a dan PAsal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah....
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEKADU
bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, perlu mengatur Susunan Organisasi, kedudukan, dan fungsi serta pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN SEKADAU
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 147 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah, dimana pada ayat (2) dinyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014
bahwa Bupati menetapkan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 220 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagiamana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur standar biaya...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SEKADAU
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaam Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SEKADAU
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau telah dibentuk Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Sekadau...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN SEKADAU
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (4) dan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEKADAU
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASA, PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Bahwa perizinan penjualan minuman beralkohol merupakan upaya memberikan kepastian hukum dalam rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol di kabupaten Melawi, berdasarkan penjelasan di atas maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MELAWI
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Melawi....
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator Kinerja Utama Kabupaten Sekadau berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011, perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/Menpan/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 , tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT
Bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun anggaran 2014....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan....
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH LABUPATEN SEKADAU
bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator Kinerja Utana Kabupaten Sekadau berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2011, perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/Menpan/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peratiran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 , tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas diperlukan sarana prasarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, berdasarkan penjelasan diatas maka perlu diterapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas....
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN MODA TRANSPORTASI DANA ALOKASI KHUSUS SARANA DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2013
bahwa berdasarkan peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07 Tahun 2012, dalam rangka tertib administrasi dan teknis pengelolaan, Bupati wajib menyusun operasional pengelolaan dan pemeliharaan moda transportasi Dana Alokasi Khusus sarana Daerah Tertinggal Tahun 2013...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN KESEHATAN SEKADAU
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/Menkes/Per/v/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Bab III angka 4 apabila masih terdapat mesyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak termasuk dalam Jaminan Kesehatan masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, telah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sekadau...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG HARGA DASAR BIBIT TERNAK BABI DI BALAI PEMBIBITAN TERNAK BABI KABUPATEN SEKADAU
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2012 pasal 2 huruf (g) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau, telah dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
bahwa dalam rangka tertib administrasi penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susuna Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008, perlu diatur kembali mengenai tugas pokok, fungsi dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENANAMAN MODAL
Bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal menanamkan modalnya di Kabupaten Melawi, Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Melawi mempunyai kewenangan di...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SEKADAU
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 tahun 2008 , yang selanjutnya dirubah kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun...
PERATURAN DAERAH MELAWI NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR
Bahwa untuk mewujudkan setiap warga negara mendapatkan pendidikan dasar yang sesuai kebutuhan sehingga dapat menjadi bekal dalam melanjutkan pendidikan, Bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan dasar, maka diperlukan pengaturan tentang implementasi standar pelayanan minimal pendidikan dasar, Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah...
PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU TAHUN ANGGARAN 2014
bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan belanja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, maka dipandang perlu menetapkan besaran pagu Uang Persediaan/Ganti Uang (UP/GU) Tahun Anggaram 2014 sesuai ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah. serta peran serta masyarakat, dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota sesuai dengan norma,standar,prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan...
Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cagar Budaya
Bahwa untuk melestarikan cagar budaya, baik di darat maupun di air, pemerintah Kabupaten Melawi bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya untuk kesejahteraan masyarakat. untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang merupakan asset budaya bangsa, perlu adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang pengelolaan Cagar Budaya....
Pemberian Keterangan Ahli
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. Ahli adalah orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara/daerah yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dalam proses peradilan. BPK...
Menteri Yuddy: Opini BPK Bukan Prestasi
RAKYAT KALBAR – Jakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan, opini Badan Pemeriksa Keungan (BPK) bukanlah merupakan prestasi...
Media Workshop BPK Perwakilan Kalimantan Barat: Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Partai Politik
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat kembali mengadakan kegiatan media workshop di Hotel Golden Tulip, Pontianak, Jumat (4/12). Kegiatan ini merupakan kali kedua yang telah dilaksanakan di Tahun 2015 setelah sebelumnya pada bulan september juga telah mengadakan kegiatan serupa dengan tema yang berbeda. Acara ini bertujuan menciptakan hubungan kesepahaman dan kerjasama yang baik dan saling mendukung antara...
Lomba Karya Tulis Ilmiah BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuka Lomba Karya Tulis Ilmiah bagi pelajar dan mahasiswa, dengan tema "Peran BPK dalam Keuangan Negara".
Informasi lebih lengkap dari lomba tersebut silahkan klik di SINI
Media Workshop BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Kepada Yth.
Jurnalis/Wartawan Media
di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, yang ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2015.
Menindaklanjuti hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat akan mengadakan kegiatan media workshop, dalam rangka sosialisasi dan pemberian informasi terkait dengan peraturan tersebut, meliputi Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)...
LOMBA FILM PENDEK 60 DETIK BPK RI
Ikuti lomba film pendek BPK RI dengan tema "BPK Di Mata Publik". Pelaksanaan lomba dan peraturan silahkan klik di SINI.
Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI Ke-44 Tahun 2015 di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI Ke-44 Tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat mengadakan upacara bendera pada hari Senin (30/11) di halaman kantor perwakilan. Upacara diikuti oleh seluruh pejabat struktural, fungsional dan pegawai di lingkungan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Kepala Perwakilan, Didi Budi Satrio dan Komandan Upacara Kepala Subbagian Humas...
Kemiskinan Atensi Pusat
PONTIANAK, PONTIANAK POST - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalbar Ahi menyatakan jika Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar telah melakukan pemeriksaan kinerja penanggulangan kemiskinan pada 2010 hingga 2014. Hasil pemeriksaan ini, menurut dia, menunjukkan adanya temuan yang harus ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. "Temuan pertama, Pemprov Kalbar belum sepenuhnya memiliki database penduduk miskin yang...
KPK Belum Maksimal Rampas Aset Koruptor
PONTIANAK POST – Jakarta. Meski selama ini berhasil mengendus ratusan miliar aset korupter, namun KPK mengaku perampasan aset yang mereka lakukan selama ini kurang maksimal. Ganjalannya ada para aturan perundangan yang belum terlalu menjangkau. Pimpinan KPK Zulkarnaen mengatakan undang-undang yang digunakan KPK selama ini, UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencurian Uang belum maksimal untuk merampas aset koruptor...
Michael Minta Tak Takut Pakai Dana Desa
TRIBUN PONTIANAK – Sekadau. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia bersama anggota Komisi XI DPR RI Michael Jeno menggelar Sosialisasi Kebijakan Dana Desa kepada seluruh perangkat desa di Sekadau.
PAD Kalbar Hanya Mencapai Rp1,41 Triliun
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalbar hingga medio Oktober 2015, baru mencapai Rp1,41 triliun atau 74,21 persen. Prosentase tersebut tentu jauh dari target yang ditetapkan sebelumnya. Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-lain dan Bagi Hasil Dispenda Provinsi Kalbar, Irwan mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan terhambatnya realisasi penerimaan PAD 2015...
Pengumaman Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan Memeriksa Untuk dan Atas Nama BPK pada Tahun 2016
Pengumuman pengadaan jasa konsultan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan memeriksa untuk dan atas nama BPK pada tahun 2016 telah dibuka pada tanggal 17 dan 18 November 2015 untuk 35 paket pekerjaan, yaitu:
9 pekerjaan pemeriksaan laporan keuangan kementerian/lembaga (Wantanas, Kemenko Bidang Perekonomian, KPPU, BSN, BKPM, PPATK, LAN, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapeten);
26 pekerjaan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah...
Pengumuman Seleksi KAP yang Akan Diusulkan ke DPR RI untuk Pemeriksaan atas LK BPK TA 2015
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan diusulkan ke DPR RI dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK Tahun Anggaran 2015, berikut ini kami sampaikan pengumuman No. 01/Pum/PSJKKAP/11/2015 terkait hal dimaksud.
Download Pengumuman No. 01/Pum/PSJKKAP/11/2015
Transparansi Anggaran, RAPBD Kota Pontianak 2016 Dibedah
HARIAN BORNEO – Pontianak. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 Kota Pontianak dibedah. Banyak apresiasi terhadap keberanian Pemkot Pontianak membuka RAPBD-nya. Ada pila kritik terhadap sasaran pendapatan dan kemana anggaran akan dibelanjakan...
Sutarmidji: Keuangan itu Pengaruh Politisnya Kuat
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Bagaimana Wali Kota Pontianak H Sutarmidji, SH.MHum tak meradang, kalau kinerja pemerintah hanya dinilai terburuk di Kalbar oleh Kemerntrian Keuangan...
Pontianak Buka Rancangan Anggaran ke Publik
PONTIANAK POST – Pontianak. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 Kota Pontianak dibedah. Banyak apresiasi terhadap keberanian Pemkot Pontianak membuka RAPBD-nya. Ada pula kritik terhadapsasaran pendapatan dan kemana anggaran akan dibelanjakan...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA DINAS TATA...
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1), untuk membantu tugas Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PONTIANAK TAHUN 2011
bahwa dalam rangka Penyusunan Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2011 perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2011, yang merupakan pedoman untuk Penyusunan Kebijakan Umum APBD , Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana APBD Tahun 2011...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dipandang perlu mengatur penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Peraturan Walikota...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PEGHARGAAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka upaya pembinaan dan peningkatan disiplin, kinerjam dan kesejahteraan Pegawai serta sebagai penghargaan atas kesetiaan dan pengabdia yang telah diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara khususnya kepada Pemerintah Kota Pontianak, maka dipandang perlu diberikan penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG PENGHARGAAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka upaya pembinaan dan peningkatan disiplin, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai serta sebagai penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian yang telah diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara khususnya kepada Pemerintah Kota Pontianak, maka dipandang perlu diberikan penghargaan sebagai Pegwai Negeri Sipil Teladan dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGRAN 2010
bahwa Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2009...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI BAGI WALIKOTA NDAN WAKIL WALIKOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK...
bahwa dalam rangka tertib administrasi perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota, Pimbpinan dan Anggota DPRD , Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap perlu dilakukan penataan terhadap pembiayaan untuk perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah...
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Seiring dengan perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, serta kebutuhan akan hasil pemeriksaan yang bernilai tambah menuntut BPK menyempurnakan standar audit pemerintahan (SAP) 1995.
SAP 1995 dirasa tidak dapat memenuhi tuntutan dinamika masa kini. Terlebih lagi sejak adanya reformasi konstitusi di bidang pemeriksaan maka...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PONTIANAK NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA...
bahwa berdasaran Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah dilakukan perubahan nomenklatur Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah dilakukan penambahan dan perubahan nomenklatur Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PONTIANAK
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah dilakukan penambahan dan perubahan nomenklatur bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan (Usaha Kecil Menengah) UKM Kota Pontianak...
Dua Kali Pemeriksaan
PONTIANAK POST – Singkawang. Pembenahan yang dilakukan dirumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Aziz Singkawang bukan saja sarana dan prasarana. Namun dari sisi keuangan atau penggunaan anggaran juga menjadi bagian yang tak luput dari perbaikan. "Dalam penggunaan anggaran, kita juga telah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar," kata Direktur RSUD dr Abdul Aziz Singkawang, Carlos...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Dearah Kota Pontianak, telah dilakukan penambahan Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Pontianak...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah dilakukan penambahan Bidang pada Dinas Pendidikan Kota Pontianak...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,FUNGSI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA PONTIANAK
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah dilakukan perubahan nomenklatur Pelaksana Harian Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS menjadi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Pontianak...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA PONTIANAK
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Pontianak...
Pemkot akan Bedah RAPBD 2016
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak akan menggelar bedah Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2016 di Gedung Rektorat Untan, Selasa (17/11). Bedah APBD yang rutin digelar setiap tahunnya ini akan dimulai pukul 08:00 hinggas selesai...
Ahok Usir PT Godang Tua, Ini Kata Yusril
HARIAN BORNEO – Jakarta. Menurutnya, itu tidak perlu lagi dipersoalkan karena telah diatur dalam perjanjian. BPK pun sudah memahami setelah diklarifikasi. "Bukankah Surat Peringatan 1 yang sekarang dikeluarkan Pemda DKI juga ditekankan Kadin Kebersihan? Bukan oleh Pak Ahok sebagai gubernur. Apa Surat Peringatan ini perlu diabaikan saja karena dianggap tidak sah karena bukan ditekan oleh Pak Ahok?" jelas Yusril...
Demokrasi Ketok Magic
RAKYAT KALBAR – Jakarta. Budayawan Ridwan Saidi menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami demokrasi ketok magic. Dia mencontohkan di Ibu Kota Jakarta saat ini mengalami krisis darurat dengan sikap pemimpin yang menolak praktikoligarki. "Peradaban Jakarta lebih buruk dibanding big village Ali Sadikin. Jakarta mengalami krisis darurat karena menolak oligarki tapi menganut poligarki. Demokrasi ketok magic," sindirnya diskusi Forum...
Kenapa Petral Diaudit Pihak Asing? Tak Percaya Sama BPK?
RAKYAT KALBAR – Jakarta. Analis dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kusfiardi menduga ada kejanggalan dari audit forensik yang dilakukan PT Pertamina (Persero) terhadap anak usahanya PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) beserta entitasnya (Petral Group). Terutama karena audit tersebut dilakukan auditor Internasional asal Australia yakni Kordamentha, bukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...
Kartius Respons Rekomendasi BPK
TRIBUN PONTIANAK – Ketapang. Penjabat Bupati (Pj) Ketapang, Kartius menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN PROGRAM-PROGRAM RENCAMA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KOTA PONTIANAK TAHUN 2010-2014
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Program-Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak Tahun 2010-2014 perlu dilakukan penyesuaian kembali...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN KELURAHAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan pasal 25 ayat (6) menyatakan bahwa uraian tugas dan tata kerja pada masing-masing satuan organisasi disusun oleh Sekretaris Kelurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN KECAMATAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 54 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan pasal 33 ayat (6) menyatakan bahwa uraian tugas, rincian tugas dan tata kerja pada masing-masing satuan organisasi disusun oleh Sekretaris Kecamatan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PADA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KOTA PONTIANAK
bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 50 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Pontianak pasal 21 ayat (6) menyatakan bahwa uraian tugas, rincian tugas dan tata kerja pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan Kantor disusun oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka mengurangi kepadatan arus lalu lintas meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan dalam wilayah Kota Pontianak, perlu mengatur ketentuan pengoperasain kendaraan angkutan barang dalam wilayah Kota Pontianak...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan, keadilan dan memacu produktivitas sesuai beban pekerjaan dan tanggung jawabnya, Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
bahwa unuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan Sistem Pengendalian Intern atas penyelenggaraan pemerintahan yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Pasal 150 ayat (6) menyatakan bahwa uraian tugas, rincian tugas dan tata kerja pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah disusun oleh Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN UPAH, BAHAN, ANALISA BIAYA KONSTRUKSI (ABK-SNI) DAN ANALISA E KOTA KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2010
bahwa dalam rangka pelaksanaan program prasarana Sumber Daya Air, bangunan gedung, perumahan dan pekerjaan di bidang jalan dan jembatan, perlu disusun Standar Harga Satuan Upah, Bahan, Analisa Biaya Konstruksi (ABK-SNI) dan Analisa E Kota Pontianak Tahun Anggaran 2010...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi, efektifitas dan transparansi persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2010 PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PIMPINAN DAN ANGGOTA...
bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 69 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PONTIANAK
bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 42 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak pasal 42 ayat (6) menyatakan bahwa uraian tugas, rincian tugas dan tata kerja pada masing-masing satuan organisasi disusun oleh Sekretariat Dinas dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN DAN STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN MEKANISME KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KATULISTISWA
bahwa Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pontianak telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2006...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI KOTA PONTIANAK
bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah...
Heboh Surat dari Pusat kepada Pj. Bupati KH
RAKYAT KALBAR – Putussibau. Setakat ini, masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu (KH) dihebohkan dengan beredarnya surat dari dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Penjabat (Pj.) Bupati Kapuas Hulu yang dijabat Marius Marcellus Tj. SH, MH, tertanggal 9 November 2015...
APMS Acong Dilego Rp7,5 M
PONTIANAK POST – Putussibau. Perusahaan milik pemerintah daerah Kapuas Hulu yakni PT. Uncak Kapuas Mandiri (UKM) sudah melakukan komunikasi terkait pembelian (Take over) APMS di Kedamin Darat milik Acong. Take over dengan nilai transaksi Rp7,5 miliar tersebut diupayakan sudah beres sebelum akhir tahun 2015 ini dan saat ini PT. UKM tengah melengkapi dokumen-dokumen perusahaan...
Pemerintah Beli APMS Bekas Seharga 7,5 Miliar Rupiah
HARIAN BORNEO – Putussibau. Pemerintah Kbupaten Kapuas Hulu melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PT. Uncak Kapuas Mandiri (UKM) rencananya akan membeli sebuah APMS bekas milik Acong yang terletak di Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan. PT UKM tersebut menyanggupi membeli APMS bekas itu seharga 7,5 milyar rupiah...
Jelang Pilkada, Bansos Naik Fantastis
PONTIANAK POST – Jakarta. Kenaikan dana bansos menjelang pilkada di beberapa daerah diakui Mendagri Tjahjo Kumolo cukup besar. Di sejumlah kabupaten/kota, dananya meningkat fantastis. Bahkan, ada yang mencapai 1.800 persen. Mendagri pun kembali mengeluarkan warning agar penggunaannya lebih hati-hati...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TUGAS (PLT), PENJABAT MEWAKILI (PJW) DAN PELAKSANA HARIAN (PLH) DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan guna mendukung kelancara pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak, dipandang perlu menetapkan ketentuan sebagai pedoman dalam penunjukan Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Mewakili (PJW) dan Pelaksana Harian (PLH) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2010, perlu disiapkan Standar Biaya Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
bahwa penggunaan pakaian kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 6 Tahun 2009...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2009 PEMBERIAN BANTUAN KEMALANGAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KELUARGA YANG MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka memberikan penghargaam kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan sebagai tanda turut berduka cita dari Pemerintah Kota Pontianak, dipandang perlu memberikan bantuan kemalangan kepada Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya yang meninggal dunia...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT/KELOMPOK/PERORANGAN DI KOTA PONTIANAK
bahwa sebagai bentuk pembinaan dan kepedulian Pemerintah Kota Pontianak dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial, agama, dan ekonomi masyarakat, dipandang perlu memberikan bantuan yang bersifat sosial kepada Organisasi Masyarakat/Kelompok/Perorangan...
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME NON KOMERSIAL DI KOTA PONTIANAK
bahwa reklame non komersial merupakan reklame yang berisi pesan-pesan layanan pemerintahan dan juga reklame yang bersifat politik pada masa kampanye maupun diluar masa kampanye belum ada pengaturan...
Pendapat BPK (Lanjutan)
Di Tahun 2015 BPK telah menyampaikan pendapat BPK kepada pemerintah terkait permasalahan-permasalahan yang ditemui di Semester II Tahun 2014, pendapat ini disampaikan karena dalam hasil pemeriksaan BPK selama ini BPK masih menjumpai adanya permasalahan-permasalahan yang berulang dan belum terselesaikan pada kementerian negara/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. Terdapat tujuh Pendapat BPK yang disampaikan terhadap empat isu penting, yaitu pengelolaan aset,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2015
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dilakukan perubahan peraturan Daerah tentang...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH KAPUAS INDAH
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk lebih meningkatkan potensi Perusahaan Daerah Kota Pontianak, sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah maka Perusahaan Daerah Kapuas Indah perlu dikelola secara profesional...
Pendaftaran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang Memeriksa Untuk dan Atas Nama BPK
Pada tahun 2016, BPK akan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk dan atas nama BPK terhadap 34 entitas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Pengumuman terkait Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran KAP dan AP di BPK dapat dilihat di sini
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA
bahwa dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan dan pengembangan tersedianya sarana dan prasarana air bersih secara kontinyu bagi masyarakat Kota Pontianak yang dikelola dan dikembangkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak, Pemerintah Kota Pontianak perlu mengadakan penambahan penyertaan modal daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCAMA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN...
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah Kota Pontianak Tahun 2015-2019...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER DAN AKHLAK MULIA
bahwa dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter bangsa dan berakhlak mulia, Pemerintah Kota Pontianak mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan karakter dan akhlak mulia di seluruh jenjang pendidikan bagi warga masyarakat...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebakan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA PONTIANAK
bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan penyelenggaraan pendidikan di daerah yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional dan bersinergi dengan nilai-nilai budaya masyarakat Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dearah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL
bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dipandang perlu mengevaluasi kembali penerapan biaya retribusi pencatatan dan penerbitan akta kelahiran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
bahwa besaran tarif retribusi yang diatur dalam pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 6 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
bahwa besaran tarif retribusi yang diatur dalam pasal 9 dan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan konsisi saat ini...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN
bahwa dalam rangka melaksanakan pemerataan kesempatan berusaha menjamin adanya kepastian berusaha maka kegiatan usaha perdangan perlu dibina, diarahkan dan lebih ditingkatkan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN MUTU KOMODITAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DI KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan komoditas pertanian dan perikanan, baik dari segi pemasaran maupun peredarannya perlu memperhatikan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan mengacu pada standar kualitas pertanian dan perikanan yang berlaku...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MENENGAH (RPJM) KOTA PONTIANAK TAHUN 2010-2014
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 19 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 150 ayat (3) huruf e perlu disusun RPJM Kota Pontianak (tahun 2010-2014)...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KHATULISTIWA
bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistwa merupakan Perusahaan Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di wilayah Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA
bahwa penyediaan dan pelayanan air minum di Kota Pontianak merupakan salah satu tugas yang diemban oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar air minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
bahwa dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan masyarakat atas informasi publik di berbagai bidang pembangunan di wilayah Kota Pontianak, diperlukan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 15 TAHUN 2008 TEM
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggugjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pemekaran di Kelurahan di wilayah Kecamatan Pontianak Utara...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK
bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KOTA PONTIANAK TAHUN 2005 S/D 2025
bahwa untuk menentukan rencana pembangunan dalam waktu 20 tahun yang akan datang, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak sebagai dokumen perencanaan yang menjamin konsistensi kebijakan dan program antar pergantian kepemimpinan Daerah berdasarkan visi, misi dan arah pembangunan...
Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK
PONTIANAK POST – Ketapang. Pejabat (Pj) Bupati Ketapang Kartius SH MSi menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diberikan oleh BPK terhadap SKPD, kepala dinas, kepala badan, camat, dan lurah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang selaku pejabat kepala daerah, Kartius melakukan monitoring perkembangan penyelesaian temuan BPK, untuk memastikan perbaikan telah dilaksanakan...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN TAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK HUKUM PD. BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK...
bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan berdasarkan analisa dari Sistim Administrasi Badan Hukum (SISBANKUM), nama PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak tidak dapat digunakan sebagai nama sebuah Perusahaan, karena belum mencerminkan suatu Perseroan Terbatas...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derah yang dipertegas dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Derah Kabupaten/Kota, perlu payung hukum yang mengatur bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PERIZINAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, BAR, DAN JASA BOGA
bahwa dalam rangka peningkatkan perlindungan konsumen dan peningkatan kwalitas restoran, rumah makan, jasa boga dan warung kopi, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perizinan Restoran, Rumah Makan, Bar dan Jasa Boga...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMOTONGAN HEWAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN DAGING DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) untuk dikonsumsi dipandang perlu mengatur pemotongan hewan, penjualan dan pengangkutan daging di wilayah kota Pontianak...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN
bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional yang semakin berkembang, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN
bahwa guna melakukan perlindungan dan meningkatkan peran serta mesyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional yang semakin meningkat dan berkembang, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KELURAHAN
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan sebagai pelaksanaan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ditindaklanjuti pengaturan tentang kelurahan di tingkat daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kota Pontianak, perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan...
Sebagian Kendaraan Dinas Temuan BPK RI Sudah Ditarik
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Sejumlah temuan BPK RI ihwal kendaraan dinas yang tidak dikembalikan sejumlah pensiunan PMS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Namun saat ini hal tersebut diklaim Pemerintah Provinsi Kalbar sudah ada beberapa kendaraan dinas yang telah dikembalikan...
Parpol Terancam Tak Dapat Dana
PONTIANAK, TRIBUN PONTIANAK - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ke Pemerintah Kalbar, Kubu Raya dan partai politik se-Kalbar. Penyerahan dilakukan di kantor BPK RI Perwakilan Kalbar, Jl. A Yani Pontianak, Jumat (6/11).
BPK Periksa Kesiapan Basis Akrual
PONTIANAK, PONTIANAK POST - Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat segera melaksanakan pemeriksaan terhadap kesiapan penerapan akuntansi akrual pada pemerintah daerah. Saat ini baru tujuh pemerintah daerah yang sudah dilakukan pemeriksaannya, sedangkan delapan lainnya belum dilaksanakan. "Kami berharap pemerintah daerah yang belum dilakukan pemeriksaan dapat menyiapkan data dan dokumen pendukung untuk kelancaran pemeriksaan tersebut," ungkap Kepala BPK RI Perwakilan...
LPJ Tak Lengkap, Duit Parpol
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Warning itu ditegaskan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Didi Budi Satrio, Jumat (6/11). Ia menerangkan, dalam Peraturan BPK Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, BPK memang tidak akan memeriksa Parpol yang tidak menyampaikan laporan lengkap setelah berakhirnya tahun anggaran...
Partai Politik Merugi
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Wakil Ketua DPRD Kalbar Suriansyah meminta Pemrov Kalbar, Pemkab Kubu Raya dan Parpol menindaklajuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang di serahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar. "Setelah mendapatkan LHP, pemerintah diberikan waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti LHP tersebut. Kalau tidak dilakukan, pastinya mendapatkan temuan," ujar politisi partai Gerindra ini kepada Tribun, Jumat...
BPK RI Segera Periksa Delapan Daerah
RAKYAT KALBAR – Pontianak. BPK Perwakilan Kalbar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi standar akuntasi pemerintah berbasis akrual tahun anggaran 2014 dan 2015. Sampai dengan triwulan lll pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (KKR) dan Pemerintah Provinsi Kalbar, dikantor BPK RI Perwakilan Kalbar di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Jumat (6/11)...
Terapkan Standar Akuntansi Pemerintah
TRIBUN PONTIANAK – Kubu Raya. Sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah atau pusat, saat ini perlu diberlakukan adanya standar Akuntansi Pemerintaha (SAP). "Hal ini berdasarkan Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya SAP sebagai pedoman penyusunan SAP dilakukan oleh suatu komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)," ujar Wakil Bupati...
Informasi Tentang Peredaran Surat Palsu yang Mengatasnamakan BPK RI dan Pusdiklat BPK RI
Sehubungan dengan maraknya peredaran surat palsu yang mengatasnamakan BPK RI dan Pusdiklat BPK RI di beberapa daerah, Kami informasikan bahwa BPK tidak pernah mengeluarkan undangan tersebut, tetapi dikeluarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Untuk informasi lebih lanjut apabila diperlukan dapat langsung menghubungi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) Biro Humas dan Kerjasama Internasional nomor telpon 021-25549000 ext. 3912 nomor fax :...
Penyerahan LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu...
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari Jumat (6/11) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual TA 2014 dan 2015 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya dan LHP atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Parpol TA 2014 pada Pemerintah Daerah se-Kalimantan Barat. Acara...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kubu...
Pontianak, Jumat 6 November 2015 - BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pemeriksaan kinerja ini adalah pemeriksaan tematik pusat (BPK RI) yang dilaksanakan...
WARGA KALBAR DIMINTA IKUT AWASI ADD
Cairnya Alokasi Dana Desa(ADD) membuat berbagai pihak mulai mengkuatirkan terjadinya penyalahgunaan dari dana pembangunan bagi desa tersebut. Karenanya, masyarakat desa diminta untuk ikut mengawasi. Anggota Komisi XI DPR RI asal Kalimantan Barat, G. Michael Jeno menjelaskan bahwa, dana desa sebelumnya Rp 9 triliun, ditambah ditambah Rp 11 triliun. Total untuk ADD sebesar Rp 20 triliun, dibagi ke 74.000 desa...
PEJABAT IAIN PONTIANAK TERSANGKA
Polresta Pontianak mencium aroma dugaan korupsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak. Empat tersangka sudah ditetapkan, sayangnya nama-nama mereka enggan disebutkan polisi. Dugaan penyimpangan anggaran itu berkaitan dengan pengadaan meubelair (fasilitas) rumah susun mahasiswa (Rusunawa) di lingkungan IAIN Pontianak. Sumber anggarannya dari APBNsebesar Rp2 miliar lebih...
BPK: KORUPSI CETAK SAWAH TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN BUMN
Badan Pemeriksa Keuangan menyebut Kementerian Badan Usaha Milik Negara bertanggung jawab dalam proyek cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat, tahun 2012-2014 yang kini tersandung kasus dugaan korupsi...
SDA Loloskan Pemondokan Tak Layak
PONTIANAK POST – Jakarta. Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) boleh berkilah telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam penyelenggaraan haji 2010-2012. Namun faktanya sejumlah saksi dalam sidang memberi keterangan yang menyudutkan politisi PPP tersebut...
Empat Kali Kota Pontianak Raih WTP
PONTIANAK POST – Pontianak. Empat kali berturut-turut Kota Pontianak meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kemarin, (3/7) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak 2014 bersama 10 kabupaten/kota lainnya. "Saya terima kasih kepada BPK karena kita terus dilakukan supervisi dan diberikan arahan-arahan untuk penerapan laporan...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Barat...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Barat...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBANGUNAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Badan Pembangunan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Barat...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Barat...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Barat...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat...
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat , telah dibentuk Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat...
Apa Susahnya Tangani Kasus Pelindo ll, Semua Sudah Terang Benderang
RAKYAT KALBAR – Jakarta. Badan Reserse kriminal (Bareskrim) Mabes Polri hingga kini belum memeriksa Direktur Utama PT Pelindo ll, RJ Lino terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan mobile crane. Kepala Bareskrim Komjen Anang Iskandar beralasan dalam menyidik sebuah perkara itu seperti main ular tangga. "Jadi tidak bisa langsung begitu saja sampai ke puncak" ucap Anang Iskandar, Selasa (20/10)...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis retribusi Daerah Kabupaten ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HIBURAN
bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, maka perlu adanya sumber pendapatan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui Pajak Hiburan...
Minta SKPD Tindaklanjuti Temuan
TRIBUN PONTIANAK – Kubu Raya. Kepala Inspektorat Kubu Raya Damhuri meminta kepada seluruh SKPD untuk dapat menindaklanjuti temuan di dalam pengelolaan keuangan masing-masing. Karena dalam penyelenggaraan pemerintah harus mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku…
Listrik Sering Padam, PLN Bakal Disomasi
RAKYAT KALBAR – Pontianak. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Kalbar kembali berulah. Pasalnya belakangan terakhir pasokan aliran listrik sering dimatikan oleh manajemen perusahaan setrum milik negara itu sehingga berimplikasi kepada pemadaman di sejumlah kawasan Kota Pontianak dan sekitarnya...
Pemkot Tantang Fakultas Pertanian Untan Teliti lahan Gambut
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Walikota Pontianak, H. Sutarmidji menantang Fakultas Pertanian Untan untuk melakukan penelitian terhadap lahan gambut sebagai langkah mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan maupun hutan. Tantangan ini sekaligus mencari tantangan terkait belum adanya solusi konkret ihwal menangani lahan gambut yang tidak hanya di Kalbar, melainkan di seluruh provinsi se-Indonesia...
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-87 Tahun 2015 di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Dalam rangka memperingati Hari Hari Sumpah Pemuda ke-87 Tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan upacara bendera pada hari rabu (28/10) yang diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural, fungsional, dan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Upacara dilaksanakan di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan dipimpin oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Barat I, Patrice Lumumba...
Debat Publik Pilkada Melawi
HARIAN BORNEO – Nanga Pinoh. Pelaksanaan kampanye debat publik yang digelar oleh KPU Melawi, Rabu (28/10) di Pendopo Rumah Jabatan Bupati berlangsung aman. Walau sedikit riuh karena dukungan dari ratusan simpatisan masing-masing calon, kedua psangan calon kandidat bupati dan wakil bupati tetap dapat menyampaikan visi misi yang akan diusung dalam lima tahun kedepan...
Umi: Semua Dipertanggungjawabkan
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawaty merespon baik kepedulian mahasiswa yang dilakukan melalui aksi. Terkait rawan konflik pada Pilkada serentak tentu semua juga harus berperan sesuai fungsi masing-masing. "Mahasiswa juga harus berperan bagaimana menjalankan fungsi mereka untuk mengimbau dan membuat kegiatan moral agar penyelenggaraan pilkada berjalan kondusif," ucapnya, Rabu (28/10)...
Aset Pemkab Melawi Dikuasai Pihak Lain
RAKYAT KALBAR – Nanga Pinoh. Menjawab Pasangan calon (Pasion) No urut 1, Panji Dadi, kepada Paslon No. 2, Firman Jhon, soal Pemkab Melawi tak pernah meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, ternyata simpel. "Persoalan pertama adalah masalah aset. Sintang tidak pernah memberikan aset kita. Masih banyak aset kita yang dikuasai oleh pihak lain. Kalau masalah keuangan, sudah ada...
Pemda Kucurkan Rp 1 M Dukung MTQ
TRIBUN PONTIANAK – Sanggau. Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, mengatakan, Pemda mengucurkan Rp 1 miliar lebih untuk Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kabupaten, yang rencananya dilaksanakan, di Kecamatan Entikong, 14-22 Desember 2015. Wapub berpesan agar panitia dapat di gunakan dengan baik. "Jangan sampai melihat uang ini besar lalu kita gunakan dengan cara-cara yang tak seharusnya. Harus terkendali. Itukan dana...
Jangan Takut Penegak Hukum
RAKYAT KALBAR – Pontianak. Dalam Rapat ini membahas hal-hal mengenai daya serap anggaran. Menteri Perekonomian menyampaikan situasi ekonomi saat ini, juga memeperjelas tentang paket-paket kebijakan. Terkait masalah daya serap anggaran kata Wagub, sudah dijelaskan menteri perekonomian. Bahkan Menkopolhukam sendiri meminta kepada pemerintah daerah, jangan ada ketakutan lagi dengan penegakan hukum, sepanjang menjalankan tugas sesuai aturan...
Wagub: Jangan Takut Kelola Anggaran
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Wakil Gubernur Kalbar Christiandy sanjaya meminta jajaran SKPD di Pemrov Kalbar tak takut mengelola anggaran. Pasalnya, Presiden RI Joko Widodo melalui Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan akan melindungi Aparatur sipil Negara (ASN) dalam pengelolaan anggaran. Christiandy hadir secara langsung dalam kegiatan di Istana Merdeka RI Jakarta bersama Presiden RI Jokowi, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla...
Tak Berani Tingkatkan Anggaran
PONTIANAK POST – Pontianak. Sekretaris Pemerintah Provinsi Kalbar Zeet Hamdy Assovie menyatakan besaran dana APBD 2016 yang diajukan pemprov Kalbar belum berani meningkatkan karena melihat gambaran dana alokasi umum yang dipatok pemerintah pusat. "APBD 2016 tetap mengacu pada 2015 yang sebesar RP4,29 triliun," ujar Zeet...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
bahwa air adalah salah satu sumberdaya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, serta merupakan komponen Lingkungan Hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya...
Seminar Kesehatan Hiperkolesterolemia dan Pencegahan Penyakit Kardiovaskuler di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
BPK Perwakilan Provinsi Kaliantan Barat melalui Subbagian Sumber Daya Manusia (SDM) mengadakan kegiatan Seminar Kesehatan dengan tema Hiperkolesterolemia dan Pencegahan Penyakit Kardiovaskuler pada hari Jumat (23/10) bertempat di auditorium kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Seminar tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan layanan Poliklinik BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat melalui pencegahan penyakit tidak menular. Hadir dalam acara tersebut narasumber seorang cardiologist,...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 157 huruf a angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah,perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2013 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab perlu didukung adanya pengelolaan barang milik daerah yang ekonomis, efisien,efektif, tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan...
Sosialisasi Kesehatan, Keluarga Sehat Bahagia Tanpa Narkoba di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Biro SDM BPK bersama dengan BNN menyelenggarakan Sosialisasi Kesehatan dengan tema Keluarga Sehat Bahagia Tanpa Narkoba di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (20/10) bertempat di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai, pejabat struktural, tenaga kontrak, tenaga kebersihan, dan petugas resepsionis di lingkungan kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Jalannya kegiatan tersebut dipandu...
Pendapat BPK
Bidang tugas BPK selain melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu juga terdapat tugas BPK yang merupakan kewenangannya, yaitu memberikan pendapat. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, Pasal 11 huruf a menyatakan BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, Badan...
Sembilan Alasan
TRIBUN PONTIANAK – Pontianak. Sebagai perumus revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), saya menegaskan ada sembilan alasan perombakan terhadap lembaga antirasuah sebagai sebuah keniscayaan...
Bupati Optimalkan Penyerapan Anggaran
RAKYAT KALBAR – Sungai Raya. Bupati Kubu Raya, H Rusman Ali SH menegaskan, APBD perubahan tahun anggaran 2015, aspek kebijakannya tetap mengacu pada nota kesepakatan mengenai kebijakan umum APBD dan nota kesepakatan prioritas plafon anggaran yang telah di setujui pada APBD murni lalu. "Perubahan anggaran ini, bukan merupakan perubahan terhadap kebijakan anggaran yang telah disepakati. Namun lebih merupakan penguatan...
Presiden Jokowi Perintahkan Lima Menteri Kawal Hasil Audit BPK
RAKYAT KALBAR – Jakarta. Seusai menerima Hasil Pemeriksaan BPK Semester I 2015
, Senin (12/10), Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan menteri-menteri yang hadir mendampinginya untuk mengawal tindak lanjut hasil audit atau pemeriksaan BPK. Mereka terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekertaris Negara, Pratikno, sekertaris Kabinet, Pramono Agung dan Wakil Menteri...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN...
bahwa Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang belum cukup mengatur reritang kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan/pedesaan yang menjadi pajak daerah...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang untuk melaporkan kekayaannya...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA,...
bahwa dengan ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang, maka perlu menetapkan perubahan tugas pokok dan fungsi jabatan di lingkungan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SINGKAWANG
bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya pengaturan Pusat Kesehatan Masyarakat...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SINGKAWANG
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, telah dibentuk Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN TERPADU PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KOTA SINGKAWANG
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, telah dibentuk Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Singkawang...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA ...
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, telah dibentuk Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ABSENSI SIDIK JARI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan menjamin kepastian masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja perlu adanya absensi sidik jari...
Lembaga yang Rugikan Negara Diberi Masa ‘Idah’ 60 Hari
RAKYAT KALBAR – Pontianak. BPK RI melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementara (IHPS) I tahun 2015 kepada DPR RI. Dari 666 objek pemeriksaan yang terdiri atas 117 objek pada pemerintah pusat, 518 objek pemerintah daerah dan BUMD serta 31 objek BUMN dan badan lainnya itu, BPK menemukan 4.609 permasalahan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Bahkan, nilai kerugiannya sangat fantastik yakni...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015
bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Singkawang, maka perlu diatur Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2015...
KKR Terancam Tak Lagi Dapat WTP
RAKYAT KALBAR – Sungai Raya. Masih ditemukan minimnya penerapan anggaran di Satuan Kerja Perangkap Daerah (SKPD) serta kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahannya, mengancam Pemkab Kubu Raya untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 DI KOTA SINGKAWANG
bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubemur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 mengamanatkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut keca.mat:an, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
bahwa lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi daerah harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA...
bahwa beberapa komponen dalam ketentuan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu khusus mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, perlu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Singkawang menyusun visi, misi dan tujuan serta kewenangan dan tanggungjawab untuk diketahui oleh seluruh jajaran auditee...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11TAHUN2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS
bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat ( 1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dapat dilakukan perubahan...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI BETINA PRODUKTIF
bahwa dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi dan mencegah berkurangnya temak sapi betina produktif, perlu dilakukan pengendalian terhadap temak sapi betina produktif...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TA.HUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI...
bahwa didalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Telmis Tata Cara Pemungutan Retribusi Peiayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz Kelas B Singkawang, masih terdapat rincian jenis pemeriksaan dan tindakan yang belum terakomodir serta penyesuaian perhitungan pada biaya tarif,sehingga perlu perubahan...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (6), Pasal 39 ayat (4), Pasal 42 ayat (8) dan Pasal 45 ayat (7), Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (6), Pasal 28 ayat (4), Pasal 31 ayat (9), Pasal 34 ayat (7) dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (6), Pasal 39 ayat (4), Pasal 42 ayat (8), Pasal 45 ayat (7) dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Tempat Khusus Parkir...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (6), Pasal 39 ayat (4), Pasal 45 ayat (7) dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (URC-PHMS) KOTA SINGKAWANG
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014
bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Singkawang, maka perlu diatur Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2014...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
bahwa dengan keluarnya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan maka Lampiran Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2010 perlu dilakukan penyesuaian...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 2.A TAHUN 2014 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. ABDUL AZIZ
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN...
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran. 2014 dan untuk mencukupi kebutuhan pupuk sampai dengan Desember 2014, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan clan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMOTONGAN HEWAN DAN PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemotongan Hewan dan Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Rumah Potong Hewan...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSfNAAN PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SINGKAWANG
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan persetujuan bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan dan bertartaggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2015...
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK PENERANGAN JALAN, DAN PAJAK PARKIR
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (4), Pasal 65 ayat (2), Pasal 67 ayat (4), Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (7), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
bahwa dengan di tetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 06 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan disesuaikan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf c dan Pasal 20 Peraluran Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan pasal 108 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaflaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pontianak dipandang perlu untuk melakukan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pontianak dalam rangka mencegah terjadinya pembangunan menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang Cell Plan dan estetika serta untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 07 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu disesuaikan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Administrasi dan Pencatatan Sipil...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
bahwa dengan ditetapkannya perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat, maka Lambang Daerah Kabupaten Pontianak sudah tidak sesuai lagi untuk dipergunakan sebagai lambang Kabupaten Mempawah serta dengan perkembangan dan kondisi daerah, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 95 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN PONTIANAK
bahwa bencana yang timbul dan masalah pengungsi yang terjadi, dampak bencana atau konflik sosial, perlu segera diupayakan penanggulangan dan penanganannya secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DI JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MEMPAWAH
bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang harga jual eceran dan Konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak tertentu...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) LAYANAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH DALAM DAERAH KABUPATEN DAN LUAR...
bahwa standar kebutuhan bahan bakar minyak pelayanan mobil ambulan dan mobil jenazah dari RSUD dr. Rubini Mempawah ke daerah/kota tujuan dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu menetapkan kembali standar biaya bahan bakar minyak...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN...
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pontianak Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pontianak Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara PengembalianKelebihan Pembayaran Retribusi Daerah...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2014
bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 322/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bcrsubsidi Untuk sektor Pertanian 'I'ahun Anggaran 2014 mengamanatkan bahwa alokasi Pupuk Bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan. jenis, jumlah. Sub Sektor dan sebaran bulanan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Wajib Pajak dapat diberikan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pontianak Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Ketribusi Daerah...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SERTA PENANAMAN MODAL KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Huruf D Angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak, perlu melimpahkan kewenangan penandatangan perizinan dan non perizinan daerah serta penanaman modal kepada Kepala tCantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tanggal 21 Juli 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat, perlu mengganti Peraturan Bupati Pontianak Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak dan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
bahwa sehubungan dengan meningkatnya beban kerja Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pontianak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pontianak...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
bahwa berdasarkan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan setiap Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG KLASIFIKASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan setiap Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP)...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN
bahwa berdasarkan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten khususnya dibidang perdagangan, maka diperlukan penataan dan pedoman bagi penyelenggaraan Toko Swalayan agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan saling menguntungkan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko Swalayan serta pengembangan kemitxaan dengan usaha mikro/kecil, sehingga tercipta persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok,...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 12), perlu ditetapkannya Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK MELALUI MEKANISME PENJUALAN/PELELANGAN TERBATAS
bahwa dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah berupa kendaraan dinas operasional sebagai tindak lanjut dari proses penghapusan, perlu adanya pengaturan tentang petunjuk pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Pontianak melalui mekanisme penjualan/pelelangan terbatas...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PERATURAN DAERAH NOMOR 37 TAHUN 2012
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan PERDA Nomor 7 Tahun 2012, ada beberapa jenis layanan kesehatan di RSUD dr. Rubini Mempawah yang belum diatur tarif retribusi pelayanan kesehatan...
Paripurna Hujan Interupsi
TRIBUN PONTIANAK – Melawi. Rapat Paripurna ke 1 masa sidang ke lll Tahun 2015, Penyampaian rancangan dan KUA PPAS RAPBD yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD, Kamis (8/10), diwarnai hujan interupsi dari sejumlah DPRD. Para dewan meminta rapat tersebut ditunda, karena ada persoalan yang lebih penting dari agenda rapat yang sedang dilaksanakan, yakni berkaitan dengan pengesahan APBD perubahan...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN Dl...
bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 mengamanatkan bahwa alokasi Pupuk Bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, Sub Sektor dan sebaran bulanan...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tanggal 21 Juli 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat, perlu mengganti Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 35 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH BESERTA SANKSI ADMINISTRASINYA
bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Pajak Daerah beserta Sanksi Administrasinya...
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAM NON PERIZINAN SERTA PENANAMAN MODAL KEPADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN MEMPAWAH
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tanggal 21 Juli 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat, perlu mengganti Peraturan Bupati Pontianak Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pontianak...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan. Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG PENYESUAINAN TARIF ANGKUTAN PEDESAAN DI JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN PONTIANAK
bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang harga jual eceran jenis Bahan Bakar Minyak tertentu untuk konsumen pengguna tertentu...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan pemunggutan retribusi dengan suatu Peraturan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERSUMBER DARI HIBAH
bahwa dalam rangka pelaksanaan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pontianak, perlu adanya pengaturan tentang Tata Cara Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah Yang Bersumber Dari Hibah...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya dengan suatu Peraturan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KABUPATEN PONTIANAK
bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu melaksanakan deteksi dim dan peringatan dini di wilayah Kabupaten Pontianak...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
bahwa benda berharga yang digunakan sebagai sarana pemungutan Retribusi Daerah yang kondisinya rusak, hilang, tidak efisien, tidak diperforasi, tidak memiliki nomorator, telah mengalami perubahan nilai nominal dan/atau habis masa berlaku penggunaannya serta adanya perubahan dasar hukum pemungutan retribusi sehingga dihapuskan dan dimusnahkan, perlu diatur tata cara penghapusan dan pemusnahannya dengan suatu peraturan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 29 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS PENCAPAIAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2012
bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kinerja Instansi serta semangat kerja bagi Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut PBB agar lebih berorientasi pada Optimalisasi Intensifikasi Pemungutan dan pengamanan rencana penerimaan PBB tahun berikutnya, perlu menetapkan pembagian insentif pajak bumi dan bangunan atas pemanfaatan pemberian insentif pajak bumi dan bangunan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Noraor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan suatu peraturan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG DISTRIBUSI JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah diperlukan tenaga yang cakap dan mampu melaksanakan kebijakan maupun prosedur pelayanan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 27 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI...
bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 dan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Pontianak Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Penarangan Jalan dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 29 November 2010, perlu petunjuk pelaksanaannya dengan suatu peraturan...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2015
bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pontianak Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun Pemerintah Kabupaten Pontianak sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka pemerintah daerah berwenang menggali sumber pembiayaan untuk menunjang pembangunan daerah...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
bahwa dalam rangka memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan praktik akuntansi perlu diatur Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pontianak...
Hasil Audit BPK Ditindaklanjuti
JAKARTA, KOMPAS - Aparat penegak hukum berkomitmen menelusuri dugaan kerugian negara yang muncul dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 Badan Pemeriksa Keuangan yang telah diserahkan ke DPR. Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara RI akan menindaklanjutinya untuk mencegah terjadi kerugian negara. Kejaksaan Agung akan terus berkomunikasi dengan BPK untuk mempermudah penanganan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian negara, baik di...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFATAAN DANA JAMPERSAL DI PUSKESMAS DAN RSUD DENGAN STATUS NON BLUD
bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas, efisien pengelolaan keuangan di Puskesmas dan jaringannya, serta di Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk. Teknis Jaminan Persalinan, maka mekanisme pemanfaatan dana Jampersal harus dibuatkan aturan yang jelas...
PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN...
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka lebih meningkatkan kepastian dalam pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pontianak Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan...